Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UNM

Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UM PAREPARE 2019

Pedoman Pelaksanaan KKN___i

BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Penyusun

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

JUNI 2019


Pedoman Pelaksanaan KKN___ii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i Daftar Isi ii Kata Pengantar iii BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Konsep Dasar Kuliah Kerja Nyata 1

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 2

C. Visi Kuliah Kerja Nyata 2

D. Misi Kuliah Kerja Nyata 2

E. Tujuan Program Kuliah Kerja Nyata 3

F. Prinsip Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata 4

G. Manfaat Kuliah Kerja Nyata 5

H. Status Kuliah Kerja Nyata 6

I. Bentuk Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Parepare 7

J. Kepanitiaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Parepare 10

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA 13 A. Tahap-tahap Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 13 B. Jaminan dan Fasilitas Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata 18

C. Kewajiban Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata 19

D. Sanksi bagi Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata 19

E. Dosen Pembimbing Lapangan 20

F. Evaluasi Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata 21

BAB III JENIS KEGIATAN DAN PENILAIAN KULIAH KERJA NYATA 22

A. Jenis Kegiatan 22

B. Alokasi Waktu 23

C. Evaluasi Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata 23

BAB IV PENUTUP 26


Pedoman Pelaksanaan KKN___iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, atas izinNya Tim telah dapat menyusun Buku Panduan Pelaksanan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Parepare.

Kuliah Kerja Nyata merupakan program intrakurikuler yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program S1 Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare). Oleh karena itu pelaksanaannya disesuaikan dengan kurikulum, lewat suatu petunjuk sebagai pedoman kerja. Petunjuk tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan/penyimpangan dari tujuan kurikulum.

Pelaksanaan KKN bersifat interdisipliner dan sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa dihadapkan secara langsung kepada masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya sifat saling belajar dan membelajarkan antara keduanya.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat, menuntut pelaksanaan KKN yang semakin baik. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dengan baik, diperlukan pedoman pelaksanaan yang dapat diacu oleh semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan KKN. Dengan demikin, kehadiran buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata ini diharapkan kualitas dan akuntabilitas publik pelaksanaan KKN semakin meningkat serta memberi kontribusi yang optimal terhadap pembangunan bangsa dan Negara.

Terbitnya buku Pedoman KKN ini berkat kerja keras tim penyusun yang didukung oleh kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu kepada tim penyusun serta pihak lain yang terlibat dalam penyusunan buku Pedoman KKN ini kami ucapkan banyak terima kasih. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pengguna selalu kami nantikan.

Parepare, Juni 2019

LPPM UM Parepare,


Pedoman Pelaksanaan KKN___1

BAB I PENDAHULUAN

A. Konsep Dasar Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner,

institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan

tinggi.

KKN merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung

terjun ke masyarakat. Masyarakat sasaran KKN dapat berupa masyarakat

pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau

kelompok masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN.

KKN merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai

kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya

untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat

dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan

saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga

memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat,

sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara

positif.

KKN merupakan mata kuliah wajib, yang tercantum dalam kurikulum

Universitas Muhammadiyah Parepare, dan harus ditempuh oleh semua

mahasiswa program strata 1 (S1). Mata kuliah KKN disiapkan dalam rangka

mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman riil di

masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan

mendapatkan kemampuan generatif yang berupa life skills (kecakapan hidup)

seperti kemampuan berpikir dan bernalar secara analitik, berdasarkan sumber

empirik dan realistik, agar dapat merancang dan melaksanakan program,

membantu mengatasi permasalahan yang ada, bekerja sama dengan orang

lain, mengatur diri sendiri, dan melatih keterampilan dalam bekerja. Dengan

demikian, mereka akan mendapatkan wawasan, pengalaman, dan

keterampilan dalam bermasyarakat, sebagai nilai tambah selama menempuh

kuliah di Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare).

Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada

masyarakat (PPM) yang dilakukan perguruan tinggi sebagai upaya

menerapkan ilmu yang diperoleh. Aplikasi hasil-hasil penelitian di bidang

Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pelaksanaan

KKN merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan

melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan



program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan profesional.

KKN sebagai salah satu wahana PPM, pelaksanaannya terlebih dahulu

harus dilakukan kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai program

yang akan dilaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukanharus berdasarkan

hasil observasi riil di lapangan dan kajian analitis kritis sehingga kegiatan yang

dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan sosial.

Sebagai sebuah program PPM, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan

masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi dan

tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, baik

secara individu maupun kelompok.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan KKN

1. KKN sebagai bagian integral dari pendidikan berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945, UU Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 Tahun1999 tentang Pendidikan

Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian kepada Masyarakat.

2. KKN merupakan suatu kegiatan extra kurikuler wajib mencerminkan

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyangkut

penyelenggaraan pendidikan, melakukan penelitian, dan pengkajian di

bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan memberikan pengabdian

kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.

3. KKN merupakan salah satu mata kuliah lapangan, bersifat wajib,dan

tercantum dalam kurikulum setiap program S1 di UM Parepare.

C. Visi KKN

Visi Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah membelajarkan mahasiswa dan

memberdayakan masyarakat dalam rangka pengabdian UM Parepare untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini dapat

dipandang sebagai proses pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan

pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki,

mengurai persoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam rangka

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan hidup.

D. Misi KKN

Misi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah :(1) Menyediakan wahana

bagi mahasiswa mengembangkan dan mempraktekkan kompetensinya di

tengah masyarakat, (2) mendorong pengembangan kemandirian masyarakat

untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam rangka



meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun menyelesaikan persoalan-

persoalan yang muncul dengan bekal dan keahlian mereka sendiri, dan (3)

memberikan bantuan pikiran, tenaga dan teknik melalui cara pemberdayaan.

Dengan visi KKN yang berupa pemberdayaan masyarakat, misi

pengembangan haruslah dilaksanakan melalui upaya-upaya penyadaran,

pemahaman, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat.

E. Tujuan Program KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan selama 40 hari sebagai wujud

pengabdian diri mahasiswa kepada masyarakat. Program ini merupakan

proses pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh mahasiswa, baik itu melalui

kegiatan akademik, maupun kegiatan ekstra dalam hal ini keorganisasian.

Mahasiswa KKN sumber inovator dan motivator dalam mempercepat

kemajuan kelurahan, desa, ataupun kecamatan. Ilmu dan dengan teknik

manajemen yang baik, mahasiswa dapat menggerakkan masyarakat untuk

bersama membangun kelurahan atau desanya. KKN juga merupakan wujud

kerjasama antara perguruan tinggi dalam hal ini UM Parepare dengan

pemerintah daerah setempat. Tujuan KKN secara umum yang berkaitan

dengan tiga hal pokok kepentingan yaitu mahasiswa, masyarakat, dan

lembaga.

