Digital 20367072 PR Linda Juli Laporan

7/26/2019 Digital 20367072 PR Linda Juli Laporan

1/156

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

DI APOTEK KESELAMATAN JALAN KESELAMATAN NO.27

MANGGARAI JAKARTA SELATAN


LINDA JULI ASTUTI, S.Farm.

1206329770

1206330204

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

JANUARI 2014

Laporan praktek., Linda Juli, FFar UI, 2014


2/156

ii

UNIVERSITAS INDONESIA


DI APOTEK KESELAMATAN JALAN KESELAMATAN NO.27

MANGGARAI JAKARTA SELATAN


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

LINDA JULI ASTUTI, S.Farm.

1206329770

1206330204

ANGKATAN LXXVII

TRI VITA PRATIWI, S. Farm.

1206330204

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

JANUARI 2014



3/156

iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Linda Juli Astuti, S. Farm.

NPM : 1206329770

Tanda Tangan :

Tanggal : 16 Januari 2014



4/156


5/156

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) dan menyusun laporan ini tepat waktu. Penyusunan laporan ini dilakukan

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker pada

Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penulis

menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah

sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Dalam kesempatan ini, dengan

segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat

kepada:

1. Dra. Azizahwati, M.S., Apt. selaku Apoteker Pengelola Apotek dan

Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan

pengetahuan kepada penulis selama pelaksanaan dan penyusunan laporan

PKPA ini.

2. Dr. Dra. Nelly Dhevita Leswara, M.Sc., Apt. selaku Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan

laporan PKPA ini.

3. Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas

Indonesia.

4. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS, Apt selaku Pjs. Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia sampai dengan 20 Desember 2013.

5. Dr. Harmita Apt, selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia sekaligus Pembimbing Akademis yang telahmemberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.

6. Seluruh tenaga kerja Apotek Keselamatan yang telah memberikan bantuan

dan kerja sama yang baik selama penulis melaksanakan PKPA.

7. Seluruh dosen Fakultas Farmasi Universitas Indonesia atas segala ilmu

pengetahuan dan bimbingannya selama ini.

8. Orang tua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moril

dan finansial selama masa perkuliahan hingga saat ini.



6/156

vi

9. Teman-teman seperjuangan di Apotek Keselamatan atas kerjasama selama

pelaksanaan PKPA.

10. Teman-teman Apoteker Angkatan LXXVII atas bantuan dan kerjasama

selama masa perkuliahan.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas segala

bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada penulis selama

penyusunan laporan PKPA ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan PKPA ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik

dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap

semoga pengetahuan dan pengalaman yang penulis peroleh selama menjalani

PKPA ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak

yang membutuhkan.

Penulis

2014



7/156

vii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : Linda Juli Astuti, S.Farm.

NPM : 1206329770

Program Studi : Profesi Apoteker

Fakultas : Farmasi

Jenis karya : Laporan Praktek Kerja

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas IndonesiaHak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Keselamatan Jalan

Keselamatan No. 27 Manggarai Jakarta Selatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan,

mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),

merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama

saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 16 Januari 2014

Yang menyatakan

(Linda Juli Astuti, S.Farm.)



8/156

viii

ABSTRAK

Nama : Linda Juli Astuti, S. Farm.

Program Studi : FarmasiJudul :.Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Keselamatan Jalan Keselamatan No. 27 Manggarai Jakarta

Selatan

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menunjang upaya

pelayanan kesehatan. Apotek adalah suatu sarana pelayanan kesehatan, tempat

pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, tempat

dilakukannya praktek kefarmasian dan tempat penyaluran perbekalan farmasi

kepada masyarakat. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk

menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat. Untukmencapai tujuan ini, maka apoteker perlu mengetahui bagaimana cara melakukan

pengelolaan sediaan farmasi yang tepat sehingga sediaan farmasi selalu tersedia di

apotek dan siap disalurkan pada masyarakat yang memerlukan. Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan pada 17 Juni 26 Juli 2013 di Apotek

Keselamatan agar calon apoteker memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman

tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan

pengelolaan apotek. Melalui PKPA tersebut, diharapkan calon apoteker dapat

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan

pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan pasien di apotek.

Kata Kunci :. Apotek Keselamatan, Pharmaceutical care, Pelayanan

Kefarmasian, Praktek Kerja Profesi Apoteker.

Tugas Umum : xiv + 68 halaman; 23 lampiran

Tugas Khusus : iv + 33 halaman; 1 lampiran

Daftar Acuan Tugas Umum : 27 (1969-2013)

Daftar Acuan Tugas Khusus : 19 (1992-2012)



9/156

ix

ABSTRACT

Name : Linda Juli Astuti, S. Farm.

Study Program : Pharmacy

Title : Report of Pharmacist Internship Program at KeselamatanPharmacy Jalan Keselamatan No. 27 Manggarai South

Jakarta

Pharmacy is one of the health care facilities that support the health care effort.

Pharmacy is a health care facility, where the pharmacist profession has devoted

oath of occupation can do their responsibility, the place where practice of

pharmacy and distribution of pharmaceuticals to the public. The existence of

community pharmacies in the environment intended to ensure sufficient

availability of pharmaceutical preparations for the community. To achieve this

goal, the pharmacist needs to know how to do a proper management ofpharmaceutical preparations so that the pharmaceutical preparation is always

available at pharmacies and ready to be distributed to people in need. Pharmacist

Internship Program ( PKPA ) conducted on June 17th

to July 26th

2013 in the

Keselamatan Pharmacy for prospective pharmacists have the knowledge and

understanding of the pharmacy that is in terms of the implementation of pharmacy

services and pharmacy management. Through the PKPA, prospective pharmacists

is expected to increase the insight, knowledge and skills in managing patient care

and pharmaceutical preparations in pharmacy.

Keyword : Keselamatan Pharmacy, Pharmaceutical Care,

Pharmaceutical Services, Pharmacist Internship Program.

General Assignment : xiv + 68 pages; 23 appendixes

Specific Assignment : iv + 33 pages; 1 appendix

Bibliography of General Assignment : 27 (1969-2013)

Bibliography of Specific Assignment : 19 (1992-2012)



10/156

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL................................................................................ i

HALAMAN JUDUL ................................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ...................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................... iv

KATA PENGANTAR................................................................................. v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR............... vii

ABSTRAK .................................................................................................. viii

ABSTRACT................................................................................................. ix

DAFTAR ISI................................................................................................ x

DAFTAR GAMBAR................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiiiDAFTAR LAMPIRAN............................................................................... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang......................................................................... 1

1.2 Tujuan ...................................................................................... 2

BAB 2 TINJAUAN UMUM........................................................................ 3

2.1 Definisi Apotek........................................................................ 3

2.2 Landasan Hukum Apotek ........................................................ 3

2.3 Tugas dan Fungsi Apotek ........................................................ 4

2.4 Studi Kelayakan Pendirian Apotek.......................................... 52.5 Tata Cara Perizinan Apotek..................................................... 6

