L A M P "U N

RENCANA KINERIA TAHUNAN

(RKT)

TAHUN 2019

J

ig^ I K(*-,'TOV. ».-..-/•••

PEKEflmTAH niovissi LSMPlMi

INSPEKrORAT

Pl/BiifiiL'-l I I I I l'** I (V n.f.H 1 i ■( ! I ! I ..C i ..

. i!. Of. Sw?iioN<j ' .mdnr Lam lur.:

INSPEKTORATPROVINSI LAMPUNG

KA l A I'ENGAN FAJl

Fuji syukur kami pajatkan kohadirat Allah SW'l, berkat rahmat dan hidayah-Nyajualah sehingga dokumcn Rcncana Kincrja Tahunan (RK T) Inspckiorat FrovinsiLampungTahun 2019 dapal icrsnsun.

Rencana Kinerja Tahunan (RK T) Tahun 2019 ini mcrupakan penjabaran rencana

stratcgis yang memuat Indikalor sasaran beserta target yang akan dicapai pada

tahun 2019 sesual dcngan prngram kegialan Inspckiorat Frovinsi Lampung Tahun

2019.

Rencana Kincrja Tahunan (RK l ) rahun 2019 ini juga mcrupakan acuan bagi

scluruh pimpinan bc.scrta jajaraimyu pada Inspckiorat Frovinsi lampung dalain

menyusun rencana kcrja yang akan diluangkan dalani program kegiatan dan

dokumen anggaran dalnm mclaksanakan tugas pokok dan lung.sinya.

Demikian setnoga Dokumcn Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspckiorat

Frovinsi lampung ini dapat dipergunakan scbugai dokumen pcrencanaan yang

menggambarkan program dan kegiatan pada tahun 2019.

INSPLKTUR,

pERMAWAN. S.H.. M.M.Fcmbinh UT^ia MadyaNIP. 19630512 199003 1 006

DAFTARISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTARISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 DasarHukum 1

1.3 T ugas Pokok dan Fungsi 2

BAB 11. RENCANA STRATEGIS 4

2.1 Rencana StrategisTahun2015-2019 4

2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu 7

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2019 ! 11

BAB III. PENUTUP 12

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis OPD 2015-2019

Lampiran 2. Rencana Kineija OPD Tahun 2018

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Bclakang

Rencana Kinerja Tahunan 2019 Inspektorai Provinsi Lampung ini merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis

periode 2015-2019 Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun has!! dari proses ini

adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang

diinginkan di masa yang akan datang pula, sehingga pokok dari perencanaan

kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran

kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang

tclah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat

manajemcn sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis

yang tajam dalam mcnenlukan target ysing realistis. Olch karena itu dalam

Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk

jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kineija, tidak hanya menyangkut langkah-langkah

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi

meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang

diperlukan secara optimal.

1.2 DasarHukuni

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2019 Inspektorat

Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Leir.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nega' a Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

I

Bcrdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga T knis Daerah Provinsi Lampung,

Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan

tcrhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah *Kabupaten/Kota dan pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan program pengawasan

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

c. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan

pelaksanaan tugas dekonstrasi dan tugas peinbantuan yang diberikan

pemerintah kepada Gubemur

f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaai reformasi birokrasi dan pencegahan

korupsi

i. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah

j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah

k. Pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspcktorat

m. Pelayanan administratif

BAB. II RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana StrategisTahun 2015-2019

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita - citakan untuk diwujudkan. Secara

ontologis, visi merupakan das soUan, yaitu apa yang sebenarnya menjadi

tujuan atau kcinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholder

dan terkristalisasi dalain bentuk jati diri. Visi Provinsi Lampung tahun

2015-2019 Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019".

Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk

menjadi daerah dengan kineija ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon

tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiiiki porsi relatif besar dari

jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang

harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha

kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur

pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan,

pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal.

Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah ;

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian

daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan

pelayanan sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya

masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran

4. Meningkatkan pclestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan

antisipatif.

