Uu Monopoli Mar 2014

8/18/2019 Uu Monopoli Mar 2014

1/32

www.hukumonline.com

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ................. TAHUN ........

TENTANG

LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyatberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untukberpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usahayang sehat, dan efisien serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi danbekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktik Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat sudah, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehinggaperlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumembentuk Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I

1 / 32


2/32

www.hukumonline.com

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasatertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yangmengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehinggamenimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasarbersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisitertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan ataupermintaan barang atau jasa tertentu.

4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam ataupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomianIndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatanusaha di bidang ekonomi.

5. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatanproduksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawanhukum atau menghambat persaingan usaha.

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satuatau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

7. Persekongkolan adalah konspirasi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindan/atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan.

8. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidaklangsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

9. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan dan/ atau daerah pemasarantertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, sejenis, atau substitusi dari barangdan/atau jasa tersebut.

10. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memilikipengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual danpembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaanpangsa pasar.

11. Pangsa pasar adalah persentase penguasaan barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelakuusaha pada pasar bersangkutan tertentu dalam tahun kalender tertentu.

12. Harga pasar adalah harga yang terbentuk dalam interaksi permintaan dan penawaran di pasar.

13. Terlapor adalah Pelaku Usaha yang dilaporkan, Pelaku Usaha yang diadukan dan Pelaku Usaha yangdilaporkan karena dari proses investigasi.

14. Majelis Komisi adalah majelis yang beranggotakan 3 (tiga) orang Komisioner, ditetapkan dalam rapatkomisi dan diberi tugas untuk memeriksa dan memutus perkara di KPPU.

15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah lembaga yang berfungsi

2 / 32


3/32

www.hukumonline.com

melakukan pencegahan, pengawasan serta penegakan peraturan dan hukum persaingan usaha tidaksehat.

Pasal 2Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berasaskan demokrasi ekonomidengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditujukan untuk:

a. menciptakan, mempertahankan, dan mendorong persaingan usaha yang sehat;

b. meningkatkan efisiensi kegiatan usaha;

c. mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha;

d. mendorong kebijakan publik ke arah persaingan usaha yang sehat; dane. mewujudkan sistem perekonomian yang sehat, efisien, dan berkeadilan dengan menjaga kepentingan

ekonomi nasional.

BAB II

PERJANJIAN YANG DILARANG

Bagian Kesatu

Oligopoli

Pasal 4

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sehingga dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksidan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga)pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsapasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Penetapan Harga

Pasal 5

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan hargaatas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasarbersangkutan yang sama.

3 / 32


4/32

www.hukumonline.com

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satuharus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barangdan/atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawahharga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwapenerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yangditerimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga

Pembagian Wilayah

Pasal 9Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagiwilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapraktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat

Pemboikotan

Pasal 10

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi

pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupunpasar luar negeri.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjualsetiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasarbersangkutan.

4 / 32


5/32

www.hukumonline.com

Bagian Kelima

Kartel

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untukmempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa sehinggadapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam

Trust

Pasal 12Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama denganmembentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga danmempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuanuntuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkanterjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh

Oligopsoni

Pasal 13(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk

secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan hargaatas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaanpasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompokpelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau

jasa tertentu.

Bagian Kedelapan

Perjanjian Tertutup

Pasal 14

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwapihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barangdan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.

5 / 32


6/32

www.hukumonline.com

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihakyang menerima barang dan/ atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain daripelaku usaha pemasok.

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang

dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa daripelaku usaha pemasok:

a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yangmenjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesembilan

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 15Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 16

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:

a. pembatalan perjanjian;

b. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

c. pengenaan denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(2) Pelaku Usaha yang mengulangi pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif tambahanberupa:

a. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan ijin usaha; atau

b. publikasi para pihak dalam daftar hitam pelaku usaha.

BAB III

KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Kesatu

Integrasi Vertikal

Pasal 17

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksisejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/ atau jasa tertentu yang mana setiap

6 / 32


7/32

www.hukumonline.com

rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsungmaupun tidak langsung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat.

Bagian Kedua

Monopoli

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasasehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaranbarang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen)pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga

Monopsoni

Pasal 19

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barangdan/atau jasa dalam pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggalsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahamenguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat

Penguasaan Pasar

Pasal 20Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usahalain, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama padapasar bersangkutan;

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubunganusaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;

7 / 32


8/32

www.hukumonline.com

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; dan/atau

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Bagian Kelima

Jual Rugi dan Kecurangan Biaya

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi ataumenetapkan harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat.

