Bab 1 Dan 2 Print

7/31/2019 Bab 1 Dan 2 Print

1/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak yang bermata-pencaharian

sebagai petani. Namun seiring berjalanya waktu banyak petani yang mulai kehilangan

lahan sawah, disebabkan pengalihfungsian lahan untuk pemukiman penduduk dan

perindustrian. Singkatnya, lahan-lahan pertanian yang mulai menyempit yang

menimbulkan berbagai masalah bawaan, antara lain jumlah produksi yang semakin kecil,

sementara di sisi lain jumlah penduduk Indonesia semakin banyak, mencapai hampir 225juta orang.

Belum lagi permasalahan gagal panen, melambungnya harga pupuk, anjloknya

harga gabah, serta permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan secara intens.

Permasalahan ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus dicarikan

solusinya. Pemerintah dalam menanggapi hal ini memang tidak tinggal diam, diantara

solusi yang diambil adalah kebijakan impor beras, gula, gandum dan lain-lain. Akan tetapi

kebijakan tersebut adalah kebijakan yang bersifat reaksioner, bukan kebijakan jangkapanjang yang mampu menyelesaikan masalah secara holistik.

Pada pemerintahan Orde Lama, Indonesia berhasil menjadi menjadi negara

swasembada beras. Karena hal itulah pemerintah memberlakukan pemberasisaian di

seluruh Indonesia, bahkan hingga ke wilayah timur. Kebijakan ini menimbulkan masalah

baru karena seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua wilayah di Indonesia mampu

mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduknya. Sedangkan hampir seluruh penduduk

Indonesia ketergantungan akan mengkonsumsi beras. Untuk itu, perlu dilakukan analisis

untuk mengatasi masalah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Produsi padi Indonesia tahun 2009

2. Produsi jagung Indonesia tahun 2009

1


2/25

3. Produsi kacang hijau Indonesia tahun 2009

4. Produsi kacang tanah Indonesia tahun 2009

5. Produsi kedelai Indonesia tahun 2009

6. Produsi ubi jalar Indonesia tahun 2009

7. Produsi ubi kayu Indonesia tahun 2009

8. Konsumsi padi perorang dan persatu tahun(pada tahun 2009)

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Mengetahui produksi komoditi pangan Indonesia tahun 2009

2. Mengetahui hubungan jumlah Panen nasioanl komoditi pangan Indonesia dengan

jumlah penduduk

3. Mengetahui konsumsi padi perorang pada tahun 2009

4. Memenuhi tugas Geografi Regional Indonesia

2


3/25

BAB II

PEMBAHASAN

I. Kondisi Pertanian Indonesia

Peranan pertanian dalam perekono-mian di negara kita terutama sebagai penghasil

bahan makanan yang makin bervariasi mengikuti permintaan dari sektor lain yang

makin besar, sebagai penghasil bahan baku dan pasar hasil non pertanian, sebagai

sumber devisa dalam persaingan global yang makin liberal, sebagai sumber investasi,

dan sebagai sumber pemasok tenaga kerja.

Tanaman pangan yang banyak diusahakan oleh rumah tangga petani adalah padi

sebagai penghasil beras. Di Indonesia beras merupakan mata dagangan yang sangat

penting sebab beras meru-pakan bahan makanan pokok dan meru-pakan sumber kalori

bagi sebagaian besar penduduk dan situasi beras secara tidak langsung dapat

mempengaruhi bahan kon-sumsi lain.

Untuk memberikan gambaran tentang upaya peningkatan produksi beras di Indo-nesia

bahwa laju pertumbuhan produksi padi, sebagai bahan pangan pokok, pada awalnya

meningkat hingga mencapai tingkat tertinggi pada periode 1989-83 yang ternyata

mampu membawa ke tingkat swasembada beras pada tahun 1984 (Darwanto, 1998).

Akan tetapi setelah ter-capai swasembada pangan (beras) pada tahun 1984 mengalami

stagnasi dan pada sisi lain ternyata impor bahan pangan pada periode tersebut

meningkat pula, seperti impor beras netto yang meningkat dari 12.808 ton pada tahun

1988 menjadi 1.623.499 ton pada tahun 1996 (Darwanto, 1998).

Krisis ekonomi yang menimpa negara kita akhir-akhir ini yang diikuti dengan

terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap nilai dollar menyebabkan harga bahan pangan

3


4/25

impor menjadi lebih mahal. Untuk menanggulangi masalah tersebut maka peningkatan

produksi pangan di dalam negeri perlu ditingkatkan lagi.

faktanya kondisi pertanian kita pada masa kini sangat terpuruk. Bagaimana tidak kini

kita menjadi negara perngimpor buah-buahan, ternak dan bahan pangan utama seperti

beras, jagung, kedelai dan gula. Sungguh kondisi yang sangat ironis mengingat pada era

tahun 1980-an negara kita menjadi negara pengekspor utama beras di wilayah asia.

Dahulu kala negara seperti Malaysia yang pernah belajar bagaimana cara bercocok

tanam pada kita kini justru kondisinya terbalik, kini kita yang belajar pada mereka. Kini

kitalah yang membeli beras dari mereka.

