t'rjyan LetCsmOno'S: PUtranu:;' Z.

f. ur;.~ t'rjyan2 LetCsmOno'S: PUtranu:;' 3 Prof. Dr. Ofyar Z. Temin 4 Prof. Dr. Siti Malkhamah 5. Prof. Dr. AChmad Munawar 6. Dr. Heru Sutomo 7 Dr. Tri Tjahjono 8. Dr. Latif Budi Suparma 9. Dr. Ade Syafrudin 10. Dr. Bambang RIyanto 11 Or. Achmad Wlcaksono 2 Or. Erika Bucharl

13. Or. Ludfi Djakfar 14 Dr. Syafl'j 15 Dr. Jachrizal Soemabrata 16 Dr. Ary Setiawan 17. Dr Muhammad Isya 8 Dr. Sofyan Saleh

19 Dr. Didin Kusdian 20 Or. Sulistyo Arlntono 21. Dr. Budi Hananto Susilo 22. Dr. A. Caroline Sutandi 23. Dr. lman Haryanto 24. Dr. Nindvo Cahyo Kresnanto

1. Minister of Transportation 2. Prof. Dr. Emil Salim 3. Prof. Dr. M. Yamin Jinca

(Hasanuddin University)

P[i\I\BI( Ah~A TAMU

1. GO\lemor ofCentral Java Province 2. Mayorof Surakarta City 3. MayorofSemarang City

~

2248441555 ext.

~lrJQJu~~ Informasi penllng yang mellputi hotel-hotel

dan jadwal tersedla dalam website: tto'lIwww 1s101.0r9

~I~

in an

n

Nama lengll.ap : _

Nama Perguruan Tinggl,llembaga

Dalam Nageri luar Negeri

Anggola FSTPT Bukan

Address

TelplHp

Email

AFSTPT

s

~ lIih"n ;--...

STUDI TEKNIK SIPIL NIK ATOLIK SOEGIJAPRANATA

DAFTAR MAKALAH

NO. JUDUL INSTlTUSI PENULIS LINK

I MODEL KORELASI TUMBUKAN PADA CAMPURAN ATB (ASPHALT TREATED BASE) TERHADAP STABILITAS MARSHALL

Universitas Muhammadiyah Malang

AUk Ansyori Alamsyah

i=~'---2 ANALISA PENGARUH KAPUR TERHADAP NILA! CALIFORNIA BEARING

RATIO (CBR) DI JALAN LINTAS SELATAN Politeknik Negeri Malang Supiyono

'i~~'--_.~

3 PENGARUH GETARAN DAN KARAKTERISTIK LALU LINTAS TERHADAP BANGUNAN

Universitas Diponegoro JOKO SISWANTQY.1. WICAKSONO

i~~ "--

5 ANALISIS PELAYANAN TAKSI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PENDEKATAN KESEIMBANGAN PERMINTAAN DAN PENDAPATAN OPERATOR

Universitas Diponegoro Joko Siswanllf!ambang Riyanlo,Brolo Sunaryo i~~~

~.-~

6 POLA PEMILIHAN MODA PENGGUNA BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI KOTASEMARANG

Universitas Negeri Semarang Alia Narendra

r: 7 APLIKASI MODEL SIMULASI LALULINTAS UNTUK PREDIKSI MULA!

DAN PERKEMBANGAN RETAK PADA PERKERASAN JALAN Universitas Islwn Riau Sugeng Wiyono

i-~ -~-

8 SISTEM lNFORMASI DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN (STUDI KASUS KABUPATEN POlRJWATO PROPINSI GORONTALO)

Politeknik Negeri Maiang Burhamloro ~

f"~~

9 MANAJEMEN PEMBANGUNAN JEMBATAN JENIS BOX GIRDER UNTUK MEMINIMALISASI KESALAHAN PEKERIAAN GUNA MENDAPATKAN PROFIT PADA PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Universitas Islam Indonesia Rachmad Bonavinlo ~r:

Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) ke-13

-----

252

254

DAFTAR MAKALAH 'ANALISIS LENGAN PENDEKAT BUNDARAN (Studi Kasus Bundaran Universitas Gadjah M.d. Sill Aisyatlig~ Piyanlo SAMSAT YogyaJwta) t: IqlE.Jt,J.'~!~w-.9...~,!ANST'ATUS JALAN DALAM. MENGANTISIPAS£IUniy,,~i~SYiah KwiI~1 PENuEl\1BXNGi\N'WlLAYAH . ~ ~- .. .