1. Kepentingan Mahasiswa

Sesuai dengan pandangan Kurikulum 2013 tujuan KKN adalah

memberikan kompetensi-kompetensi tertentu kepada mahasiswa dalam

kegiatan perkuliahan. Secara lebih konkret kompetensi minimal yang perlu

diberikan dan diperoleh mahasiswa sebagai berikut.

a. Melatih kemampuan mahasiswa menerapkan teori dan informasi ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat.

b. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami

dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara

interdisipliner dan lintas sektoral.

c. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat

dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan

bangsa, negara dan agama.

d. Memberikan pengalaman belajar, mengembangkan kompetensi

berkomunikasi, dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

e. Mengembangkan kompetensi memberdayakan masyarakat melalui

pemilihan program-program yang dilaksanakan demi peningkatan kualitas

hidupnya berdasarkan temuan kebutuhan di masyarakat.

f. Mengembangkan kompetensi merencanakan, melaksanakan, dan

mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.

g. Memberikan kemampuan membuat laporan program kegiatan KKN yang

dilakukan secara komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban



kinerja secara ilmiah.

2. Kepentingan Masyarakat

Tujuan program kuliah kerja nyata ini berkaitan dengan kepentingan

masyarakat yaitu:

a. Memberdayakan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada dan

dimiliki guna meningkatkan kualitas kehidupan.

b. Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk

memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu

melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam

rangka pengembangan masyarakat.

3. Kepentingan Lembaga

a. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah

daerah, instansi terkait, dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat

lebih berperan serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pegabdiannya. Hal ini merupakan layanan bagi kebutuhan nyata

masyarakat.

b. Memperoleh masukan secara riil terhadap fenomena yang terjadi pada

masyarakat sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam

mengembangkan lembaga pada masa yang akan datang, serta sebagai

evaluasi keberhasilan dan kecocokan program yang selama ini telah

dilakukan oleh lembaga

F. Prinsip Pelaksanaan Program KKN

KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat

dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan

(sustainable), dan partisipatif (participative).

1. Dapat Dilaksanakan (Feasible)

Program yang feasible adalah program KKN yang harus disesuaikan

dengan kemampuan mahasiswa dan atau masyarakat sasaran. Feasible juga

diartikan sebagai program yang dapat dilakukan dengan mahasiswa sebagai

perantara. Program yang benar-benar tidak feasible akan memberatkan

mahasiswa atau masyarakat.

2. Dapat Diterima (Acceptable)

Kegiatan yang dikembangkan dalam KKN harus dapat diterima oleh

masyarakat sasaran. Masyarakat harus dapat menerima dengan senang hati

setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN.

Penerimaan masyarakat bukan saja karena kebutuhannya, tetapi juga

pertimbangan kecocokan sosial (social acceptability) dan norma-norma yang

berlaku di masyarakat tersebut. Mahasiswa harus menyusun program

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penentuan program yang akan

dilaksanakan harus dikomunikasikan atau persetujuan kepada masyarakat.



Masyarakat bisa saja meminta pelaksanaan program-program tertentu yang

memang diperlukan selama mahasiswa mempunyai kemampuan untuk

melaksanakannya.

3. Berkelanjutan (Sustainable)

Program KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus memenuhi prinsip

berkelanjutan. Artinya, suatu program bukan program bersifat terminal atau ad

hock yang berjalan sewaktu ada mahasiswa KKN, tetapi program yang

bersifat developmental yang akan terus berlanjut meskipun masa kegiatan

mahasiswa melaksanakan KKN telah selesai.

Program yang disusun juga harus menyesuaikan dengan program yang

telah ada ataupun yang akan datang. Program jangka panjang juga dapat

dikembangkan dengan cara program tersebut dilakukan oleh beberapa

angkatan mahasiswa KKN dalam satu wilayah yang sama. Keberlanjutan

dapat juga dilakukan dengan membentuk kader setempat yang kelak dapat

menggantikan peran mahasiswa KKN, bila KKN telah selesai.

4. Partisipatif (Participative)

Kegiatan KKN pada prinsipnya bukan kegiatan mahasiswa semata, tetapi

kegiatan KKN merupakan kegiatan sinergis yang menggabungkan potensi

sumberdaya lokal dengan mahasiswa. Kegiatan KKN harus dilaksanakan

dengan prinsip dan atau pendekatan resiprokal. Artinya, masyarakat aktif

melakukan kegiatan di lingkungan sosialnya dan perguruan tinggi aktif

membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka.

G. Manfaat KKN

KKN melibatkan tiga kelompok partisipan, yaitu mahasiswa, masyarakat

bersama pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Dengan adanya KKN tiap-

tiap pihak diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Mahasiswa

a. Memperdalam pengertian tentang cara berpikir dan bekerja secara

interdisipiliner sehingga dapat menghayati adanya keterkaitan ilmu untuk

mengatasi masalah-masalah di masyarakat serta memahami perlunya

kerjasama antar sektor.

b. Memperdalam pengertian dan penghayatan tentang kemanfaatan ilmu,

teknologi, dan seni yang dipelajarinya bagi manusia atau masyarakat.

c. Memperdalam penghayatan dan pengertian terhadap kesulitan yang

dihadapi oleh masyarakat dan berbagai alternatif pemecahannya dalam

melaksanakan pembangunan.

d. Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap seluk-beluk

keseluruhan dari masalah pembangunan dan perkembangan masyarakat.

e. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran

mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan

masalah secara ilmiah-pragmatis.



f. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan

pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu,

teknologi, dan seni secara interdisipliner serta lintas sektoral.

g. Melatih mahasiswa sebagai motivator, dinamisator, dan problem solver.

2. Masyarakat Sasaran dan Pemerintah Daerah

a. Memperoleh penyadaran dan pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk

peningkatan kualitas kehidupan.

b. Memperoleh pengalaman dalam menggali dan menumbuh kanpotensi

swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam

pembangunan.

c. Memperoleh bantuan pemikiran tenaga, ilmu, teknologi, dan seni dalam

merencanakan serta melaksanakan pembangunan.

d. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan sehingga

keberlanjutan pembangunan lebih terjamin.

e. Memperoleh manfaat dari bantuan tenaga dan pikiran mahasiswa dalam

melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di lokasi

KKN.

3. Perguruan Tinggi

a. Memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dengan

proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat sehingga kurikulum,

materi perkuliahan, dan pengembangan ilmu yang dikembangkan di

perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata

masyarakat.

b. Memperoleh berbagai sumber belajar serta menemukan berbagai

masalah untuk pengembangan penelitian.

c. Memperoleh masukan untuk menelaah keadaan nyata dan mendiagnosis

secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu, teknologi, dan seni

yang akan diabdikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

d. Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kerja sama dengan instansi

dan departemen lain melalui rintisan kerjasama mahasiswa yang

melaksanakan KKN.

H. Status KKN

Sesuai dengan kurikulum UM Parepare dan Buku Pedoman KKN dari

Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, KKN

UM Parepare dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal

sebagai berikut.

1. KKN menjadi bagian integral dari kurikulum UM Parepare dan wajib diikuti

oleh semua mahasiswa program S1.

2. KKN dilaksanakan melalui kegiatan terstruktur dengan tahap-tahap kegiatan

persiapan, kuliah pembekalan, observasi, dan penyusunan program,

pelaksanaan program di lapangan, evaluasi, pelaporan hasil, dan tindak



lanjut.