Sungguh aneh, dengan anugrah potensi sumber daya yang sangat besar kita masihbelum mampu mengelolanya dengan baik. Kita masih kurang bersyukur dengan

pemberian anugrah tersebut karena kita lebih banyak melakukan kerusakan alam

daripada kita memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya kita harus bisa

instropeksi mengapa hal itu terjadi pada negara kita. Seharusnya kita malu dengan

negara lain seperti Jepang negara yang lebih sempit dengan kondisi tanah yang tidak

sesubur kita namun sistem pertaniannya jauh lebih maju meninggalkan kita.

Haruslah dipahami oleh semua pihak akan peran vitalnya sektor pertanian. Pertanian

menjadi alat untuk stabilitas ekonomi dan politik dalam suatu negara. Pertanian menjadi

alat pemersatu bangsa hal ini sangat beralasan karena pada dasarnya pangan adalah

kebutuhan yang paling primer (dasar) yang harus dipenuhi baik untuk sekedar bertahan

hidup maupun untuk meningkatkan gizi. Bangsa yang tercukupi gizinya akan tumbuh

dan berkembang menjadi negara yang maju.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa negara kita yang kaya ini masih belummampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara yang sebagian besar

penduduknya berprofesi sebagai petani, hidup di pedesaaan dan merupakan golongan

masyarakat yang berpenghasilan renda. Dr. Iskandar Andi Nuhung (2006), terkait

permasalahan ini menyampaikan argumentasinya bahwa lebih dari 60 % penduduk

Indonesia hidup dari sektor pertanian, berdiam di pedesaan dan merupakan golongan

masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka golongan masyarakat inilah yang harus

menjadi titik sentral pembangunan nasional terutama dalam pengarahan investasi.

Penulis pribadi sepakat dengan pendapat ini dan membenarkan karena telah terdapat

4


5/25

fakta dan bukti yang kuat. Pada masa yang lalu ketika pertanian menjadi sentral

pembangunan (leading sector), secara personal petani kita menjadi sejahtera dan dalam

konteks negara, mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

Dalam masalah pertanian di Indonesia, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi

dua faktor yaitu internal dan eksternal. faktor internal dan eksternal saling berpengaruh

antar satu sama lain. Faktor internal ini didefinisikan sebagai faktor yang ada dalam

ruang lingkup petani dan faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar lingkup

petani. Faktor internal yang menjadi permasalahan di Indonesia antara lain:

1. Permodalan, sebagian besar petani tidak memiliki modal yang besar untuk

mengembangkan usaha taninya.2. Prasarana produksi, modal yang kurang menyebabkan petani tidak mampu membeli

sarana produksi seperti benih, bibit, pupuk dan pembasmi hama.

3. Keterampilan, sebagian besar petani masih jarang yang mendapat pendidikan yang

layak, kebanyakan dari mereka tidak pernah duduk di bangku sekolah.

4. Pengetahuan dan pola pikir, belum memiliki pandangan agar usahanya lebih maju ke

depan dan tidak ada usaha untuk meningkatkan pengetahuannya, baik dari segi tekni

maupun non teknis.

5. Manajemen produksi, produksi yang dilakukan petani belum sampai pada profit

oriented namun lebih merupakan cara hidup.

6. Motivasi, motivasi untuk bertani terkadang menurun bahkan hilang. Petani lebih

memiliki melakukan urbanisasi dan bekerja sebagai buru pabrik.

Sedangkan faktor eksternal, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah

a. kebijakan impor, kegiatan impor lebih digalakkan sehingga produk lokal kalah

bersaing sehingga petani mengalami kerugian.

b. kebijakan subsidi, adanya pencabutan subsidi untuk saprodi baik itu benih

ataupun pupuk.

c. kebijakan alih fungsi lahan, lahan pertanian semakin berkurung dengan

semakin majunnya industri baik itu manufaktur, perumahan dan lain. Lahan

5


6/25

pertanian yang subur menjadi sasaran utama bagi pebisnis bidang manufaktur

dan perumahan.

d. keijakan finansial, belum adanya lembaga khusus permodalan yang menjadi

penopang sektor pertanian, ada wacana untuk mendirikan bank pertanian yang

menawarkan suku bunga 5-6% bagi petani namun hingga saat ini hanya masih

menjadi sebuah wacana.

e. Kelembagaan, kelembagaan di sektor pertanian telah banyak yang tidak aktif

seperti HIPA, KUD, dan Kelompok Tani.

2. Kebijakan dan isu global, adanya perdagangan bebas, WTO, C-AFTA, politik

penyesuaian struktur dari Bank Dunia (SAP) dan IMF. Perdagangan bebas yang terjadi

hampir di berbagai wilayah dunia secara nyata memberikan dampak yang luarbiasa

terhadap kondisi pertanian dalam negeri (faktor internal). Keikutsertaan dalam

perjanjian perdagangan bebas tanpa adanya kesiapan yang matang, praktis membuat

pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk dari luar negeri. Hal ini adalah sebuah resiko

yang berdampak secara sistemik yang dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan

tingkat kemiskinan.

Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama bahan

pangan beras telah di-rumuskan oleh pemerintah dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara,

program-program tersebut meliputi: intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan dever-sifikasi.

Akan tetapi didalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian kita dapatkan

perbedaan antara hasil nyata (riil) yang diperoleh petani dengan hasil potensial yang bisa

dicapai oleh petani atau disebut denganyield gap.