Dari kelima misi diatas, inspektorat provinsi Lampung berperan dalam

mewujudkan inisi kelima yaitu "meneg^kan supremasi liukum,mengembangkan demokrasi berbasiskeaiifan lokal dan memantapkan

kepemerintahan yang baikn dan antisipatif.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi dan

tujuan sebagai basil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam

periode 2015 - 2019 adalah Mengembangkan pcmerintahan yang baik dan

antisipatif.

Indikator Tujuan Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut;

1. Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuaiaspek pembinaan dan pengavvasan

2. Persentase basil audit APIP yang terselesaikan3. Persentase tingkat maturitas level 3

Sasaran adalah basil yg akan dicapai secara nyata oleb organisasi secara lebih

spesifik, terukur^ dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan Uijuan

organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke

depan adalah:

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

Sedangkan indikator sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut;

1, Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai

aspek pembinaan dan pengawasan

2, Persentase basil audit APIP yang terseiesaikan

3, Persentase tingkat maturitas level 3

2.1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja

yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Masih belum efektifnya dampak pemcriksaan, hal ini dapat terlihat dan

masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan

berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya

jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang

tersedia untuk Inspektorat.

b. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu

hanya sebanyak 50 orang, sedangkan berdasarkan analisis terdahulu

seharusnya Inspektorat Provinsi Lainpung memiliki 90 orang Auditor,

hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang

dimiliki Inspektrorat.

2. Faktor Ekstemal

a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata sudah ada pada level

3 (Integrated) dengan catatan, belum dapat mencapai pada level 4

(Managed) atau 5 (Optimized), hal ini disebabkan karcna masih

terbatasnya penycrtaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis

kepengawasan.

b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi

Standart Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pemah

dilaksanakannya Bimtek Penulisan LHP yang Efektif.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh

Inspektorat, maka dapat diteiitukan isu-isu panting dalam penyeienggaraan

sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.

4. Peningkatan pengavvasan penyeienggaraan pemerintahan daerah.

5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat,

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan

berdampak positif terhadap visi dan Misi Kepala Daerah.

2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir renstra Inspektorat dan tahun transisi

kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung dari periode 2014-2019 ke

pimpinan periode 2019-2024. Pada tahap ini program, kcgiatan dan anggaran

sudah ditetapkan, sehingga tidak terlalu banyak inovasi yang dilakukan dalam

rangka pcncapaian visi misi Pemerintah Provin.si Lampung.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama Inspektorat Provinsi Lampung yakni

(1) Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan

tugas sesuai aspck pembinaan dan pengawasan (2) persentase hasil audit

APIP yang terselesaikan (3) Persentase tingkal maturitas level 3. Kctiga

indikator kinerja utama ini merupakan indikator hasil penajaman dengan

BAPPEDA dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,

dimana sebelumnya Inspektorat Provinsi lampung mcmiliki 9 (sembilan)

indikator kinerja utama.

Perbandingan Capaian Kineija Tahun 2018 dengan target renstra ditampilkan

dalam tabel. 1 berikut:

Tujuon Indikator

TujuanSasaran Indikator

Sasaran

TargetRenstra

Capaian2018

Pcrscntase

1 2 3 4 5 6 7

Mcngcnibangkan

pemerintahanyang baik danantisipatif

Pcrscntasepclanggarantcrhadap standaratas

pclaksanaantugas scsuaiaspckpcmbinaan danpcngawasan

Tcr>vujudnya

pcmerintaban yangbersih dan

bcbas

KKN

Persentase

pclanggarantcrhadap standaralas

pclaksanaantugas sesuaiaspckpcmbinaan danpcngawasan

20% 45.23% 226,15%

Pcrscntase hasil

audit APIP yangtcrsclcsaikan

Pcrscntase hasil

audit APIP yangtcrsclcsaikan

80% 43,32% 54,15%

Pcrscntase

tingkatmaluritas level 3

Mcningkatnyaakuntabilit

as kineijainstansi

pcmcrintah

Pcrscntase

tingkatmatiiritas level 3

80% 107.95%

Dari tabel di atas terdapat 2 (dua) sasaran strtegis dengan 3 (tiga) indikator

kineija. Secara rinci capaian indikator Inspektorat Provinsi Lampung

meniirut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : TERWIMUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIll

DAN BEBAS KKN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan

dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsip good

governance merupakan unsur yang fuhdamental dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Indikator Kineija dari sasaran 1 ini terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran

yaitu:

1, Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai

aspek pembinaan dan pengawasan

Pelanggaran terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas OPD sesuai Aspek

Pembinaan dan Pengawasan lebih dititikberatkan pada aspek keuangan

dengan kode rekomendasi 01 dan 02 yaitu : Kerugian Negara/Daerah dan

kewajiban setor negara/daerah.