3. KKN merupakan keterpaduan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner, lintas sektoral,

serta bantuan penanganan masalah masyarakat secara pragmatis dan

aplikatif.

4. KKN meliputi kegiatan di kampus dan di lapangan diberi bobot akademik

sebesar 3 (tiga) sks dan wajib lulus.

I. Bentuk-bentuk Kuliah Kerja Nyata

UM Parepare merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan

tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Oleh karena itu, sasaran KKN

meliputi tiga macam masyarakat sasaran, yaitu (1) masyarakat pedesaan dan

atau perkotaan, (2) sekolah, dan (3) industri (industri kecil) atau kelompok

usaha.

Bentuk KKN yang dilaksanakan UM Parepare ada 3 yaitu:

1. KKN Reguler

KKN Reguler adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh

perguruan tinggi dengan menempatkan mahasiswa dari berbagai disiplin

ilmu/jurusan, atau program studi (interdisipliner) di lokasi atau desa dalam

jangka waktu tertentu (dua bulan). Pembentukan lokasi dan pengurusan izin

dilakukan oleh LPPM, Pelaksanaan kegiatan per hari maksimal 6 jam selama

45 hari setara dengan 3 sks, dan Pengurusan mahasiswa di lokasi KKN oleh

LPPM.

2. KKN PPL Terpadu

Program KKN PPL Terpadu adalah program kegiatan yang memadukan

antaradengan program kegiatan KKN dengan kegiatan PPL. Keterpaduan

kegiatan KKN PPL Terpaduini berupa keterpaduan dalam manajemen

pelaksanaan, waktu, dan pembimbingan.

Tiga prinsip yang dipakai sebagai dasar dalam pengembangan program

KKN Terpadu, yaitu (1) Keterpaduan KKN PPL Terpadu tidak berarti

memadukan visi dan misi tiap-tiap program karena setiap mata kuliah ini

mempunyai visi dan misi masing-masing. Keterpaduan KKN PPL Terpadu

pada dasarnya merupakan keterpaduan manajemen dan waktu. Keterpaduan

manajemen/pengelolaan mencakup pengelolaan program maupun

pelaksanaannya, (2) Beban mahasiswa yang mengikuti program KKN PPL

Terpadu setara dengan keterpaduan bobot sks dari kedua mata kuliah tersebut

(KKN 3 sks dan PPL 6 sks), dan (3) Kegiatan KKN PPL Terpadu ini

dilaksanakan pada komunitas sekolah/madrasah dan lingkungan masyarakat

sekarang.KKN PPL Terpadu hanya dapat diikuti oleh mahasiswa program

studi/jurusan kependidikan S1 dengan waktu pelaksanaannya selama 40 hari

(Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN PPL Terpadu).



4. Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) [

Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu

bentuk kegiatan yang memadukan tri dharma perguruan tinggi pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalamsuatu kegiatan. Sebagai

kegiatan pendidikan dan pengajaran, KKN PPM merupakankegiatan integral

dari kurikulum pendidikan strata 1 (S1). Hal ini berarti KKN PPM merupakan

program yang tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi

pendidikan lainnya, fungsi KKN PPM sebagai pengikat dan perangkum semua

isi kurikulum dan dapat menambah atau pelengkap kurikulum,merupakan

pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis

berdasarkan realita kehidupan masyarakat. (Petunjuk Teknis Pelaksanaan

KKN PPM).

Adapun ruang lingkup KKN PPM sebagai berikut:

a. Pendidikan

1) Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan

2) Membentuk dan menguatkan PAUD

3) Membantu memecahkan masalah anak yang tidak sekolah/melanjutkan

pendidikan (wajar diknas)

4) Program keaksaraan fungsional (pemberantasan buta aksara)

5) Pendidikan luar sekolah (PLS)

b) Kesehatan

1) Keluarga berencana

2) Kesehatan ibu dan anak

3) Gizi keluarga

4) Posyandu

5) Kesehatan lingkungan

c) Wirausahan/ekonomi

1) Mendorong peningkatan ekonomi keluarga

2) Ekonomi berbasis keunggulan lokal

3) Ekonomi kreatif

d) Lingkungan Hidup

1) Pemanfaatan halaman untuk dijadikan taman gizi dan taman buah

2) Penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih

3) Kehidupan bertetangga

4) Mitigasi bencana

e) Keagamaan dan Budaya

1) Mendorong IMAN DAN TAKWA dan budi pekerti

2) Menciptakan keluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal

3) Mengembangkan kearifan budaya lokal sebagai Social capital



4. KKN Tematik

KKN UM Parepare juga dapat diintegrasikan dengan program dari

pemerintah pusat maupun daerah, atau KKN yang berkaitan dengan tema

tertentu, yang disebut dengan KKN Tematik. KKN Wajar misalnya,

merupakan KKN dalam rangka membantu program pemerintah dalam

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. KKN-PBA merupakan

KKN dalam rangka penuntasan Buta Aksara Latin. (Petunjuk Teknis

Pelaksanaan KKN Tematik).

5. KKN Muhammadiyah

Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri adalah kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka pembelajaran dan pemberdayaan melalui

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan dakwah amar makruf nahi munkar oleh sebuah atau

beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). KKN Muhammadiyah

untuk Negeri (KKNMu untuk Negeri) dilaksanakan dengan prinsip co-creation

(gagasan dari berbagai pihak terkait), co-financing (dukungan dari berbagai

pihak terkait), flexibility (menyesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan dan

kebutuhan pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat dalam proses

pembangunan di daerah), sustainability (kegiatan harus melahirkan

pembangunan/pengembangan berkelanjutan di tengah masyarakat sasaran),

dan research based community services (setiap kegiatan didasarkan/

dilaksanakan berdasarkan hasil kajian ilmiah).

6. KKN Etnografi

Pada masa lalu istilah ethnografi secara umum digunakan di Eropa Barat

dalam rangka menjelaskan data atau bahan-bahan berupa keterangan yang

termaksud dalam tulisan mengenai masyarakat dan kebudayaan suku-suku

bangsa di luar Eropa, demikian pula dengan pendekatan yang digunakan oleh

mahasiswa KKN catatan lapangan tersebut dalam mengumpulkan dan

mengumumkan data informasi yang mereka peroleh. Dengan prinsip-prinsip

kajian etnografi tidak perlu selalu merupakan deskripsi tentang kebudayaan suatu

suku bangsa, melainkan lebih merupakan deskripsi tentang kebudayaan suatu

masyarakat (sebagai bagian dari suatu suku bangsa). Sebagai suatu deskripsi

tentang kebudayaan suatu masyarakat yang bersifat holistik, maka bahan kajian

yang dideskripsikan dalam etnografi adalah ke tujuh unsur kebudayaan yang ada

dalam masyarakat tersebut, yaitu: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem

perekonomian, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) kesenian, dan

(7) sistem religi.2 Jika seorang peneliti tidak atau belum dapat mendekripsikan

ketujuh unsur kebudayaan, maka seorang peneliti dapat memilih atau fokus pada

salah satu dari tujuh unsur kebudayaan di atas, atau bahkan sub unsur budaya

tertentu saja sebagai pokok perhatiannya, dengan tanpa mengabaikan deskripsi



tentang unsur-unsur budaya lain yang terkait.