2.6 Persyaratan Sarana dan Prasarana Apotek............................... 8

2.7 Pencabutan Izin Apotek........................................................... 11

2.8 Apoteker Pengelola Apotek..................................................... 12

2.9 Pengalihan Tanggung Jawab Apoteker.................................... 13

2.10 Pengelolaan Apotek................................................................. 14

2.11 Sediaan Farmasi ....................................................................... 15

2.12 Pelayanan Apotek .................................................................... 24

2.13 Pengadaan Persediaan Apotek ................................................. 33

2.14 Pengendalian Persediaan Apotek............................................. 34

2.15 Strategi Pemasaran Apotek...................................................... 41

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS APOTEK KESELAMATAN .................. 43

3.1 Pendahuluan............................................................................. 43

3.2 Lokasi dan Tata Ruang ............................................................ 43

3.3 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi...................... 44

3.4 Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan................................................ 44

3.5 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Lainnya............ 46

3.6 Pelayanan Apotek .................................................................... 49

3.7 Pengelolaan Narkotika............................................................. 51

3.8 Pengelolaan Psikotropika......................................................... 52



11/156

xi

3.9 Kegiatan Administrasi dan Keuangan ..................................... 53

BAB 4 PEMBAHASAN .............................................................................. 56

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 65

5.1 Kesimpulan .............................................................................. 65

5.2 Saran ........................................................................................ 65

DAFTAR ACUAN....................................................................................... 66



12/156

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penandaan obat bebas .............................................................. 15Gambar 2.2 Penandaan obat bebas terbatas................................................. 15

Gambar 2.3 Penandaan obat keras............................................................... 17

Gambar 2.4 Penandaan obat narkotika. ....................................................... 18

Gambar 2.5 Diagram model pengendalian persediaan................................ 38



13/156

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggolongan tanda peringatan obat bebas terbatas. ................. 16Tabel 2.2 Matriks analisis ABC-VEN........................................................ 40



14/156

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh formulir model APT-1.............................................. 69Lampiran 2. Contoh formulir model APT-2.............................................. 71

Lampiran 3. Contoh formulir model APT-3.............................................. 72





Lampiran 8. Surat pesanan narkotika ........................................................ 84

Lampiran 9. Laporan narkotika SIPNAP. ................................................. 85

Lampiran 10. Surat pesanan psikotropika ................................................... 88

Lampiran 11. Laporan psikotropika SIPNAP.............................................. 89

Lampiran 12. Lokasi Apotek Keselamatan. ................................................ 91Lampiran 13. Denah ruangan Apotek Keselamatan.................................... 92

Lampiran 14. Desain eksterior Apotek Keselamatan .................................. 93

Lampiran 15. Desain obat-obat OTC Apotek Keselamatan ........................ 94

Lampiran 16. Desain obat-obat ethical Apotek Keselamatan ..................... 95

Lampiran 17. Surat pesanan Apotek Keselamatan ...................................... 96

Lampiran 18. Tanda terima tukar faktur Apotek Keselamatan ................... 97

Lampiran 19. Kartu stok barang Apotek Keselamatan................................ 98

Lampiran 20. Etiket obat Apotek Keselamatan........................................... 99

Lampiran 21. Salinan resep Apotek Keselamatan....................................... 100

Lampiran 22. Kuitansi Apotek Keselamatan............................................... 101

Lampiran 23. Alur penerimaan barang di Apotek Keselamatan ................. 102



15/156

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan prinnsip non-diskriminatif,

partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi

pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, peningkatan ketahanan

dan daya saing bangsa dan pembangunan nasioal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi

masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh

dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan

promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,

menyeluruh serta berkesinambungan.. Pembangunan sarana-sarana pelayanan

kesehatan termasuk di dalam upaya kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar

masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat (Presiden

RI, 2009).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menunjang

upaya pelayanan kesehatan.. Apotek adalah suatu sarana pelayanan kesehatan,

tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan,tempat dilakukannya praktek kefarmasian dan tempat penyaluran perbekalan

farmasi kepada masyarakat.

Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin

tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan

ini, maka apoteker perlu mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan

sediaan farmasi yang tepat sehingga sediaan farmasi selalu tersedia di apotek dan

siap disalurkan pada masyarakat yang memerlukan. Pengelolaan sediaan farmasi



16/156

2

Universitas Indonesia

oleh apoteker merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, dimulai dari tahap

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan,

evaluasi dan kembali lagi pada tahap perencanaan. Keterampilan seorang apoteker

dalam mengendalikan siklus pengelolaan sediaan farmasi akan menentukan

keberhasilan suatu apotek dalam menjalankan fungsinya bagi masyarakat

(Presiden RI, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

apotek bagi para calon apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para

calon apoteker agar memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek

yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek.

Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA tersebut ialah Apotek

Keselamatan. Melalui PKPA di Apotek Keselamatan yang dilaksanakan mulai

tanggal 17 Juni hingga 26 Juli 2013, diharapkan calon apoteker dapat

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan

pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan pasien di apotek.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Keselamatan bertujuan agar calon

apoteker:

a Mengetahui dan memahami peran seorang apoteker dalam pengelolaan

apotek yang meliputi kegiatan administrasi, manajemen keuangan,

pengadaan, penyimpanan dan penjualan perbekalan farmasi.

b Mempelajari dan memahami praktek pelayanan kefarmasian terhadap pasien

di apotek secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangandan etika yang berlaku dalam sistem pelayanan kefarmasian di Indonesia.



17/156

3 Universitas Indonesia

BAB 2

TINJAUAN UMUM

2.1. Definisi Apotek

Definisi apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 yaitu sebagai suatu tempat tertentu

dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan

kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1, yang

dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan

praktek kefarmasian oleh apoteker.

Menurut PP No 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

penyimpanan dan pendistribusian obat atau penyaluran obat, pengelolaan obat,

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan

obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh

apoteker meliputi pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk

meningkatkan kualitas kehidupan pasien.

2.2. Landasan Hukum Apotek

Dalam menjalankan praktik kefarmasiannya, apotek sebagai fasilitas

pelayanan kefarmasian berlandaskan pada:

a. Undang-Undang Negara:1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika.



18/156

4


b. Peraturan Pemerintah:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Pekerjaan Kefarmasian.2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang

Apotek.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek.

c. Peraturan Menteri Kesehatan:

1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian.

2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin

Apotek.

d. Keputusan Menteri Kesehatan:

1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek.

2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

2.3 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

1980, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut :

a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan

sumpah jabatan.



19/156

5


b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk,

pencampuran dan penyerahan atau obat atau bahan obat.

c. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yangdiperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

2.4 Studi Kelayakkan Pendirian Apotek

Studi kelayakan (feasibility study) adalah suatu metode penjajakan

gagasan (idea) suatu proyek dalam hal ini adalah pendirian usaha apotek,

mengenai kemungkinan usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Fungsi dari studi kelayakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan karena

dibuat berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang dianalisis dari banyak

aspek. Keberhasilan studi kelayakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu

kemampuan sumber daya internal (kemampuan manajemen, kualitas pelayanan

dan produk) dan lingkungan eksternal (pertumbuhan pasar, pesaing dan perubahan

peraturan) (Umar, 2011).