Kondisi awal sebagai pembanding adalah kondisi tahun 2014 yang

merupakan tahun ke - 0 (nol) dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Lampung 2015-2019.

- Pemeriksaan Reguler

Tabel 3.4 Kerugian Negara/Daerali dan kewajiban setor negara / daerah

No

Tahun

Pemerik

saan

KerugianNegara/Daerah

(Rp)

kewajiban Setornegara/daerah

(Rp)

Jumlah (Rp)

1. 2017

2. 2018

Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas

Pelaksanaan Tugas OPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan tahun

2018 adalah selisih jumlah rekomendasi 01 dan 02 tahun 2017 dengan

tahun 2018 dibagi jumlah rekomendasi 01 dan 02 tahun 2017 x 100 % =

( 45,23%.

2. Persentase hasil audit APIP yang lerselesaikan

Selama Tahun 2018, Inspektorat Provinsi Lampung telah mclaksanakan

cvaluasi berkala terhadap temuan dan rekomendasi hasil

pengawasan/pemeriksaan dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya

dengan persentase hasil audit APIP (Inspektorat Provinsi l^ampung) yang

lerselesaikan .sampai dengan 31 Desembcr 2018 sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Reguler

Tabel 3.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama Tahun 2018

NoTahun

Pemeriksaan

Si^ Rekommidasiyang beluin Xt.

Per 1 Januari2018

TLProsentase

TL

1. 2018 69 345 83,33%

Sumber data: Subbag Evaluasi dan Pclaporan Jnnpeklorai Provinsi Jampung

Tabel 3.2 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Taluin 2018

NoTahun

Pemeriksaan

Juralah

RokomendasiTL

Prosentase

TL

1. 2018 308 92 30%

Sumber tlala; Subbag Evakasi dan I'ehfmran Impektorat Provimi iMmpiing

2) Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota

Tabel 3.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama Taliun 2018

NoTahun

Pemeriksaan

Sisa Rekomendasi

yang belum TLPer 1 Januari 2018

1

TLProsentase

TL

1. 2018 197 775 79,73%

Sumber data : Subbag Evaluasi dan Pulaporan Inspektorat ProvinsI Lampimg

Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan selama tahun

2018 adalah ((345+92+775)/(345+69+308+197+775)) % = 71.54 %

SASARAN 2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas kincrja instansi pemerintah adalah perwujudan kcwajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjavvabkan keberhasilan dan

kegagalan pclaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui sistem pcrtanggungjawaban secara periodik.

10

Indikator kineija dari sasaran 2 ini adalah Persentase tingkat maturitas level 3

Capaian persentase OPD dengan tingkat maturitas pada Level 3 pada Tahun

2018 adalah;

Tabel. OPD dengan Tingkat Maturitas Level 3

No. Tahun JumiahOPD OPD derig^n TingkatMaturitas Level 3

Prosentase

1. 2018 22 OPD 19 OPD 86,36%

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2019

Pengawasan sebagai salah satu fiingsi manajemen berperan untuk menjamin

agar pelaksanaan kegiatan beijalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan

yang telah ditetapkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif

dan eflsien.

Rencana Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinoja Target 20 i 9

1. Tcm-ujudnya pcmcrintahan

png bcrsih dan bebas KKN

Persentase pclanggaran tcrhadap standaratas pelaksanaan tugas sesuai aspekpembinaan dan pengawasan

20%

Persentase basil audit APIP yangtersclcsaikan

80%

2. Mcningkatnya akiintabilitas

kinerja instansi pcmcrintah

Persentase tingkat maturitas level 3 80%

Program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 terdiri dari

6 (enam) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang sebagian besar

merupakan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan total

pagu anggaran sebesar Rp. 9.734.222.000,- yang dituangkan dalam Matrik

Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

11

BAB.ni PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Tahun 2019 disusun sebagai

dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2019 sampai

dengan 31 Desember 2020 meliputi program dan kegiatan yang di dalainnya

menggambarkan capaian kineija dan rencana kineija ahggaran.