-" .'.' _. '.~

~o!y!n~M. ,~.L~.uQammad Is)4jlatalla¥'Tame~k"atrtf(firi~7',*~~ . .' --' - .. . 'l'=-JI,

\:.::-;~'-'- , .-255 K.jian On Street Parking Kola Semarang dari PerspektifMasyarakat IUniversitas Katolik Soegijapranala Rudalin Ruktiningsi(lrif Prehardiyanlo

l'.'~JI'

--------

256 ANALISIS PENANGANAN SIMPANG EMPAT DI AREA KAMPUS YANG IUniversitas Gadjah Mada TERHUBUNG DENGAN JALAN KOLEKTOR (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri YogyaJwta)

Prima Juan~a Romadhona 'r~·.JI-, I_--~

257 PROSES PEMlLIHAN PERIDTUNGAN VElllCLE KILOMETRES TRAVEL Ilnstitut Tekoologi Bandung (VKT) DALAM PERlllTUNGAN PENGURANGAN DAMPAK CO2 DI SEKTOR TRANSPORTASI

Dimas B.E DharmowijoyOfyar Z. Tamin

'l=O:" ~~

258 PENGARUH TEMPO MUSIK DAN JENIS KELAMIN PENUMPANG IUniversitas Indonesia TERHADAP PERILAKU MENGEBUT PADA PENGEMUDI ANGKOT USIA MUDA

Dewi Maulinliurilnaningsih A. Sanlosi;immanuela Kirana Sangitan l

-'o;>'

-~

259 STUDI KECEPATAN KENDARAAN PADA RUAS JALAN PERKOTAAN DI IUniversitas Andalas KOTAPADANG

Pumawaliti Kurni<C!eddy Noveyusa

I-~ ~-

260

261

PERBANDINGAN EFEKTNlTAS !KLAN HUMOR DAN !KLAN FEAR DALAM MENURUNKAN PERILAKU MENGEMUDI AGRESIF

Universitas Indonesia GurManingsih A. Sanlosl;lewi Mauli,",yah T. Indirasari

METODE PENDEKATAN ZONA DENGAN MENGGUNAKAN CITRA IUniversitas Gadjah Mada QUICKBIRD PADA PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN (Studi Kasus Kola Makassar)

QadriaIhiDg.Baijanang Parike!lilartonliolok Gunawan

l =~ ----

t~ Simposium Forum Studi Transporfasi anlar Pcrguruan Tinggi (FSTPT) ke-13

Simposium XlII FSTPT, Universitas KatoUk Soegijapranata Semarang. 8-9 Oktober 2010

KEBIJAKAN PENINGKATAN STATUS JALAN DALAM MENGANTISIPASI PENGEMBANGAN WILAYAH

Sofyan M. Saleh Muhammad Isya Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala JIn. Syeh Abdurrauf No.7 Darussalam JIn. Syeh Abdurrauf No.7 Darussalam

Banda Aceb, 23111 Banda Aceb, 23111 TelplFax +u2-65 1-755 2018 TelplFax +u2-65 1-755 2018

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Natalia Tanan Bakauddin Peneliti Muda Bidang Transportasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Pusjatan, Kementrian Pekeljaan Umum Provinsi AcehIDPD HPn Aceh JIn. A.H. Nasution No 264 Bandung Jalan Jenderal Sudirman No I

e-mail: [email protected] Banda Aceh

Abstract

More than 95% of movement in the province of Aceh is done by the road mode. The road is an important element for the prosperity of the people, especially to promote economic growth in a region even up to the national level. Almost 80 % of the existing road status is still regency road and need to upgrade the status to be provincial or national level. Budget constraint for maintenance of the road network is a reason for all kabupaten/kota to propose to upgrade some road links to a higher level. The other reason is to maintain the development of sustainable regional development. In addition, road construction should be pushed towards the realization of inter-regional balance in its growth rate by considering the unit area of development and marketing in accordance with the geographical orientation of regional development structures and maintaining the traffic load according to road class improved in order to survive according to plan. To accommodate those proposals, need to analyze wether the road link feasible or not to be upgraded. The result shows that not all links proposed feasible to be upgraded.

Keyword : Policies, Aceh Province, the road network, road status,

1. LATARBELAKANG

Potensi-potensi yang terclapat di Provinsi Aceh perlu dikembangkan dan diclayagunakan seoptimal mungkin. Kondisi tersebut perlu didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana angkutan yang clapat melayani kebutuhan angkutan antar wilayah. Transpotasi clarat dengan mocla jalan dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai penyedia jasa angkutan. Oleh karena itu transportasi jalan perlu ditata dan teros dibina sehingga terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan dengan mocla transportasi lainnya.

Provinsi Aeeh terns bernpaya untuk mengembangkan infrastruktur jalan ke arah yang lebih baik pasea terjadinya gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004. Selain telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan terns dikembangkan dalam suatu struktur hirarki, antara jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupatenlkota dalam struktur yang baik dan saling mendukung. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara administrasi untuk mendukung berjalannya fungsi masing-masing dan terdistribusinya tanggung jawab sesuai dengan kemampuan pendanaan di masing-masing tingkatan.

Berdasarkan clata terakhir, total panjang jalan di Provinsi Aeeh adalah 17.066,19 Km terdiri dari 13.581,9 Km (79,58%) jalan Kabupaten/Kota, 1.701,82 Km (9,97%) jalan Provinsi dan 1.782,78 Km (10,45%) jalan Nasional. Dengan kondisi jalan KabupatenlKota masih ada yang

1

Simposium XIII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 8-9 Oktober 2010

rusak, maka banyak potensi daerah yang tidak bisa dikembangkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Untuk itu diperlukan pemeliharaan/penanganan jalan sehingga permintaan pergerakan dapat terlayani dengan baik. Banyaknya ruas jalan Kabupaten yang rosak salah satunya disebabkan oleh kurangnya biaya pemeliharaan jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dengan peningkatan status jalan, maka kewenangan pemeliharaannya akan disesuaikan dengan status administrasi ruas jalan tersebut

2. MAKSUD PENELITIAN

Mengkaji kemungkinan peningkatan status ruas jalan dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan perekonornian masyarakat dengan adanya pemekaran wilayah serta terbentuknya pusat-pusat kegiatan baru di Provinsi Aceh.