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya yangmenjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam

Persekongkolan

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender

atau lelang.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usahapesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pasal 25

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaranbarang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkanatau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang

dipersyaratkan.

Pasal 26

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian kegiatan;

8 / 32


9/32

www.hukumonline.com

b. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

c. pengenaan denda sebanyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(2) Pelaku Usaha yang mengulangi pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21,

Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif tambahan berupa:a. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan ijin usaha;

b. publikasi para pihak dalam daftar hitam pelaku usaha; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihaklain.

BAB IV

POSISI DOMINAN

Pasal 27(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangikonsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; dan/ atau

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasarbersangkutan.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebihpangsa pasar satu jenis barang dan/ atau jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen)atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 28

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yangbersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain sehingga dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama;

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; dan/ atau

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 29

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatanusaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yangsama pada pasar bersangkutan yang sama sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

9 / 32


10/32

www.hukumonline.com

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen)pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh limapersen) pangsa pasar satu jenis barang dan/ atau jasa tertentu.

Pasal 30

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha sehingga dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukanusaha patungan apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimanadimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, ataupembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam PeraturanPemerintah.

Pasal 31

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset ataupembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang berakibat nilai aset atau nilaipenjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum penggabungan ataupeleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usahapatungan berlaku efektif secara yuridis.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenaisanksi administratif berupa:

a. penghentian penyalahgunaan posisi dominan;

b. penolakan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham,pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;

c. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

d. pengenaan denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(2) Pelaku Usaha yang mengulangi pelanggaran terhadap Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal31 dikenai sanksi administratif tambahan berupa:

a. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan ijin usaha;

b. publikasi para pihak dalam daftar hitam pelaku usaha; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihaklain.

BAB V

10 / 32


11/32

www.hukumonline.com

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 33

(1) Untuk melakukan pencegahan, pengawasan serta penegakan hukum terhadap persaingan usaha yangtidak sehat dibentuk KPPU.

(2) KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnyabersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain serta bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) KPPU berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Dalam hal diperlukan, KPPU dapat mendirikan perwakilan KPPU di provinsi.

(5) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU dibantu oleh sekretariat jenderal.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 34

KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usahatidak sehat.

Pasal 35Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, KPPU mempunyai fungsi:

a. pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

b. penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham,pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan

d. pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usahatidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, KPPU berwenang:

a. melakukan pengkajian dan monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yangmenguasai pangsa pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

b. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi

11 / 32


12/32

www.hukumonline.com

pemerintah dan/atau pelaku usaha;

c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau pelaku usaha yang dimonitor;

d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi berkaitan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;

dan

f. melakukan kerjasama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeridalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 37

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam Pasal 35 huruf b, KPPU berwenang:

a. menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat;

b. melakukan investigasi dan/ atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan olehKPPU sebagai hasil dari penelitian;

c. menyimpulkan hasil investigasi atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat;

d. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undangini;

e. memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaranterhadap ketentuan Undang-Undang ini;

f. meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atausetiap orang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e yang tidak memenuhi panggilan;

g. meminta keterangan dari instansi Pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadappelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;

h. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alai bukti lain guna investigasi dan ataupemeriksaan;

i. memberikan perintah penghentian sementara perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaanposisi dominan yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain ataumasyarakat; dan

k. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 38

Dalam melaksanakan fungsi penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 huruf c, KPPU berwenang:

a. melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham,pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;

b. meminta dan mendapatkan data dan informasi kepada pelaku usaha dan/atau instansi terkait tentang nilai

12 / 32


13/32

www.hukumonline.com

aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;

c. menetapkan sistem dan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan badanusaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;

d. menolak rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihanaset atau pembentukan usaha patungan jika dalam hasil penilaiannya mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 huruf d, KPPU berwenang:

a. melakukan kajian terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persainganusaha tidak sehat;

b. meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan Pemerintah yang

berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan

c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas

Pasal 40

(1) KPPU membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secaraberkala setiap 1 (satu) tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Bagian Keempat

Komisioner

Paragraf 1

Susunan dan Status

Pasal 41

(1) Komisioner KPPU terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkapanggota dan 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Negara.