Rencana Kineija Tahunan (RKT) merupakan perencanaan pada unit organisasi

terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan

mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Keija

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Kineija Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Lampung talmn

2019 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata keiola

pemerintahan yang baik {good governance) dan sesuai dengan visi Pemerintah

Provinsi Lampung yaitu "Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 20l9'\

12

« «

Lampiran

Matr

ik Rencana Strategis OPD 2015-2019

Tabe

l (L

ampi

ran Pe

rmen

dagr

i No. 54Tahun 201

0)Rencana Pr

ogra

m, Ke

giatan Ktnerja, Kelompok Sas

aran

, dan

Pendanaaan indikatif OPD Inspektorat Provinsi Lampung

Prov

insi

Lampung

Daiam Ribuan (900)

n PtmtrinUhan

yanti Oilk aan

Antls^patif

Tafwujo^rya

A«fn«r1ntahan

yang

dan

8«ba« KKN

PanantVM

Ptlinnaraft

Tefhadap Standar

■ta

t Pe

bku

na

an

Tu

gn

A

tpik

Ptm

trifM

M d

an

Pang

awaa

jn

1. P

rogr

amp«

nrrt0

kAtA

n si

ilom

ptn

ga

wa

san

n

trrn

ilda

n pef

tQan

dtiia

n P

r»er

'mp«

bkfta

na«n

kab(

jaka

nke

pala

dam

n (H}

o^

r^jg

n

t)Pob

k«Sf

tMn

- .

.

f»m

<la

Ka

b,K

oa

2)

petti

dens

an?P

T p^

ngew

wen

•fca

ra p

GT

Kib

tT

Ca

r««

) a

ecd

Q b

efk

att

ita

rati I

3>

et^s

anaa

n R

c#i«

«&i p

cSaf

csan

eefr

pe^g

awaa

an ir

sfrr

af

peng

awet

anX

td

cara

bcf

vaia

irea

naM

(i i

nter

nal a

eear

a b

ed

ob

iftQ

rmt

M

'

4^ ?

sii"

5 fte

aifM

%' p^

aHs»

r.ajf^

<fVf

rT8l

S

Pr p

<-r'5

ff«Bt

ftri

recs'B

iT

twir?

iM!

'ma

rro

i *j

>ja

r3 te

'k.io

'it

irr-

tnw

" In

5) P

eige

ndai

tift

Tetw

sana

nye

Uat

wne

n P

ebM

enun

pam

enirs

aen

/egt

der

Ksb

^lbn

KC

H

irete

mi ftd

wn

rPam

enka

aeen

Rag

cder

}

7) P

eroe

nd3&

9n

pela

ks»n

a8n

man

a^m

t?n

pela

kaan

Mn

SPT

peng

avie

ten

katij

«k«i

kep

eb S

Mfe

h ht

emoi

lece

rQ re

gubr

2Z

Reg

uter

) irb

jnA

ii |tf

Mn

wi?

i

9) P

cf-c

eASd

'lO'i

I't^u

pcb

k^ra

an

, k&

Qi^a

irao

C9dr

9''

r.*m

4i a

ecer

ereg

ular

' (re

ner*

saan

Reg

uier

) irt

ervn

liu-

Ser

W!?

!!

Tahu

rvl n

OIS

)-.. I

T«te

jn-a

(2S1

S) •

•

Tahi

m^(

3917

>/ | ..

T«f

wiv

4<20

18)

7 16

4277

fl

6&46

$1

U".

-1L

mo

un

a

ina

pe

wo

'

0OO

CC

C K

P'e

oU

nw

oLe

pora

n lA

po

w

see

lX»

a: '

"Vop

312.

