STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM …

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan Diusulkan oleh :

Risma Khaerati

Nomor Stambuk : 10564 11167 17

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN GOWA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Risma Khaerati


Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah

Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Risma Khaerati


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Muhammad Yahya, M.Si Rudi Hardi S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan Ketua Jurusan

Fisip Unismuh Makassar Ilmu Pemerintahan

Fisip Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM: 730727 NBM: 1031102

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Risma Khaerati


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya imliah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik

sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 16 Juni 2021

Yang Menyatakan,

Risma Khaerati

ABSTRAK

RISMA KHAERATI 2021. Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Muhammad Yahya

dan Rudi Hardi)

Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk strategi pemerintah Kabupaten

Gowa dalam uapaya penanganan Covid-19 melalui metode dan kebijakan yang

dilakukan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe

penelitian studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang

bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan

dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Masyarakat, Dinas

Kesehatan, Ormas dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penangnanan Covid-19

Kabupaten Gowa, dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data

dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi Pemerintah

Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa terdpat empat (4)

indikator yaitu: Pertama mengenal khalayak, khalayak melalui sosialisasi kesehatan

dengan mendorong masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, bekerjasama

dengan seluruh stakeholder dalam mendukung upaya pemerintah Kabupaten Gowa

memutus penyebaran Covid-19, diantaranya pemerintah Desa/Kelurahan,

Kecamatan, Polisi, organisasi pemuda dan tokoh masyarakat. Kedua menyusun

pesan, pesan dilakukan dengan memaparkan secara terperinci gejala virus Corona,

cara penanganan, langkah pencegahan serta menyederhanakan istilah-istilah baru

terkait penanganan Covid-19 sehingga mudah di mengerti dan di implementasikan

oleh masyarakat Kabupaten Gowa. Ketiga menetapkan metode metode melalui

kerjasama seluruh Fokormida Kabupaten Gowa dan media-media penyaluran

informasi. Kemudian melaksanakan rapid test secara gratis bagi masyarakat,

pelaksanaan vaksin dan gerakan seribu masker adalah sebuah metode yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam memutus penyebaran Covid-19 di

Kabupaten Gowa. Dan keempat seleksi dan penggunaan media, media melalui

kerjasama dengan media cetak dan elektronik, menyediakan call center, melalui

baliho dan spanduk, melalui website dan media sosial milik pemerintah Kabupaten

Gowa serta bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses

informasi pemerintah Kabupaten Gowa mengambil langkah untuk melakukan

penyuluhan secara langsung

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi dan Penanganan Pandemi Covid-19.

KAT A PENGANTAR

Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan

Covid-19 di Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan,

merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan,

memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan

tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Dr. Muhammad Yahya, M.Si selaku pembimbing I dan Rudi Hardi, S.Sos,

M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Instansi Dinas kesehatan, Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19,

organisasi masyarakat dan Masyarakat se-Kabupaten Gowa yang berada di

ruang lingkup Kabupaten Bulukumba yang telah bersedia meluangkan

waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.

6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang

senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama

menempuh perkuliahan.

7. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah

Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam

segala urusan perkuliahan.

8. Saudara (i) Sospol angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam meraih

cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya

terselesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh

Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport

dalam menyelesaikan skripsi kami.

10. Kekasih hati yang senantiasa menemani baik suka maupun duka dalam

keadaan panas maupun hujan, mulai dari dampingan proposal, bimbingan

skripsi sampai pada akhirnya menjadi sarjana.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini

sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya

milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan

saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini

bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang

membutuhkan.

Makasssar, 16 Juni 2021

Yang menyatakan,

Risma Khaerati

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................. i

Halaman Persetujuan ...................................................................................... ii

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................................ iii

Abstrak ....................................................................................................... iv

Kata Pengantar ................................................................................................. v

Daftar Isi .................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terahulu ................................................................................. 8

B. Konsep Strategi Pemerintah ....................................................................10

C. Konsep Komunikasi ................................................................................16

D. Konsep Masyarakat .................................................................................24

E. Strategi Penanganan Covid-19 ................................................................28

F. Kerangka Pikir ........................................................................................34

G. Fokus Penelitian ......................................................................................35

H. Deskripsi Fokus Penelitian .....................................................................36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .................................................................37

B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................37

C. Sumber Data ...........................................................................................38

D. Informan Penelitian ................................................................................38

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................39

F. Teknik Analisis Data ..............................................................................40

G. Keabsahan Data ......................................................................................42

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Obyek Penelitian ....................................................................44

B. Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di

Kabupaten Gowa .....................................................................................60

a. Mengenal Khalayak .........................................................................61

b. Menyusun Pesan ...............................................................................65

c. Menetapkan Metode .........................................................................70

d. Seleksi dan penggunaan media ........................................................74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................79

B. Saran .......................................................................................................80

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................81

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih diperhadapkan dengan masalah virus Corona hingga

saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus

bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang

meninggal. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga

butuh penanganan secepatnya karena belum ada obat spesifik untuk

menangani kasus infeksi virus Corona atau Covid-19. Dengan demikian,

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) di Indonesia.

Covid-19 sendiri dalam proses perkembangan, penanganannya banyak

menyebabkan perubahan sosial dan perubahan di berbagai bidang kehidupan

yang sering seringkali menimbulkan kecemasan serta ketakutan di kalangan

masyarakat karena begitu cepatnya proses penyebarannya. Melalui berbagai

diskusi, tes uji coba dan kebijakan telah dilakukan untuk melakukan

percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pihak swasta, pemerintah, dan

warga masyarakat, saling bekerjasama dalam memutus percepatan

penganganan Covid-19 dan menjadikan fokus pandemi ini sebagai fokus

utama (Tuwu, 2020).

Keadaan semakin darurat yang disebabkan oleh Covid-19 saat ini,

tentunya membuat khalayak menuntut dan mendesak pemerintah untuk

bertindak lebih tegas, cepat, dan tanggap dalam upaya penanggulangan.

https://www.detik.com/tag/virus-corona

2

Pemerintah dituntut serius untuk menangangi virus Covid-19 di Indonesia

dan menghentikan segala informasi simpang siur yang bertebaran di

masyarakat. Pemerintah juga harus mampu memastikan transparansi dan

akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah, serta koordinasi yang sejalan di antara keduanya. Dalam hal ini

pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan penyebaran virus Covid-19 melalui berbagai cara dan upaya,

salah satunya bisa melalui penyuluhan dan edukasi publik agar semua

kalangan bisa ikut andil dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-

19.

Dengan melihat pertimbangan kegentingan yang terjadi saat ini,

percepatan penanganan Covid-19 harus segera dilakukan sehingga PSBB

juga harus segera dilakukan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang

karantina kesehatan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil, Seperti

halnya PSBB, Karantinan bisa dilakukan melalui karantina wilayah,

karantina rumah, atau karantina rumah sakit. Kemudian kita juga bisa

melakukan karantina terhadap pembatasan untuk mengatur ulang jalur orang,

barang, dan transportasi agar distribusi berjalan lancar dan aman.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang

diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

dalam rangka menangani yang sedang mewabah. Tindakan pemerintah

memilih jalur social distancing diakibatkan faktor ekonomi karena kalau

memilih jalur lockdown, maka bisa berimbas pada aspek berkurangnya atau

3

tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, berkurangnya atau

tidak adanya pendapatan negara dari sisi pajak perusahaan, berkurangnya atau

tidak adanya pendapatan Negara di bidang ekspor barang ke Negara lain, dan

bertambahnya pembiyaan kehidupan rakyat (Putsanra, 2020).

Presiden RI meminta para Kepala Daerah dapat mengikuti kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah pusat dan tidak ada Kepala Daerah yang

membuat kebijakan sendiri-sendiri dalam menangani Covid-19. Semua

kebijakan di daerah harus sesuai dan berada dalam koridor Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden serta peraturan

perundang-undaangan lainnya yang terkait, meski inovasi daerah dapat

dilakukan sepanjang dalam koridor kebijakan pusat dan aturan perundang-

undangan. Secara umum kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam

penanganan Covid-19 mencakup 3 (tiga) pilar utama (KSP, 2020):

1. Mencegah penyebaran wabah Covid-19 di daerah sinkron dengan

kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi pusat maupun daerah serta

sinkronisasi program dan anggaran.

3. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam

pencegahan dan penanganan wabah virus corona secara terencana dan

sistematis.

Terjadinya pandemi global Covid-19 telah mengubah cara hidup

masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ketika mendefinisikan adaptasi

baru dengan konsep menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19,

4

penerapan panduan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, di area publik,

dan lokasi-lokasi lainnya menjadi sangat penting, sehingga Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Penerapan

Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19. Oleh karena itu, pedoman ini

memberikan wawasan dan perspektif baru tentang adaptasi kebiasaan baru

pada fase pengurangan pembatasan ataupun transisi dan merekomendasikan

parameter-parameter apa yang harus disusun oleh pemerintah daerah dalam

pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di tingkat masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema utama dalam program

perlindungan dan pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM yang

terdampak Covid-19 dalam bentuk bantuan modal kerja, restrukturisasi

pinjaman, relaksasi berupa pembebasan cicilan kredit dan subsidi bunga,

penjaminan atau pembayaran premi asuransi untuk kredit macet UMKM.