Tahapan pembuatan studi kelayakan terdiri dari tahap penemuan gagasan,

penelitian lapangan, evaluasi data, pembuatan rencana dan pelaksanaan rencana

kerja. Pada tahap penemuan gagasan, harus selalu diperhatikan tentang kriteria

gagasan yang baik untuk selanjutnya didiskusikan dan dianalisis. Adapun kriteria

gagasan yang baik adalah sesuai dengan visi organisasi, menguntungkan

organisasi, sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi, tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku dan aman untuk jangka panjang. Apabila hasil

analisis gagasan memberikan gambaran yang baik bagi organisasi di masa

mendatang, maka gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan penelitian di lapangan.

Data-data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian lapangan adalah data ilmiah

(nilai strategis lokasi, data kelas konsumen, peraturan yang berlaku dan tingkat

persaingan) dan data non ilmiah (intuisi yang diperoleh setelah melihat lokasi dan

kondisi lingkungan di sekitarnya) (Umar, 2011).

Menurut Umar (2011), setelah penelitian lapangan selesai dilakukan, data-data

hasil penelitian tersebut dievaluasi dengan cara:



20/156

6


a. Memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh, yang terdiri dari faktor

eksternal (tipe konsumen, tingkat keuntungan yang akan diperoleh, kondisi

keamanan, peraturan yang berlaku) dan faktor internal (keuangan, produk,tenaga kerja, kemampuan manjemen).

b. Membuat usulan proyek yang meliputi:

1) Pendahuluan, mengenai latar belakang dan tujuan.

2) Analisis teknis, mengenai peta lokasi dan lingkungan sekitar, desain

interior dan eksterior, serta jenis produk.

c. Analisis pasar, mengenai potensi pasar dan target pasar.

d. Analisis manajemen, mengenai struktur organisasi, jenis pekerjaan, jumlah

kebutuhan tenaga kerja, dan program kerja.

e. Analisis keuangan, mengenai jumlah biaya investasi dan modal kerja, sumber

pendanaan, dan aliran kas.

Apabila usulan proyek disetujui, maka dilakukan penetapan waktu untuk

memulai pekerjaan sesuai dengan skala prioritas seperti penyediaan dana biaya

investasi dan modal kerja, pengurusan izin, pembangunan gedung, perekrutan

karyawan, penyiapan barang dagangan, pelaksanaan operasional. Dalam

pelaksanaan setiap jenis pekerjaan, dibuat suatu format yang berisi jadwal

pelaksanaan pekerjaan, catatan penyimpangan yang terjadi dan hasil evaluasi serta

solusi penyelesaiannya.

2.5 Tata Cara Perizinan Apotek

Apoteker Pengelola Apotek wajib memiliki Surat Izin Apotek sebelum

melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek (Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 1993). Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan

kepada apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana untuk

menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu. Surat izin ini diberikan oleh

Menteri Kesehatan yang kemudian dilimpahkan wewenang pemberian izin apotek

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin,



21/156

7


pencairan izin dan pencabutan izin apotek sekali setahun kepada Menteri dan

tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia, 2002). Izin apotek berlaku untuk seterusnyaselama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker

Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi

persyaratan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1993).

Adapun prosedur untuk mendapatkan SIA adalah sebagai berikut

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1993; Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2002) :

a. Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1

(Lampiran 1).

b. Dengan menggunakan Formulir APT-2 (Lampiran 2), Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah

menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai

POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk

melakukan kegiatan.

c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-

lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala

Dinas Kesehatan kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat

dengan menggunakan contoh formulir APT-3 (Lampiran 3).

d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor (b) dan nomor (c)

tidak dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap

melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan

menggunakan contoh formulir Model APT-4 (Lampiran 4).

e. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor (c) atau nomor (d), Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan

menggunakan contoh Formulir Model APT-5 (Lampiran 5).



22/156

8


f. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau

Kepala Balai POM sebagaimana dimaksud nomor (c) masih belum memenuhi

syarat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12(dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan

contoh Formulir Model APT-6 (Lampiran 6).

g. Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud dalam nomor (f), Apoteker

diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat

penundaan.

h. Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud nomor (e) dan atau nomor (f), atau lokasi apotek tidak

sesuai permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib

mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan

mempergunakan contoh Formulir Model APT-7 (Lampiran 7).

Bila apoteker menggunakan sarana milik pihak lain dalam pendirian

apotek dengan mengadakan kerja sama dengan pemilik sarana apotek, maka harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 1993):

a. Penggunaan sarana apotek yang dimaksud, wajib didasarkan atas perjanjian

kerja sama antara apoteker dan pemilik sarana.

b. Pemilik sarana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan tidak pernah

terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat

sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang bersangkutan.

2.6 Persyaratan Sarana dan Prasarana Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

922/MENKES/SK/X/1993 pasal 6 disebutkan persyaratan-persyaratan pendirian

apotek sebagai berikut:



23/156

9


a. Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerjasama

dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan, harus siap dengan

tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi yanglain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.

b. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan

komoditi yang lain diluar sediaan farmasi.

c. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain diluar

sediaan farmasi.

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam pendirian sebuah

apotek adalah tempat atau lokasi, bangunan, perlengkapan apotek, tenaga kerja

apotek dan perbekalan farmasi (Umar, 2011):

a. Tempat/lokasi

Persyaratan jarak minimum antar apotek tidak dipermasalahkan lagi,

namun ketentuan ini dapat berbeda sesuai dengan kebijakan/peraturan daerah

masing-masing. Lokasi apotek dapat dipilih dengan mempertimbangkan segi

pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah penduduk, jumlah praktek dokter, sarana

pelayanan kesehatan lain, sanitasi dan faktor-faktor lainnya.

b. Bangunan

Suatu apotek harus mempunyai bangunan yang memenuhi persyaratan

teknis sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek.

Suatu apotek minimal memiliki ruang tunggu pasien, ruang peracikan dan

penyerahan obat, ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, tempat pencucian

alat dan kamar kecil. Bangunan apotek dilengkapi dengan sumber air yang

memenuhi syarat kesehatan, sumber penerangan yang memadai, alat pemadam

kebakaran, ventilasi dan sanitasi yang baik serta papan nama apotek.

c. Perlengkapan apotek

Suatu apotek baru yang ingin beroperasi harus memiliki perlengkapan

apotek yang memadai agar dapat mendukung pelayanan kefarmasiannya.

Perlengkapan apotek yang harus dimiliki antara lain:



24/156

10


1) Peralatan pembuatan, pengolahan dan peracikan seperti gelas ukur (10 ml,

100 ml dan 250 ml), labu erlenmeyer (100 ml, 250 ml, 1 L), gelas piala (100

ml, 500 ml dan 1L), panci pengukur 1L, corong berbagai ukuran, timbanganmiligram dan gram dengan anak timbangan yang sudah ditara, termometer,

mortir berdiameter 5-10 cm dan 10-15 cm beserta alu, spatel

logam/tanduk/plastik dan porselen, cawan penguap porselen diameter 5-15

cm, batang pengaduk dan pemanas air, kompor/alat pemanas yang sesuai,

panci dan rak tempat pengeringan alat.

2) Peralatan dan tempat penyimpanan alat perbekalan farmasi seperti lemari

obat, lemari pendingin (kulkas) dan lemari khusus untuk narkotika serta

psikotropika.