779,

13

0730

Ififo

tan

im(w

!»so

:O

TC a

t'-M

"*'

I kre

bw

nLa

mpu

ftfl

lr.»p

fkl?

r

La

r'C

^'V

S r y■s^ « 3 '?C, "=■

''■ ? *> 15 * %: ■! ft ft l

■ i i pf y.c s --.

IIIS'. n ^ Id

ao o

s -5 5 aS 5 cr • c w

I

1■

:

V.«•

i,;-

..11--

13

«19

M*ningkatnya

Akuntablltta»

Kine

ijt inttansl

P«mertntah

Pr«unt»e Tln

gkat

Mabifttn LtvaH

57C

2. Program

Poningkatan

Pcngembangan 6)nam

Palaponn Capstan

Kin«r}a dan Kasrangan

111

PenSaian JntemeJ

SAKlP iRspokiorel

58000

63 OX

70.000

77000

MXO

scocc

xox

napevtor

tA Prep

Umpunp

*«a?

S2Q

31

26) Pe

nyua

unfi

Adokumen pef

Ktee

naaa

dan bporan teuan

oan

Jumtab dokumen

pore

noan

asnd

fift

ketmngan

6dbk

560G06do)r

63.000Sdok

70.000Odok

77.0XlOdok

XOX

lOdoK

xxc

lOdok

xox

iA«<Wor

at Prop

Tetap

ISsn

lngi

atii

ytAkuntabiUbs

lUft

tfta

tftstansJ

Femertiitah

Pmantase TlA

okat

HaturtttiUval 3

519

3. Program

PtfUngkttan Ka

patl

las

SDA (2)

Tcngl^ KapjblHtaa

APIP

2^000

319000

X1.000

38&GX

490 OX

4SC0X

4X0CC

fAjcevsof

01 Prop

t^mpung

'r.AO

5IS1C

27} Ke

galo

n pe

ndt^

xan

dan ce^han tormai

Isimt^

apar

atur

pensawsi

yani

mof^lfkud dMat

4SOmno

223.900SO

Oreng

250 OOO55

Orang

27S0G065

Orsng

3Q2.SXX Orsng

4X0XXOrang

4X0XWOrang

4XCX

{»9i^P:r

41 Prop

Lampung

Vep

519

226) KegffitBn to

tcat

ftse

if«rundar^ur»gangan

Tort

akse

rian

yakegatan soaiaKaaai

penjndanC'undangan

Ikab

61500Ikak

69.0001

76000

tkali

83SX

ikett

xox

1 kal

txox

1 kali

xox

inaocktor

41 Pn»

Lamo(/r>o

'<• IP

HtfUnglotnya

Akuntsbi&lM

X>Mf|a insSand

Pttwrtfltsh

Prosentase Tto

gkat

MitUfflesUvrt3

S

4. Program

Pfntfigfcatan

Profftloftalisma

Ttnaga Ptmtrfkta tftn

Aparitur PtngawMtn

an

Tcrttioandnya

prog

ram penw^^tottw

prcfesBoaOtmo tanaga

pcmarSrsa dan

epemtig

82000

91900

101.000

1110X

170 ox

170 ox

170 ox

trapeMor

aiPmo

Lampung

516

1

29>P

ef\g

u)aj

5and

afl

SoQiaksaai AuODor imem

Peme

flrn

ah (AAIW)

rarf

ekur

tany

s tupran

dsnf

ungt

iAAI

Pl2ka!i

455002kaa

50.0X

550X2kBS

xsx

2kali

85 OX

2kati

85 ox2 ki^

65 XC

lASOCidOr

j: Free.

Lampung

itflap

516

2

30) Kag cla

n pelaitrtcn

ptrg

tff>

j.ai

3rtn

tor^ja

perna/zAi,

^HATiiah

kfgi

atan

t«#n

ttr«

ari

pengwtiJj^gan

? <»!