Semua bentuk skema bantuan tersebut di atas merupakan program untuk

penyelamatan UMKM dari bencana pandemi virus Corona.

Hasil observasi awal terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

dimana pemerintah menyiapkan anggaran yang tidak terduga sebesar

500.000’000 rupiah sebagai langkah untuk menyiapkan sembako bagi

masyarakat yang terkonfirmasi PDP, ODP dan yang positif terpapar Corona

selama masa isolasi (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 2021). Selain itu

melalui kepala pemerintahan Gowa dalam hal ini Bupati memberikan intruksi

kepada setiap desa agar memasang himbauan kepada masyarakat agar

5

senantiasa memakai masker. Kemudian bagi para pelaku usaha tetap dapat

menjajahkan usahanya namun menerapkan protokol kesehatan.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bupati Gowa, juga banyak

melakukan strategi komunikasi Koersif berupa Instruksi dan aksi penutupan

beberapa tempat kegiatan yang memungkinkan banyak mengumpulkan orang

seperti car free day dan juga meliburkan sekolah-sekolah dan tempat-tempat

warkop dan sejenisnya. Melakukan strategi komunikasi canalizing ketika

mengumpulkan pemangku kebijakan untuk mensosialisasikan kerjasama

dalam pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya. Selain strategi

komunikasi koersif, pemerintah Kabupaten Gowa juga menggunakan teknik

canalizing dan juga informatif dan edukatif, untuk memberikan pemahaman

yang sama dengan pemerintah kota dan jajarannya yang kemudian

dilanjutkan dengan tindakan penutupan segala kegiatan baik kegiatan belajar

mengajar, tempat-tempat wisata dan juga memberikan informasi melalui

pusat layanan informasi untuk memberikan informasi sekaligus edukasi

masyarakat terkait pencegahan penularan Virus Covid-19 di lingkungannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 16 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19

banyak regulasi mulai dari pembatasan jam malam bagi masyarakat, bekerja

dari rumah, belajar dari rumah, menutup beberapa sktor UMKM serta

mewajibkan masyarakat menggunakan masker memicu berbagai kritik dari

masyarakat. Hal tersebut di karenakan masih banyak masyarakat yang belum

memahami bahaya dari pandemi Covid-19 tersebut (Pemkab Gowa).

6

Permasalahan tersebut tentu memerlukan strategi dalam membangun

pola komunikasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat agar memberikan

pemahaman tentang bahaya Covid-19 dan dalam rangka memutus mata rantai

penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah

Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan permasalahan

penelitian yaitu:

Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten

Gowa dalam mengupayakan penanganan Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk melihat strategi komunikas pemerintah Kabupaten Gowa dalam

mengarahkan masyarakat agar mematuhi regulasi penanganan Covid-19 di

Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

1) Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan

dengan strategi komunikasi dalam penanggulangan Covid-19.

2) Memberikan masukan terhadap penanganan Covid-19 dengan

pendekatan strategi komunikasi pemerintahan.

7

b. Secara Praktis

1) Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan

untuk meningkatkan pola komunikasi terhadap masyarakat.

2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat

strategi komunikasi pemerintah daerah untuk penanggulangan

Covid-19 di daerah lain.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Husna Ni’matul Ulya (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak

Ekonomi Covid-19. Hasil Penelitian menghasilkan fomulasi dengan

memaksimalkan pengembangan kawasan agropolitan dengan penguatan

regulasi serta perluasan kawasan agropolitan ke wilayah/kota lain, dan

memanfaatkan media online di dalam pelaksanaan termasuk sistem

pemasaran produk dari kawasan agropolitan ini meskipun sedang dalam masa

pandemi.

Hestiana (2020). Strategi Komunikasi Humas Pemkot Dalam Upaya

Menanggulangi Kasus Virus Corona (Covid-19) Di Kota Surakarta Pada

Periode Maret 20 Juni 2020. Humas Pemkot Surakarta dalam menjalankan

tugas kehumasan sebagai fungsi komunikasi pimpinan juga terlibat dalam

upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta. Melalui perencanaan,

pelaksaksanaan seperti pemilihan komunikator, pengelolaan pesan,

pelaksanaan penggunaan dan kegiatan media baik media konvensional

maupun media online, serta kegiatan konferensi pers, dan komunikan baik

publik internal yakni pegawai yang bekerja di balaikota serta publik eksternal

yakni seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kota Surakarta. Selain itu

ada kegiatan evaluasi dimana Humas Pemkot Surakarta mengevaluasi kinerja

yang telah dilakukan khususnya dalam melakukan komunikasi. Humas

Pemkot Surakarta berusaha untuk mengkaji ulang apakah strategi yang

9

dilakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta melalui

komunikasi sudah sesuai dan berdampak pada aktivitas masyarakat.

Zahrotunnimah (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam

Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah banyak melakukan

stategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui

teknik koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudancy

dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk

mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi

masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi

untuk efek jera bagi pelanggarnya. Pemerintah pusat juga belum

memaksimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi secara

komprehensif bagi seluruh pemerintah daerah. Hal ini karena tidak adanya

komando nasional dari pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam

mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global.

B. Konsep Strategi Pemerintah

Strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu

organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat

tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan

diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal

organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan

sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Made, 2010).

10

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang

mengaitkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan yang

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai

melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Edison, 2016).

Strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka

panjang. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi,

akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis,

divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi adalah tindakan potensial yang

membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya

perusahaan dalam jumlah yang besar (Fakhruroji, 2020).

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus

dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup

pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan kontrol.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam

kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim

kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif

(Dewita, 2015).

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi

ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk

melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

11

Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran

mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi.

Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah

corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Pemerintah Indonesia

sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi mulai menyebar

ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada

tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah

pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke

depan itu disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus pandemic

sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal

(Ulya, 2020).

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi

komunikasi, Anwar Arifin (1994) dalam (Aftriana, 2017):

1. Redundancy (repetition) teknik ini merupakan teknik cara

mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada

khalayak.

2. Canalizing, yakni teknik dengan cara memahami dan meneliti pengaruh

kelompok terhadap individu atau khalayak.

3. Informatif, yaitu teknik ini adalah bentuk sebuah pesan yang bertujuan

untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan

atau penjelasan.

12

4. Persuasif. Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan

membujuk.

5. Edukatif adalah teknik yang merupakan salah satu usaha untuk

mempengaruhi khalayak dari pernyataan umum yang dilontarkan, dapat

diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat,

fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman.

6. Koersif adalah teknik mempengaruhi masyarakat dengan jalan

memaksa. Teknik ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk

peraturan-peraturan, perintah-perintah dan intimidasi-intimidasi.

Strategi dalam birokrasi pemerintahan dapat dirumuskan sebagai suatu

proses rencana pejabat pemerintahan yang befokus pada tujuan jangka

panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana

tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai

tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus-

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di

harapkan oleh para pelanggan di massa depan (Rohayatin, 2017). Selain itu,

stretegi juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh

pemerintah.

Dalam hal keorganisasian pemerintah maka strategi yaitu Enterprise

Strategy yang berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi

mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok

yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dari berbagi

13

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa stategi pemerintah adalah

cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga atau organiasi yang

dalam hal ini adalah pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang dicita-

citakan demi kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinnya sehingga

tercapailah masyarakat yang sejahtera (Anwar, 2013).

Setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah pasti menginginkan

daerah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan lebih maju dalam berbagai

bidang kehidupan demi kesejahteran masyarakatnya. Hal ini juga sesuai

dengan amanah dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 bahwa

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi pemerintah daerah untuk menjadi strategis bukanlah hal yang

wajar dan tidak mudah bagi pemerintah, tetapi bukan juga hal yang mustahil

untuk mencapainya. Disinilah diperlukan suatu usaha yang maksimal dan

dukungan dari semua pihak sehingga segala yang dicita-citakan akan tercapai

demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Fiandana, 2015)

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan (Pemerintah) untuk

menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang

dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian

14

masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya

(Rohayatin, 2017).

Pengambilan keputusan menjadi suatu proses yang harus dijalankan

pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan

permasalahan sesuai dengan kondisii lingkungan yang ada. Pengambilan

keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah diskusi.

Diskusi untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus

dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak dalam

mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak

pihak akan memiliki banyak alternatif keputusan yang baik sesuai dengan

lingkungan masing-masing, sehingga harus disatukan dalam satu keputusan

bersama dan implementasinya menjadi tanggungjawab bersama pula

(Muhyadi, 2015).

Dalam dunia birokrasi pemerintah hendaknya bertindak Comparative

Advantage yaitu merupakan kondisi yang sangat memungkinkan pengambil

keputusan untuk mendapatkan strategi yang paling baik. Pada kondisi ini

tidak boleh dibiarkan oleh organisasi karena memungkinkan untuk

perkembangan organisasi dengan cepat yang memanfaatkan kekuatan dan

peluang secara optimal. Mobilization, dalam pertemuan antara kekuatan dan

ancaman merupakan hal yang berlawanan sehingga diperlukan pergeseran

(mobilization) sumberdaya yang ada di organisasi (Strength) untuk dapat

menekan atau meminimalisir ancaman yang terjadi kepada organisasi (Nisak,

2013).