3) Wadah pengemas dan pembungkus.

4) Perlengkapan administrasi, seperti blanko pesanan, salinan resep, buku

catatan penjualan, buku catatan pembelian, kartu stok obat dan kuitansi.

5) Buku wajib (Farmakope Indonesia) dan literatur penunjang lainnya yang

dibutuhkan seperti Informasi Spesialite Obat (ISO), MIMS dan buku tentang

peraturan/undang-undang yang berhubungan dengan kegiatan apotek.

d. Tenaga kerja apotek

Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional apotek yaitu:

1) Apoteker Pengelola Apotek (APA), yaitu apoteker yang telah diberi SIA.

2) Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek di samping

APA dan/atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.

3) Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam

menjalani pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian terdiri dari

sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi dan tenaga menengah

farmasi/asisten apoteker.

4) Tenaga non kefarmasian, seperti tenaga administrasi, kasir dan petugas

kebersihan.



25/156

11


2.7 Pencabutan Izin Apotek

Setiap pelanggaran apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat

dikenakan sanksi, baik sanksi adminsitratif maupun sanksi pidana. Sanksiadministratif yang diberikan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 adalah pencabutan surat izin

apotek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pencabutan

izin dilakukan apabila:

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai APA.

b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan.

c. APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terus-

menerus.

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang obat.

e. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) APA dicabut.

f. Pemilik Sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-

undangan di bidang obat.

g. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin apotek.

Adapun pelaksanaan pencabutan izin apotek dilakukan setelah dikeluarkan:

a. Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak 3 kali berturut-turut dengan

tenggang waktu masing-masing 2 bulan.

b. Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak

dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan apotek.

Apabila SIA dicabut, APA atau apoteker pengganti wajib mengamankan

perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengamanan yang dilakukan wajib mengikuti tata cara sebagai berikut:

a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, psikotropika,

obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di

apotek.



26/156

12


b. Narkotika, psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang

tertutup dan terkunci.

c. APA wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi

yang dimaksud dalam huruf (a).

Pembekuan izin apotek dapat dicairkan kembali apabila apotek telah

membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Pencairan izin apotek dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan

dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

2.8 Apoteker Pengelola Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker

yang profesional dengan kompetensi sebagai berikut:

a. Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik.

Apoteker sebagai pengelola apotek harus dapat memberikan pelayanan

kefarmasian yang profesional. Dalam memberikan pelayanan, apoteker harus

dapat mengintegrasikan pelayanannya dalam sistem pelayanan kesehatan secara

keseluruhan sehingga dihasilkan sistem pelayanan kesehatan yang

berkesinambungan.

b. Mampu untuk mengambil keputusan profesional.

Apoteker harus mampu mengambil keputusan yang tepat, yang

berdasarkan pada efikasi, efektifitas dan efisiensi penggunaan obat dan alat

kesehatan.

c. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Apoteker harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan

pasien dan profesi kesehatan lainnya secara verbal dan nonverbal serta

menggunakan bahasa yang sesuai dengan pendengarnya.



27/156

13


d. Menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner.

Apoteker harus mampu menjadi pemimpin, yaitu mampu mengambil

keputusan yang tepat dan efektif, mampu mengkomunikasikannya, dan mampumengelola hasil keputusan tersebut.

e. Mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya (manusia, fisik,

anggaran) dan informasi secara efektif.

f. Harus dapat dipimpin dan memimpin orang lain dalam tim kesehatan.

g. Selalu belajar di sepanjang kariernya.

Apoteker harus selalu belajar, baik pada jalur formal maupun informal,

disepanjang kariernya sehingga ilmu dan keterampilan yang dipunyai selalu baru

(up to date).

h. Membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan

pengetahuan.

Apoteker mempunyai tanggung jawab mendidik dan melatih sumber daya

yang ada, serta memberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang dapat

meningkatkan keterampilan.

2.9 Pengalihan Tanggung Jawab Apoteker

Pengalihan tanggung jawab apoteker dalam sebuah apotek diatur dalam

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/MENKES/SK/X/2002 (Pasal 19 dan

24) dimana tanggung jawab pengelolaan apotek dapat dialihkan dalam

kondisi sebagai berikut:

a. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, APA

harus menunjuk apoteker pendamping.

b. Apabila APA dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya,

APA menunjuk Apoteker pengganti. Apoteker yang menggantikan APA

selama APA tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-

menerus, telah memiliki SIPA dan tidak bertindak sebagai APA di apotek lain

yang disebut apoteker pengganti.



28/156

14


c. Penunjukkan apoteker pendamping dan apoteker pengganti harus dilaporkan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.d. Apabila APA meninggal dunia, dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat

jam, ahli waris APA wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Apabila pada apotek

tersebut tidak terdapat Apoteker pendamping, maka pelaporan kejadian wajib

mengikutsertakan penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat keras dan

kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Kejadian penyerahan

tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima dengan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota setempat,dengan tembusan Kepala Balai POM setempat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, setiap pengalihan

tanggung jawab pengelolaan kefarmasian yang disebabkan karena penggantian

APA wajib dilakukan serah terima resep, narkotika obat dan perbekalan farmasi

lainnya, serta kunci-kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika.

2.10 Pengelolaan Apotek

Kegiatan pengelolaan apotek dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu

pengelolaan teknis kefarmasian dan pengelolaan nonteknis kefarmasian. Kegiatan

pengelolaan nonteknis kefarmasian meliputi semua kegiatan administrasi,

keuangan, personalia, pelayanan komoditi selain perbekalan farmasi dan bidang

lainnya yang berhubungan dengan fungsi apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

922/MENKES/PER/X/1993, pengelolaan apotek meliputi :

a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran,

penyimpanan dan penyerahan obat dan bahan obat.

b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi

lainnya.

c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.



29/156

15


2.11 Sediaan Farmasi

Menurut PP No. 51 Tahun 2009 yang termasuk dalam sediaan farmasi

adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Untuk menjaga keamananpenggunaan obat oleh masyarakat, maka pemerintah menggolongkan obat

menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika dan psikotropika

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1983).

2.11.1 Obat Bebas

Obat bebas adalah obat tanpa peringatan yang dapat diperoleh tanpa resep

dokter. Tanda khusus yang terdapat pada obat bebas adalah lingkaran bulat

berwarna hijau dengan garis tepi hitam (Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 1983).

[Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1983]

Gambar 2.1. Penandaan obat bebas

2.11.2 Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat dengan peringatan, yang dapat diperoleh

tanpa resep dokter. Tanda khusus yang terdapat obat bebas terbatas adalah

lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 1983).


Gambar 2.2. Penandaan obat bebas terbatas

Pada golongan obat bebas terbatas harus mencantumkan tanda peringatan

pada wadah atau kemasan berwarna hitam dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar

2 cm atau disesuaikan dengan kemasan dan memuat pemberitahuan dengan huruf

berwarna putih (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1969). Tanda

peringatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.



30/156

16


Tabel 2.1. Penggolongan Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

Penggolongan Tanda Peringatan Gambar Tanda Peringatan

Tanda P no.1

Tanda P no.2

Tanda P no.3

Tanda P no.4

Tanda P no.5

Tanda P no.6


2.11.3 Obat keras daftar G

Obat keras adalah obat yang dapat diperoleh dengan resep dokter. Tanda

pada obat keras berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam

dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan harus mencantumkan kalimat

Harus dengan Resep Dokter (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

1986).