.•365004)Qt|

41 dx

•1 •Si

i46X0

4kali

X5X

4kQi:

35 OX

4iau

85 ox

4kii>

65 CX

IrwoeMOf

a: Prop

Lemj-ung

I'flBP

MeninQkatnya

AkuntaMlltat

Kirwja tnstami

Aamertntah

PrpMntMe Tin

gkat

Matumat Lavfi 3

5IS

S. Program Parayanan

Adm. Pa

rkan

torf

in (18)rari^ansnyc

peiayanan parVan^an

925 500

10333X

1.137300

M64 5X

1 2c1 fOC-

•- .v: ox

1 352 CX

irfpeklOJ

aiP'co

UT.Si;fV

Aca

[Pena.'T'Ai.*'!

an |

f^'

515

131

} Ke

gtBt

fiR pe

nyet

fBBR

)aiA

tur«

tmen

yura

t

Jumr

aft aurat yang

tert

ibtm

07iember

22.000110

iembar

24.000110

tembar

2&9X110

lembor

290X

110

lembar

40 OX

110

tembar

40 ox

llOi

arr.

bif

40 cx

inscMktiy

At prop

Lampung

*aiap

515

2

32) KcgWfin penyodkaan

}3u kDmuniicMl aumber

dajTBdirdaniJclrik

JwRJaftetrdanSalrik

yangtefboyar ealama

12butan

13btdsn

14020013tiu!3n

167.200I2bul3n

184000l2lxAsn

202 5X

12 buien

250 ox12 but

ar.

:5aox

i2Bu'.an

253 ox

ir»peKOf

At PA»

LamouAg

*e'ap

515

13

33>Penytdtnn

po^f

inds

npo

ftan

glQp

an karrtor

Kebi

Auba

n paralasan &

parfcAQkapan kan

ior

yari

Qter

cuSc

upl

20iWt

450020Un3

ssx20URX

asxXUra

7.000XUns

7SXXUn4

aoxXUAI

3X0

irtar^Ktor

«PrOp

Lampung

•nap

515

e34

} K«g^an pen

yedt

aan

>9»i Vaoarsihan

Terv

ABud

nya

k^rem^afl hanior

I2buian

29500I2buian

33S0G12bUl8A

37.0X12 bu!an

46500iSbuian

20 OX

I2bi^n

xox

12 bulan

xocc

fwwMor

a: Prop

lampung

nop

515

1035) KcgWan pen

yedi

aan

ATK

Kebutunan

atal

tutta

kantor yang taneukupr

l2bl43R

71.50012but3n

60.000t2&ulan

eaxo

12bulsn

97.0X

I2tiuian

1X0X

t2bu!an

IX ox

I2butan

1XXC

Inap

ekto

rat Prop

Lampung

•etap

515

11

3S) K

cgar

tan pe

nyed

iaan

bvang cetakdan

pervgandasn

KabuluAan

cdeicBA

dan

peno

9ai^

633n

yang tefouiQipr

I2bitfan

62.500i2bu!aA

70 20012&u&n

7S000

12btilan

essx

I2bui4n

85 COO12bulsn

65 ox

tSbuian

5500C

irra

oeki

cr

at Prop

UA"cwAg

*etjp

«15

12

37; Keo'iden t^nytcaan

korr&o'^n naisiav

pcnerangin

WgyriBA kenlcr

Keb^jtuASA koAWcn

fstBiau

Htnk/pererangan yang

tsrcuktis*

l2biA3n

1250012 buUA

14 4X

12 buian

16X0

IPbuion

17.5Ml7buian

ISOXII2buian

15 XC

12

15X

inscoktor

a: Frpp

Lcnpung

'eiap

5IS

36) Pe

nycd

JBBf

i?e

r8?a

!nn Rjman

'3*^395

TeroptAAya sua

aert

aksrs

or yang herah

1 Tahun

xox

1 Taiiun

20 ax

1 Tanun

iOX

1 ai P-'Pp

Umpung

Baro

Q(]0 dujeNU«8udpu9)|f9n«»s

xo tsv n OOO^l U tsr99r6 iisicre 00^286^ ooi'is:^ ooossci

^

• 3C^1.

t^TC\sr]

CO^xSlB

.■0>9C4JiXOCl' Cuajo 0»t 000 Oil OSi

000 OilSbiuo

051Q009i

OuajQ001

DOS 9906

005 29Smjo

CS00595 Outiosi fWCPirt

(OeqseuepvemBduBCpcOudd ueiecOi^ 2 IV 8

Oti9^[Junfliupi

dcudjo:>»9d»ij}

XOCil coo Oil 000 Oil oco'Si 005'99 C30SZ9 00598uceMcSusd mteiodcus;disg> a(utBH6u;u»iKI