(4) Masa jabatan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

13 / 32


14/32

www.hukumonline.com

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5) Apabila masa jabatan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum diangkatKomisioner untuk periode selanjutnya, maka masa jabatan Komisioner dapat diperpanjang sampaipengangkatan Komisioner Baru.

Pasal 42

Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) adalah penanggung jawab yang memimpin danmengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KPPU.

Pasal 43

(1) Komisioner secara kolektif kolegial mewakili KPPU di dalam dan di luar pengadilan.

(2) KPPU dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu ataulebih Komisioner, dan/atau kepada pejabat KPPU atau pihak lain untuk mewakili KPPU yang khusus

dikuasakan untuk itu.(3) Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPPU.

Paragraf 2

Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 44

(1) Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipilih oleh DPR berdasarkan calon Komisioner yangdiusulkan oleh Presiden.

(2) Calon Komisioner yang diusulkan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh panitiaseleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden:

a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Komisioner; atau

b. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentianKomisioner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, hurufd, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/ atau huruf h.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas5 (lima) orang unsur Pemerintah dan 4 (empat) orang unsur masyarakat.

(4) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus.

(6) Panitia Seleksi melakukan seleksi administratif terhadap calon Komisioner sebagaimana dimaksud padaayat (5).

(7) Panitia Seleksi mengumumkan nama calon Komisioner yang telah lulus seleksi administratif untukmendapatkan masukan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya waktupendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

14 / 32


15/32

www.hukumonline.com

(8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Panitia Seleksi dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.

(9) Calon Komisioner yang telah lulus seleksi administratif dan telah mendapatkan masukan dari masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan uji kompetensi.

(10) Berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan uji Kompetensisebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia Seleksi menyampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua)orang calon untuk setiap Komisioner yang dibutuhkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejakberakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 45

(1) Dalam hal Panitia Seleksi tidak mendapatkan calon komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44ayat (10), dilakukan tahapan seleksi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), ayat (5),ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).

(2) Calon Komisioner yang tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), ayat (5), ayat(6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tidak berhak untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 46

(1) Presiden menyampaikan calon Komisioner paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggalditerimanya nama calon Komisioner dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (10)dan Pasal 45 ayat (1).

(2) DPR memilih calon Komisioner sesuai dengan jumlah Komisioner yang dibutuhkan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama-nama calon Komisioner dari Presiden sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam pemilihan calon Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Ketua dan Wakil

Ketua KPPU.

(4) Penentuan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan Ketua dan Wakil ketuasebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(5) Calon Komisioner terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan DPR kepada Presidenpaling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak selesainya proses pemilihan calon Komisioner.

(6) Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai Komisioner paling lama 10 (sepuluh) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya Komisioner terpilih dari DPR.

Pasal 47

Syarat untuk menjadi calon Komisioner KPPU adalah:

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak mendaftarkan diri menjadi Komisioner KPPU.

(2) Syarat untuk menjadi Komisioner KPPU harus diseleksi terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratansebagai berikut:

a. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enampuluh) tahun;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945;

15 / 32


16/32

www.hukumonline.com

c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. jujur, adil dan berkelakuan baik;

e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;

f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukumdan/ atau ekonomi;

g. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Komisioner KPPU;

h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahunatau lebih;

i. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan

j. tidak menjadi anggota partai politik, tidak memegang jabatan di pemerintahan, dan Badan UsahaMilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta suatu badan usaha.

Paragraf 3

Sumpah atau Janji

Pasal 48

(1) Komisioner sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama ataukepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung.

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penetapan Presiden.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkanPancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sertaperaturan perundang-undangan yang berlaku".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya inidengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku,agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, danNegara".

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsungatau tidak langsung, dengan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatuapapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini,

tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji ataupemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak maudipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas danwewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya".

Paragraf 4

16 / 32


17/32

www.hukumonline.com

Pemberhentian

Pasal 49

(1) Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;

d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidakdapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

e. tidak menjalankan tugasnya sebagai Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasanyang dapat dipertanggungjawabkan;

f. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan Komisioner di KPPUdan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

g. melanggar kode etik; atau

h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 serta melanggarlarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Komisioner KPPU kepada Presidenuntuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 5

Penggantian Antarwaktu

Pasal 50

(1) Dalam hal Komisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h, dilaksanakan penggantian Komisionerantarwaktu sesuai dengan perolehan suara pada saat pemilihan Komisioner sebagaimana diatur dalamPasal 46 ayat (4).