15

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke

depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi dari pemerintah

daerah, menetapkan tujuan strategis dan pendapatan daerah, serta merancang

strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan pelyanan

terbaik kepada masyarakat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam

merumuskan strategi yaitu (Anwar, 2013):

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan di bangun oleh pemerintah di

masa depan dan menentukan misi pemerintahan untuk mencapai visi

yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.

2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan

dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan misinya.

3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors)

dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif

strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan

kondisi eksternal yang dihadapi.

5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka

pendek dan jangka panjang.

Dari definisi yang telah dipaparkan penulis menarik kesimpulan

bawaha strategi merupakan langkah pengambilan keputusan dalam

menjalankan roda pemerintahan yang terdiri dari suatu proses pencapaian

tujuan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

16

Selanjutnya dikaitkan dengan pola penanganan virus Covid-19 serta langkah-

langkah kongkrit yang diambil pemerintah dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan di era new normal.

C. Konsep Komunikasi

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam

kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia

mengadakan interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa

komunikasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan sosial. Pengertian

tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok

(Ponco, 2018).

Komunikasi adalah peristiwa penyampaian ide manusia. Dari

pengertian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses

penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi,

keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat

menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media

tertentu (Sapril, 2011).

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan

manusia diseluruh dunia, karena dengan berkomunikasi segala maksud dan

tujuan seseorang bisa tercapai. Komunikasi tidak hanya menggunakan kata-

kata dari mulut saja namun komunikasi pun bisa dilakukan dengan media dan

aspek-aspek lain di luar penggunaan kata-kata yang dihasilkan oleh mulut

manusia (Herlina, 2016).

17

Dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator harus mampu

menciptakan sebuah komunikasi yang efektif agar menimbulkan efek yang

diinginkan pada komunikan. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif,

seorang komunikator harus memikirkan bagaimana cara agar pesan tersebut

dapat tersampaikan dengan baik terhadap khalayak mulai dari metode

penyajian pesan, media yang digunakan dalam menyampaikan pesan, dan lain

sebagainya. Agar pesan yang disampaikan kepada sasaran (public) menjadi

efektif, terdapat beberapa strategi komunikasi menurut (Arifin, 2008) yaitu:

1. Mengenal Khalayak

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator

dalam usaha komunikasi yang efektif. Dalam proses komunikasi, khalayak

dianggap pihak yang sama sekali tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara

komunikator dan komunikan bukan saja terjadi sebuah hubungan, tetapi juga

saling mempengaruhi. Artinya komunikan dapat dipengaruhi oleh

komunikator dan komunikator dapat dipengaruhi oleh komunikan. Dalam

proses komunikasi, baik komunikator maupun komunikan mempunyai

kepentingan yang sama, maka dari itu untuk menciptakan sebuah komunikasi

yang efektif komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan

komunikan terutama dalam pesan, metode dan media.

2. Menyusun Pesan

Setelah mengenal khalayak dan situasi, maka langkah selanjutnya

dalam perumusan strategi komunikasi adalah menyusun pesan, yaitu

menentukan tema dan materi. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap

18

muka atau melalui media komunikasi. Isi dari sebuah pesan bisa berupa ilmu

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Syarat dari sebuah

pesan yang efektif adalah menarik, dapat memenuhi kebutuhan individual

(personal needs) pada komunikan, pesan dapat memuaskan kebutuhan emosi,

pesan dapat memuaskan kebutuhan harapan logis bagi penerima pesan.

3. Menetapkan Metode

Selain mengenal khalayak dan memantapkan isi pesan, metode dalam

penyampaian sebuah komunikasi juga salah satu hal yang penting agar

efektivitas dalam komunikasi bisa tercapai.

4. Seleksi dan penggunaan media

Pemilihan media dalam komunikasi haruslah selektif, maksudnya

komunikator harus mampu melihat dan menyesuaikan keadaan dan kondisi

khalayak dengan media komunikasi yang akan digunakan. Hal ini

dikarenakan situasi dan kondisi komunikan tidak semua sama, seperti halnya

media komunikasi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Pada dasarnya, komunikasi dilakukan secara verbal oleh dua belah

pihak dilakukan lebih dari satu orang agar dapat dimengerti pesan yang

disampaikan satu dengan yang lain. Tanpa adanya bahasa verbal antara kedua

belah pihak (lebih dari satu orang), komunikasi satu dengan yang lain masih

dapat dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh dan menunjukan sikap

tertentu, seperti menggerakkan kepala keatas dan kebawah, menunjuk sesuatu

dengan tangan, melambaikan tangan, mengangkat bahu, dan tersenyum. Hal

seperti ini disebut sebagai komunikasi nonverbal (Auliana, 2012).

19

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk

tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan

pengetahuan kita secara kreatif. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa

komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang

diajukan itu, yakni (Sapril, 2011):

1. Pengirim Pesan atau Komunikator (Communicator, Source, sender).

2. Pesan (message).

3. Media (channel).

4. Penerima Pesan atau Komunikan (Communicant, Communicate,

Receiver, Recipient).

5. Efek atau Umpan Balik (Effect, Impact, Influence, Feedback).

Komunikasi adalah sebuah interaksi yang ada pada masyarakat. Sebuah

komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah

komunikasi bisa dilakukan dengan mudah, dengan kemajuan teknologi pada

saat ini. Kemajuan teknologi yang membantu kegiatan komunikasi adalah

berkembangnya sebuah alat komunikasi seperti smartphone dan internet

(Sapril, 2011).

Komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama antara

media massa dan khalayaknya. Komunikasi massa pada umumnya

menyampaikan pesan kepada khalayak melalui media. Media yang digunakan

pada komunikasi massa seperti media cetak, media eletronik, dan media

online. Semua alat media massa menimbulkan sebuah efek positif dan negatif,

20

tergantung sudut pandang sifat dari khalayak tersebut. Karakteristik media

massa menurut Cangara dalam (Sucahya, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari

banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai

pada penyajian informasi.

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau

pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan

tertunda

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan

jarak, karena Ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan,

dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam

waktu yang sama.

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat

kabar, dan semacamnya.

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan

dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa

Fungsi komunikasi untuk membangun konsep diri, dan dapat terhindar

dari tekanan atau ketegangan lewat komunikasi yang menghibur dan

memupuk hubungan dengan orang lain, serta untuk menyampaikan emosi

(perasaan) seseorang (Sapril, 2011).

Dalam komunikasi hal yang paling penting adalah pesan. Sebuah pesan

adalah hasil dari komunikasi. Pesan adalah seperangkat simbol verbal atau

21

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan atau maksud sumber tadi.

Pengertian lain mengenai pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh

komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi. Sebuah pesan

dapat memiliki lebih dari satu makna, dan beberapa pesan dapat mempunyai

makna yang sama. Dalam media massa, seperti dalam seni, khususnya lebih

sering berupa berapa makna lapis yang terbangun dari pesan yang sama.

Maknanya hanya dapat dapat ditentukan atau di uraikan ada makna lainya

(Auliana, 2012).

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan

dalam konteks atau situasi tertentu. Secara konteks berarti semua faktor diluar

orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari (Herlina, 2016):

1. Aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan,

warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan

alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan.

2. Aspek psikologi, seperti: sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi

para peserta komunikasi.

3. Aspek sosial seperti: norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik

budaya.

4. Aspek waktu seperti kapan berkomunikasi, hari apa, jam berapa, pagi,

siang, sore, malam.

Komunikasi Pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan

gagasan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

negara. Dalam hal ini Pemerintah dapat di asumsikan sebagai komunikator

22

dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa

sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau

gagasan dan Pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan

masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan

sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan merespon

keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku (Mulawarman & Rosilawati, 2014).

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe,

sasaran, tugas Pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan,

tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah

dalam suatu kegiatan akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang

akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga

sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan. Karena komunikasi

adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menelorkan

berbagai kebijakan (Purworini, 2014).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman

bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak

masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat.

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu

mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya

pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan

umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan: kedua, masalah

bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya

23

mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati

masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah

hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga

keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi

sosial dan sebagainya. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat

ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari

sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi

kepada daerah.

D. Konsep Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia

(human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi

pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek

komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi

organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui

jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan

aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja

berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing ideas),

instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings).

Komunikasi pemerintahan untuk managing staff merupakan

komunikasi internal organisasi dan bertujuan agar pegawai atau staf

mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan, bagaimana

mengerjakan dan agar eksekutif pemerintah mendapatkan informasi dari

pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang kesemuanya bermanfaat

24

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan

efisien. Komuniksi pemerintahan untuk managing people merupakan

komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang

berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah kepada

masyarakat, organisasi-organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau

institusi bisnis, sekaligus mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat

kebijakan dan peraturan dan juga informasi tentang dampak dari kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau

peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi

(Djopari & Solihah, 2014).

Satu model umum tentang proses komunikasi pemerintahan diawali

oleh pengirim (administrator atau manajer pemerintah) yang berusaha

berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat dan organisasi lain.