Didalam usahatani salah satu peran petani adalah sebagai manajer. Peran pe-tani sebagai

manajer bertugas untuk mengambil keputusan tentang apa yang akan dihasilkannya dan

bagaimana cara menghasilkannya, sehingga petani dituntut untuk mempunyai pengetahuan-

pengeta-huan (Mosher, 1983). Akan tetapi menurut Prasetya (1993) petani masih perlu bim-

bingan dalam pengambilan keputusan sebab pada umumnya petani:

(a) Kurang pengetahuannya dalam cara-cara berproduksi yang baik

(b) Kurang mengetahui cara-cara ber-produksi yang akan datang

(c) Kurang mengetahui perubahan harga dan keadaan harga yang terjadi

(d) Belum mengetahui orang-orang yang dapat dijadikan teman untuk ber-usahatani

secara komersial.

6


7/25

Pengertian Diversifivikasi Pangan

Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam peristilahan kebijakan pembangunan

pertanian di Indonesia karena konsep tersebut telah banyak dirumuskan dan diinterprestasikan

oleh para pakar. Kasryno et al. (1993) memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang

sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup aspek produksi,

konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Sementara Suhardjo (1998) menyebutkan bahwa pada

dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu

diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi

pangan. Kedua penulis tersebut menterjemahkan konsep diversifikasi dalam arti luas, tidak

hanya aspek konsumsi pangan tetapi juga aspek produksi pangan. Pakpahan dan Suhartini(1989) menetapkan konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi

konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh

penambahan konsumsi bahan pangan non beras. Secara lebih tegas, Suhardjo dan Martianto

(1992) menyatakan dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada

diversifikasi konsumsi makanan pokok, tetapi juga makanan pendamping. Dari beberapa

pendapat tersebut terlihat telah terjadi kerancuan dalam mengartikan konsep diversifikasi

pangan. Dimensi diversifikasi pangan secara jelas dapat dibedakan apakah yang dimaksud

diversifikasi produksi pangan atau diversifikasi konsumsi pangan atau kedua-duanya. Konsep

harus dipahami secara jelas, sehingga dimensi mana yang akan digunakan juga akan jelas, tidak

tumpang tindih. Dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan

pokok tetapi juga pangan jenis lainnya, karena konteks diversifikasi tersebut adalah untuk

meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

7


8/25

Arah Diversifikasi Konsumsi Pangan

Program diversifikasi konsumsi pangan dapat diusahakan secara simultan di tingkat nasional,

regional (daerah) maupun keluarga. Seperti telah disebutkan, upaya untuk mewujudkandiversifikasi konsumsi pangan sudah dirintis sejak awal dasawarsa 60-an, dimana pemerintah

telah menyadari pentingnya dilakukan diversifikasi tersebut. Saat itu pemerintah mulai

menganjurkan konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras. Program yang menonjol

adalah anjuran untuk mengkombinasikan beras dengan agung, sehingga pernah populer istilah

beras jagung. Ada dua arti dari istilah itu, yaitu campuran beras dengan jagung dan

penggantian konsumsi beras pada waktu-waktu tertentu dengan jagung. Kebijakan ini ditempuh

sebagai reaksi terhadap krisis pangan yang terjadi saat itu (Rahardjo, 1993).

Kemudian di akhir Pelita I (1974), secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan

diversifikasi pangan melalui Inpres No. 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan

Rakyat (UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres No.20 tahun 1979. Namun dalam

perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk

menurunkan tingkat konsumsi beras, dan diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada

penganekaragaman pangan pokok, tidak pada keanakeragaman pangan secara keseluruhan,

sehingga banyak bermunculan berbagai pameran dan demo masak-memasak yang

menggunakan bahan baku non beras seperti dari sagu, jagung, ubikayu atau ubijalar, dengan

harapan masyarakat akan beralih pada pangan non beras. Usaha tersebut kurang berhasil untuk

mengangkat citra pangan non beras dan mengubah pola pangan pokok masyarakat.

Setelah sekian lama, pada tahun 1991/1992 pemerintah melalui Departemen Pertanian mulai

menggarap diversifikasi konsumsi melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG).

Berbeda dengan kondisi dasa warsa 60-an yang semata-mata karena terjadi krisis pangan, DPG

dilakukan tatkala Indonesia sudah pernah mencapai swasembada beras, dan masyarakat

tergantung pada beras. Program DPG bertujuan untuk mendorong meningkatnya ketahanan

pangan di tingkat rumah tangga dan mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terutama

di pedesaan untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragam dan bermutu gizi seimbang.

Fokus program DPG lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok rawan pangan di

wilayah miskin dengan memanfaatkan pekarangan pada jangkauan sasaran wilayah program

yang terbatas, sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan

keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga.

8


9/25

Kemudian pada tahun anggaran 1998/ 1999 dilakukan revitalisasi program DPG untuk

memberikan respon yang lebih baik dalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan pokok.