(2) Komisioner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan Komisioner yang diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan melanjutkan sisa masa jabatan Komisioner yang digantikan.

(3) Penggantian Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatanKomisioner yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Paragraf 6Penggantian Pimpinan

Pasal 51

(1) Dalam hal Ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),Wakil Ketua KPPU menggantikan Ketua KPPU yang berhenti.

17 / 32


18/32

www.hukumonline.com

(2) Wakil Ketua KPPU yang menggantikan Ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataudiberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) jabatan Wakil Ketuadigantikan oleh Komisioner yang memperoleh suara terbanyak setelah Wakil Ketua KPPU saat pemilihanKomisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4).

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1), Ketua dan wakil Ketua KPPU diisi oleh Komisioner yang memperoleh suara terbanyakberikutnya pada saat pemilihan Komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4).

(4) Penetapan Ketua dan/ atau Wakil Ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) dengan Keputusan Presiden.

Paragraf

Larangan

Pasal 52

Komisioner KPPU dilarang:

a. memiliki benturan kepentingan di perusahaan yang diawasi oleh KPPU;

b. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau asosiasi perindustrian dan perdagangan; dan

c. menjadi anggota partai politik.

Pasal 53

(1) Antar Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda.

(2) Jika antar Komisioner terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salahseorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga.

(3) Dalam hal tidak ada satu pun Komisioner yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),semua Komisioner yang mempunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan dari jabatannya olehPresiden.

Paragraf 8

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 54

(1) Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui Rapat Komisi yang dipimpin oleh Ketua KPPU.(2) Dalam hal Ketua KPPU berhalangan, Wakil Ketua KPPU memimpin rapat komisi.

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan,berdasarkan kesepakatan Komisoner, salah satu Komisoner ditunjuk untuk memimpin rapat Komisi.

(4) Rapat komisi dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Komisoner.

(5) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

18 / 32


19/32

www.hukumonline.com

(6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai,keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(7) Setiap rapat komisi dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat diatur dengan Peraturan KPPU.

Bagian Keempat

Kesekretariatan Jenderal

Pasal 55

(1) Kesekretarian jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) terdiri dari sekretaris jenderal dandeputi.

(2) sekretaris jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan olehPresiden atas usul KPPU.

(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dan deputi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangaparatur sipil negara.

Pasal 56

(1) Sekretaris jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah pegawai negerisipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepadaKomisioner.

Pasal 57

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPPU diatur lebih lanjut denganPeraturan Presiden berdasarkan usulan KPPU.

Pasal 58

(1) Pegawai pada sekretariat jenderal KPPU terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja.

(2) Pembinaan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris JenderalKPPU.

(3) Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

19 / 32


20/32

www.hukumonline.com

Bagian Kesatu

Kode Etik

Pasal 59

(1) KPPU menetapkan dan menegakkan kode etik serta jenis sanksi.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KPPU berisi norma yang harus dipatuhi olehKomisioner selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasKPPU.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan mekanisme penegakan kode etik serta jenis sanksisebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

Pasal 60

(1) Untuk menegakkan kode etik KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dibentuk Majelis

Kehormatan.

(2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

(3) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. 1 (satu) orang unsur Komisioner KPPU;

b. 2 (dua) orang unsur profesional; dan

c. 2 (dua) orang unsur akademisi.

(4) Unsur Komisioner KPPU yang duduk di Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf atidak sedang menangani perkara di KPPU yang diadukan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata cara persidangan Majelis

Kehormatan diatur dalam Peraturan KPPU.

Pasal 61

(1) Majelis Kehormatan bertugas:

a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh KomisionerKPPU;

b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/ atau laporandugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Komisioner KPPU;

c. menetapkan putusan; dan

d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

(2) Majelis Kehormatan berwenang:

a. memanggil Komisioner KPPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikanpenjelasan dan pembelaan;

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan,termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

c. memberikan sanksi kepada Komisioner KPPU yang terbukti melanggar kode etik; dan

20 / 32


21/32

www.hukumonline.com

d. rekomendasi tentang pemulihan nama baik Komisioner KPPU terlapor.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:

a. peringatan tertulis;

b. rekomendasi pemberhentian sementara sebagai Komisioner KPPU;

c. rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagai Komisioner KPPU; atau

d. rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat Komisioner KPPU.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Informasi