J. Kepanitiaan KKN UM Parepare

Susunan panitia pengelola KKN UM Parepare, yaitu:

1. Rektor UM PAREPARE

2. Pembantu Rektor I Bidang Akademik

3. Ketua LPPM

4. Ketua Panitian Pelaksana KKN

5. Tim Teknis

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

7. Seksi-seksi: Seksi pembekalan, seksi lapangan, dan seksi evaluasi dan

pengembangan.

Secara garis besar tiap suborganisasi memiliki tugas dengan deskripsitugas

sebagai berikut.

1. Rektor

a. Penanggung jawab kegiatan KKN di UM Parepare

b. Mengeluarkan surat keputusan untuk Tim Pengelolaan KKN atas usul

dari Ketua LPPM

2. Pembantu Rektor I Bidang Akademik

a. Bertanggung jawab secara kurikuler atas program danpelaksanaan KKN

b. Memberikan pengarahan dan kemudahan dalam pelaksanaan KKN sesuai

dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia.

3. Ketua LPPM

a. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan KKN

b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan KKN secara akademisterstruktur

c. Merekrut, menyeleksi, dan membina DPL dalam tugas dilapangan

d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain

e. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatanKKN

agar sesuai dengan perkembangan masyarakat

f. Bertanggung jawab kepada rektor tentang pelaksanaan kegiatanKKN

4. Ketua Paniti Pelaksana KKN

a. Bertindak sebagai pelaksana harian KKN

b. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPM tentang pelaksanaan kegiatan KKN

c. Menyusun program, mengarahkan pelaksanaan, mengevaluasi,dan

menyusun tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan KKN

d. Menyiapkan buku pedoman dan aturan lain dalam pelaksanaan harian KKN

e. Menyelesaikan kasus dan masalah yang belum dan atau tidak dapat

diselesaikan oleh DPL

f. Membuat laporan akhir

g. Menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda,

Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya

h. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan KKN serta

melaksanakanmonitoring ke lokasi KKN, khususnya pelaksanaan aturan



sesuaibuku pedoman.

5. Tim Teknis KKN

a. Membantu pemikiran untuk pengembangan KKN

b. Memberikan masukan untuk pemecahan permasalahan KKN

c. Melakukan monitoring pelaksanaan KKN

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merupakan ujung tombak

pendamping mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKN. Tugas utama

DPL adalah sebagai pembimbing mahasiswa di lokasi KKN dengan rincian

tugas sebagai berikut :

a. Mengadakan observasi pendahuluan ke lokasi yang akan ditempati KKN

b. Menyerahkan mahasiswa ke lokasi KKN

c. Melaksanakan bimbingan secara aktif kepada mahasiswa KKN

d. Membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di lokasi yang belum dan

atau tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa

e. Memantau keberadaan mahasiswa di lokasi

f. Berkonsultasi dengan pimpinan organisasi masyarakat dan pejabat di lokasi

KKN

g. Berkonsultasi dengan Ketua Bidang KKN tentang pelaksanaan KKN di

lokasi pembimbingan.

h. Menjadi penghubung antara mahasiswa KKN dan pejabat setempat, tokoh

masyarakat, tuan rumah, dan LPPM dan atau UM Parepare agar terjalin

komunikasi yang baik

i. Melaksanakan ujian KKN mahasiswa yang dibimbing, memberikan

penilaian, dan menyerahkan nilai KKN ke LPPM untuk diteruskanke fakultas

j. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait

k. Menarik mahasiswa dari lokasi KKN

l. Membuat laporan akhir dan artikel pelaksanaan KKN di lokasinya

m. Ikut dan aktif mengikuti rapat dan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan

oleh Ketua Pusat KKN

n. Mengoreksi dan mengesahkan perangkat administrasi yang

dibuat mahasiswa

7. Seksi-seksi

Dalam melaksanakan kegiatan KKN mulai dari pendaftaran, seleksi, survey

lokasi, pembekalan, pengantaran, monitoring, dan penarikan, serta evaluasi

Ketua Bidang KKN dibantu oleh seksi-seksi. Terdapat tiga seksi, yaitu Seksi

Pembekalan, Seksi Lapangan, serta Seksi Evaluasi dan Pengembangan.

Tugas tiap-tiap seksi tersebutsebagai berikut.

a. Seksi Pembekalan

1) Menyusun jadwal pembekalan, materi, dan pembicara

2) Mengordinasikan pelaksanaan pembekalan



3) Mengevaluasi pelaksanaan pembekalan

4) Melakukan koordinasi dengan seksi yang lain

5) Menyusun laporan pembekalan

b. Seksi Lapangan

1) Menyeleksi dan mengelompokkan peserta KKN sesuai dengan kebutuhan

masyarakat sasaran dan pilihan mahasiswa

2) Melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan

3) Menempatkan DPL dan kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sasaran

4) Mengordinasikan pelaksanaan KKN di lapangan

5) Mengevaluasi kelayakan lokasi KKN


7) Menyusun laporan pelaksanaan di lokasi

c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan

1) Melakukan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan KKN

2) Menyusun pengembangan instrumen evaluasi KKN, baik proses maupun

program KKN

3) Menyusun data base yang terkait dengan pelaksanaan KKN


5) Menyusun laporan akhir bidang KKN



BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

A. Tahap-tahap Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Secara garis besar tahap-tahap pelaksanaan KKN dalam satu

periode dapat disusun sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

a. Orientasi lokasi KKN

b. Perizinan lokasi

c. Pendaftaran, pengelompokan, dan penempatan

d. Pembekalan

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pemberangkatan peserta

b. Pembimbingan oleh DPL

c. Monitoring oleh tim

d. Penarikan

3. Tahap Evaluasi, pelaporan, dan tindak Lanjut

a. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program

b. Penyusunan laporan

(1) Individu

(2) Kelompok

(3) Laporan Tim

c. Tindak Lanjut

(1) Seminar/rapat Tim Teknis

(2) Kegiatan berikutnya:

(a) Kuliah Kerja Nyata angkatan

(b) Kegiatan bidang lain non KKN

Dari garis besar tahap-tahap pelaksanaan KKN di atas ada beberapa hal

yang perlu dijelaskan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut.

1. Persyaratan dan Pendaftaran

a. Persyaratan

Persyaratan sebagai calon peserta KKN UM Parepare sebagai berikut.

1) Mahasiswa program strata satu (S1) dan terdaftar pada semester KKN

diselenggarakan tidak kehilangan hak sebagai mahasiswa UM Parepare.

2) Telah menempuh minimal 110 sks

3) Mencantumkan matakuliah KKN dalam kartu rencana studi (KRS)

4) Pelaksanaan KKN, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil kuliah lain.