Upaya ini dilaksanakan dengan perubahan orientasi dari pendekatan sempit (pemanfaatan

pekarangan untuk menyediakan aneka ragam kebutuhan pangan) ke arah yang lebih luas yaitu

pemanfaatan pekarangan guna pengembangan pangan lokal alternatif. Pembinaannya pun tidak

terbatas pada aspek budi daya tetapi juga meliputi aspek pengolahan dan penanganan pasca

panen agar pangan lokal alternatif ini dapat memenuhi selera masyarakat (Proyek DPG Pusat,

1998). Departemen Kesehatan juga melaksanakan program diversifikasi konsumsi pangan

secara tidak langsung melalui program perbaikan gizi yang tujuan utamanya untuk menurunkan

angka prevalensi Kurang Energi Protein (KEP), Kurang Vitamin A (KVA), Gangguan Yodium

(GAKI), dan anemia.

Faktor Munculnya Diversifikasi Pertanian

- Kekurangan bahan pangan padi

- Mulai terbatasnya pemanfaatan lahan produktif untuk pertanian.

- Ketergantungan pada satu atau dua jenis komoditi saja (Mubyarto, 1989).

9


10/25

10


11/25

Tabel Produksi Pertanian Pada Tahun 2009

11

NO Provinsi Populasi Produksi (ton) produksi (kg) Kg/ha Kg/kapitaLuas Lahan Panen

(ha)1 Aceh 4,494,410 1,540,405 1,540,405,000 4318.43 342.74 356,705

2 Sumatera Utara 12,982,204 3,469,529 3,469,529,000 4488.82 267.25 772,927

3 Sumatera Barat 4,846,909 2,060,320 2,060,320,000 4724.57 425.08 436,086

4 R i a u 5,538,367 576,412 576,412,000 3563.93 104.08 161,735

5 J a m b i 3,092,265 641,202 641,202,000 4163.92 207.36 153,990

6 Sumatera Selatan 7,450,394 3,063,561 3,063,561,000 4128.07 411.19 742,129

7 B e n g k u l u 1,715,518 480,606 480,606,000 3841.47 280.15 125,1108 L a m p u n g 7,608,405 2,547,516 2,547,516,000 4656.91 334.83 547,040

9 Kep. Bangka Belitung 1,223,296 19,617 19,617,000 2731.41 16.04 7,182

10 Kepulauan Riau 1,679,163 442 442,000 2966.44 0.26 149

11 DKI Jakarta 9,607,787 8,570 8,570,000 5162.65 0.89 1,660

12 Jawa Barat 43,053,732 10,620,613 10,620,613,000 5669.41 246.68 1,873,318

13 Jawa Tengah 32,382,657 9,326,123 9,326,123,000 5538.42 288.00 1,683,897

14 DI Yogyakarta 3,457,491 817,300 817,300,000 5594.80 236.39 146,082

15 Jawa Timur 37,476,757 10,839,308 10,839,308,000 5900.54 289.23 1,837,004

16 Banten 10,632,166 1,857,323 1,857,323,000 5053.84 174.69 367,507

17 B a l i 3,890,757 846,075 846,075,000 5863.79 217.46 144,288

18 Nusa Tenggara Barat 4,500,212 1,861,781 1,861,781,000 4991.72 413.71 372,974

19 Nusa Tenggara Timur 4,683,827 595,872 595,872,000 3061.86 127.22 194,611

20 Kalimantan Barat 4,395,983 1,267,211 1,267,211,000 3126.47 288.27 405,317

21 Kalimantan Tengah 2,212,089 551,013 551,013,000 2693.72 249.09 204,555

22 Kalimantan Selatan 3,626,616 2,012,400 2,012,400,000 3988.69 554.90 504,527

23 Kalimantan Timur 3,553,143 587,206 587,206,000 3835.44 165.26 153,100

24 Sulawesi Utara 2,270,596 546,825 546,825,000 4787.60 240.83 114,217

25 Sulawesi Tengah 2,635,009 1,003,598 1,003,598,000 4557.77 380.87 220,195

26 Sulawesi Selatan 8,034,776 4,139,492 4,139,492,000 4922.97 515.20 840,853

27 Sulawesi Tenggara 2,232,586 418,487 418,487,000 3894.61 187.44 107,453

28 Gorontalo 1,040,164 241,557 241,557,000 5227.04 232.23 46,213

29 Sulawesi Barat 1,158,651 345,697 345,697,000 4778.98 298.36 72,337

30 M a l u k u 1,533,506 77,292 77,292,000 3819.91 50.40 20,234

31 Maluku Utara 1,038,087 46,694 46,694,000 3431.87 44.98 13,606

32 Papua Barat 760,422 42,774 42,774,000 3569.26 56.25 11,984

33 Papua 2,833,381 108,325 108,325,000 3610.35 38.23 30,004

Jumlah Nasional 237,641326 62,561,146 62,561,146,000 4,938.13 263 12,668,989

Sumber: Badan Pusat Statistik


12/25

Berdasarkan data BPS tahun 2009, konsumsi beras Indonesia perkapita adalah 139 kg. Berarti konsumsi beras penduduk Indonesia perorang

perhari pada tahun 2009 adalah 139 kg x 1000 = 139000 g : 365 hari = 380,82 g atau dibulatkan kurang lebih 380 gram.(Sumber :

Republika.go.id)

TABEL KONSUMSI BERAS INDONESIA TAHUN 2009

No. Provinsi PopulasiProduksi pertahun

(kg)

Konsumsi

beras per orang

per hari (gram)

Konsumsi beras

penduduk pertahun (kg)