Untuk itu dipilih seperangkat informasi sebagai pesan yang ingin dikirimkan

(ideation). Ketika hendak mengirim informasi, pengirim menterjemahkan

informasi tersebut dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-

lambang yang tepat yang diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh

penerima dan diharapkan memiliki efek terhadap orang lain. Ekspresi

gagasan atau ide dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan), atau nonverbal

(bahasa isyarat, ekpresi wajah, gerakan, atau gambar), disebut pesan

(message). Pesan yang disampaikan dapat berupa kebijakan-kebijakan,

prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan.

25

Jadi komunikasi pemerintahan pada hakekatnya merupakan proses

penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi.

Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar

dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf,

dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif

pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk

mempengaruhi sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku

(behavior) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang

terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian

dari proses komunikasi pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan

di waktu lain ia menjadi receiver.

E. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu

tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama,

mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun

membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial

yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi,

pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama

lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling

ketergantungan (Soewarno, 2011).

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari

wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan

pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan

26

yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan

jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah (Kosasih, 2013)

Suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, karena

masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan

tentunya juga untuk dapat bertahan. Masyarakat sendiri juga mempunyai

berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup terus.

Adapun tipe-tipe masyarakat menurut Kingley Davis dalam (Soekanto, 2013)

ada empat kriteria yaitu:

1. Jumlah penduduk.

2. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman.

3. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh

masyarakat.

4. Organisasi masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri

setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam

suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut

kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama,

keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang

sama (Soewarno, 2011).

Dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19, masyarakat sipil

Indonesia tergolong sebagai masyarakat sipil yang kuat (strong civil society).

Masyarakat sipil yang kuat adalah situasi dimana warga aktif dan memiliki

27

kapasitas untuk mengorganisir dan menggerakkan dirinya dalam perjuangan

mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini, masyarakat sipil Indonesia

menggerakkan diri demi kepentingan untuk bertahan di tengah pandemi baik

dalam hal kesehatan maupun ekonomi, serta membantu satu sama lain

(Sampurno, 2020).

Pemerintah Indonesia banyak mendapat kritik karena dinilai oleh

beberapa pihak lamban dalam mengambil keputusan dan kurang transparansi

data yang dirilis ke publik, serta dipandang sebagai salah satu negara yang

memiliki kinerja paling buruk dalam mengatasi Covid-19 jika dibandingkan

dengan negara lainnya di ASEAN. Modal terbesar yang diperlukan sejatinya

adalah bagaimana mentransformasikan masyarakat sipil menuju kesadaran

dan solidaritas kolektif (Sampurno, 2020)..

Namun sejauh ini, masyarakat sipil justru mengambil peran lebih maju

jika dibandingkan dengan langkah-langkah negara. Pada bulan Maret tahun

2020, terdapat koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras

Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, PKBI, YLBHI, YLKI dan

WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respon yang

dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Selain itu,

komunitas masyarakat sipil yang berkecimpung dalam bidang keagamaan

yaitu, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah bergerak membentuk gugus

tugas penanggulangan Covid-19 dengan mengarahkan produsen untuk

memproduksi masker dengan jumlah besar dan dibagikan secara gratis

terhadap masyarakat, memberikan bantuan pangan ketika pemerintah belum

28

bergerak dan memberikan eduksasi tentang protokol kesehatan terhadap

masyarakat. Kontribusi yang hampir sama juga dilakukan oleh figur publik

seperti para artis dan influencer yang memberikan donasi berupa pemberian

masker, APD dan makanan gratis terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Terdapat juga kelompok masyarakat sipil kecil yang melakukan pengalangan

dana secara daring dan digital. Komunitas ini memiliki kepekaan untuk

memfasilitasi publik memperoleh hak informasi tentang Covid-19 (Wadi,

2020).

Dibalik sibuknya pemerintah menghadapi ancaman dan kekhawatiran

krisis ekonomi, peran masyarakat sipil menjadi diperlukan untuk membangun

kesadaran dan solidaritas kolektif. Ada tiga alasan yang mendasari

argumentasi ini. Pertama, masyarakat sipil adalah kekuatan fundamental

dalam mengawal kebijakan negara, kepentingan dan hak publik. Kedua,

masyarakat sipil adalah aktor alternatif yang dapat berperan dalam menata

ketidakteraturan kebijakan publik. Disamping itu, masyarakat sipil juga dapat

menjadi alat kontrol terhadap parlemen yang justru memanfaatkan

kesempatan membahas Undang-Undang kontroversial seperti Omnimbus

Law dan KUH ketika perhatian masyarakat teralihkan akibat Covid-19.

Faktor peran masyarakat (modal sosial) sebagai faktor internal terkait

dengan tiga variabel penting, yaitu otonomi keswadayaan dan

keswasembadaan. Faktor yang termasuk dalam variable otonomi adalah

kemampuan mengambil sikap mandiri, kemampuan mengorganisir diri

sendiri dan mengelola sumber daya manusia (kemampuan manajemen,

29

seleksi, rekrutmen dan partisipasi), dan kemampuan membangun jaringan

dengan sesama masyarakat sipil (Kosasih, 2013).

Masyarakat adalah sekelompok orang yang sama identifikasinya,

teratur, sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang

diperlukan bagi hidup bersama secara harmonis. Bila dilihat dari tiga macam

ciri yang membedakan masyarakat dengan kelompok-kelompok lainnya

(Soekanto, 2013):

1. Pada masyarakat pasti terdapat sekumpulan individu-individu yang

jumlahnya cukup besar.

2. Individu tersebut mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama

diantara mereka.

3. Hubungan individu-individu sedikit banyak harus permanen sifatnya

Dari beberapa pendapat para ahli di atas penulis mengambil suatu

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok

manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan

saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja,

dalam waktu relatif lama, saling tergantung (interdependent), memiliki sistem

sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran

akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara

yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama

pada kelompok tersebut.

F. Strategi Penanganan Covid-19

30

Kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali

dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit

ini berkembang sangat pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di

Cina, bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun

waktu kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, World Health Jurnal

Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020 195 Organization (WHO)

mengumumkan nama penyakit ini sebagai Virus Corona Disease (COVID-

19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut

2019-nCoV, dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020,

(Thorik, 2020).

Saat ini Covid-19 menjadi perhatian utama dunia. Cepatnya penyebaran

penyakit disertai penambahan kasus yang masih terus melonjak, termasuk di

Indonesia, serta beragamnya manifestasi klinis Covid-19 berpotensi pada

kolapsnya sistem kesehatan (Yunus & Rezki, 2020).

Sejak kasus pertama diumumkan, Pemerintah Indonesia berupaya

menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah

meluasnya penyebaran Covid-19. Di bidang kesehatan, Kementerian

Kesehatan menyiapkan 132 rumah sakit rujukan dengan kapasitas 40.829

tempat tidur untuk fokus menangani pasien Covid-19. Selain itu, tercatat

40.320 dokter spesialis yang disiagakan untuk menangani pasien Covid-19

yang tersebar di 2.877 rumah sakit, baik RS milik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah terus mencari pengobatan yang tepat bagi pasien korona.

Pemerintah memesan 2 juta obat Avigan, menyusul pemesanan 5 ribu obat

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19

31

yang sama sebelumnya. Selain Avigan, pemerintah juga memesan 3 juta

Klorokuin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan status tersebut didorong oleh

bertambahnya kasus virus korona di tanah air setiap hari. Selanjutnya,

Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus Corona sebagai bencana

nasional pada 13 April 2020. Penetapan ini dilakukan dengan penerbitan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Sebagai Bencana Nasional (BNBP RI, 2020).

Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan bencana

nasional yang diakibatkan oleh virus korona dilaksanakan oleh Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19. Adapun Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

akan menjadi ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat

daerah (BNBP RI, 2020).

Pemerintah telah menyiapkan tiga strategi guna menekan angka

penyebaran Covid-19. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah

peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia (KSP, 2020):

1. Perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran Covid-19. Dimana

strategi ini terdiri dari, mendorong perilaku masyarakat yang mematuhi

protokol kesehatan melalui kampanye protokol kesehatan secara

sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai kalangan, operasi

https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-2

https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-2

32

yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, dan mendorong

strategi testing dan tracing yang tepat sasaran.

2. Pembangunan pusat-pusat karantina dan isolasi, yang terdiri dari

fasilitas karantina terpusat disediakan untuk pasien asymptomatic dan

ringan, sehingga RS tidak penuh dan mencegah penularan dalam

keluarga. Kemudian setiap kota yang memiliki jumlah kasus positif

tinggi agar menyediakan fasilitas isolasi terpusat yang dilengkapi

dengan fasilitas kesehatan yang memadai untuk penanganan pasien

OTG dan gejala ringan

3. Manajemen perawatan Covid-19, dimana menerapkan protokol standar

terapi penanganan pasien. Dalam hal ini Jodi menambahkan

Kementerian Kesehatan sudah menyusun bersama 5 organisasi profesi

dan tim RS BUMN. Kemudian selanjutnya memastikan setiap RS

rujukan memiliki bed capacity, medical supplies dan equipment yang

memadai untuk menjalankan protokol tersebut.