3. BATASANPENELITIAN

Wilayah penelitian dilakukan di kabupatenlkota yang terhubung langsung transportasi jalan raya dengan kabupatenlkota lainnya sehingga Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang tidak termasuk dalam wilayah penelitian karena kedua kabupaten tersebut hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut dan udara dari kabupatenlkota 1ainnya di wilayah daratan Provinsi Aceh.

4. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Secara garis besar ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Melakukan studi Iiteratur, 2. Melaksanakan survey lapangan untuk memperoleh masukan berupa ruas jalan yang

diusulkan oleh kabupatenlkota untuk ditingkatkan statusnya, 3. Melakukan analisis status jalan.

5. LANDASAN TEORI

Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder

Jaringan jalan merupakan suatu sistem yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari :

1. Sistem jaringan jalan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota Tabell

2. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota Tabel 2.

Tabell. Hirarki Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Primer

Kola . Jenjilng I Je!1,jailgll . JeiljangllI PenD Jenjang I Arleri Arleri • Lokal Jenjang II Arteri Kolektor Arlen Lokal Jenjang m - Kolektor Lokal Lokal Persll Lokal Lokal Lokal Lokal

Sumber: Direktomt Iendeml Bina Marga, Direktorat Pembinaan Ialan Kota No. 010ffIBNKT/1990, Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Ialan di Wilayah Perkotaan

I

2

Simposium XlII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 8-9 Oktober 2010

Tabel2. Kawasan Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder

~:;'{t3!~](8~if?'![~1::;7;H;~:'!0~~e~,t~\~J1e~,:~:f]S_eJWDaer)rTP5-:;:'!setuflfdetin~ji;rNS(rIOiD4Iei'mWi1i'~';Hpe'rom8ii~nmi!· Primer - Arteri Sekunder I Arteri Arteri Arteri - Lokal Sekunder U - Arteri Kolektor Kolektor Lokal S.kuDder m - - Kolektor - Lokal Perum8b8n - Lokal Lokal Lokal Sumber: Direktorat Ienderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Ialan Kola No. OIOffIBNKT/1990, Panduan

Penentoan Klasifikasi Fungsi Ialan di Wilayah Perkotaao

Pengelompokan Status Jalan

Untuk masing-masingjalan tersebut di atas, maka pembina jalan ditetapkan sebagai berikut:

1. Jalan Nasional adalah Menteri PekeJjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk; 2. Jalan Provinsi adalah Gubernur atau instansi yang ditunjuk; 3. Jalan KabupatenIKota adalah BupatilWalikota atau instansi yang ditunjuk; 4. Jalan Desa adalah BupatilWalikota atau instansi yang ditunjuk ; 5. Jalan Kbusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk.

Dalam rangka penyusunan rencana program jalan, perencanaan dan pemelibaraannya, maka pelimpahan dan penyerahan wewenang pembinaanjalan adalah sebagai berikut:

1. Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan program perwujudanjaringanjalan : ~ Jaringan jalan primer ada pada Menteri PekeJjaan Umwn; ~ Jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Provinsi.

2. Wewenang perencanaan teknis dan pembangunanjalan ~ Jalan arteri pada jaringan primer ada pada Menteri PekeJjaan Umum atau diserabkan

kepada Badan Pengelola Jalan Tol; ~ Jalan kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri PekeJjaan Umum atau

diserahkan kepada Pemda Provinsi atau Pemda KabupatenIKota; ~ Jalan lokal padajaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten; ~ Jalan padajaringanjalan sekunder ada pada Pemerintah kota; ~ Jalan kbusus ada pada pejabatlinstansi di pusatldaerah atau badan hukum atau

perorangan yang bersangkutan. 3. Wewenang pemelibaraanjalan

~ Jalan artOO pada jaringan jalan primer pada Menteri PekeJjaan Umum atau dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi atau kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD ataupun swasta seperti Jalan Tol;

~ Jalan kolektor pada jaringan jalan primer pada MentOO PekeJjaan Umum atau dilimpahkan kepada pejabatlinstansi di daerah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;

~ Jalan lokal padajaringanjalan primer diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten; ~ Jalan padajaringanjalan sekunder pada Pemerintah Kota.

Hirarki Fungsional Dan Status Jaringan Jalan

Untuk menghasilkan jaringan transportasi yang dapat memberikan pelayanan secara efisien, maka sangat diperlukan adanya hirarki pecan dan fungsi dari jaringan yang mampu mengintegrasikan skala geografi yang berbeda dari pelayanan transportasi dari global ke lokal dan sebaliknya. Dengan adanya integrasi jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi setiap moda dan tersedianya terminal intermoda yang handal, maka suatu wilayah akan memiliki akses ke pasar internasional.