Pasal 62

(1) Setiap orang yang menjabat atau pernah menjabat sebagai Komisoner KPPU, pejabat atau pegawai

KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepadapihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusanKPPU atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(2) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya,sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan KPPU, dilarang menggunakan ataumengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas,dan wewenangnya berdasarkan keputusan KPPU atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksilainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan KPPU.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 63

Anggaran KPPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidakmengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, PENGAMBILALIHAN SAHAM,PENGAMBILALIHAN ASET, ATAU PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN

Pasal 64

(1) Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan wajibmemberitahukan kepada KPPU.

21 / 32


22/32

www.hukumonline.com

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan untuk menilaipenggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, ataupembentukan usaha patungan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan data dan informasi.

Pasal 65

Untuk melakukan penilaian atas data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, KPPU menunjuksalah seorang Komisioner yang ditetapkan dalam rapat Komisi.

Pasal 66

KPPU melakukan penilaian atas data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling lama 25 (duapuluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diberi nomor registrasi.

Pasal 67

(1) Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 melaporkan hasil penilaian atas permohonan kepadaRapat Komisi.

(2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan hasil penilaian atas permohonanpenggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, ataupembentukan usaha patungan dalam ketetapan KPPU.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan diatur dalam PeraturanKPPU.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DUGAAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Laporan dan Pengaduan

Pasal 69

(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan menyertakan keterangan yang jelasdan lengkap tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang ini.

(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapatmenyampaikan pengaduan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelastentang telah terjadinya pelanggaran serta bukti kerugian yang ditimbulkan.

(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Ketua KPPU.

22 / 32


23/32

www.hukumonline.com

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas pelapor, terlapor, dan saksi;

b. deskripsi dugaan pelanggaran;

c. bukti dugaan pelanggaran yang dimiliki; dan

d. tandatangan pelapor.

(5) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dirahasiakan oleh KPPU.

(6) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang diderita.

Bagian Kedua

Klarifikasi Laporan atau Pengaduan

Pasal 70

(1) Klarifikasi laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan untuk memeriksakelengkapan, kebenaran dan kesesuaian administrasi laporan atau pengaduan, serta menilai kompetensiabsolut KPPU terhadap laporan atau pengaduan.

(2) Klarifikasi laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10(sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan atau pengaduan diberi nomor registrasi.

Pasal 71

(1) Dalam hal laporan atau pengaduan belum memenuhi kelengkapan laporan atau pengaduan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (5), KPPU melakukan pemberitahuan kepada Pelapor paling

lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak laporan atau pengaduan diberi nomor registrasi.(2) Pelapor wajib melengkapi laporan atau pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pemberitahuan dari KPPU.

(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilengkapi dilakukanklarifikasi kembali paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan laporanatau pengaduan.

Pasal 72

(1) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dimuat dalam bentuk laporan hasilklarifikasi.

(2) Laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Komisi.(3) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan menerima laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Rapat Komisi menetapkan dimulainya tahap investigasi.

(4) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan tidak menerima laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Rapat Komisi menetapkan tidak melanjutkan ke tahap investigasi.

Bagian Kedua

23 / 32


24/32

www.hukumonline.com

Inisiatif Investigasi

Pasal 73

(1) KPPU dapat melakukan inisiatif investigasi berdasarkan data atau informasi dugaan pelanggaranUndang-undang ini tanpa didahului laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1) dan ayat (2).

(2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis dan dimuat dalam laporan inisiatifinvestigasi.

(3) Laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas Pelaku Usaha/terlapor dan saksi;

b. deskripsi dugaan pelanggaran;

c. bukti dugaan pelanggaran; dan

d. dugaan kinerja pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen.

(4) Laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat Komisi.

(5) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan menerima laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Rapat Komisi menetapkan dimulainya tahap investigasi.

(6) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan tidak menerima laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Rapat Komisi menetapkan tidak melanjutkan ke tahap investigasi.

Bagian Ketiga

Liniency

Pasal 74

(1) KPPU dapat memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yangmengakui dan/atau melaporkan perbuatannya yang diduga melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21.

(2) Pengampunan dan/atau pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalamperaturan KPPU.