5) Tidak sedang hamil

6) Sehat jasmani dan rohani

7) Mahasiswa Program Studi Lanjutan Penyetaraan, persyaratan secara detail

diatur tersendiri.



b. Pendaftaran

Peserta KKN wajib mendaftarkan diri di LPPM. Waktu pendaftaran diatur

dalam kalender akademik dan diinformasikan melalui baleho, Website UM

Parepare (www.umpar.ac.id), LPPM, fakultas, jurusan dan atau program

studi. Pada saat pendaftaran mahasiswa mengisi formulir dan menyerahkan

beberapa kelengkapan sebagai berikut.

1) Formulir biodata yang telah diisi lengkap dan benar serta dibubuhi tanda

tangan.

2) KRS yang terisi lengkap.

3) Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar,

4) Bukti pembayaran SPP dan KKN (bagi mahasiswa bukan penerima

Beasiswa Bidik Misi).

5) Surat Keterangan dari universitas bagi mahasiswa penerima Beasiswa Bidik

Misi.

(4) Persyaratan lain yang ditentukan Tim KKN.

2. Penempatan

Beberapa ketentuan penempatan mahasiswa yang baru KKNsebagai

berikut.

a. Lokasi untuk kegiatan KKN ditentukan oleh LPPM berdasarkan

beberapa pertimbangan, kelayakan, kontinuitas program, dan lain-lain.

b. Mahasiswa peserta KKN dibagi menjadi beberapa kelompok.

c. Jumlah anggota setiap kelompok ditentukan berdasarkan pertimbangan

kompleksitas permasalahan di lokasi.

d. Penentuan kelompok mempertimbangkan proporsi variasi program studi dan

jenis kelamin

e. Pengelompokkan mahasiswa dan penempatan kelompok pada lokasi diatur

oleh seksi lapangan

f. Dimungkinkan ada usul penempatan dari peserta yang menyangkut kondisi

khusus, seperti penyakit kronis dan cacat fisik.

3. Pembekalan

a. Tujuan Pembekalan

Penyelenggaraan pembekalan merupakan upaya mempersiapkan

mahasiswa agar dapat melaksanakan KKN secara efektif dan efisien. Melalui

pembekalan diharapkan terjadi perubahan sikap, mental, pengetahuan, dan

keterampilan sesuai dengan kebutuhan selama melaksanakan KKN. Untuk

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan

kegiatan KKN terutama untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, seperti

komunikasi, kerja sama (team work), kepemimpinan,dan problem solver atau

hal-hal yang akan dibutuhkan selamamelaksanakan KKN. Tujuan secara

terinci yang hendak dicapai melalui pembekalan KKN agar mahasiswa

mempunyai kualifikasi sebagai berikut.

http://www.umpar.ac.id/



1) Memahami dan menghayati visi dan misi KKN

2) Memahami tata tertib pelaksanaan KKN, berkaitan dengan hak dan

kewajiban mahasiswa.

3) Memiliki informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan lokasi

yang akan menjadi daerah kerjanya

4) Memiliki bekal pengetahuan tentang tata krama kehidupan di lapangan

5) Memiliki bekal stimulasi pengetahuan dan keterampilanpraktis agar dapat

melaksanakan program dan tugas-tugasnyadi lapangan dengan baik

6) Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerjadalam kelompok

secara interdisipliner dan lintas sektoraldalam rangka penyelesaian tugas di

lapangan

7) Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien di Lapangan

8) Memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat

menyesuaikan diri dengan masyarakat sasaran.

c. Pola Pelaksanaan Pembekalan

Rangkaian kegiatan pembekalan meliputi hal-hal sebagai berikut: (1)

Observasi awal di lapangan, (2) Penyajian materi Pembekalan, dan (3)

Penyusunan rancangan program kerja tentatif.

1) Observasi

Dalam rangka pembekalan, panitia dan DPL KKN diberi kesempatan

melakukan observasi awal di lokasi sasaran untuk mendapatkan gambaran

mengenai kondisi umum lokasi KKN. Selama panitia dan DPL melakukan

observasi perlu mendiskusikan dengan penanggung jawab lokasi (Camat,

Kepala Dinas Pendidikan, dan atau pimpinan industri). Permasalahan yang

perlu didiskusikan antara lain: Pemondokan mahasiswa, penentuan program

kerja yang menjadi prioritas dan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan

termasuk pertimbangan dari segi politis dan ekonomis. Hal ini dilaksanakan

agar panitia dan DPL dapat memberi informasi awal kepada mahasiswa

peserta KKN, KKN-PPL terpadu, dan KKN PPM terhadap rencana program

hasil observasi sebelum akhirnya diberangkatkan ke Lapangan.

2) Penyajian Materi Pembekalan

(a) Materi Pembekalan umum

Penyajian materi pembekalan yang sifatnya umum yang relevan dengan

program KKN, dapat berasal dari dalam UM Parepare (Rektor atau yang

ditunjuk mewakilinya) dan Ketua LPPM. dan dari luar UM Parepare yaitu

tenaga ahli dan atau praktisi. Dengan kata lain, dari pihak-pihak tertentu yang

dinilai relevan dengan program unggulan KKN UM Parepare seperti dari

Pemda Kabupaten, Dinas Pendidikan, POLDA, Dinas Perindustrian, dan

lembaga/instansi lain yang dapat berpartisipasi, dan lain-lain.



(b) Materi Pembekalan Teknis

(1) Materi Teknis secara Umum

Penyajian materi teknis secara umum dibawakan oleh Kepala Pusat KKN

UM Parepare.

(2) Materi Teknis secara khusus

Penyaji materi teknis secara khusus dibawakan oleh tiap-tiap DPL yang

telah di-SK-an oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan telah

melakukan observasi lapangan. Materi pembekalan meliputihal-hal sebagai

berikut.

Program KKN Ruguler

a) Kondisi daerah atau potensi masyarakat sasaran

b) Pemondokan

c) Biaya hidup

d) Tata tertib

e) Persiapan pemberangkatan (perlengkapan yang dibutuhkan)

f) Teknis pemberangkatan dan penarikan

g) Penyusunan Rancangan Program Kerja Tentatif.

h) Teknik penyusunan laporan individu dan kelompok

i) Pembagian kelompok dan pemilihan koordinator, sekretaris, bendahara baik

tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan

Program KKN PPM/Tematik

a) Materi tentang Kewirausahaan

b) Pelatihan penggunaan teknologi yang akan diterapkan

c) Potensi sasaran, antara lain potensi masyarakat, sekolah, dan industri

d) Pemondokan

e) Biaya hidup

f) Tata tertib

g) Persiapan pemberangkatan (perlengkapan yang dibutuhkan)

h) Teknis pemberangkatan dan penarikan

i) Teknik penyusunan laporan individu dan kelompok

3) Penyusunan Rancangan Program Kerja Tentatif

Penyusunan rancangan Program Kerja Tentatif KKN harus merujuk pada

hasil observasi yang telah dilakukan DPL dan kemampuan mahasiswa dilihat

dari segi keterampilan yang dimiliki disusun dalam bentuk matriks rancangan

program kerja tentatif. Rancangan program kerja tentatif dibedakan menjadi

dua macam, yaitu: program individu dan kelompok

Program individual diklasifikasikan atas dua macam, yaitu (1) program

utama, dan (2) program penunjang. Program kelompok adalah program yang

direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh

anggota kelompok meskipun pada teknis pelaksanaannya program ini dapat

dikerjakan oleh minimal lebih setengah jumlah anggota kelompok.