Kondisi

Kecukupan Beras

1 Aceh 4,494,410 1,540,405,000 380 623,374,667 surplus

2 Sumatera Utara 12,982,204 3,469,529,000 380 1,800,631,695 surplus

3 Sumatera Barat 4,846,909 2,060,320,000 380 672,266,278 surplus

4 R i a u 5,538,367 576,412,000 380 768,171,503 defisit

5 J a m b i 3,092,265 641,202,000 380 428,897,156 surplus

6 Sumatera Selatan 7,450,394 3,063,561,000 380 1,033,369,648 surplus

7 B e n g k u l u 1,715,518 480,606,000 380 237,942,347 surplus

8 L a m p u n g 7,608,405 2,547,516,000 380 1,055,285,774 surplus

9 Kep. Bangka Belitung 1,223,296 19,617,000 380 169,671,155 defisit

10 Kepulauan Riau 1,679,163 442,000 380 232,899,908 defisit

Sumatera 50,630,931 14,399,610,000 7,022,510,130 surplus

11 DKI Jakarta 9,607,787 8,570,000 380 1,332,600,057 defisit

12 Jawa Barat 43,053,732 10,620,613,000 380 5,971,552,628 surplus

13 Jawa Tengah 32,382,657 9,326,123,000 380 4,491,474,526 surplus14 DI Yogyakarta 3,457,491 817,300,000 380 479,554,002 surplus

15 Jawa Timur 37,476,757 10,839,308,000 380 5,198,026,196 surplus

16 Banten 10,632,166 1,857,323,000 380 1,474,681,424 surplus

Jawa 136,610,590 33,469,237,000 18,947,888,833 surplus

17 B a l i 3,890,757 846,075,000 380 539,647,996 surplus

18 Nusa Tenggara Barat 4,500,212 1,861,781,000 380 624,179,404 surplus

12


13/25


14/25

Analisis Data

Sumatera

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2009, dapat dilihat secara keseluruhan produksi

beras di Pulau Sumatera mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduknya

pertahunnya. Namun jika dilihat secara per provinsi, masih ada provinsi yang belum mampu

mencukupi kebutuhan konsumsi beras di wilayahnya, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Bangka

Belitung dan Kepulauan Riau.

Pada Provinsi Riau, kurangnya produksi beras disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

terjadinya alih fungsi lahan pertanian sebagai komoditi pangan menjadi lahan tanaman

komoditi yang bernilai ekonomi. Lahan pertanian diubah menjadi perkebunan sawit, hal ini

meningkatkan kesejahteraan penduduk Riau namun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi beras menjadi berkurang. Maka untuk mencukupinya, Provinsi Riau membutuhkan

suplai dari daerah lain, yaitu Sumatera Barat.

Untuk Kepulauan Bangka Belitung, faktor yang menyebabkan produksi berasnya belum

mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduknya antara lain gangguan hama,

gangguan alam bencana banjir, penurunan sumber daya lahan sawah irigasi, dan pengaruh

negatif dari penambangan timah yang terdapat disana. Seperti yang kita ketahui, Kep. Bangka

Belitung merupakan salah satu penghasil timah terbesar, namun berpengaruh negatif bagi

kondisi pertaniannya. Dampak negatif dari pasca penambangan timah ini didominasi oleh

hamparan tailing, overburden, dan kolong yang berakibat menurunnya kualitas lahan pertanian

di daerah tersebut. Untuk itu membutuhkan suplai dari wilayah lain. Dan wilayah yang

berpotensi untuk mensuplai provinsi ini adalah Sumatera Selatan.

Pada Kep. Riau, hasil produksi pertanian padinya masih sangat jauh untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi beras penduduknya. Hal ini masih bisa diatasi dengan melakukan

diversifikasi pangan, karena di wilayah tersebut juga memproduksi tanaman palawija lainnya

yang mengandung karbohidrat, bahkan hasilnya lebih tinggi disbanding produksi padinya.

Tetapi, produksi tanaman palawija yang mengandung karbohidrat di wilayah tersebut jika

dijumlahkan masih belum bisa mencukupi kebutuhan karbohidrat, maka perlu dilakukan juga

pensuplaian beras dari wilayah lain. Menurut data yang didapat, Kepulauan Riau sangat

bergantung pada Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya. Kedua

provinsi ini memang saling bersinergi.

Seperti yang dilihat dalam data, wilayah yang memiliki potensi untuk mendistribusikan

hasil produksi berasnya ke wilayah Riau, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau adalah

14


15/25

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Karena keempat wilayah

tersebut hasil produksinya sudah sangat mencukupi kebutuhan beras di wilayahnya masing-

masing dan surplus yag didapat lebih banyak disbanding wilayah lain. Pendistribusian

dilakukan dari wilayah yang terdekat dan mudah di jangkau agar lebih efisien dan yang

terpentingnya tidak membutuhkan biaya transportasi yang besar sehingga harga beras tidak

mahal.

