74

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Asshiddiqe, Jimly, Bagir Manan (2006). Gagasan Amandemen UUD 1945 dan

Pemilihan Presiden Secara Langsung. Jakarta: Sekertariat Jenderal MK RI

____________________________ (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid

1. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

____________________________ (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid

2. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

____________________________ (2010). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Raja

Grafindo.

____________________________ (2007). Pokok-pokok Hukum Tata Negara

Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

A. Hamid S. Attamimi (1992). Teori Perundang-undangan: Suatu Sisi Ilmu

Pengetahuan Perundang-undagan Indonesia yang Menjelaskan dan

Menjernihkan Pemahaman. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

____________________________ (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik

Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi

UI.

75

Bagir Manan (1994). Ketentuan-ketetntuan Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta.

Charles de Secondat baron de Montesquieu, Prancis (2007). The Spirit of Law, alih

bahasa oleh M. Khoirul Anam, Bandung : Nusa Media.

FariedAli (1997). Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya (1997). Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

Harun, Refly, Zainal A.M. Husein, Bisariyah (2004). Menjaga Denyut Konstitusi :

Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konstitusi Press.

H.Abu Daud Busroh (1994). Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hans Kelsen (2010). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. terj. Raisul

Muttaqien. Cet. V.Bandung : Nusa Media.

Hazin, Nur Kholi (1994). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Terbit

Terang.

Hutauruk. H (1978). Azas-asas Ilmu Negara. Jakarta: Erlangga.

Johnny Ibrahim (2006). Teori dan Metodologi Penelitihan Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia Publishing.

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen (1979). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha

Negara. Bandung.

76

Kusnardy, Moh, Bintan R Saragih (1945). Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut

Sistem Undang-Undang Dasar.

Kunthi Dya Wardani, Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:

UII Press (anggota IKAPI).

Lubis, Solly (2008). Hukum Tata Negara. Bandung: CV Mandar Maju.

M. Yahya Harahap (1997). Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Citra Aditya Bhakti.

Mahfud MD, Moh (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen

Konstitus. Jakarta: PT Rajagrafindo.

________________ (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen

Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

_________________ (2001). Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta :

Rineka Cipta.

_________________ (2001). Amandemen UUD 1945 dalam Perspektif Demokrasi

dan Civil Society. Civility : Untuk Demokrasi dan Civil Society. II. Schroeder,

Richard C. 2000. Garis Besar Pemerinhan Amerika Serikat. Kantor Program

Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

__________________ (2001). Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta :

Rineka Cipta.

Maria Farida Indrati (2006). Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan

Pembentukannya, Cet. XI. Yogyakarta : Kanisius.

77

_____________________ (2010). Ilmu Perundang-Undangan jilid 1. Yogyakarta:

Kanisius.

______________________ (2007). Ilmu Perundang-undangan : Hierarki Peraturan

Perundang-undangan. Yogyakarta : Kanisius.

MiriamBudiardjo, Dian Rakjat (1972). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta.

Ni’matul Huda dan R. Nazriyah (2011). Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-

Undangan. Cet I. Bandung: Nusa Media.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto (1993). Perundang-undangan dan

Yurisprudensi. Cet. IV. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rajab, Dasril (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rindeka Cipta.

Ridhwan, Muhammad (1987). Kedudukan Kekuasaan Negara dan Hak Menguji

Menurut UUD 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosjidi Ranggawidjaja(1998). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.

Bandung: Mandar Maju.

Sri Soemantri M (1982). Hak Menguji Materiil di Indonesia. Bandung.

Sri Harini Dwiyatmi (2006). Pengantar Hukum Indonesia. Agustus: Ghalia

Indonesia.

Sudikno Mertokusumo (1999). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Edisi Keempat.

Cet. II. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo (2010). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Penerbit UAJY.

78

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (1990). Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkar. Jakarta: Rajawali Press.

Utrecht, E (1960). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Fakultas

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran.

.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan

Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

79

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGRI

menegenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan

Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan.

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 diatas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KAMUS:

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,

Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

INTERNET:

www.hukumonline.com

http://www.tempo.co.id/harian/fokus/45/2,1,10,id.html.

http://www.tempo.co.id/harian/fokus/45/2,1,10,id.html.

http://drpriyono.blogspot.com/2012/03/jenis-jenis-penelitian.html.