31/156

17



Gambar 2.3. Penandaan obat keras

2.11.4 Narkotika

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis yang dapat menyebabkan penururnan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi dan

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

tanamanPapaver somniferum (kecuali bijinya), opium, kokain, heroin, psilosibin

dan amfetamin.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Contoh: difenoksilat, metadon, morfin, petidin.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan

banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmupengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: kodein, dihidrokodein, norkodein.

Tanda khusus yang terdapat pada narkotika adalah palang medali berwarna

merah dengan dasar putih.



32/156

18


Gambar 2.4.Penandaan obat narkotika

2.11.4.1 Pengelolaan Narkotika

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adanya pengaturan tentang

narkotika memiliki tujuan, antara lain :

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

danatau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan narkotika.

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

penyalahgunaan dan pencandu narkotika.

2.11.4.2 Perencanaan Narkotika

Narkotika termasuk salah satu sediaan farmasi sehingga perencanaan

narkotika sama seperti perencanaan sediaan farmasi. Kegiatan dalam perencanaan

narkotika meliputi penetapan jenis dan jumlah narkotika sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah narkotika

mendekati kebutuhan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

2.11.4.3 Pengadaan/Pemesanan Narkotika

Apoteker hanya dapat memesan narkotika melalui Pedagang Besar Farmasi

(PBF) yang telah ditunjuk khusus oleh Menteri Kesehatan yaitu PT. Kimia Farma

dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan peredaran narkotika. Pemesanan

dilakukan dengan membuat surat pesanan narkotika asli yang terdiri dari empat

rangkap. Surat pesanan narkotika dilengkapi dengan nama dan tanda tangan APA,



33/156

19


nomor Surat Izin Apotek (SIA), tanggal dan nomor surat, alamat lengkap dan

stempel apotek. Satu surat pesanan hanya untuk satu jenis narkotika (Badan

Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013). Contoh Surat PesananNarkotika dapat dilihat dalam Lampiran 8.

2.11.4.4 Penyimpanan Narkotika

Berdasarkan Permenkes Nomor 28/MENKES/PER/V/1978 tentang

penyimpanan narkotika, apotek harus memiliki tempat khusus untuk penyimpanan

narkotika yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat.

b. Harus mempunyai kunci yang kuat.

c. Dibagi dua masing-masing dengan kunci yang berlainan; bagian pertama

dipergunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya serta

untuk persediaan, bagian kedua digunakan untuk menyimpan persediaan

narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari.

d. Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80 x

100 cm, maka lemari tersebut harus dibaut pada tembok atau lantai.

e. Lemari harus dikunci dengan baik.

f. Lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan barang lain selain

narkotika.

g. Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh penanggung jawab atau

pegawai lain yang dikuasakan.

h. Lemari khusus harus ditaruh di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh

umum.

2.11.4.5 Pelayanan/penyerahan Narkotika

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 43, apotek hanya

dapat melakukan penyerahan narkotika kepada rumah sakit, Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan kepada

pasien berdasarkan resep dari dokter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9



34/156

20


tahun 1976 Pasal 7 suatu apotek dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas

dasar resep yang sama dari seorang dokter atau atas dasar salinan resep dokter.

Pada resep narkotika yang baru dilayani sebagian, apotek boleh membuat salinanresep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani di apotek yang

menyimpan resep asli tersebut. Apotek tidak boleh melayani resep yang berisi

narkotika dengan tulisan iter .

2.11.4.6 Pemusnahan Narkotika

Tujuan dilakukannya pemusnahan narkotika adalah menghapus

pertanggungjawaban apoteker terhadap pengelolaan narkotika, menjamin

narkotika yang sudah tidak memenuhi persyaratan dikelola sesuai dengan standar

yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan bahan narkotika serta mengurangi

rsiko terjadinya penggunaan obat yang sub standar (Departemen Kesehatan RI,

2008).

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika bahwa

pemusnahan narkotika dilakukan ketika hasil produksi tanpa memenuhi standar

dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses

produksi, kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan

kesehatan dan/atau berkaitan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau

berkaitan dengan tindak pidana. Pemusnahan dilakukan oleh apotek disertai

dengan membuat Berita Acara pemusnahan narkotika dan dilaporkan kepada

pihak-pihak terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.28/MENKES/PER/I/1978 Tentang Penyimpanan Narkotika dan Undang-

Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Berita Acara pemusnahan

memuat:

a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan. Nama

pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotek dan dokter pemilik

narkotika.

b. Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi dari perusahaan atau

badan tersebut.



35/156

21


c. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan.

d. Cara pemusnahan.

e. Tanda tangan penanggung jawab apotek/pemegang izin khusus, dokterpemilik narkotika dan saksi-saksi. Berita acara pemusnahan tersebut

dikirimkan kepada dibuat rangkap empat untuk ditujukan kepada Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala

Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dan satu disimpan sebagai arsip di

apotek.

2.11.4.7 Pencatatan dan Pelaporan Narkotika

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan

bahwa apotek wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala

mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam

penguasaannya. Pelaporan penggunaan narkotika telah dikembangkan dalam

bentuk perangkat lunak atau program Sistem Pelaporan Narkotika dan

Psikotropika (SIPNAP) sejak tahun 2006 oleh Kementerian Kesehatan (Lampiran

9). SIPNAP adalah sistem yang mengatur pelaporan penggunaan narkotika dan

psikotropika dari unit layanan (puskesmas, rumah sakit dan apotek) ke Bina

Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan

menggunakan pelaporan elektronik melalui mekanisme pelaporan online yang

menggunakan fasilitas internet (Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

2.11.5 Psikotropika

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat

atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika digolongkan

menjadi empat golongan :



36/156

22


a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan

untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sertamempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Contoh: Psilosibin, lisergida.

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan

dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh:

Amfetamin, deksamfetamin, metamfetamin, sekobarbital.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan

banyak digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh:

amobarbital, pentazosin, pentobarbital, siklobarbital.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan

sangat khas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Contoh: alobarbital, alprazolam, barbital, diazepam, fenobarbital, ketazolam.

2.11.5.1 Pengelolaan Psikotropika

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1997, psikotropika hanya dapat

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan.

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan

dan ilmu pengetahuan.

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.

c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.



37/156

23


2.11.5.2 Pemesanan Psikotropika

Pemesanan psikotropika dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan

Psikotropika yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nomor SIA(Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013) Contoh Surat

Pesanan Psikotropika dapat dilihat dalam Lampiran 10. Surat pesanan tersebut

dibuat rangkap tiga dan diberikan stempel apotek. Satu surat pesanan dapat

digunakan untuk memesan beberapa jenis psikotropika.

2.11.5.3 Penyimpanan Psikotropika

Penyimpanan psikotropika belum diatur di dalam perundang-undangan

atau peraturan lainnya. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika

maka sebaiknya obat golongan psikotropika disimpan pada rak atau lemari

khusus.