Jawa

Berdasarkan data, pada tahun 2009 di Pulau Jawa hampir semua provinsi mampu

mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduknya. Faktor pendukung tingginya hasil

produksi beras di Pulau Jawa adalah keadaan kemirigan tanah di pulau tersebut yang sesuai

dengan syarat lahan pertanian yaitu maksimal sebesar 15-20%, selain itu wilayah Pulau Jawa

yang umumnnya tanahnya sangat subur. Hal ini dibuktikan pada tahun 2009 produksi beras

tertinggi adalah Jawa Timur dan juga Jawa Barat yang tidak jauh berbeda angkanya. Hampir

semua provinsi tercukupi kecuali DKI Jakarta. Hal ini tidak mengherankan, karena seperti yang

dapat kita lihat, di DKI Jakarta lahan pertanian semakin sedikit karena terjadi alih fungsi lahan

pertanian menjadi gedung-gedung atau sarana umum lainnya. Kurang tepat pula jika di DKI

Jakarta dilakukan diversifikasi pangan karena hasil produksi tanaman palawija yang

mengandung palawija pun sangat sedikit. Untuk itu DKI Jakarta membutuhkan suplai dari

wilayah lain, yaitu Jawa Barat yang memiliki lumbung padi terbesar di Karawang. Kalu di

Jawa Timur adalah Bojonegoro.

Deskripsi Data (Kalimantan)

Berdasarkan data Badan Pusat Statitistik (BPS) tahun 2009 , empat Provinsi di

Kalimantan meliputi Provinsi Kalimantan Barat,KalimantanTengah,Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur, memiliki produksi beras pertahun sekitar 4.462.689 Ton. Dengan jumlah

populasi 13.787.831 jiwa. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan produksi beras

terbesar yaitu 2.012.400.000 kg/tahun. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi

Provinsi dengan hasil produksi beras terendah pertahunnya yaitu sebesar 551.013.000 kg/tahun.

Selain itu Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan hasil produksi kedua terbesar

15


16/25

yaitu 1,267,211,000 kg/tahun, dan Kalimantan Timur menjadi provinsi penghasil beras

terbesar ketiga dengan produksi 587,206,000 kg/tahun.

Analisis Data (Kalimantan)

1. Kalimantan Selatan

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statitistik (BPS) tahun 2009, Provinsi

Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan produksi beras terbesar di Kalimantan yaitu

2.012.400.000 kg/tahun, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya, Kalimantan

Selatan memiliki lahan panen terluas dibandingkan ketiga Provinsi lainnya yaitu, 504.527 Ha.,

selain itu hingga saat ini, tak kurang dari 322.763 Kepala Keluarga di provinsi ini merupakan

petani. Sejumlah daerah di Kalimantan pun menjadi Sentra produksi beras,diantaranya

Kabupaten Barito Kuala (dengan kontribusi 16,2 persen), Tapin (12 persen), Kandangan (11,29

persen), Hulu Sungai Tengah (10,06 persen), Tabalong (7,61 persen) dan Kab. Hulu Sungai

Selatan (7,22 persen). Produksi beras provinsi ini masih berpeluang besar untuk meningkat

mengingat masih besarnya potensi lahan yang tersedia. Dengan konsumsi beras Indonesia

sebesar 139 kilogram per kapita per tahun (Berdasarkan data BPS) dan total populasi penduduk

Kalimantan Selatan sejumlah 3,626,616 jiwa,maka konsumsi beras penduduk Kalimantan

Selatan pertahun diperkirakan sekitar 503,011,639 kg. Hal tersebut menunjukan ProvinsiKalimantan Selatan memilki kondisi kecukupan beras dalam keadaan surplus.

2. Kalimantan Barat

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan produksi beras terbesar kedua di

Kalimantan yaitu 1,267,211,000 kg/tahun,berdasarkan data Badan Pusat Statitistik (BPS)

tahun 2009. Provinsi Kalbar juga memilki lahan panen terluas kedua di Kalimantan setelah

Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 405.317 Ha, hal tersebut menjadi salahsatu faktor

Provinsi ini menjadi penghasil beras terbesar kedua. Kalimantan Barat memiliki jumlah

konsumsi beras pertahun terbesar diantara ketiga provinsi lainnya yaitu sekitar 609,722,842 kg.

Tingginya angka tersebut dikarenakan Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk terbesar

yaitu sekitar 4,395,983 jiwa, dan mengalami peningkatan jumlah penduduk. Dari jumlah

produksi beras pertahun Provinsi Kalimantan Barat yang lebih tinggi dari jumlah konsumsi

beras penduduk pertahunnya,maka hal tersebut menunjukan Provinsi Kalimantan Barat

memilki kondisi kecukupan beras dalam keadaan surplus.

16


17/25

3. Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah provinsi dengan produksi beras terbesar ketiga di

Kalimantan yaitu 587,206,000 kg/tahun. Kalimantan Timur juga memilki luas lahan panen

ketiga yaitu 153.100 Ha. Meskipun luas lahan panen Kalimantan timur paling kecil dibanding

luas lahan panen ketiga Provinsi lainnya,namun hasil produksi beras provinsi ini sebesar

587,206,000 kg/tahun masih diatas provinsi lainnya di Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan

Tengah. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan beberapa daerah di Kalimanan Timur seperti

Kabupaten Malinau yang sukses menaikan produksi padi pada tahun 2009 sebesar 17.77,

menjadi 26.742 ton dengan luas panen 10.720 Ha. Dengan jumlah konsumsi penduduk sebesar

492,820,934 kg/tahun ditahun 2009 dari jumlah penduduk sekitar 3,553,143 jiwa, Provinsi

Kalimantan Timur memilki kondisi kecukupan beras dalam keadaan surplus.

4. Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan daerah dengan produksi beras paling rendah di

Kalimantan yaitu sebesar 551,013,000 kg/tahun, meskipun memiliki luas lahan panen yang

lebih luas dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sekitar 204.555 Ha. Hal tersebut

disebabkan produktivitas padi di Kalimantan Tengah masih berkisar antara 2,5-2,75 ton per

hektar (Ha), jauh lebih rendah dibandingkan produktivitas rata-rata nasional sebesar 4,5-5,5 ton

per Ha. Rendahnya produktivitas padi juga disebabkan oleh persoalan tata air mikro (irigasi).

Saluran irigasi belum menjangkau daerah-daerah penghasil padi, sebagian besar sawah di

Kalteng hanya dipanen sekali dalam setahun,selain itu, padi yang digunakan adalah varietas

lokal dan belum menggunakan varietas unggul. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki

jumlah konsumsi beras penduduk pertahun terkecil dibandingkan Provinsi di Kalimantan

lainnya,yaitu 306,816,744 kg/tahun, hal tersebut dikarenakan Kalimantan Tengah memliki total

populasi sekitar 2,212,089 jiwa. Jumlah penduduk tersebut lebih kecil dari ketiga provinsi

lainnya. Dengan produksi beras pertahun yang melebihi jumlah konsumsi penduduk ,hal

tersebut menunjukan Provinsi Kalimantan Selatan memilki kondisi kecukupan beras dalam

keadaan surplus.

Analisis Data Sulawesi

17


18/25


19/25

Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah konsumsi beras penduduk pertahun lebih besar

(649,646,805) dibandingkan dengan produksinya (4,683,827) .Hal ini dikarenakan factor

iklim. Fenomena iklim El-nino membawa dampak terjadinya kekeringan di beberapa wilayah

NTT yang disebabkan oleh rendahnya intensitas dan frekuensi curah hujan serta pendeknya

rentang waktu musim hujan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya gagal panen di

beberapa Kabupaten di NTT. Ditambah dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan

daerah kepulauan dengan luas perairan mencapai 200.000 km2 dan luas daratan seluruhnya

47.347,9 km2 yang sebagian besar atau 96,5% berupa lahan kering dan lahan basah sekitar

3,5%. Secara klimatologis, NTT tergolong ke dalam daerah semi-arid dengan curah hujan yang

rendah. Musim hujan dan bulan basah umumnya berlangsung pendek, yaitu sekitar 3 (tiga)

sampai 4 (empat) bulan dan bulan kering berlangsung antara 6 (enam) sampai 9 (sembilan)

bulan.

19


20/25

Dengan menggunakan asumsi luas lahan pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat NTT

mengalami kekurangan pasokan beras .Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pengusaha

sebagian besar mendatangkan dari Surabaya, Makassar dan NTB.

Walaupun NTT mengalami kekurangan beras , namun NTT memiliki diservikasi pangan

tanaman jagung, dan beberapa jenis kacang-kacangan . Ini dikarenakan rata-rata lahan di nusa

tenggara timur adalah lahan kering dan dengan intensitas curah hujan yang sedikit ,sehingga

cocok di tanami jagung dan beberapa kacang-kacangan.

Produksi beras di Nusa Tenggara Barat adalah 1,861,781,000 dan konsumsi beras pertahunnya

adalah 624,179,404. Nusa tenggara Barat memiliki lahan basah yang lebih banyak di

bandingkan dengan NTT hal ini yang menyebabkan NTB memiliki produksi padi yang cukup

untuk di konsumsi penduduknya pertahun,Namun walaupun NTT lebih sedikit lahan

basahnya ,NTT memiliki lahan kering yang lebih banyak sehingga dapat di Tanami bahan

pangan penggati beras seperti jagung dan sebagian kacang-kavcangan.Jadi NTT walupun

kekurangan pasokan beras namun dapat tertutupi oleh banhan pangan yang lainnya.

Maluku

Maluku Maluku Utara

20

Produsi (Ton)

Jagung 18,528

Ubi kayu 107,493

Ubi jalar 21,999

Kacang tanah 3,086

Kacang kedelai 636

Kacang Hijau 329

18.528

107.493

21.9993.086 636 329

0

50.000

100.000

150.000

Maluku

Produsi (Ton)

18.52818.528

107.493

21.9993.086636 3290

20.00040.00060.000

80.000100.000120.000

Maluku Utara

Produsi (Ton)


21/25

Maluku memiliki Produksi 77,292,000 kg dan konsumsi padi pertahun 212,697,282. Maluku

Utara memiliki produksi 46,694,000kg dan konsumsi padi pertahun 143,982,667. Maluku

memiliki jumlah produksi padi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi padi hal ini

dikarenakan lahan produksi padi di sana kurang.Maluku dan Maluku Utara di pasok beras dari

Sulawesi karena lebih dekat jaraknya dan Sulawesi memiliki produksi padi yang cukup.Namun

Maluku dapat menutupi kekurangan bahan pangan dengan jagung ,ubi kayu,ubi jalar,kacang

tanah,kacang kedelai dan kacang hijau.Ubi kayu di Maluku dan Maluku Utara lebih banyak dri

pada jagung, ubi jalar,kacang tanah,kacang kedelai dan kacang hijau.Sehingga dapat Maluku

mendiversifikasi bahan pangan padi dengan ubi kayu.Sebelum pemerataan bahan pangan pun