3


Pengaturan hirarki fungsi dan status (kewenangan penyelenggaraan) ootuk jaringan jalan sudah mengadopsi kebutuhan huboogan antar pusat kegiatan sebagaimana disampaikan dalam RTRWN. Konsep terbaru mengenai hirarki fungsi dan status jaian yang dimuat dalam PP No. 34 Taboo 2006 tentang Jalan. Dalam PP No. 34 Taboo 2006 tentang Jalan tersebut tidak dijelaskan bagaimana huboogan antara hirarki status dan fungsi jalan dikaitkan dengan hirarki kota dalam tata ruang (pKN, PKW dan PKL), kecuali ootuk jalan Kabupaten yang menghuboogkan PKL. Namoo seeara logika, ideainya semua PKN sesuai skala pelayanannya terhuboogkan olehjalan Nasional, semua PKW terhuboogkan olehjalan Provinsi.

6. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk dapat menyusoo penelitian yang komprehensifmaka perlu dipabami konteks penelitian seeara holistik yang menyangkut semua aspek perencanaan baik secara teknis maupoo non teknis serta pelibatan semua elemen sistem terkait. Berdasarkan alasan tersebut, maka alur pikir penelitian ini disusun dalam konteks tahapan penentuan status jalan yang mengaitkan seluruh aspek yang terkait. Pengembangan alur pikir yang komprehensif dan holistik sangat diperlukan karena penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian ootuk menyusun strategi dan kebijakan pengembangan transportasi wilayab. Gambar 1. memperlihatkan alur pikir penentuan status jalan.

Sistem distribusi dan perangkutan

regional dan nasional lebih

efektifdan efi~len

Gambar 1. Alur Pikir Penentuan Status Jalan

Jalan selama masa pelayanannya juga dapat meningkat statusnya atau babkan menurun statusnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahoo 1985 tentang Jalan, disebutkan bahwa:

I. Suatu mas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi lebih tinggi apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. masjalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayab yang lebih luas dari wilayab semula;

b. mas jalan tersebut makin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi.

2. Suatu mas jalan dapat diturunkan statusnya menjadi lebih rendah apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a mas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang peranannya dan menjangkau wilayab terbatas, lebih sempit dari wilayab semula;

4

Simposium XlII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 8-9 Oktober 2010

b. mas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Pembina Jalan yang barn.

3. Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam pint 1, dapat diusu1kan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih rendah kepada Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi.

4. Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, dapat disarankan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi kepada pembina Jalan yang statusnya lebih rendah.

5. Atas usulan ataupun saran sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dan nomor 4, Pembina Jalan yang menerima usulan atau saran tersebut memberikan pendapatnya kepada pejabat yang menetapkan status semula dari mas jalan yang bersangkutan.

6. Penetapan status mas jalan menurut proses peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan status barn dari ruas jalan yang bersangkutan, sete1ah mendengar pendapat pejabat yang menetapkan status semula

Indikator/variabe1 dalam penentuan status jalan, antara lain:

1. Fungsi jalan, 2. Fungsi kota atau pusat kegiatan yang dihubungkan mas jalan, 3. Volume lalu lintas, 4. Geometrik mas jalan,

Berikut disajikan prosedur penentuan status jalan:

.. Tetapkan fungsi kota-kota yang berada pada wilayah studi dan wilayah yang berdekatan (dalam hal ini adalah sebagai PKN, PKW, maupun PKL),

.. Tentukan 2 pusat kegiatan yang akan dihubungkan, dimulai dari pusat kegiatan yang terbesar (dalam hal ini adalah PKN),

.. Tetapkan altematif-altematif rute yang mungkin menghubungkan kedua pusat kegiatan tersebut,

.. Periksa kondisi geometrik jalan dan volume lalu lintas dari mas-ruas jalan pada setiap altematif yang bersangkutan. Hal ini digunakan untuk menetapkan kesamaan fungsi antara mas jalan 'sebe1um dan sesudah',

.. Tentukan status setiap ruas jalan dengan merujuk pada 'Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan',

.. Ulangi prosedur seperti di atas sampai seluruh pusat kegiatan yang dipilih dalam wilayah studi se1esai diperiksa.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan peran/fungsi jalan tidak dilakukan analisa mas per mas, tetapi mas jalan dipandang sebagai bagian dari suatu sistem jaringan yang menerus. Jika suatu mas jalan yang menghubungkan dua buah kota te1ah ditetapkan menjadi jalan arteri primer, maka tidak boleh lagi ada mas jalan lainnya yang menghubungkan kota yang sama yang berfungsi sebagai jalan arteri primer juga.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa:

~ Penjelasan Pasa! 26: apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi maka hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan nasional.

~ Penjelasan Pasal27: o apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kolektor primer yang menghubungkan

ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi.

5


o apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kolektor primer yang menghubungkanantar ibukota kabupaten/kota, hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi.

Sesuai dengan penjelasan pasal 26 dan pasal 27 diatas maka pemilihan ruas jalan dengan status yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan metoda Analisis Multi Kriteria (AMK) dirnana dengan pendekatan AMK ini telah mempertimbangkan semua variabel sekomprehensif mungkin dengan tetap berada dalarn koridor proses ilmiah dari proses pengarnbilan keputusan yang dilakukan dengan menjadikan indikator/variabel diatas sebagai kriteria dalarn pengarnbilan keputusan.