Adapun program individual adalah program yang direncanakan,

dilaksanakan, dan dipertanggung jawabkan secara individual meskipun pada

teknis pelaksanaannya dapat dibantu oleh teman demi kelancaran dan

keberhasilan program. Jumlah pelaksana program individu kurang dari

setengah jumlah anggota kelompok.

Program utama adalah program yang disusun berdasarkan kompetensi

bidang studi atau keahlian khusus yang dimiliki oleh mahasiswa peserta KKN,

sedangkan program yang di luar itu disebut program penunjang. Proporsi

kedua program ini tidak mengikat.

Pada prinsipnya semua program kerja harus disetujui oleh DPL dan

penanggung jawab lokasi kelompok sasaran.Program kerja harus sudah

selesai dalam satu minggu setelah diberangkatkan. Setelah selesai pengisian

matriks, Program kerja disahakan oleh penanggung jawab lokasi (kepala

dusun, kepala desa/lurah, kepala sekolah, pimpinan instansi/industri) dan

DPL.

e. Syarat Kelulusan Pembekalan

Calon peserta KKN dinyatakan lulus pembekalan dan diberangkatkan KKN

apabila yang bersangkutan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1) Mengikuti pembekalan KKN dengan tertib dan disiplin (meliputi pembekalan

umum dan pembekalan teknis).

2) Melakukan observasi awal di lokasi KKN (paling lama 1 minggu).

3) Mengikuti dan lulus pendalaman materi pembekalan KKN

4. Pemberangkatan

Pemberangkatan peserta KKN ditandai dengan upacara yang diikuti

seluruh peserta KKN dan DPL. Pemberangkatan secara simbolis dilakukan

oleh pejabat terkait (Pimpinan Universitas/Ketua LPPM).

Pemberangkatan mahasiswa menuju lokasi dengan didampingi oleh DPL

masing-masing. Untuk mengawali kegiatan di lokasi,dilakukan upacara serah

terima mahasiswa KKN dari DPL kepada penanggungjawab lokasi, sekaligus

dilakukan pembekalan dan pengarahan oleh penanggungjawab lokasi

setempat. Untuk keperluan ini, DPL perlu berkoordinasi dengan

penanggungjawab lokasi yang bersangkutan.

5. Tugas DPL

Pembimbingan kepada mahasiswa peserta KKN dimaksudkan untuk

memberikan pengarahan dalam pelaksanaan program dan membantu

program kerja KKN yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah digariskan. Selain itu, pembimbingan dapat membantu

mahasiswa mengembangkan jati dirinya sehingga setelah pulang dari lokasi

KKN mahasiswa mampu mengembangkan sikap profesionalisme dan

tanggung jawab sosialnya.

Dosen pembimbing lapangan (DPL) dalam melaksanakan pembimbingan

terhadap mahasiswa didampingi oleh penanggungjawab lokasi (lurah, kepala



desa, kepala sekolah, pimpinan industri) tokoh masyarakat, dan tuan rumah

yang ditempati. DPL berperansebagai pembimbing, pengarah, penasihat,

penyuluh, motivator,pengawas, penghubung, pemberi contoh, penguji, dan

penilai. Prinsip pembimbingan yang dilakukan bersifat edukatif.

Teknik pembimbingan yang baik ialah tatap muka langsung dengan

mahasiswa KKN di lokasi atau di kampus, baik secara individual maupun

berkelompok. Frekuensi pembimbingan sesuai dengan kebutuhan.

Pembimbingan KKN dilakukan minimal tiga kali (KKN reguler sedang lama

waktu pembimbingan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Frekuensi

pembimbingan KKN pada bentuk KKN yang lain, dilakukan minimal 4 kali

dalam satu periode KKN.

6. Pemantauan

Tujuan pemantauan atau monitoring kegiatan KKN adalah untuk mengetahui

secara dini adanya kelemahan dan menyimpangan dalam pelaksanaan

program sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara

berkala, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun

tindak lanjut program KKN. Pemantauan kegiatan KKN UM Parepare

dilakukan oleh (a) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, (b)

Bupati besertastaf/Tim Pembina KKN Kabupaten (Bappeda), (c) Tim Pembina

KKN Provinsi, (d) Kepala Dinas Pendidikan , dan (e) Tim Inti KKN danDPL

KKN.

7. Penarikan

Menjelang kegiatan KKN berakhir, penanggung jawab lokasi diberi tahu

secara lisan dan tertulis (persuratan) bahwa mahasiswa peserta KKN akan

ditarik kembali ke kampus. Kemudian pada saat yang telah ditentukan

mahasiswa ditarik oleh DPL masing-masing dengan ditandai perpisahan

dengan penanggung jawab lokasi. Dalam acara pamitan, mahasiswa harus

menyerahkan rekapitulasi terakhir hasil kegiatan KKN.

Untuk keperluan ini beberapa hari sebelum penarikan, DPL perlu

berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi untuk membicarakan teknik

upacara penarikan/pamitan.

B. Jaminan dan Fasilitas Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata

Mahasiswa yang melaksanakan KKN memperoleh jaminan danvfasilitas

sebagai berikut.

1. Peserta mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama dalam

melaksanakan program KKN.

2. Peserta memperoleh bimbingan dari DPL selama melaksanakan KKN dari

awal sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatanKKN.

3. Peserta yang mendapatkan tugas kedinasan dari lembaga yang mengirimnya

dapat mengajukan permohonan kepada Ketua LPPM untuk dimasukan dalam

kelompok lokasi tertentu agar tugas kedinasannya tidak terganggu.



4. Peserta yang memiliki anak balita dapat membawa serta anaknya ke lokasi

KKN, dengan syarat tidak mengganggu pelaksanaan program-program KKN

dan segala biaya serta resiko ditanggung sendiri.

5. Peserta yang memiliki cacat fisik (tunanetra, tunadaksa, dan lainlain) dapat

mengajukan permohonan kepada Ketua LPPM untuk memilih lokasi dan

program yang sesuai dengan kondisinya.

6. Peserta disiapkan alat transportasi pada saat pemberangkatan dan

penarikan ke dan dari lokasi KKN.

7. Peserta KKN dapat memperoleh nilai setelah laporandisetujui.

C. Kewajiban Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata

Selama melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa diwajibkan memenuhi

ketentuan sebagai berikut.

1. Melaksanakan KKN sekurang-kurangnya 90% dari alokasi waktu yang

ditentukan.

2. Menyusun program rencana kegiatan yang harus sudah diselesaikan dalam

waktu satu minggu setelah penerjunan yang diwujudkan dalam bentuk

matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan.

3. Membuat catatan harian secara tertib setiap hari sesuai dengan program

kegiatan yang telah dilakukan pada hari itu.

4. Menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan KKN

termasuk menyusun laporan secara tertulis dan ujian pada semester

5. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, mencampuri urusan

intern lembaga lokasi KKN, penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang

melanggar norma susila, dan perbuatan tercelalainnya yang dapat

menjelekkan nama almamater dan merugikanpihak lain

6. Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan

pelaksanaan program KKN.