Bagian Keempat

Investigasi

Pasal 75

(1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (5) merupakanserangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh alat bukti adanya dugaanpelanggaran Undang-Undang ini.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterangan saksi;

24 / 32


25/32

www.hukumonline.com

b. keterangan ahli;

c. surat dan atau dokumen;

d. petunjuk; dan/atau;

e. keterangan pelaku usaha.

(3) Investigasi yang dilakukan oleh KPPU disusun dalam laporan hasil investigasi dan disampaikan kepadakomisioner untuk dilakukan gelar laporan.

(4) Hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam Rapat Komisi.

(5) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan menerima hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Rapat Komisi menetapkan dimulainya tahap persidangan.

(6) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan tidak menerima hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud padaayat (3), Rapat Komisi menetapkan tidak melanjutkan ke tahap persidangan.

Bagian Kelima

Majelis Komis i

Pasal 76

(1) Untuk melakukan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) dibentuk Majelis Komisi.

(2) Pembentukan Majelis Komisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Komisi.

(3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) komisioner yangsalah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi.

Pasal 77

(1) Sidang Majelis Komisi bersifat terbuka untuk umum.

(2) Majelis Komisi dapat menyatakan sidang Majelis Komisi tertutup dalam hal:

a. Permintaan terlapor,

b. Permintaan saksi; atau

c. Pemeriksaan dokumen yang bersifat rahasia.

(3) Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap:

a. pemeriksaan pendahuluan;

b. pemeriksaan lanjutan;

c. musyawarah majelis; dand. pembacaan putusan.

(4) Terlapor dapat meminta Ketua Majelis Komisi untuk menyatakan Sidang Majelis Komisi tertutup untukumum dalam hal terlapor akan menyerahkan dokumen yang bersifat rahasia sesuai ketentuan yangberlaku.

(5) Dalam memperoleh fakta persidangan Majelis Komisi dapat:

a. memanggil para pihak;

25 / 32


26/32

www.hukumonline.com

b. memeriksa dan meminta keterangan para pihak;

c. meminta pendapat ahli;

d. menilai alat bukti;

e. meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah;

f. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau

g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Pasal 78

Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dicatat dalam Berita Acara SidangMajelis Komisi yang ditandatangani Majelis Komisi.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Majelis

Paragraf 1

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 79

(1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Majelis Komisi memanggil terlapor untuk hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan surat panggilanyang sah dan patut.

(3) Dalam hal perkara berasal dan pengaduan, Majelis Komisi memanggil terlapor dan pengadu dalampemeriksaan pendahuluan dengan surat panggilan yang sah dan patut.

(4) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapanMajelis Komisi.

(5) Pemeriksaan pendahuluan berakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak dimulainya sidang Majelis Komisi.

Pasal 80

(1) Investigator membacakan laporan hasil investigasi yang memuat dugaan pelanggaran yang dituduhkankepada terlapor.

(2) Dalam hal perkara berasal dari pengaduan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada pengaduuntuk membacakan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor dan kerugian yang dialamipengadu.

(3) Dalam pemeriksaan pendahuluan, terlapor mengajukan:

a. tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;

b. saksi;

26 / 32


27/32

www.hukumonline.com

c. ahli; dan/atau

d. surat dan/atau dokumen lainnya.

Pasal 81

(1) Terlapor memberikan tanggapan atas laporan hasil investigasi kepada Majelis Komisi dalam pemeriksaanpendahuluan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerimaan atau penolakan atas laporan hasilinvestigasi.

(3) Dalam hal terlapor menerima laporan hasil investigasi, Majelis Komisi dapat mempertimbangkan untukdilakukan penetapan perubahan perilaku.

(4) Penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarahmajelis.

(5) Dalam hal terlapor menolak laporan hasil investigasi, Majelis Komisi menetapkan untuk dilakukan

pemeriksaan lanjutan.

Pasal 82

(1) Penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) diberikan hanya 1 (satu)kali.

(2) Terlapor memberikan laporan berkala atas perubahan perilaku kepada KPPU.

Paragraf 2

Putusan Sela

Pasal 83

Majelis Komisi dapat mengeluarkan Putusan seta untuk menghentikan sementara perjanjian dan/atau kegiatandan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ini.

Paragraf 3

Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 84

(1) Majelis Komisi menentukan jadwal pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3)huruf b.

(2) Pemeriksaan lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh lima) hari kerja terhitungsejak tanggal penetapan pemeriksaan lanjutan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi.