Untuk menekan laju penyebaran virus Corona, pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019. Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan

turunan dari PP 21/2020, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus Disease

2019 (Yunus & Rezki, 2020).

33

Kebijakan pembatasan sosial juga didukung dengan empat strategi yang

dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 demi menekan

penyebaran pandemi Covid-19 yaitu (Thorik, 2020):

a. Gerakan masker untuk semua. Pemerintah terus mengampanyekan

kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah atau di ruang

publik.

b. Penelusuran kontak atau tracing contact dari kasus positif yang dirawat

dengan menggunakan tes cepat atau rapid test.

c. Edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian

hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari tes cepat atau

negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

d. Isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin

dilakukan, seperti saat terdapat tanda klinis yang butuh layanan definitif

di rumah sakit.

Kasus Covid-19 di Indonesia semakin melonjak dari hari ke hari. Salah

satu penyebabnya yaitu upaya pencegahan penularan virus Corona yag belum

maksimal. Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol

kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun,

serta menjaga jarak. Di sisi lain, pemerintah kesulitan untuk meningkatkan

upaya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment (Ulya, 2020).

1. Testing adalah pengecekan kesehatan melalui rapid test dan tes swab.

2. Tracing adalah penelusuran kontak kasus positif.

34

3. Treatment adalah perawatan dengan benar apabila merasakan gejala

Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

yang antara lain Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai

kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Covid-

19. Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa,

sebagai berikut (Pamungkas, 2020):

a. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang

Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01.

c. Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT,

mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan

waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana

Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian

Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.

d. Penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non

tunai (melalui transfer antar rekening bank; atau cashless; atau jasa

pengiriman uang lainnya milik pemerintah) ke penerima BLT, yang

diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai

35

pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan

mekanisme penyaluran BLT kepada penerima.

Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah

sederhana. Sejauh tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan

dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung.

Informasi tak terkendali tentang Covid-19 dan kegagalan persuasi memutus

rantai persebaran, menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku.

G. Kerangka Pikir

Penanganan wabah Virus Corona dapat terlaksana dengan baik

diperlukan interaksi yang baik pula antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimana pola komunikasi pemerintah

daerah tentang bentuk komunikasi pada masyarakat di Kabupaten Gowa

khususnya Gugus Percepatan Penanggulangan Wabah Corona di Kabupaten

Gowa dengan menggunakan pendekatan teori yang di gambarkan dalam

bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

Indikator Strategi

Arifin (2008)

1. Mengenal khalayak

2. Menyusun pesan

3. Menetapkan metode

4. Seleksi dan penggunaan

media

Penanganan Covid 19 oleh satgas

Kabupaten Gowa:

✓ Melaksanakan protokol kesehatan

✓ Pelaksanaan testing Covid-19

✓ Edukasi masyarakat

✓ Penanganan limbah masker

✓ Fasilitas OTG

✓ Pelaksanaan vaksinasi

✓ Informasi layanan

Strategi Komunikasi Pemerintah

Daerah Dalam Penanganan

Covid-19 di Kabupaten Gowa

36

H. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam upaya komunikasi

pemerintah Kabupaten Gowa terkait pencegahan Covid-19 yaitu: mengenal

khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode serta seleksi dan penggunaan

media.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Selanjutnya penulis menarasikan fokus yang di gunakan dalam

penelitian terkait Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa yaitu:

1. Mengenal khalayak adalah masyarakat Kabupaten Gowa yang sebagai

target dan sasaran dari upaya komunikasi oleh pemerintah dalam

memutus penyebaran Covid-19 dengan melibatkan masyarakat secara

aktif.

Penyampaian informasi terhadap masyarakat dalam

rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Komunikasi

Pemerintahan

37

2. Menysun pesan adalah informasi yang akan di sampaikan kepada

masyarakat terkait upayanya dalam memutus penyebaran Covid-19 di

Kabupaten Gowa.

3. Menetapkan metode adalah langkah-langkah agar strategi komunikasi

yang di bangun pemerintah benar-benar dapat memberikan pengaruh

kepada masyarakat dalam bekerjasama memutus penyebaran Covid-19

di Kabupaten Gowa.

4. Seleksi dan penggunaan media adalah saluran yang dipilih oleh

pemerintah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam

rangka memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa.

5. Strategi komunikasi dalam penanganan Covid-19 adalah kebijakan

pemerintah daerah dalam rangka merumuskan program-program yang

berkaitan dengan memutus penyebaran virus Corona di Kabupaten

Gowa.

39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan setelah seminar

proposal selama dua bulan dari tanggal 23 April - 22 Juni 2021 dan lokasi

penelitian bertempat di Kantor Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan

Penyebaran Covid-19 Kabupaten Gowa terkait Strategi Komunikasi

Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut berupaya untuk

mempelajari langkah-langkah yang di tempuh oleh pemerintah Kabupaten

Gowa dalam penanganan Covid-19 berbasiskan data dan fakta penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang

Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di

Kabupaten Gowa adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan

situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan

kondisi objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data

dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara,

40

observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu

hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari

wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti

observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan

sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa

hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar

berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan

dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang

terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian

pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang

sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga

terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai

keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan

penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan

penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara

41

obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari

penelitian terkait Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No. Informan Inisial Jabatan Jumlah

1. Hj. Erni Yusnita A, SKM., M.Adm.Kes.

EY Kasubag Program Dan Informasi Dinas

Kesehatan Kab. Gowa

1

2. Abd. Wahid, S.Sos. AW Tim Gugus Tugas

Percepatan

Penanganan Covid 19

Kab. Gowa

1

3. Widia Restuti Hasan,

S.Sos, M.Ikom

RH Tim Gugus Tugas

Percepatan

Penanganan Covid 19

Kab. Gowa

1

4. Khaeril Jalil KJ Ormas LMP 1

5. Zulfikar ZF Masyarakat 1

6. Hj Misra MS Masyarakat 1

7. Mahmud MH Masyarakat 1

8. Rifal RF Masyarakat 1

Jumlah Total Informan 8

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih

mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

42

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

langsung yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah

Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai

dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam

berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan

informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik

observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data

atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada

dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

43

disarankan oleh data (Lexy: 103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri

dari tiga komponen: 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian data

(data display). 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and

verifying conclusions) (Pawito, 2007)

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama,

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.

Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan

mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-

kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data

yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang

dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam

penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa

bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat

diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying

Conclusions)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan

(drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya

44

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-

pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah

dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulansi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian

triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi

waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan

hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber

yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan

observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas

data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian

melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang

45

lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulansi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi

tugas melakukan pengumpulan data.

46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi

Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01%

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ±

652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa

Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh

Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam.

Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6'

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya

antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7'

Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di

bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah

Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sungguminasa

47

Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu

sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe,

Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan,

Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah

dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan

Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng,

Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gowa

(Sumber: PemkabGowa.go.id)

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah

di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi

wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten

Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai

sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai

48

terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2

dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa

yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek

multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km2 yang dapat

menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk

masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan

untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa termasuk terbesar ketiga dari

kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk dengan urutan

pertama adalah Kota Makassar sebanyak 1.545.373 jiwa , urutan kedua

Kabupaten Gowa sebanyak 765.836 jiwa dan urutan ketiga adalah Kabupaten

Bone sebanyak 762.073 jiwa.

Berdasarkan Gowa Dalam Angka jumlah penduduk Kabupaten Gowa

secara keseluruhan yaitu :

1) Tahun 2018 sebanyak 760.607 jiwa.

2) Tahun 2019 sebanyak 772.684 jiwa.

3) Tahun 2020 sebanyak 765.836 jiwa

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa

hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya

musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan

musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti

49

itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu

Bulan April - Mei dan Oktober - November.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu

27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos

pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm,

sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa

dikatakan hampir tidak ada hujan.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan salah satu Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Gowa yang

bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesehatan, fungsi Dinkes

sebagai lembaga dinas teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas

otonomi dan membantu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang

kesehatan yang meliputi pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan,

pencegahan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan,

kesehatan keluarga, pelayanan farmasi dan pengawasan makanan dan

minuman serta pembinaan program berdasarkan kebijakan Bupati Gowa.

Untuk melaksakan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Kesehatan

Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

50

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta

sumber daya kesehatan.

2) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta

sumber daya kesehatan.

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT)) serta sumber daya kesehatan.

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas

dan fungsinya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang beralamat di Jalan Dr.

Wahidin Sudirohusodo, No. 47, Sungguminasa, Gowa merupakan unsur

pelaksana ekonomi daerah di bidang kesehatan sesuai dengan urusan

pemerintahan Kabupaten Gowa serta Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa pada akhir tahun

2008 mengalami perubahan mengikuti struktur sesuai dengan Standar

Minimal Departemen Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Palembang nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

51

dan Tata Kerja. Dinas Kesehatan Kota Palembang terdiri dari empat bidang

yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa)

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) mempunyai peranan yang

penting dalam upaya pencapaian derajat kesehatan melalui upaya pelayanan

kesehatan atau program yang berada di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, dan

Dinas Kesehatan. Selain sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang

baik juga sangat dibutuhkan kompetensi tenaga kesehatan yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang

tepat dan bermutu.