7. Mengenakan identitas dan atau tanda pengenal KKN UM Parepare

pada saat melaksanakan kegiatan KKN

8. Menaati tata tertib yang berlaku

9. Menjaga nama baik almamater UM Parepare

D. Sanksi bagi Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata

Mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib

dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi seperti berikut ini.

1. Peringatan secara lisan

2. Peringatan secara tertulis

3. Pengurangan nilai KKN

4. Perpanjangan masa KKN

5. Penarikan dari lokasi sebelum masa berakhirnya KKN dan kepada yang

bersangkutan dinyatakan gugur sebagian atau seluruhnya sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan.



6. Mahasiswa yang ditarik dari lokasi dan dinyatakan gugur harus mengulang

KKN pada kesempatan lain dan wajib membayar biaya KKN sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Jika kasusnya baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan ditarik

dari lokasi KKN, sedang kegiatan KKN telah berakhir, konsekuensinya

adalah:

a. Pelaksanaan ujian KKN ditangguhkan sampai kasusnya dapat

diselesaikan dengan tuntas

b. Jika nilai KKN telah diperoleh, nilai tersebut ditangguhkan dan dapat

berlaku atau dipergunakan apabila kasusnya telah diselesaikan secara

tuntas dengan disertai bukti-bukti yang sah.

8. Penetapan sanksi dilakukan oleh tim setelah melalui pengkajian,

pembahasan, dan musyawarah

E. Dosen Pembimbing Lapangan

1. Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan

a. Dosen UM Parepare dan memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional.

b. Memiliki kualifikasi akademik dibidang kependidikan bagi Program KKN PPL

Terpadu.

c. Telah mengikuti workshop/pelatihan DPL

d. Memiliki kepribadian luwes

e. Memiliki pengalaman bekerja sama

2. Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan

a. Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab lokasi (lurah,kepala desa,

kepala sekolah atau pimpinan industri).

b. Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa, minimal satu minggu sekali.

c. Menghadiri rapat rutin dan melaporkan hasil bimbingan dan permasalahan

yang muncul di lokasi

d. Mewakili LPPM UM Parepare dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan KKN di

lokasi

e. Melaksanakan administrasi pencatatan bimbingan

f. Membimbing penyusunan laporan akhir seluruh rangkaian kegiatan KKN

g. Menjaga nama baik universitas

h. Sebagai mediator dan atau penghubung antara mahasiswa dengan tuan

rumah

3. Pelanggaran DPL

a. Tidak mengikuti pembekalan

b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai DPL

c. Melakukan pungutan liar terhadap mehasiswa KKN

d. Melakukan tindakan asusila.

e. Keterlambatan pemasukan nilai

f. Tidak menggunakan busana islami



F. Sanksi bagi Dosen Pembimbing Lapangan

DPL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

mestinya diberikan sanksi sebagai berikut.

1) Peringatan secara lisan

2) Peringatan secara tertulis

3) Dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai DPL

4) Tidak ditugas DPL selama 3 tahun berturut-turut.



BAB III. JENIS KEGIATAN DAN PENILAIAN KKN

A. Jenis Kegiatan

Untuk mencapai kompetensi KKN, maka setiap mahasiswa yang

mengikuti KKN harus melaksanakan kegiatan seperti yang dijelaskan di

bawah ini.

1. Kegiatan Individu

Kegiatan individu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap peserta KKN.

Kegiatan individu terdiri atas:

a. Kegiatan Utama

Kegiatan utama adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap

peserta KKN yang sesuai dengan bidang ilmunya (monodisipliner)

dan/atau diluar bidang ilmunya, jika memiliki ilmu dan keterampilan

untuk itu. Mahasiswa yang bersangkutan bertindak sebagai pemimpin

pelaksanaan kegiatan tersebut dan bertanggung jawab secara ilmiah

maupun operasional.

Jumlah jam kerja efektif kegiatan utama: 85 - 95 jam. Jumlah jam tersebut dapat

terdiri dari beberapa jenis kegiatan. Masing-masing mahasiswa WAJIB membuat

program utama sesuai kompetensi bidang ilmu masing-masing.

Contoh kegiatan utama adalah:

Pelatihan dan pendampingan budidaya tanaman sistem hidroponik oleh

mahasiswa Biologi

Kursus Bahasa Inggris untuk anak SMP/SMA oleh mahasiswa Bahasa

Inggris.

Pelatihan Komputer oleh mahasiswa Teknik Komputer.

b. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta KKN

untuk mendukung/membantu peserta KKN lain dalam kelompoknya yang

melaksanakan kegiatan utama, meskipun secara ilmiah tidak terkait dengan

keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya Kegiatan Budidaya

Tanaman Secara Hidroponik yang diketuai oleh mahasiswa Biologi dapat

dibantu oleh mahasiswa Pertanian, Kesehatan Masyarakat atau mahasiswa

jurusan lainnya yang memiliki kecakapan untuk itu.

Jumlah jam kerja efektif kegiatan pendukung: 45 - 55 jam

2. Kegiatan Kelompok

Kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta KKN

dalam kelompoknya. Koordinator Desa bertindak sebagai penanggung

jawab kegiatan kelompok. Dalam pelaksanaannya Koordinator Desa

menunjuk salah seorang anggota kelompoknya sebagai ketua pelaksana.

Kegiatan Kelompok dapat berupa: a) kegiatan layanan sosial yaitu kegiatan

yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersifat sosial kepada masyarakat



di lokasi KKN, dan b) kegiatan yang berasal dari mitra KKN seperti pemerintah

daerah, perusahaan swasta/BUMN (dalam bentuk Corporate Social

Responsibility), dan kegiatan terstruktur dari Dosen Pembimbing atau dosen

lain yang berkaitan dengan penelitian dan/atau pengabdian kepada

masyarakat.

Contoh kegiatan kelompok adalah:

Kerja bakti, pengajian, peringatan hari besar nasional/keagamaan, membantu

pengarsipan desa, dan program-program lainnya.

Kegiatan dusun/lorong SEHATI (Siaga, Sehat dan Mandiri) kerjasama dengan

Dinas Kesehatan.

Pelatihan Pengembangan LKS bagi guru SMA oleh mahasiswa PTIK

kerjasama dengan Dosen Pengabdi kepada Masyarakat

Penelitian pengembangan web pembelajaran kerjasama dengan dosen

peneliti.

Jumlah jam kerja efektif kegiatan kelompok : ≥ 103 jam

B. Alokasi Waktu

Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN harus

memenuhi persyaratan 3 SKS, yaitu ≥288 jam kerja efektif di lokasi KKN.

Waktu kerja efektif 288 jam dihitung dari 3 SKS x 6 jam kerja per hari x 16

kali tatap muka.