2.11.5.4 Penyerahan Psikotropika

Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek

lain, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan pasien. Penyerahan

psikotropika oleh apotek dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

2.11.5.5 Pemusnahan Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 pasal 53 disebutkan

bahwa pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal yang berhubungan

dengan tindak pidana, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang

berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika,

kadaluwarsa dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan

kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Setiap pemusnahan

psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.



38/156

24


2.11.5.6 Pelaporan Psikotropika

Apotek berkewajiban menyusun dan mengirimkan laporan bulanan

melalui perangkat lunak atau program SIPNAP (Direktorat Jendral BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

2010). Mekanisme pelaporan psikotropika sama dengan pelaporan narkotika.

Contoh laporan psikotropika dapat dilihat dalam Lampiran 11.

2.12 Pelayanan Apotek

Pelayanan Apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

922/MENKES/PER/X/1993, meliputi :

a. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan

perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin.

b. Apoteker wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.

Pelayanan resep di apotek sepenuhnya atas tanggung jawab APA, sesuai

dengan tanggung jawab dan keahlian profesi yang dilandasi pada kepentingan

masyarakat.

c. Apoteker tidak diizinkan untuk menggantikan obat generik yang ditulis di

dalam resep dengan obat paten.

d. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep,

apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih

tepat.

e. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan

obat yang diserahkan kepada pasien dan penggunaan obat secara tepat, aman

dan rasional.

f. Apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau

penulisan resep yang tidak tepat, maka apoteker harus memberitahukan

kepada dokter penulis resep. Apabila karena pertimbangan tertentu dokter

penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib menyatakannya secara

tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep.

g. Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker.



39/156

25


h. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka

waktu tiga tahun.

i. Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulisresep, penderita yang bersangkutan atau yang merawat penderita, petugas

kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan

yang berlaku.

j. APA, apoteker pendamping atau apoteker pengganti diijinkan untuk menjual

obat keras yang dinyatakan sebagai Daftar Obat Wajib Apotek tanpa resep

yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

k. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka Apotek, APA

dapat menunjuk apoteker pendamping. Apabila APA dan apoteker

pendamping berhalangan melakukan tugasnya, maka APA dapat menunjuk

apoteker pengganti. Penunjukkan ini harus dilaporkan kepada Kepala Kantor

Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai POM

setempat.

l. APA turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh

apoteker pendamping dan apoteker pengganti di dalam pengelolaan apotek.

m. Apoteker pendamping bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelayanan

kefarmasian selama yang bersangkutan bertugas menggantikan APA..

n. Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, APA dapat dibantu oleh asisten

apoteker di bawah pengawasan apoteker.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 mengatur tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek. Pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan

dan tanggung jawab langsung profesi Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian pada saat ini

telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan

kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula

hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang

komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.



40/156

26


Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004, pelayanan kefarmasian terdiri dari pelayanan resep,

promosi dan edukasi serta pelayanan residensial (Home Care

).

2.12.1 Pelayanan Resep

Pelayanan resep meliputi skrining resep, penyiapan obat dan penyerahan obat

yang disertai dengan informasi tentang penggunaan obat. Apoteker melakukan

skrining resep (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004) meliputi:

a. Persyaratan administratif:

1) Nama, SIP dan alamat dokter.

2) Tanggal penulisan resep.

3) Tanda tangan/paraf dokter penulis resep.

4) Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.

5) Nama obat , potensi, dosis dan jumlah yang diminta.

6) Cara pemakaian yang jelas.

7) Informasi lainnya.

b. Kesesuaian farmasetik: bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,

inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.

c. Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi dan kesesuaian

(dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain).

Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada

dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya

bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. Setelah dilakukan

skrining resep oleh apoteker, dilakukan kegiatan kefarmasian sebagai berikut

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004):

a. Peracikan

Peracikan merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur,

mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan

obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan

jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.



41/156

27


b. Etiket, dimana harus jelas dan dapat dibaca.

c. Kemasan obat yang diserahkan.

Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocoksehingga terjaga kualitasnya.

d. Penyerahan obat.

Pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep harus

dilakukan sebelum obat diserahkan pada pasien. Penyerahan obat dilakukan oleh

apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien dan

tenaga kesehatan.

e. Informasi obat

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah

dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana serta terkini. Informasi obat pada

pasien minimal meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka

waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari

selama terapi.

f. Konseling

Konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara

apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang

berkaitan dengan obat dan pengobatan. Apoteker harus memberikan konseling

mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya sehingga

dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari

bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan

kesehatan lainnya. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular,

diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan

konseling secara berkelanjutan.

g. Pemantauan penggunaan obat

Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan

pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti

kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lainnya.



42/156

28


2.12.2 Promosi dan edukasi

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi

secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu diseminasiinformasi, antara lain dengan penyebaranleaflet /brosur, poster, penyuluhan, dan

lain-lain (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

2.12.3 Pelayanan Residensial (Home Care)

Pelayanan residensial (Home care) adalah pelayanan apoteker sebagaicare

giverdalam pelayanan kefarmasian di rumah-rumah, khususnya untuk kelompok

lansia dan pasien dengan pengobatan terapi kronis lainnya. Apoteker sebagaicare

giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat

kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan

pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat

catatan berupa catatan pengobatan pasien atau PMR (Patient Medication Record).

2.12.4 Pelayanan Swamedikasi

Apoteker mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan

bantuan, nasehat dan petunjuk kepada masyarakat yang ingin melakukan

swamedikasi agar masyarakat dapat melakukan swamedikasi secara bertanggung

jawab. Apoteker harus dapat menekankan kepada pasien, bahwa walaupun dapat

diperoleh tanpa resep dokter, penggunaan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat

wajib apotek tetap dapat menimbulkan bahaya dan efek samping yang tidak

dikehendaki jika dipergunakan dengan tidak semestinya.

Dalam pelaksanaan swamedikasi, apoteker memiliki dua peran yang sangat

penting, yaitu menyediakan produk obat yang sudah terbukti keamanan, khasiat

dan kualitasnya serta memberikan informasi yang dibutuhkan atau memberikan

informasi kepada pasien dan keluarganya agar obat digunakan secara aman, tepat

dan rasional.

Pemberian informasi dilakukan terutama dalam mempertimbangkan:

a. Ketepatan penentuan indikasi atau penyakit.



43/156

29


b. Ketepatan pemilihan obat yang efektif, aman dan ekonomis.

c. Ketepatan dosis dan cara penggunaan obat.