7. DATADANPEMBAHASAN

Jumlah ruas jalan yang diusu1kan masing-masing kabupaten/kota yang ditingkatkan statusnya dengan total 202 ruas dan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Ruas jalan tersebut ada yang merupakan ruas jalan eksisting dan ruas jalan dalarn tahap pembangunan maupun yang akan dibangun. Berbagai alasan peningkatan statusnya ruas-ruas jalan tersebut antara lain merupakan jalan altematif antar ibukota kabupatenlkota, merupakan akses antar pusat kegiatan barn misalnya perkebunan.

Tabel3. Ruas Jalan Usulan KabupatenIKota untuk Ditingkatkan Statusnya

No Kabupatenl

Kota

JIb Usulan Ruas Jalan untuk Ditingkatkan

Statusnya No

Kabupatenl Kota

JIb Usulan Ruas Jalan untuk Ditingkatkan

Statusnya

1 Aceh Singkil 7 12 GayoLues 3

2 Aceh Selatan 13 13 Aceh Tamiang 2

3 Aceb Tenggara 4 14 Nagan Raya 4

4 Aceb Timor 7 15 AcebJaya 20

5 Aceh Tengah 15 16 PidieJaya 22

6 AcehBarat 12 17 Bener Meriah 5

7 Aceb Besar 34 18 BandaAceh 3

8 Pidie 8 19 Laogsa 5

9 Bireuen 3 20 Lhokseumawe 12

10 Aceh Utara 9 21 Subulussalam 10

11 Aceh Barat Daya 4 Total 202

Sumber: Hasil Survei Lapangan

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Aceh bahwa penetapan fungsi kota di Provinsi Aceh disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel4. Penetapan Fungsi Kota dalarn RTRW Provinsi Aceh PKN PKW PKL -----::P:::;KN::::-------::P:::;KW=------::P~KL;;;--

Banda Aceb - Sabang Jantho Mculabob Tapok Tuan Blang Pidie SigH Jeuram

Lbokseumawe Laogsa Idi Rayeuk Calang Bireun Kullltane

Blangkejeren Subulussalam Karang Boru Sinabang

Takengon Simpang Tiga Singkil Lboksukon

Sumber: RTRW Provinsi Aceb 2007 ·2022

Dengan mengacu pada peraturan yang berlaku tentang konsep hirarki fungsi dan status jalan di Indonesia yakni PP No. 34 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Permukirnan dan Prasarana Wilayah Nomor 375IKPTSIMI2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalarn Jaringan

6

Simposium XIII FSTPT, Universitas KafoUk Soegijapranafa Semarang, 8-9 Oktober 2010

Primer rnenurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3 serta fungsi kota di Provinsi Aceh dalarn RTRW Provinsi Aceb tahun 20072022, rnaka mas-mas jalan usulan daerah yang bisa ditingkatkan statusnya berdasarkan basil analisis adalah seperti pada tabel 5 dan tabel 6 berikut ini.

Tabel S. Ruas Jalan yang Ditingkatkan Statusnya darijalan Provinsi rnenjadi Jalan Nasional

No Nama Rnas Jalan Lokasi Keterangan

Jalan T Panglima Nyak Makam • Lamleh Kola Banda Aceh Ruas jalan utmna kola Banda Aceh dan Aceh I Pango - Meunasoh Manyang (tembus ke dan Kob. Aceh B"""" (dari depan kantor Gubemur menuju

jalan Nasional) Besar ke jalan nasional Banda Aceh - Medan)

2 Jalan Syiah Kuala - Jin T Hasan Dek - Jin T. Mohd. Hasan - jalan Soekamo -Halla

Kola Banda Aceh dan Kob. Aceh

Besar

Ruas jalan utama kola Banda Aceh dan Aceh Besar (Juga berfungsi sebagai escape road dari aroh pantai menuju ke jln Nasional)

Kola Banda Aceh Ruas jalan utmna kola Banda Aceh dan Aceh 3 Jalan M. Tober· Jalan Soekamo- Halla dan Kob. Aceh Besar (menghubungkanjln Nasional dg jalan

B"""" linp Selatan) Sumber: HasH Analisis

Tabe16. Ruas Jalan yang Ditingkatkan Statusnya dari jalan KabupatenIKota rnenjadi Jalan Provinsi

No Nama Rnas Jalan Lokas! Keterangan

Kah.AcehI Indrapuri -lrigasi Kr. Jreu Akses ke komplek Mililer

Besar

Kob. Aceh 2 Keude Bieng - Mala Ie Akses ke komplek Militer

Besar

Simpang Japakeh - Sp. Deunong- Kob. Aceh 3 Rencana jalan poros Barat - Selatan Aceh Besar

Peukan Biluy - Sibreh Besar

Kah.Aceb Rencana jalan porns Aceh Besar dan kola Banda4 Lampeuneurul- Peukan Biluy

Aeeh

Col Paya - Sp. Lambitra - Kopelma- Kob. Aceh Rencana jalan poros Tengah dan akses ke bandara

B""""