(4) Majelis Komisi memanggil para pihak dalam pemeriksaan lanjutan dengan surat panggilan yang sah dan

27 / 32


28/32

www.hukumonline.com

patut.

(5) Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para pihakuntuk menyampaikan kesimpulan tertulis.

Paragraf 4

Musyawarah Majelis Komisi

Pasal 85

(1) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan untuk mengambil putusan berdasarkan pemeriksaan pendahuluandan/ atau pemeriksaan lanjutan.

(2) Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) harikerja terhitung sejak penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) danselesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

(3) Hasil Musyawarah Majelis Komisi dimuat dalam putusan KPPU.

(4) Dalam hal terdapat anggota Majelis Komisi mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritasanggota Majelis Komisi pada saat Musyawarah Majelis Komisi, pendapat anggota Majelis Komisi yangberbeda tersebut dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan KPPU.

Paragraf Keempat

Pembacaan Putusan

Pasal 86

(1) Majelis Komisi memberitahukan kepada para pihak mengenai waktu dan tempat pembacaan putusanKPPU.

(2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerjaterhitung setelah pembuatan putusan.

(3) Majelis Komisi membacakan putusan KPPU dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

(4) Putusan KPPU paling sedikit memuat:

a. identitas para pihak;

b. dugaan pelanggaran;

c. penilaian alat bukti dalam sidang;

d. unsur pasal yang dilanggar;

e. analisa pasal yang dilanggar; dan

f. amar putusan.

(5) Putusan KPPU ditandatangani Majelis Komisi.

(6) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada para pihak.

28 / 32


29/32

www.hukumonline.com

Bagian Keenam

Pelaksanaan Putusan

Pasal 87

(1) Para pihak wajib melaksanakan putusan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejakpembacaan putusan.

(2) Sekretariat jenderal wajib mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mediacetak maupun elektronik.

(3) Pihak yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggapmenerima putusan KPPU.

(4) Dalam hal para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), putusan KPPUberkekuatan hukum tetap.

Pasal 88

(1) KPPU memberikan waktu kepada para pihak untuk melaksanakan putusan KPPU paling lama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung sejak putusan KPPU berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalamPasal 87.

(2) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, KPPU menyerahkan putusan kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia untuk diproses secara pidana.

(3) Dalam hal putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87berupa denda yang harus dibayar ke kas negara dan tidak dilaksanakan oleh para pihak, KPPUmenyerahkan ke lembaga piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha tidaksehat diatur dengan Peraturan KPPU.

BAB X

UPAYA HUKUM

Pasal 90

(1) Para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak pembacaan putusan KPPU.

(2) Keberatan atas putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 91

(1) Pengadilan Niaga wajib memeriksa keberatan terlapor dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak diterimanya keberatan tersebut.

29 / 32


30/32

www.hukumonline.com

(2) Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitungsejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

(3) Keberatan dapat diajukan apabila pihak yang mengajukan keberatan telah membayar sebesar 50% (limapuluh persen) dari nilai denda yang termuat dalam keputusan KPPU.

(4) Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

(5) Pihak yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerjadapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

(6) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejakpermohonan kasasi diterima.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 92

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan/ataupemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 84 berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyakRp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 94Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yangberlaku;

b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hakcipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yangberkaitan dengan waralaba;

30 / 32


31/32

www.hukumonline.com

c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan ataumenghalangi persaingan;

d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barangdan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;

e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;

f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;

g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu, kebutuhan dan ataupasokan pasar dalam negeri;

h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 95

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau

jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diaturdengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembagayang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3817), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

b. penanganan perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang dilakukaninvestigasi, pemeriksaan, atau sedang dalam proses upaya hukum tetap dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3817), sampai memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

c. Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran denda ke kas negara yangbelum dibayarkan oleh para pihak berdasarkan Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) menjadi piutang negara.

d. Komisioner KPPU yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentangLarangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) tetap menjalankantugas dan fungsinya sampai ditetapkan Komisioner KPPU sesuai dengan Undang-Undang ini.

BAB XV

31 / 32


32/32

www.hukumonline.com

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang LaranganPraktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus dibentuk paling lama 1 (satu)tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 99

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal .....................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal .....................

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ........... NOMOR ........

Uu Monopoli Mar 2014

Documents

Transcript of Uu Monopoli Mar 2014