Maluku sudah mengenal bahan pangan yang lainnya,

Papua

Papua Barat Papua

Produsi (Ton)

Jagung 1,238

Ubi kayu 13,666

Ubi jalar 12,929

Kacang tanah 694

Kacang kedelai 1,230

Kacang Hijau 296

21

Produsi (Ton)

Jagung 7,159

Ubi kayu 35,616

Ubi jalar 334,235

Kacang tanah 2,863


Kacang Hijau 1676


22/25

Papua barat pengkonsumsi beras terrendah se Indonesia yaitu (105,470,531) ,produksi tahun

2009 42,774,000 kg dan dengan jumlah populasi terendah di Indonesia (760,422). Papua

konsumsi beras penduduk pertahunnya adalah 392,989,945 dengan jumlah penduduk 2,833,381

dan produksi pertahun 108,325,000 kg

Papua Barat memiliki luas yang lebih kecil di bandingkan dengan luas provinsi papua ,hal ini

yang menyebabkan produksi bahan pangan di papua barat lebih sedikit dibandingkan dengan

papua.Konsumsi beras di Papua barat adalah yang terendah ini karena jumlah penduduk yang

sedikit sehingga tidak dapat memanfaatkan lahan dengan maksimal.

Daerah di Papua yang memiliki relif yang terjal sebagian besar sehingga produksi padi sedikit .

Papua memiliki daya dukung lahan yang rendah, kemampuan lahan yang rendah ini disebabkan

karena kondisi fisik lahan atau tanah yang kurang baik atau kurang produktif sehingga hasil

pertanian yang dihasilkan dari lahan pertanian tersebut tidak terlalu besar .

Produksi Pangan di Papua tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan penduduk untuk sebagian

besar kabupaten di Pulau papua.

Produksi padi yang terbanyak adalah di Jawa Timur,namun apabila jawa timur harus memasok

beras ke papua ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan ongkos pengiriman yang

tinggi.Menyebabkan harga beras di papua jauh lebih tinggi karena pengaruh aksesnya.Sehingga

seharusnya pulau-pulau terdekatnya seperti Sulawesi dapat memasok padi ke Papua agar dapat

memenuhi kebutuhan konsumsi padi dan harganya lebih murah,

Bali

Pada Provinsi Bali Jumlah konsumsi beras penduduk pertahun adalah 846,075,000 kg dengan

Konsumsi pada tahun 2009 adalah 539,647,996. Bali memiliki produksi beras yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di daerahnya.Bali dapat memasok beras ke Nusa

Tenggara Timur

22


23/25

Produsi (Ton)

Jagung 83,512

Ubi kayu 162,799

Ubi jalar 84,469

Kacang tanah 15,214


Kacang Hijau 917

23

83.512

162.799

84.469

15.21416.381

917050.000

100.000150.000200.000

Bahan Pangan di Bali Tahun2009

Produsi (Ton)


24/25

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan dan Saran

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa konsumsi beras pada tiap provinsi berbeda-beda

dan hasil produksi beras di masing-masing provinsi juga berbeda. Provinsi yang hasil produksi

berasnya tertinggi pada tahun 2009 adalah Jawa Timur, sedangkan yang terendah adalah

Kepulauan Riau. Dilihat dari sisi konsumsi, Provinsi Jawa Barat adalah daerah yang konsumsi

berasnya tertinggi, sedangkan yang terendah adalah Papua Barat. Dari 33 provinsi, daerah yang

masih belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi pendudukny aselama pertahun ada 9

provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung, Kep.Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur.

Dari data dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil produksi beras nasional

Indonesia sebenarnya masih mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduk

Indonesia. Namun, sayangnya, jumlah hasil produksi pada masing- masing wilayah berbeda

dan tidak merata. Selain itu, tingkat kebutuhan konsumsi beras penduduk di masing-masingwilayah juga berbeda. Untuk itu, dibutuhkan pemerataan pensuplaian beras dari wilayah yang

hasil produksi berasnya tinggi ke wilayah yang produksi wilayahnya rendah. Selain

pensuplaian dapat dilakukan juga diversifikasi pangan bagi wilayah yang masih defisit dalam

memenuhi kebutuhan berasnya dengan tanaman palawija yang mengandung karbohidrat jika

wilayah tersebut mampu menghasilkan tanaman palawija yang mencukupi.

24


25/25

DAFTAR PUSTAKA

AyiekSihSayekti. 2008.PolaKonsumsiPanganRumahTangga di Wilayah HistorisPanganBeras

Dan Non Beras Di Indonesia.PusatAnalisisSosialEkonomidanKebijakanPertanian:DepartemenPertanian.

BPS, 2009.Provinsi Papua DalamAngkaTahun 2009.

http://tanamanpangan.deptan.go.id/index.php/berita/topdf/55

http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=60926

www.km.ristek.go.id

www.wikipedia.com
http://tanamanpangan.deptan.go.id/index.php/berita/topdf/55http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=60926http://www.wikipedia.com/http://tanamanpangan.deptan.go.id/index.php/berita/topdf/55http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=60926http://www.wikipedia.com/

Bab 1 Dan 2 Print

Documents

Transcript of Bab 1 Dan 2 Print