Penggunaan obat bebas, obat bebas terbatas dan Obat Wajib Apotek(OWA) dalam pengobatan sendiri (swamedikasi) harus mengikuti prinsip

penggunaan obat secara aman dan rasional. Pelaksanaan swamedikasi yang

bertanggung jawab membutuhkan produk obat yang sudah terbukti keamanan,

khasiat dan kualitasnya serta membutuhkan pemilihan obat yang tepat sesuai

dengan indikasi penyakit dan kondisi pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang

Dapat Diserahkan Tanpa Resep, obat-obat yang dapat diserahkan tanpa resep

harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di

bawah usia 2 tahun dan orangtua di atas 65 tahun.

b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada

kelanjutan penyakit.

c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus

dilakukan oleh tenaga kesehatan.

d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di

Indonesia.

e. Obat dimaksud memiliki risiko khasiat keamanan yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Satu hal yang sangat penting dalam informasi swamedikasi adalah

meyakinkan agar produk yang digunakan tidak berinteraksi negatif dengan

produk-produk yang sedang digunakan pasien. Selain itu, apoteker juga

diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada pasien bagaimana memantau

penyakitnya dan kapan harus menghentikan pengobatannya atau kapan harus

berkonsultasi kepada dokter. Informasi yang perlu disampaikan oleh apoteker

pada masyarakat dalam pelaksanaan swamedikasi antara lain:



44/156

30


a. Khasiat obat

Apoteker perlu menerangkan dengan jelas khasiat obat yang bersangkutan,

sesuai atau tidak dengan indikasi atau gangguan kesehatan yang dialami pasien.b. Kontraindikasi

Pasien perlu diberi tahu dengan jelas kontraindikasi dari obat yang

diberikan, agar tidak menggunakannya jika memiliki kontra indikasi yang

dimaksud.

c. Efek samping dan cara mengatasinya (jika ada)

Pasien juga perlu diberi informasi tentang efek samping yang mungkin

muncul dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau mengatasinya.

d. Cara pemakaian

Cara pemakaian harus disampaikan secara jelas kepada pasien untuk

menghindari salah pemakaian, apakah ditelan, dihirup, dioleskan, dimasukkan

melalui anus, atau cara lain.

e. Dosis

Dosis harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Apoteker dapat

menyarankan dosis sesuai dengan yang disarankan oleh produsen (sebagaimana

petunjuk pemakaian yang tertera di etiket) atau dapat menyarankan dosis lain

sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

f. Waktu pemakaian

Waktu pemakaian juga harus diinformasikan dengan jelas kepada pasien,

misalnya sebelum atau sesudah makan atau saat akan tidur.

g. Lama penggunaan

Lama penggunaan obat juga harus diinformasikan kepada pasien, agar

pasien tidak menggunakan obat secara berkepanjangan karena penyakitnya belum

hilang atau sudah memerlukan pertolongan dokter.

h. Hal yang harus diperhatikan sewaktu minum obat tersebut, misalnya

pantangan makanan atau tidak boleh minum obat tertentu dalam waktu

bersamaan.

i. Hal yang harus dilakukan jika lupa meminum obat



45/156

31


j. Cara penyimpanan obat yang baik

k. Cara memperlakukan obat yang masih tersisa

l. Cara membedakan obat yang masih baik dan sudah rusakSelain itu, apoteker juga perlu memberi informasi kepada pasien tentang

obat generik yang memiliki khasiat sebagaimana yang dibutuhkan serta

keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan obat generik. Hal ini

penting dalam pemilihan obat harus selalu memperhatikan aspek farmakoekonomi

dan hak pasien. Selain konseling dalam farmakoterapi, apoteker juga memiliki

tanggung jawab lain yang lebih luas dalam swamedikasi. Dalam pernyataan

bersama yang dikeluarkan oleh IPF (International Pharmaceutical Federation)

dan WMI (World Self-Medication Industry) tentang swamedikasi yang

bertanggung jawab (Responsible Self-Medication) dinyatakan sebagai berikut:

a. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan nasehat

dan informasi yang benar, cukup dan objektif tentang swamedikasi dan semua

produk yang tersedia.

b. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk merekomendasikan

kepada pasien agar segera mencari nasehat medis yang diperlukan, apabila

dipertimbangkan swamedikasi tidak mencukupi.

c. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan laporan

kepada lembaga pemerintah yang berwenang dan untuk menginformasikan

kepada produsen obat yang bersangkutan, mengenai efek yang tidak

dikehendaki yang terjadi pada pasien yang menggunakan obat tersebut dalam

swamedikasi.

d. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk mendorong anggota

masyarakat agar memperlakukan obat sebagai produk khusus yang harus

dipergunakan dan disimpan secara hati-hati dan tidak boleh dipergunakan

tanpa indikasi yang jelas.



46/156

32


2.12.5 Pelayanan Obat Wajib Apotek (OWA)

Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) merupakan obat yang termasuk

golongan obat keras yang dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter dandiserahkan oleh apoteker di apotek. Apoteker di apotek dalam melayani pasien

yang memerlukan obat wajib (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1990;

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1993; Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 1999):

a. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien sesuai dengan

yang disebutkan dalam DOWA.

b. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.

c. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi,

efek samping dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

Obat-obat yang termasuk ke dalam daftar obat wajib apotek antara lain:

1) Obat kontrasepsi oral, baik tunggal maupun kombinasi.

2) Obat saluran cerna, yang terdiri dari :

a) Antasida + sedatif/spasmodik

b) Anti spasmodik

c) Spasmodik + analgesik

d) Antimual

e) Laksan

3) Obat mulut dan tenggorokan

4) Obat saluran napas

5) Obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, yang terdiri dari :

a) Analgesik

b) Antihistamin

6) Antiparasit yang terdiri dari obat cacing

7. Obat topikal untuk kulit yang terdiri dari:

a) Semua salep/krim antibiotic

b) Semua salep/krim kortikosteroid

c) Semua salep/krim/gel anti inflamasi nonsteroid (AINS)



47/156

33


d) Antijamur

e) Antiseptik local

f) Enzim anti radang topicalg) Pemutih kulit

2.13 Pengadaan Persediaan Apotek

Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan perbekalan

farmasi berdasarkan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bertujuan

memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup

dengan kualitas harga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu dan

tempat tertentu secara efektif dan efisien menurut tata cara dan ketentuan yang

berlaku (Quick, 1997). Pengadaan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (Seto,

Nita dan Triana, 2004):

a. Doematig, artinya sesuai tujuan/sesuai rencana. Pengadaan harus sesuai

kebutuhan yang sudah direncanakam sebelumnya.

b. Rechtmatig, artinya sesuai hak/sesuai kemampuan.

c. Wetmatig, artinya sistem/cara pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan

ketentuan yang berlaku.

Secara umum, jenis pengadaan berdasarkan waktu terdiri dari (Quick, 1997):

a. Annual purchasing, yaitu pemesanan dilakukan satu kali dalam satu tahun

b. Scheduled purchasing, yaitu pemesanan dilakukan secara periodik dalam

waktu tertentu misalnya mingguan, bulanan dan sebagainya.

c. Perpetual purchasing, yaitu pemesanan dilakukan setiap kali tingkat

persediaan rendah.

d. Kombinasi antara annual purchasing, scheduled purchasing danperpetual

purchasing. Pengadaan dengan pemesanan yang bervariasi waktunya seperti

cara ini dapat diterapkan tergantung dari jenis obat yang dipesan.