(i)jinBiBdvUB)r)(flPiuad

UlEjSOid '1IV 5

z i«A0-i fcuimtwtt)|0ufx asouMoid

t|ii)upaui9dtp»U{>

tQtliqouriivitXu}(ni6uiu*M

CSVfl xcw -nyci 1 ocvcs unufff t 0CO05 'Jplfpi IOCSZp unuoi 1 ClOO€C ; xosc ■.^►431 I 005 £2 \ffrjOi 1

OunpaSup^.eu^ tit^ciq/-jnrj

UCCiC-.-1»w^

asiuBv; 6ur4»&t«9;pi3;ar3 ci^ptiac

,vai; 4PP;?4=«y0Ci.fl. &)> it?

9Z ov 8

du;aiCvn3-.iXl

iOmMSuiooc w- fflU9i I 000 OQl uniiPi 1 000 001 unw^x \ 000 0£ unijox I009 i2 urut?^ 1 00082 unyax 1 008 £2

xftueit

Cyn»89i«>4i.aiV4'yjVQ9i94'Q»ii^

jon-fM tunwG C5e«v>9qijU9*B4iauia'J 31 31 8

ac.9: do;d*^jop4*ssa{

COOOSE uo^ai i cooosc unuax 1 003 OSO um(9X 1 000182 um{Oi \ 000992 umjQi t ooocc: un^ai X 000812 umCiltouip

U8»9pua)( wapunr

(fuo!««4dd/8ej$uftrtpua)) ueoicutjautad

UBisifiaMUpX 91 6

cc«»i&JratuO^

C0idt9^sn*osui

oxocs coo COS 000009 OOSX9C 005ZZC 009862 0X>92

UBSSWSOUldOu^uunuad

BUBiSSftid UtpbtCAft e^uitinuadiax

(dJiHiiedvMftlBSftlddtp

nnno iRtBUtutuadtitu0oid8

91 SCltAO wwnnw

;nt6uu. MQuaMud

U8tU|MUMd|SUB|SU] e{J««|>i

MUimnunftf

Si V.

XnSiLtl9CUc

i0»9dsu;3XKE oooox 000 CSt v«inq 2t ocs'Sdi t0inqct OWWl 0C9 C8l LGirq 21 ooosn «W2l

wCvsneei ts8«63fltt!p8lufiUBAuoq ucromr u«&gi?n3x upc Bsc-l

uTvpaXuad V9v?'&»^ ig?I 81 8

.-9:NA?dJ;ixv:." r: xoozz f|PS Ot OMc:-: QZ COS 992 'm 21 000 912 '■ts> 008 861 •TXcl 008891 ".c<2t

ii9jasf;)j9fn

ucp i«e'4;p.oo)>I9d3; aXu9u^$HBt;ax

jer.i uepiie^^epttJ9i9pip i99unsuca(

uep tiVJ<UKKo{(92r

31 81 8

St.». xcc; 1 xc:.w^u.'nw*^

iocoo.

u

«u.imtO0t

000 01u

aumjtOQt

0068u

euinvo^I

XI 8u

9ujniOQI

X£i uautfOfdo I joareatv«p Xvioo ciU^svax

tUetU9NI>UCD0.-0^ U89;eu3d (tr 52 »• 5

i^i'Xjsio:

U^JU0Mtfa9:P

CuA3u/01awdlt

iapf9^9iif0 X 0 X 0 X 0 X 000 62 SLXlQZ 0X22 0ucc2 Q0SC5 euaj02

QdOlAQiianaflf UdBjofaOuad

eu^ifeiumr

GdOU80(«n«>f ucstfitaO'^

uc0ucquidC-uBd (C^9? 81 8

as;»:CuroufTi

'OCUd;rjOPi9d«U3

0006 uau^ntsoo i ocooUdttJft>tOQ

ICC06

u

9»a\)tOQt

OOOOlu

SUtfT^tOQI

0098V

aturorOQI

0009u

awfCigoaI

OOOi uauavfoo i tCMcOatduswDfcp <j9]wnr

UQfaMQdMa)!cjpp uaejeuod

rttic u6¥ipaXuad <2?29 81 6

i9:»iajvirai

ooid Vxs>«dd«ui

000 Si usinaCi 0CO5i uBpigji 000 9i uapiqiX 000991 vsinqet 000891 U8^2l 0Q»C8l Lttnqzi 008 CCl ut7*3 2l vsOuefta>( sej^s^ntipBttffuiBiouoM iicnunr