5 Tungkop - Peukan Ateul< Besar SIM

Seulimum - Lamkabeu - Lamteuba - Ie Kob.Aceh6 Altematifakses ke Pelabuhan Malobayati

Seuum Besar

Kab.Aceh Jalan Akses ke kampus Darusssalam dan Escape 7 Jembatan Larnnyong. Collrie

Besar road (sisi Barat kanal banjir)

Kab.Aceh Jalan Akses ke kampus Darusssalam dan Escape 8 Limpok - Collrie - Lambaro

B"""" road (sisi Timur kanal banjir)

Kab. Aceb 9 Data Gaseu • Cueum Akses ke komplek Militer Besar

Akses antarajln Nasional kejln Provinsi di daerah10 Simpang Beulong • Laweung Kob. Pidie

pantai

II Padang Tiji - Kubang • Caleu Kob.Pidie Akses Baral dan Selatan kola Sigli

Akses darijln Nasional kejalan Provinsi di sisi 12 Lampoh Saka - Simpang Tiga Kob. Pidie UtaraPidie

13 Keunire - Sugi - Blang Paseh Kob. Pidie Jin lingkar Baral- Selatan kola SigH Jin Bandar MUliara - Kembang Tanjong Akses pUSSI Perdagangan Beureunun - ke daerah 14 Kab. Pidie -PasieLhok nelayan

15 Simpang Jaya - Tiro Kob. Pidie Akses pUsal perdagangan Beureunun - Tiro

Meureudu - Geurnpang (selanjulnya ke J1n Non Slatus dan perlu dilingkatkan sesua! hirarki 16 Kob Pidie Jaya Calang) jalan dalam RTRWN

7


No

17

18

Nama RuBS Jalan Lueng Putu - Tanoh Mirah - Jiem-Jicm - Blang Awe - Beuriwah - Sarah Mane - Rinyeun kameng - De.. Mesjid -Jeulanga Barat- batas Bireuen

Trieng Gadeng - Pangwa

Lokasi

Kab Pidie Jaya

Kab Pidie Jaya

Keterangan

Potensi pertanian dan perkebunan di lintas Barat-Selatanjln Nasional dan perbatasan anla dua kabupaten

Jalan alternative di sisi pantai menuju ibukota Pidie Jay.

19 Meureudu - Ulim - Jangka Buya -Kiran - Samalanga (Kab Birouen)

Kab Pidie Jaya Jalan antar kabupaten disisi Utarajalan Nasional

20 Simpang Matang- Keude Samalanga-Tanjongan - Kiran - Jangka Buya (Pidie Jaya)

Kab. Birouen JIn Antar kabupaten disisi Utara Jln Nasional dan berpotensi hesar dalam hasil !ani dan nelayan

21 Teupok Baroh - Lhok Awe awe -Lancok - Jangka - Blang Me - Pante Pisang

Kab. Bireuen Rencanajalan lingkar Utara kab Bireuen

22 Jalan Pucok Alue Rheng - Juli - Cot Putek - Tanoh Mirah - Paya Lipah-Paya Cut- Pante Lbong

Kab. Birouen Rencanajalan Lingkar Selatan Kab. Bironen

23 Blang Naleng Mameh - Mos Kumbang Kola Lhokseumawe

Jalan alternatifmenuju pelabuhan dari daerah belakang komplek PT Arun

24 Puntel- Line Pipa Kola Lhokseumawe

Jalan porns antarajalan nasional ke jalan elak kota Lhokseumawe

25 Cunda - line Pipa Kola Lhokseumawe

Jalan porns antara kola Lhokseumawe denganjalan line pipa dan menujujalan elak kola Lhokseumawe

26 Panton labu - Glp. Umpung Unne -Seunedun - Pante Breuh

Kab.Aceh Utara

Jln Poros dari kola panton lab" ke arah laut dan kecamatan Seunedon sbg penghasil padi

27 Sp. Dama - Matang Manyang Kab. Aceh Utara

Jalan penghubung di selatanjalan nasional ke kota PantonLabu

28 Lhok Sukon - Keude lapang -Sampoiniet

Kab.Aceh Utara

Jalan porns dari ibukola kab sepanjang kr keureuto ke arah laut dan melingkar kembali ke jalan naslona!

29

30

Lhok Sukon - Matang Kuli

Tanjong Minje - Mos Asan

Kab. Aceh Utara

Kab. Aceh Timur

Jalan porns menghubung kan ibukOla kab ke kola kecamatan yang potensial

JIn porns dari jln nasional ke daerah pesisir penghasil ikan dan pertanian

31 Lhok Nibonh - Big Seunong Kab. Aceh Timur

Jln porns dari jln nasional ke Selatan sbg penghasil pertanian dan pengembangannya

32 Keude sp fiim Kuala Sp. fiim Kab. Aceh Timur

JIn poros darijln nasional ke daerah pesisir penghasil ikan dan pertanian

33 Idi - Keude Geurubak - Alue Ie Mirah-Kute Binjei

Kab.Aceh Timor

potensial ke daerah perkebunanl pertanian dan pengembangannya menuju ibukola kab.