52

Menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan, tenaga kesehatan dikelompokkan dalam 9 jenis, yaitu:

1) Tenaga Medis.

2) Tenaga Keperawatan.

3) Tenaga Kefarmasian.

4) Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan.

5) Tenaga Gizi.

6) Tenaga Keterapian Fisik.

7) Tenaga Keteknisian Medis.

8) Tenaga Kesehatan Lain di Fasilitas Kesehatan.

9) Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan.

Adapun jumlah dan rasio tenaga medis di Kabupaten Gowa Tahun 2020

di berbagai unit kerja dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.3 Diagram Tenaga Medis di Kabupaten Gowa

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa)

Berdasarkan penjelasan Gambar 4.3 diketahui bahwa secara

keseluruhan masih terdapat kekurangan kebutuhan tenaga medis berdasarkan

53

rasio terhadap penduduk dibandingkan dengan target rasio tenaga medis yang

terdapat dalam Kepmenko Kesra No. 54 Tahun 2013 tentang Rencana

Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) Tahun 2011-2025. Dengan rasio

dokter yang cukup dan merata nantinya diharapkan pelayanan kesehatan di

Puskesmas sebagai lini terbawah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat

akan meningkat.

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa meliputi Puskesmas

dan jajarannya. Rumah Sakit Pemerintah serta sarana lainnya yang berjumlah

742 sarana kesehatan, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan/Pengelola Di Kabupaten Gowa

Tahun 2020

No. Fasilitas Kesehatan Kepemilikan/Pengelola Jumlah

1. Rumah Sakit PEMKAB 1

2. Rumah Sakit SWASTA 2

3. Puskesmas Rawat Inap PEMKAB 26

4. Puskesmas Non Rawat Inap PEMKAB 0

5. Puskesmas Keliling PEMKAB 26

6. Puskesmas Pembantu PEMKAB 125

7. Rumah Bersalin SWASTA 2

8. Klinik Pratama TNI/POLRI 3

9. Klinik Pratama BUMN 2

10. Klinik Pratama SWASTA 10

11. Klinik Utama SWASTA 7

12. Praktek Dokter Bersama SWASTA 19

13. Praktek Dokter Umum Perorangan SWASTA 13

14. Praktek Dokter Gigi Perorangan SWASTA 35

15. Praktik Pengobatan Tradisional SWASTA 3

16. Bank Darah Rumah Sakit PEMKAB 1

17. Laboratorium Kesehatan PEMKAB 1

18. Industri Farmasi SWASTA 1

19. Usaha Mikro Obat Tradisional SWASTA 77

20. Pedagang Besar Farmasi SWASTA 3

54

21. Apotek SWASTA 66

22. Toko Obat SWASTA 2

23. Toko Alkes SWASTA 2

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 2020)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, sarana kesehatan di Kabupaten

Gowa Tahun 2020 tertinggi pada fasilitas kesehatan Puskesmas pembantu

sebanyak 125 unit dengan status kepemilikan Pemerintah. Sarana kesehatan

terendah pada fasilitas kesehatan RSUD, Bank Darah Rumah Sakit dan

Laboratorium Kesehatan masing - masing sebanyak 1 unit dengan satus

kepemilikan Pemerintah dan fasilitas kesehatan industri farmasi sebanyak 1

unit dengan status kepemilikan swasta.

3. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa

Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan

mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang

berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan dapat segera mengambil

langkah-langkah kebijakan srategis yang diperlukan dalam rangka percepatan

penanganan Covid-19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi

efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina

Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan bahwa

Surat Edaran Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 ini adalah untuk

menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, sehingga Menteri

Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah. Hal ini tertuang

55

melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan

Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020.

Struktur Satgas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota

sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 3 (tiga) wakil ketua, 1 (satu)

Sekretaris, dan 6 (enam) bidang, yaitu: data dan informasi, komunikasi

publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan

pendisiplinan, dan struktur Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan

dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1

(satu) ketua, 1 (satu) bendahara, 1(satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu:

komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan

penegakan hukum dan pendisiplinan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ

Tanggal 29 Maret 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan

Corona Virus Disase 2019 (Covid-19) Daerah Di Kabupaten Gowa.

Pembentukan satgas Covid-19 dengan melibatkan SKPD yang terlibat dalam

penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dengan No. Surat Tugas

929.A/SU/PD.01.02/11/2020. Dan Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat

Keputusan 440.1/13/DK-GW/III/2020 tentang pembentukan posko siaga

penyakit coronavirus (Covid-19) Dinas Kehetan Kabupaten Gowa.

Penggunaan dana recofusing meliputi beberapa hal, yaitu sebagai

berikut: belanja dalam bidang kesehatan seperti penyediaan sarana dan

prasarana kesehatan, pemberian insentif bagai tenaga kesehatan, penyewaan

rumah singgah sebagai ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan, dan

56

pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-

19. Belanja dalam bidang penanganan dampak ekonomi seperti pengadaan

bahan pangan dan kebutuhan pokok, pemberian insentif berupa

pengurangan/pembebasan pajak daerah, dan pemberian penggunaan modal

usaha bagi pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19.

Belanja dalam penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Tabel 4.2 Realokasi APBD dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten

Gowa Tahun 2020 sebagai berikut:

No. Bidang Alokasi Dana Realisasi

1. Bidang Kesehatan Rp. 17,084,228,550 Rp. 4,386,663,500

2. Bidang Sosial Rp. 43,438,711,000 Rp. 6,315,650,000

TOTAL Rp. 60,552,939,550 Rp. 10,702,313,500

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 2020)

Refocusing dan relokasi dalam APBD (dukungan logistik, operasional,

bansos dll.) Tahun 2020 hingga saat ini kita dihadapkan pandemi Covid-19

sehingga berdasarakan arahan pusat dilakukan Recofussing anggaran APBD

Tahun 2020. Sepanjang Tahun 2020 Pemkab. Kab. Gowa mengalokasikan

Anggaran Pada dua (2) Bidang yakni Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial.

Realokasi Dana APBD Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebesar Rp.

60,552,939,550 ,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 10,702,313,500.

Di Kabupaten Gowa Kasus positif Covid-19 per 31 Maret 2021

bertambah sebanyak 193 kasus sehingga jumlah kasus sebanyak 3874 Kasus.

Perkembangan kasus mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir yaitu

dari Bulan februari jumlah penambahan kasusnya 466 mengalami penurunan

di bulan Maret yaitu 193 kasus di tahun 2021. Adanya penurunan kasus di

57

Kabupaten Gowa disebabkan karena kesadaran masyarakat akan tetap

menjalankan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, mencuci tangan

menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari

kerumunan, menghindari mobilitas), adanya perilaku masyarakat yang

menerapkan pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan adanya

kegiatan Tim satgas Covid-19 Puskesmas yang melakukan tracing terhadap

10 sampai 90 orang terhadap kasus yang terkonfirmasi.

Gambar 4.4 Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa

(Sumber: Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Gowa)

Dikabupaten Gowa Jumlah yang sembuh yaitu 3641 atau sekitar 94 %

dimana data tersebut berada di atas data Nasional kasus Covid-19 yang

sembuh per 31 Maret yaitu 89 %. Hal ini disebabkan karena pasien yang

melakukan isolasi baik dirumah ataupun di hotel wisata Covid senantiasa

menerapkan pola gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) terutama

dalam melakukan aktifitas fisik dan mengkonsumsi sayur dan buah guna

58

memningkatkan anti body atau kekebalan tubuh, Perawatan yang maksimal

di Rumah Sakit Covid, dan respon mayarakat terhadap Covid-19.

Gambar 4.5 Persentase Angka Kesembuhan

Kasus Covid-19 Kabupaten Gowa Maret 2021


Di Kabupaten Gowa Jumlah yang meninggal yaitu 73 orang atau sekitar

1,9% dimana data tersebut berada di bawah data Nasional kasus covid-19

yang meninggal per 31 Maret 2021 yaitu 2,7 %. Adanya jumlah kematian

dibawah angka nasional disebabkan karena Pengetahuan dan kesedaran

masyarakat akan Covid-19 sudah dapat beradaptasi dengan mengikuti

Protokol Kesehatan

Gambar 4.6 Data Kasus Covid -19 yang Meninggal Desember kab. Gowa 2020

59


Untuk mencegah penularan Covid-19, petugas melakukan pelacakan di

cluster tempat kerja, rumah tangga, dan tempat tempat umum misalnya pasar,

termasuk kepada pihak-pihak yang kontak langsung. Ada yang dilakukan

rapid test dan pemeriksaan swab. Pelacakan kontak (contact tracing) adalah

proses untuk mengidentifikasi menilai dan mengelola orang orang yang

berkontak erat dengan kasus konfirmasi/probable untuk mencegah penularan

selanjutnya. Kegiatan ini penting untuk dilakukan karena kasus konfirmasi

dapat menularkan penyakit sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari sesudah

timbulnya gejala. Adapun kinerja kontrak tracking adalah :

1) Minimal 80 % Kasus Konfirmasi dilakukan contak tracing diketahui

asal klusternya dengan rasio 1:10.

2) 90 % Kasus konfrimasi dan suspek diisolasi kurang dari 48 jam sejak

gejala pertama.