Misalnya, obat impor dari suatu negara dimana devaluasi mata uang

menjadi masalah utama atau obat berharga murah yang jarang digunakan

cukup dipesan sekali dalam setahun saja. Obat-obat yang relatifslow moving



48/156

34


tetapi digunakan secara reguler dapat dipesan secara periodik setiap tahun

(scheduled purchasing). Obat-obat yang banyak diminati serta harganya

sangat mahal, maka pemesanannya dilakukan secaraperpetual purchasing

.Setelah menentukan jenis pengadaan yang akan diterapkan berdasarkan

frekuensi dan waktu pemesanan, maka pengadaan barang di apotek dapat

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu (Seto, Nita dan Triana, 2004):

a. Pembelian kontan. Dalam pembelian kontan, pihak apotek langsung

membayar harga obat yang dibeli dari distributor. Biasanya dilakukan oleh

apotek yang baru dibuka karena untuk melakukan pembayaran kredit apotek

harus menunjukkan kemampuannya dalam menjual.

b. Pembelian kredit, adalah pembelian yang pembayarannya dilakukan pada

waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan, misalnya 30 hari setelah obat

diterima apotek.

c. Konsinyasi (titipan obat), adalah titipan barang dari pemilik kepada apotek,

dimana apotek bertindak sebagai agen komisioner yang menerima komisi bila

barang tersebut terjual. Bila barang tersebut tidak terjual sampai batas

waktu kedaluwarsa atau waktu yang telah disepakati, maka barang tersebut

dapat dikembalikan pada pemiliknya

2.14 Pengendalian Persediaan Apotek

Pengendalian persediaan berhubungan dengan aktivitas dalam pengaturan

persediaan obat di apotek untuk menjamin kelancaran pelayanan pasien di apotek

secara efektif dan efisien. Pengendalian persediaan mencakup penentuan cara

pemesanan atau pengadaannya hingga jumlah persediaan yang optimum dan yang

harus ada di apotek untuk menghindari kekosongan persediaan.

2.14.1 Parameterparameter dalam pengadaan persediaan

a. Konsumsi rata-rata

Hal ini sering juga disebut permintaan (demand) yang merupakan

permintaan yang diharapkan pada pemesanan selanjutnya merupakan variabel



49/156

35


kunci yang menentukan berapa banyak stok barang yang harus dipesan (Quick,

1997).

b. Waktu tunggu/waktu tenggang (Lead Time

/LT)Merupakan waktu tenggang yang dibutuhkan mulai dari pemesanan

sampai dengan penerimaan barang. Waktu tunggu ini dapat berbeda beda untuk

setiap pemasok. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada waktu tunggu adalah

jarak antara pemasok dengan apotek, jumlah pesanan dan kondisi pemasok

(Quick, 1997). Waktu tunggu diperoleh berdasarkan nilai 10%-20% dari

konsumsi rata-rata dimana 10% untuk golongan obatslow moving dan 20% untuk

golongan obatfast moving (Kementerian Kesehatan, 2008).

c. Persediaan Pengaman (Safety Stock/SS)

Persediaan pengaman merupakan persediaan yang dicadangkan untuk

kebutuhan selama menunggu barang datang untuk mengantisipasi keterlambatan

barang pesanan atau untuk menghadapi suatu keadaan tertentu yang diakibatkan

karena perubahan pada permintaan misalnya karena adanya permintaan barang

yang meningkat secara tiba-tiba karena adanya wabah penyakit (Quick, 1997).

Persediaan pengaman dapat dihitung dengan rumus (Quick, 1997):

SS = LT x CA

Keterangan :

SS =Safety stock(persediaan pengaman)

LT =Lead Time (waktu tunggu)

CA =Average Consumption (konsumsi rata-rata)

d. Persediaan Minimum (Minimum Stock)

Merupakan jumlah persediaan terendah yang masih tersedia. Apabila

penjualan telah mencapai nilai persediaan minimum ini maka pemesanan harus

langsung dilakukan agar kontinuitas usaha dapat berlanjut. Jika barang yang

tersedia jumlahnya sudah kurang dari jumlah persediaan minimum maka dapat

terjadi stok kosong (Quick, 1997). Persediaan minimum dapat dihitung dengan

rumus (Quick, 1997):

S min = (LT x CA) + SS



50/156

36


Keterangan:

S min = Persediaan minimum

LT =Lead Time

(waktu tunggu)CA =Average Consumption (konsumsi rata-rata)

SS =Safety stock(persediaan pengaman)

e. Persediaan Maksimum (Maximum Stock)

Merupakan jumlah persediaan terbesar yang telah tersedia. Jika jumlah

persediaan telah mencapai jumlah maksimum maka tidak perlu lagi melakukan

pemesanan untuk menghindari terjadinya stok mati yang dapat menyebabkan

kerugian (Quick, 1997). Persediaan maksimum dapat dihitung dengan rumus

(Quick, 1997):

S max = S min + (PP x CA)

Keterangan:

S max = Persediaan maksimum

S min = Persediaan minimum

PP =Procurement period(waktu hingga pemesan selanjutnya sampai)

CA =Average Consumption (konsumsi rata-rata)

f. Perputaran persediaan

Adalah menggambarkan jumlah siklus yang dialami barang dari mulai

pembelian hingga penjualan kembali. Jika suatu barang memiliki angka

perputaran persediaan yang besar maka barang tersebut dikategorikan sebagai

barang fast moving. Sebaliknya, jika angka perputaran persediaan suatu barang

terbilang kecil maka barang tersebut termasukslow moving (Quick, 1997).

Keterangan :

So = Persediaan awal Sr = Persediaan rata-rata

P = Jumlah pembelian Sn = Persediaan Akhir



51/156

37


g. Jumlah pesanan (Economic Order Quantity/EOQ/Economic Lot Size)

Persediaan dirancang agar setiap saat harus tersedia dan sekaligus untuk

mengantisipasi permintaan yang tidak menentu, kemampuan suplier yang terbatas,waktu tenggang pesanan yang tidak menentu, ongkos kirim mahal dan

sebagainya. Faktor yang dipertimbangkan untuk membangun persediaan berkaitan

dengan biaya dan resiko penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan

(Quick, 1997).

EOQ =2 RS

PI

Keterangan:

R = Jumlah kebutuhan dalam setahun

P = Harga barang/unit

S = Biaya memesan tiap kali pemesanan

I = % Harga persediaan rata-rata

h. Titik Pemesanan(Reorder Point/ROP)

Titik pemesanan merupakan saat dimana harus diadakan pemesanan

kembali sedemikian rupa sehingga penerimaan barang yang dipesan tepat waktu,dimana persediaan di atas stok pengaman sama dengan nol atau saat mencapai

nilai persediaan minimum. Pada keadaan mendesak, dapat dilakukan pemesanan

langsung tanpa harus menunggu hari pembelian yang telah ditentukan bersama

antar apotek dan pemasok (Quick, 1997).

ROP = SS + LT

Keterangan :

ROP = titik pemesanan kembali (Reorder point)

SS = stok pengaman (Safety stock)

LT = waktu tunggu (Lead time)

Berbagai parameter pengendalian persediaan tersebut saling

berkesinambungan satu sama lain untuk dapat menjamin ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan. Jika produk berada dalam kuantitas persediaan rata-rata,

kebutuhan permintaan produk oleh konsumen akan terpenuhi.



52/156

38


[Sumber : Quick,1997,telah diolah kembali ]

Gambar 2.5. Diagram model pengendalian persediaan

Model siklus pengendalian persedia

Digital 20367072 PR Linda Juli Laporan

Documents

Transcript of Digital 20367072 PR Linda Juli Laporan