34

35

Jalan lingkar Kola Idi Rayek

Sp III TVRJ - Keude Rambe - Sp III Kebun Lama - Meurandeh - Asaro Petek - Sp. Wie

Kab. Aceh Timor

Kola Langs.

Rencan. jalan lingkar kota idi

Rencana jalan lingkar selatan kola langsa

8


No Nama Ruas Jalan

36 Simpang Opak - Rantau - Sungai Liput

Seumadam - b.bo - Lubuk Sidup37 Medang Am dan ke perbatasan KJlb.

Gayo Lues

38 Umpeuk· Kual. Bahee - Tutut

Ray. Umpeuk • Kual. Bahee - Layeung 39 -Seuneubok

40 Cot Mane - Blang Pidie

41 Susoh - Lembah S.bil

B.bob Ie - Keuluang • Kual. Day.42 lageut

Lhok Kruet - Ie Jeureungah • Ligan 43 Krueng Tho • P.tek

44 Keudee Krueng • Curek - Kuta Tub.

Keudeu Seurnot - Beutong - Go45 Oeulogo - Alue Bola

Alue Bili - Pulo Le - Sp. Deli Kilang46 AlueRambot

47 Trumon - Bulub Sema - Kuala Boro

Keude Bakongan • Beutong • Peunelop 48 Seunebok - Sawah Tingkem

Kota Fajor· Meursak • Paya Ateuk49 Terbangan

Tapak Tuan - Panton Luas • Lubuk 50 Layu

Simpoog Torok· Blang Oeulinggang 51 Panton Luas - Mutiora

Lokasi

KJlb. Aceh Tamiang

KJlb. Aceh Tamiang

KJlb.Aceh Barat

KJlb. Aceh Barat

Kah.Aceh Barat D.y.

K.b.Aceh BaratD.y.

Kob. Aceh 1.y.

Kob. Aeeh I.y.

Kob. Aceh 1.y.

KJlb. Nagao Ray.

K.b. Nagan R.y.

Kob.Aeeh Selatan

Kah. Aceh Sclatan

Kob. Aceh Selatan

Kab.Aceh Selatan

KJlb. Aceh Selatan

Keterangan

Rencan. jln lingkar kota Kual. Simpoog dari kecarn.tan Bendahora- Rantau - dan Kec. Bendahora

lin sangal potensial. daerah perkebunan dan sekaligus jalan antar kahupaten dalam provinsi Aceh

lalan allem.tifdari lintas tengah ke lintas bamt yang merupakan jalan Nasional tanp. melalui Meulaboh yang menghubungkan antar ibukota kahup.ten di wil.yah borat dan wil.yah tengab Provin,i Aceh

lalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wil.yah barat Provinsi Aceh

lalan altematifjalan lintas borat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kahupaten di wil.yah boral Provinsi Aceh

Jalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kobup.ten di wil.yah barat Provinsi Aceh

Jalan altematif jalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabup.ten di wil.yahborat Provinsi Aceh

lalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabup.ten di wil.yah barat Provinsi Aceh

lalan altern.tifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kahupaten di wit.yah barat Provinsi Aceh.

lalan altem.tifdari lintas tengab ke lintas barat yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wil.yah barat bagian selatan dan wit.yah tengah Provinsi Aceh taup. melalui Ieuram

lalan altem.tifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupalen di wil.yah barat Provinsi Aceh

Menghubungkan T.pak Tuan sebagai ibukota KJlbup.ten Aceh Sel.tan dengan Singkit ,ebagai lbukota Kahupaten Singkil denson Tapak Tuan sebagai ibukota KJlbupaten Aceh Selatan taupa melalui SUbulussalam

lalan altematifjalan lintas borat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota leabupalen di wilayah barat Provinsi Aceh

lalan altematifjalan lintas borat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kahupaten di wilayah barat Provinsi Aceh

lalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupalen di wilayah borat Provinsi Aceh

lalan alternatifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasioual yang menghubungkan antar ibukota kahupaten di wilayah barat Provinsi Aceh

9


No Nama Ruas Jalan Lokasi Keterangan

52 Ruas jalan Keumumu - Kuburan Syahid

53 Singkil - Bulusema

54 Kp. Bam • Danau Paris

55 Singkil - Tanah Merah

Ruas jalan Raja Muda - jalan Lao 56 Bersih - jalan Pemanear - jalan Raja

Asal

PAA Uyem Tige - And Kumer - Blang

57 Maneung - Buter - Sp. Abu (Kob. Bener Meriah) - Sp. Balik (Kob. Bener Moriah)

58 Pepalang - Berawang Gading

59 Kp. Bale - Tansaril

60 Tansaril A • Simpang Bebesan

61 Pante Raya - Bale Atu (Bandara Rernbele) - Lampahan

62 Bener Kelifah Buntul • Buntul Komumu

63 Simpang Compa - Akang Siwah - Kuta Bukil Lama - Cike - Rema - Manggang

64 Pining· Lesten • Batas Aceh Tamiang

65 Simpang Kenyaran • Pantao Cuaca -BalJlS Aceh Tengah

Pardomuan - Kedataran - Titi Mas

66 Lawe Kongkir - Kuta Batu - Kali Alas - Terutung Kute -Mamas- Tanjung-Lawe Mengkudu

Sumber: Hasil Analisis

Kab. Aceh Selallm

Kab.Aceh Singkil

Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Singkil

Kota Subulussalam

Kah. Aceh Tengah dan Kah.Bener

Moriah

Kah. Aceh Tengah

Kab. Aceh Tengab

Kah. Aceh Tengah

Kab.Bener Meriah

Kab.Bener Meriah

Kab. Gayo Lues

Kab.Gayo Lues

Kah. Gayo Lues

Kab. Aceh Tenggara

Jalan a1tematifjalan IinlJlS barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barat Provinsi Aceh