60

3) Lebih dari 80% kasus baru dengan kontak erat dilakukan

isolasi/karantina dalam waktu kurang dari 72 jam.

Situasi pelacakan kontak erat di kabupaten Gowa sebanyak 6542 kasus,

dimana jumlah kontak erat nya yang dipantau sebanyak 2735 kasus dan 3717

kasus kontak erat setelah pemantauan. Adapun data situasi Pelacakan Kontak

Erat di Kabupaten Gowa :

Gambar 4.7 Data Kontak Erat (Tracing) Kab. Gowa 2021


Seseorang dari zona merah atau kontak dengan pasien positif Covid-19

termasuk suspek yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab.

Jika hasilnya positif, penatalaksanaan pasien dilakukan berdasarkan gejala

atau tanpa gejala yang dialami.

Penanganan pasien positif Covid-19 yang tidak bergejala akan diimbau

untuk isolasi mandiri di rumah atau di RS Darurat. Isolasi minimal 10 hari

sejak ditegakkan diagnosis. Bagi pasien positif Covid-19 dengan gejala sakit

61

berat akan diisolasi di rumah sakit atau rumah sakit rujukan. Pasien diisolasi

minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala

pernapasan.

Tabel 4.3 Rumah Sakit Layanan Rujukan

No NAMA RS ALAMAT NO HP EMAIL

1. RS.Dr.Tajuddin

Chalid,MPH

Jl.Pacerekkang

No 67/Pajjaiang

Daya Kota

Makassar

081230308383

( 0411-511011 )

rsk

tadjuddinchalid_makassar@yahoo

.co.id

2. RSUP dr.Wahidin

Sudirohusodo

Jl Perintis

Kemerdekaan

Km 11 Kota

Makassar

(0411)-584677,(0411)-

587676

[email protected]

[email protected]

3. RSUD Labuang

Baji

Jl DR Ratulangi

No 81 Labuang

Baji Kec

Mamajang Kota

Makassar

08125555583,(0411)

873482

4. RS TK II

Pelamonia

Jl Jendral

Sudirman No 27

Makassar

08219182424

5. RSUD Syekh

Yusuf Gowa

Jl dr Wahidin

Sudirohusodo No

48 Sungguminasa

Kabupaten Gowa

0411 – 866536

6. Rumah Sakit

Siloam makassar

Jl Metro Tanjung

Bunga Kav 9

(Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Gowa 2021)

Alur rujukan melalui 26 fasilitas kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit

Syekh Yusuf (pra rujukan) serta Rumah Sakit Talia Irham ke Rumah Sakit

rujukan yang ada di Makassar (1. RSUD Labuang Baji, 2. Rumah Sakit Dadi

Makassar 3. RS. Sayang Rakyat 4. RS. Wahidin Sudiro Husodo) berdasarkan

62

tatalaksana rujukan pedoman revisi 1 sampai 5 Kemenkes RI, berdasarkan

waktu perjalanan pandemi.

B. Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19

di Kabupaten Gowa

Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan berbagai upaya strategi

komunikasi dalam memutus penyebaran Covid-19. Maka Sesuai dengan

keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Perihal pembentukan gugus tugas

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). maka

dibentuklah sebuah tim yang bertugas untuk responding to crisis untuk

menangani krisis terkait dengan Covid-19 di Kabupaten Gowa dan sesuai

dengan SK ketua pelaksana gugus tugas nomor 16 tahun 2020. Upaya

memutus penularan menjadi tema besar di berbagai negara dunia termasuk

Indonesia. Termasuk pemerintah tentu harus mempersiapkan semua elemen

agar mampu menghadapi dampak dari wabah ini.

Beberapa strategi telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah

Kabupaten Gowa, dengan menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi

prtokol kesehatan, menerapkan PSBB serta PSBK sampai kepada pemulihan

krisis ekonomi bagi masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Ada

beberapa tahapan dalam menjalankan strategi komunikasi yang dilakukan

mulai dari mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode sampai

kepada seleksi dan penggunaan media yang akan penulis bahas dalam hasil

penelitian sebagai berikut:

1. Mengenal Khalayak

63

Khalayak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perlu

dilakukan strategi dalam penyampaian pesan agar pesan dapat diterima oleh

target sasaran. Mengenali khalayak merupakan prinsip dasar agar komunikasi

dapat berjalan dengan lancar.

Pada awal penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa banyak

masyarakat yang tidak percaya dan tidak mengetahui terkait kebijakan-

kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam memutus penyebaran Covid-

19 di Kabupaten Gowa. Masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan,

perbedaan tersebut terdapat pada usia, agama atau keyakinan, pendidikan,

status sosial semua tidak terlepas dari sosialisasi terkait bahaya virus Covid-

19 di Kabupaten Gowa.

“Terlebih dahulu memang kami melakukan observasi kepada seluruh

masyarakat di Kabupaten Gowa terkait pemahaman mereka terhadap

virus Corona itu sendiri. Pada awalnya masyarakat banyak yang tidak

mengetahui dan bermasa bodo dengan himbauan dari pemerintah.

Sehingga kami berupaya melakukan sosialisasi degan menekankan

kearifan lokal dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Makanya

banyak program-program kita yang menggunakan istilah bahasa

daerah, untuk lebih mudah memberikan pemahaman kepada

masyarakat.” (Wawancara dengan EY 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan dalam upaya

pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid-19

dan upaya memutus penyebarannya, Dinas Kesehatan senantiasa melibatkan

tokoh masyarakat untuk membantu mengedukasi masyarakat secara umum

dan membentuk program-program yang berbasis kearifan lokal untuk

memudahkan pelaksanaan program pemutusan Covid-19 di Kabupaten

Gowa.

64

Khalayak selalu memiliki membutuhkan informasi dan akan merespon

informasi yang didapat tersebut dari berbagai media. Penerimaan khalayak

menekankan pada penggunaan media sebagai cerminan dari konteks sosial-

budaya dan sebagai sebuah proses pemberian makna bagi produk budaya dan

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Penerimaan khalayak yaitu

bagaimana khalayak akan memaknai teks media.

Tempat dan Fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat

beraktivitas yang akan mendukung kenberlangsungan perekonomian, namun

berpotensi menjadi lokus penyebaran Covid-19. Yang dimaksud dalam

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/382/2020 yaitu Pasar,

Hotel, Rumah makan, Terminal, Tempat Wisata, Tempat Ibadah. Adapun

jumlah Tempat Fasilitas Umum yang ada di kabupaten Gowa terdiri dari

Pasar (47), Tempat ibadah (1453), Rumah Makan (84) dan tempat rekreasi

(86). Dan yang menerapkan Protokol Kesehatan Pasar (41), Tempat ibadah

(1400), Rumah Makan (79) dan tempat rekreasi (80). Jadi Jumlah Persentase

Tempat Fasilitas umum dan Tempat rekreasi yang menerapkan protokol

kesehatan dari 1670 yang menarapkan sebanyak 1600 (96%). Upaya yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam memutus penyebaran Covid-

19 dengan senantiasa memantau tempat-tempat kerumunan dari masyarakat.

“Berdasarkan arahan dari menteri kesehatan terkait tempat dimana

masyarakat sering berkerumun dan berpotensi menyebarkan Covid-19

maka di perintahkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan

menerapakn 3 M, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga

jarak. Ditempat yang dimaksudpun kami melakukan sosialisasi

kesehatan bagi masyarakat agar senantiasa menjaga protokol

kesehatan.” (Wawancara dengan AW 7 Juni 2021).

65

Senada dengan hal tersebut salah satun informan juga memberikan

keterangan terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat.

“Upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona di

Kabupaten Gowa gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat

untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Sosialisasi tersebut

terus dilakukan demi menekan meningkatnya masyarakat yang terpapar

virus.” (Wawancara dengan RH 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan sasaran dari tim

gugus kesehatan dalam memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa

dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat dimana masyarakat

sering berkumpul. Melalui sosialisasi kesehatan dan perintah menerapkan

protokol kesehatan merupakan langkah pemerintah dalam memutus

penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Keaktifan khalayak (activeness) lebih merujuk pada seberapa banyak

kebebasan yang dimiliki khalayak dihadapan media massa. Beberapa orang

merupakan khalayak yang aktif dalam proses komunikasi, orangorang ini

cukup ahli dalam mengkonsumsi media. Keaktifan juga bervariasi

berdasarkan individu.

Membangun sebuah keyakinan dan kepercayaan terhadap masyarakat

tidaklah mudah, perlu sebuah strategi yang baik. Masyarakat di Kabupaten

Gowa sama dengan masyarakat pada umumnya, dimana jarang dan kurang

mengerti terkait apa yang dikomunikasikan oleh komunikator. Masyarakat

lebih cenderung meniru gerakan aksi nyata yang dilakukan pemerintah.