UBJQpiBJgSd tIlA$a}R9tx U990un)|npuad

«^UCB(p9Xu3d(lBSi 81 6

aovsiBundurtTj

dOJd VjonMWi

000 CV uair^ci 000 ct ucinqCi 000 c? ueirq z\ QOSZE wjnqri 00582 «w:i 00992 vB[nq2( 00522 um2lpdnnnaa}

toX utfmnwM ispBunaceui uccoNXutud

Muen^ui usp usu8)(euiustfpaXuad uqci09)i (o^ H 51 S

3(39^Scnduir)

Oaid9iOpfSiitsj

occoc UW21 2C0€€ uc{nq;t ooocc i«inq« 000^ ustnqn OOfiCS uss;»2l 00512 WV<QZl 00581. ucptqafdntmai

SuaX uadu^un• Busptffuad psffQBMjucp uecoBQ usxfce

U9*rtf>'>9d uem»u8d^eotejsndiiad

n>(nq X'vesBq u9-4^u8WXv»d V8;etfl^ (oe

St St 6

1 « H Z\ - -TV-- ■ 11 . , B i- "2"s'"' 1 fV I 1.

. • • •

Lampiran

Rencana Kin

erja

OPD Tahun 2019

MA7RIK RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

INSPEKTORAT PROVINSILAMPUNG

SU*nANare*TECIS

iRdlkitQ' Proorvn

Pifttar—

UtUM fV«t

Progrvm perunsUlMt

p«l4»cs»n«ri

cMMi

dtf)

pWQmiakM

«»a

pilAwRwn fceb*»tin

peng

»w»$

»n

KOH

fcAMafl BVf9«r «m

Atff

T>p<

<^«w

»s«R

Mem«

ii|

UMUrMO. 9

*>«por>n

tfCAkCMtUtttft

43ivn«iVi «r9«n

pftf

ituf

vn y«r<9

DMcku

eo

Pfio

*WM«

rt Ps

TQe^

tssf

tr Sy

9«v»W

*mUP

o*».

lieiieiw»lepwl»

|<»ef«sprti»9 t

rUfflui s

<y &r*rt

pe^awew

SmtUrMu

t

fliXaimniy two's

P«(4ii>a«u*flP«r%i»-»4A

»*«•«**

,

OaUU

PtmM'AV) P?ft

>»i»

Ka»v

Sw?

*n^4

» \^ruf%

P<rgjwa»'A

/i.m

aft

fctow6Oi^0P>Wra»SerNMi«m*»t)

j beitiM

KepB

aO■e

^•^^

le5A

iW«^

a^*rt

( t

P«

ttU

iCb

iJU

n

Pcn3

erd«

t«v'V

sn* P

«UU

ArfiK

«n«^

0»

Cu

Mn

««

I

cw

gr^

v m

fwV

'

P'o^

ertfa

^a'V

V«r

tA P

e^wv

^r^U

hoe^

t* OP

OK«

pa «

aa«?

ar

\iVrm

t •

kF09

«t«>

lIAnr

tm iOMH

tvW

ffJJO

P

tv»v

»>.

*in

«<

.r»

0

KiV

-i

tvB

WtS

i

Poen

Mav

«>rA

O#»»

s*i >

»*? l

eofi

Wrt

tfi

KattX

cu

k«i.x

««K

Otittr^

a

**"

W-W

SM*

AP

f'

Sia

ief"

P®r^

«od»

JiJfi

JufW

PT

fl»n«

»i

Kr>

jfltsm

Pei

«*»V

<aP

li I}| f