Adapun bobot rincian jam kerja pada saat pelaksanaan dilapangan

adalah sebagai berikut:

Total waktu efektif ≥288

Jam Pembagian waktu

kerja

1) Kegiatan pembekalan KKN : 15 jam kerja

2) Kegiatan observasi dan seminar : 30 jam kerja

3) Kegiatan pelaksanaan program kerja : 243 Jam kerja

a) Kegiata Individu (140 jam):

- Kegiatan Utama : 85 – 95 Jam kerja

- Kegiatan Pendukung : 45 – 55 jam kerja

b) Kegiatan Kelompok : 103 jam kerja

C. Evaluasi Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata

Evaluasi kegiatan KKN meliputi dua hal, yaitu evaluasi terhadap

keberhasilan atau prestasi akademik mahasiswa peserta KKN dan evaluasi

program KKN secara menyeluruh.

1. Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik kepada

mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan KKN oleh mahasiswa

KKN. Tugas terakhir dari DPLadalah melaksanakan evaluasi dan memberikan

nilai terhadap mahasiswa peserta KKN. Oleh karena itu, proses penilaian

harus sudah dimulai sejak dilakukannya pembekalan di kampus dan berakhir



bersamaan dengan penyerahan laporan.

Pedoman yang dipakai untuk memberikan penilaian terakhir kepada

mahasiswa peserta KKN mencakup empat komponen, yaitu

sebagai berikut.

a. Perencanaan kerja: diperoleh dari nilai hasil pendalaman dan rencana kerja

program KKN.

b. Pelaksanaan kerja: diperoleh berdasarkan indikator keterlaksanaan program

kerja yang telah disusun sebelumnya.

c. Kemampuan interpersonal: berdasarkan indikator kerja sama, kerajinan,

kedisiplinan kreativitas, tanggung jawab, dan sopan santun selama

melaksanakan program KKN.

d. Laporan: diperoleh dari nilai laporan akhir (laporan individu dan kelompok).

Adapun format evaluasi yang dimaksud ditunjukkan padatabel berikut.

Tabel 1.Evaluasi Prestasi KKN

No. Komponen Bobot Penilai

1. Pembekalan dan Perencanaan

Program Kerja (N1)

2 DPL-Tim Panitia

2. Pelaksanaan Program Kerja (N2) 3 DPL (Memperhatikan informasi

dari stakeholder dan Tim

Pengelola

3. Kemampuan Interpersonal (N3) 2 DPL (Memperhatikan informasi

dari stakeholder

dan Tim Pengelola

4. Laporan Individu (N4) 2 DPL

5. Laporan Kelompok (N5) 1 DPL

Jumlah 10

Rentang Skor 0-100

Rumus untuk memberikan penilaian akhir kegiatan KKN adalahsebagai

berrikut:

(2N1+3N2+2N3+1N4+2N5)

NAK =

10

Keterangan

NAK : Nilai Akhir KKN

N1 : Pembekalan dan Perencanaan Program Kerja

N2 : Pelaksanaan Program Kerja

N3 : Kemampuan Interpersonal

N4 : Laporan Individu

N5 : Laporan Kelompok

Catatan: Dengan mempertimbangkan penilaian antar mahasiswa dan tokoh

masyarakat



Nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut, dikonversi ke dalam tabel berikut

ini.

Tabel 2. Konversi Nilai Akhir

Interval Nilai Keterangan

86 –100 A Lulus

71 – 85 B Lulus

56 -70 C Lulus

41 - 55 D Lulus

< 41 E Tidak Lulus

Mahasiswa dapat diberikan nilai apabila telah memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut.

a. Telah menyelesaikan laporan kelompok.

b. Telah menyerahkan rekapitulasi hasil kegiatan KKN

c. Tidak mempunyai tanggungan program di lokasi dan atau sasaran KKN

yang belum diselesaikan.

Catatan: Semua laporan dan naskah publikasi dikumpulkan dalam bentuk print

out dan soft file (CD/DVD)

2. Evaluasi Program Kuliah Kerja Nyata

Tujuan evaluasi program KKN adalah untuk menyusun kebijakan dan

perbaikan teknis pelaksanaan KKN berikutnya. Pelaksanaan evaluasi

keseluruhan program KKN adalah pada setiap periode dan atau gelombang

KKN. Ada tiga aspek yang dievaluasi,yaitu sebagai berikut.

a. Pencapaian tujuan KKN: evaluasi terhadap pencapaian tujuandari tiga

sasaran KKN yaitu mahasiswa, masyarakat, danlembaga/universitas.

b. Proses pelaksanaan program KKN: evaluasi perencanaan, pelaksanaan,

hasil, dan analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung.

c. Dampak pelaksanaan KKN: evaluasi terhadap dampak yang terjadi, baik

pada mahasiswa, masyarakat, maupun lembaga. Dampak KKN terhadap

mahasiswa dapat dilihat dariperkembangan kepribadian, perilaku, pola pikir,

kepekaan, dan kepedulian dalam pengembangan manusia seutuhnya.

Dampak KKN terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya

perubahan kondisi fisik, sosial, ekonomi, serta sikap balik dan

harapan terhadap lembaga/universitas. Dampak KKN terhadap

lembaga/universitas adalah adanya peningkatan sosialisasi, peran,

dan sumbangannya dalam pembangunan manusia. Dampak tersebut tidak

dapat dilihat seketika pada saat kegiatan KKN selesai, tetapi akan sangat

terasa pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai pelaksana evaluasi program

KKN ini adalah tim pengelola KKN dengan menjaring data, baik melalui

mahasiswa, laporan DPL, laporan kepala desa/kadus/kepala sekolah,

maupun lewat penelitian ilmiah. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan

pelaksanaan program KKN pada setiap periode dan atau setiap tahun.



BAB IV

PENUTUP

Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses

pembelajaran terus bergulir, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan KKN. KKN

pada periode sebelumnya dikelola secara terpisah dari matakuliah lainnya

dengan menggunakan sistem blok waktu keadaan ini telah mengalami

pergeseran pendekatan, yakni dengan model KKN-PPL Terpadu. Dengan

demikian, selain penyelenggaraan KKN secara terpisah dengan sistem blok

waktu tersebut, penyelenggaraan KKN dapat dilakukan dengan model KKN-PPL

Terpadu.

Pergeseran pendekatan pelaksanaan KKN ini jelas memerlukan

penyesuaian-penyesuain, baik secara teknis maupun kultural. Penyesuaian

secara teknis dapat dilakukan melalui penataran, lokakarya, seminar, diskusi

tentang penyelenggaraan KKN, sedangkan penyesuaian kultural dapat

dilakukan melalui penanaman pemikiran, tindakan, kebiasaan hingga terbentuk

pemahaman dan kesadaran yang mendukung penyelenggaraan KKN secara

maksimal.

Langkah pertama yang harus dilakukan LPPM adalah menyosialisasikan

Buku Pedoman KKN ini kepada setiap pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan KKN seperti:

1. Ketua Program studi/jurusan dan dekan fakultas.

2. Kepala desa/lurah, camat, pemerintah kabupaten dan atau kota, pemerintah

provinsi.

3. Sekolah, dinas pendidikan kabupaten dan atau kota, dinas pendidikan

provinsi, dan masyarakat luas melalui berbagai mekanisme, misalnya

seminar, loka karya, diskusi, rapat kerja, forum ilmiah, media masa, dan

sebagainya.

Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UNM

Documents

Transcript of Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UNM