Menghubungkan Singkil sebagai Ibukota Kahupaten Singkil dengan Tapak Tuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selatao dan selanjutoya ke ibukota Provinsi tanpa melalui Subulussalam Menghubungkan Singkil dengan mas jalan Nasional ke arab Sibolga

Merupakan short cut yang menghubungkan Singkil dengan mas jalan Nasional yang terhubung dengan Subulussalam rnaupun Sibolga

Jalan a1tematifbagi lalu linlJlS antar kola yang menghubungkan jalan Nasional LinlJlS Barat taopo melewan pusst kota Subulussalam

Ruas jalan yang melingkar. mulai dari bagia Bara! Kabupaten Aceh Tengah. Timur ·Utara dan menuju Jalan nasional di Bener Moriah. Lingkungan sekitar merupakan pomukiman dan perkebunan

Ruas ini merupakan short-cut dari jalan nasional Takengon Beutong Ateuh dengan Takengon • Blangkejeren

Jalan a1tematif di bagian selatao kota takengon yang dibalJlSi oleh Krueng peusangan. Jalan dalam kota

Merupakan Bagian dari jalan lingkar kOla yang menhubungkan dua mas jalan nasional

Akses Bandara dari Jalan nasional

Ruasjalan dari Kab. Aceh Utarajug. harus diteruskan sampai ke batas Kah. Bener Moriah

Jalan lingkar Selallm Kabupaten Gayo Lues yang menghubungkan beberapa desa dan kecamallm

Ruasjalan dari Kab. Aceh Tarniangjuga hams diteruskan sampoi ke batas Kob. G.yo Lues

Ruasjalan dari K.b. Aceh Tengahjug.harus diteruskan sampai ke batas Kab. Gayo Lues

Jalan Lingkar dalam Wil.yah Kabup.len Aceh Tenggara di bagian Sel.tao kabupaten, menghubungkan beberap. dess dan beberap. kecamallm dan jug. jalan penghubung ke Kota Subulussalam

Berdasarkan hasil analisis, baik ana1isis pengembangan wilayah dan tata ruangnya akibat adanya pemekaran wilayah maupun analisis multi kriteria terhadap peningkatan status jalan di masing-masing kabupatyen/kota di Provinsi Aceh, maka hanya ada 3 mas jalan Provinsi yang layak ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional dan hanya 66 mas jalan kabupaten/kota menjadi jalan Provinsi. Kebijakan peningkatan status jalan ini akan berdampak pada pemetaan kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan ke depan, karena disesuaikan dengan administrasi pengelolaan jalan.

10


8. KESIMPULAN

Berdasarkan basil survei dan analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan konsep hirarki fungsi dan status jalan yang tertuang dalam PP No. 34 Taboo 2006 tentang Jalan, maka dengan adanya pemekaran wilayab serta terbentuknya pusat-pusat kegiatan bam yang menjadi pusat kegiatan strategis baik strategis nasional maupoo strategis provinsi membutuhkan adanya peningkatan status jalan,

2. Dengan kondisi jalan Kabupaten/Kota yang masih banyak dalam kondisi rusak yakni sepanjang 4.129,71 Km (30,4%) maka banyak potensi daerah di wilayab Provinsi Aceh yang tidak bisa dikembangkan dan didayagunakan seoptimal moogkin. Untuk itu diperlukan peningkatan, pemeliharaanlpenanganan jalan sehingga permintaan pergerakan dapat terlayani dengan baik,

3. Dengan adanya pemekaran wilayab serta terbentuknya pusat-pusat kegiatan bam di wilayah Provinsi Aceh dan ootuk kelancaran ams lalu lintas, maka diperlukan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan Nasional 3 ruas dan dari jalan kabupaten/kota menjadi jalan Provinsi sebanyak 66 ruas yang tersebar di seluruh wilayab Provinsi Aceh.

9. DAFfARPUSTAKA

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota No. 010fT1BNKT/1990, Panduan Penentuan Klasifikasi Foogsi Jalan di Wilayab Perkotaan.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayab Nomor 3751KPTS/MI2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor I, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayab Nomor 376IKPTSIMI2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tabun 1985 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintab Nomor 34 Taboo 2006 Tentang Jalan.

Rencana Tata Ruang Wilayab (RTRW) Provinsi Aceh Tabun 2007-2022.

Undang-undang Nomor 25 tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerab.

Undang-undang Nomor 38 Taboo 2004 Tentang Jalan.

11

t'rjyan LetCsmOno'S: PUtranu:;' Z.

Documents

Transcript of t'rjyan LetCsmOno'S: PUtranu:;' Z.