“Kalau saya melihat masyarakat Kabupaten Gowa itu agak jenuh

dengan himbauan dan sosialisasi tetapi yang perlu dilihat oleh

masyarakat adalah aksi nyata. Banyak sekali penyampaian-

penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah tetapi oknum pemerintah

66

itu sendiri tidak menerapkan protokol kesehatan. Bagi saya pemerintah

disini perlu hadir memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat

dengan sendirinya masyarakat pasti akan mengikuti.” (Wawancara

dengan KJ 9 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan sikap masyarakat

dalam mengikuti kebijakan pemerintah tergantung dari sejauh mana para

aktor pembuat kebijakan juga dapat mengimplementasikan programnya

dengan baik. Khalayak ramai senantiasa menjalankan anjuran dari

pemerintah apabila pemerintah itu sendiri juga menjalankan kebijakan yang

dibuatnya.

Timbulnya makna yang berbeda karena adanya pengaruh dari faktor

yang dapat mempengaruhi penerimaan khalayak. Pengaruh atau efek adalah

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh

khalayak sebelum dan sesudah menerima pesan. Dalam penerimaan

khalayak, faktor kontekstuallah yang mempengaruhi khalayak dalam

membaca teks media. Sehingga terkadang komunikator perlu melakukan

pendekatan yang sifatnya memaksa dalam menyusun strategi agar masyarakat

dapat menerima sebuah pesan yang diinginkan oleh komunikator.

Sesuai Perda Kab. Gowa No 2 Tahun 2020 pada Bab X Pasal 27

Tentang Pengawasan wajib masker dan penerapan Protokol kesehatan kab.

Gowa. Tim khusus melibatkan unsur, Pemerintah Kabupaten Gowa, TNI-

POLRI, Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi

kepemudaan. Tim ini akan melakukan pendisiplinan protokol kesehatan di

tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, seperti pasar dan

rumah-rumah makan atau restoran, jalanan dan rumah ibadah.

67

“Awal penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa terkait

penyebaran Covid-19 selalu ada sosialisasi yang dilakukan baik oleh

pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Polisi, Pak Ustads untuk tidak

berkerumun dan senantiasa mencucui tangan serta memakai masker.

Apa lagi kalau dipasar. Dimesjid saja sekarang harus pakai masker dan

disediakan disitu hand zanitiser. Kalau bagi saya tentu patuh jaki

dengan himbauan pemerintah apalagi untuk kebaikan bersama.”

(Wawancara dengan ZF 10 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa himbauan

dalam menerapkan protokol kesehatan dilakukan dari berbagai elemen baik

jajaran pemerintah, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat. Hal ini

dilakukan untuk lebih mudah menjangkau masyarakat dalam memberikan

sosialisasi dan melaksanakan kebiajakan pemerintah Kabupaten Gowa dalam

memtus penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait indikator mengenal

khalayak sebagai bentuk strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Gowa

terhadap masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19 ada beberapa

langkah-langkah yang dilakukan. Seperti, melakukan sosialisasi kesehatan

dengan mendorong masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan,

bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mendukung upaya

pemerintah Kabupaten Gowa memutus penyebaran Covid-19, diantaranya

pemerintah desa/kelurahan, Kecamatan, Polisi, organisasi pemuda dan tokoh

masyarakat. Serta senantiasa melakukan pengawasan ditempat-tempat yang

rawan terjadi kerumunan.

2. Menyusun Pesan

Memahami tentang pesan ada kaitanya dengan segala sesuatu yang

memiliki arti dan nilai bagi penerimanya. Pesan erat kaitannya dalam proses

68

komunikasi dikarenakan dalam proses komunikasi adanya suatu pertukaran

pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang diperoleh dapat

dimengerti dan dipahami.

Pesan merupakan informasi yang disusun oleh pemerintah daerah

dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa. Proses ini

terbilang penting untuk melihat sejauh mana langkah pemerintah Kabupaten

Gowa dalam memutus penyebaran Covid-19 dan hasil dari program-program

memutus penebaran Covid-19.

“Dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentu harus

terstuktur, pesan yang disampaikan harus mudah di cerna oleh

masyarakat. Mulai dari apa itu Covid-19, bagaimana gejalanya,

bagaimana bentuk pencegahnnya, bagi masyarakat yang terpapar

bentuk penanganannya seperti apa, semua itu ada dalam materi-materi

sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat. Publik itu harus tau

alasan kenapa mereka haurs jaga jarak, cuci tangan, menggunakan

masker dengan kaitannya memutus Covid-19. Belum lagi selama

Covid-19 banyak istilah-istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah

Pusat. Disini tugas kita bersama seluruh unsur fokormida Kabupaten

Gowa untuk menyampaikan pesan sedetail mungkin agar tidak

membuat masyarakat bingung.” (Wawancara dengan EY 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pesan

yang disampaikan kepada masyarakat merupakan kumpulan materi yang

berisi informasi terkait langkah pemerintah Kabupaten Gowa dalam memutus

penyebaran Covid-19. Sehingga dalam proses penyampaian pesan yang

dilakukan membutuhkan kerjasama dari semua pihak.

Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak

ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih

banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas dan tidak banyak

menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di khalayak.

69

Mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa tentu harus

di barengi dengan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Kebijakan-

kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa tidak dapat langsung

diimplementasikan begitu saja. Terlebih dahulu harus terdapat informasi yang

ditujukan kepada masyarakat.

“Tentunya dalam menjalankan perda terkait penyebaran Covid-19 tidak

langsung dilaksanakan begitu saja, terlebih dahulu harus ada informasi

yang turun kepada masyarakat. Disini biasa keterlibatan dinas

komunikasi dan informatika untuk membantu proses penyebaran pesan

kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikanpun harus tersusun

secara sistematis agar mudah dipahami oleh masyarakat kita.”

(Wawancara dengan RH 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaksanaan

kebijakan memtus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa dilaksanakan

melalui penyusunan informasi yang terstruktur dan sistematis. Upaya tersebut

dilakukan agar masyarakat dapat memahami alur dalam penanganan

pemutusan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Penyusunan pesan dapat dilakukan secara persuasif dimana sebuah

pesan harus memiliki sebuah proposisi. Proposisi disini ialah apa yang

dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang

disampaikannya, artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya

perubahan.

Penyebaran informasi yang dilakukan tim gugus penanggulangan

penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa dinilai telah berjalan dengan baik.

Kelengkapan isi informasi menjadi standard pelayanan yang dapat

70

memberikan informasi secara terperinci. Sehingga komunikator dapat

menyampaikan pesan kepada komunikan tanpa ada kendala.

“Sejuah ini saya melihat pemkab Gowa melalui tim gugus percepatanan

penanganan penyebaran Covid-19 mempunyai informasi-informasi

yang komplit mulai terkait kebijakan penanggulangan Covid-19,

penanganan pasien yang terpapar, sampai kepada tes-tes yang berkaitan

dengan Covid-19. Disini kita melihat secara bersama bahwa

keseluruhan masyarakat sebenarnya tidak memahami beberapa istilah-

istilah dari Covid-19 itu, sehingga peran pemerintah dalam menyusun

pesan secara sederhana dapat dimengerti dan dijalankan oleh

masyarakat.” (Wawancara dengan KJ 9 Juni 2021).

Senada dengan hasil wawancara tersebut salah satu informan dari

masyarakat juga mengaskan hal yang sama.

“Selama Covid 19 banyak istilah-istilah baru yang sering didengar,

seperti social distancing, PSBB dan lain-lain. Tentu masyarakat

mencari tau apa yang dimaksud istilah tersebut melalui informasi yang

didapatkan dari pemerintah Kelurahan masyarakat disini semakin lama

semakin mengetahui apa istilah tersebut dan bagaimana

pelaksanaannya.” (Wawancara dengan ZF 10 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwasannya

pesan yang berisi informasi penanggulangan penyebaran Covid-19 yang di

susun oleh pemerintah Kabupaten Gowa berisi informasi-informasi yang

sederhana dan dapat dipahami oleh semua unsur masyarakat. Dengan

demikian terkait penyampaian informasi yang dilakukan tidak mengalami

kendala berarti.

Komunikasi edukatif adalah merupakan komunikasi yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih didalamnya terdapat nilai-nilai edukatif yang

bersifat mendidik atau proses komunikasi yang dilakukan demi terwujudnya

tujuan yang hendak dicapai yaitu dalam hal yang bersifat mendidik.

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengangkat harkat, martabat dan

71

kesiapan manusia dalam menghadapi masa depannya yang penuh dengan

tantangan, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalamnya.

Informasi menjadi salah satu sisi yang turut memberikan kontribusi

dalam penanganan Covid-19. Sebab tidak hanya menjadi corong untuk

menginformasikan tindakan dan kebijakan pemerintah, melainkan juga

menjadi sarana edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut disadari oleh

masyarakat dalam rangka berpartisipasi pemutusan Covid-19.

“Awalnya kita tidak tau dan tidak percaya ini Corona, karena kan

tempat munculnya di Cina itu jauh sekali dari Indonesia. Tetapi melihat

informasi di media-media banyak mi yang meninggal masyarakat

perlahan mulai cemas. Dari informasi yang kami dapatkan dari

pemerintah terlebih tingkat Kelurahan itu banyak pengetahuan baru

yang kami dapatkan dalam memutus penyebaran Covid-19 terlebih

membiasakan hidup sehat. Termasuk senantiasa menggunakan masker

kalau keluar, biar lagi itu cuma mau beli kopi tetap harus pakai masker.”

(Wawancara dengan MS 10 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat

sebagai target dari penyampaian pesan dalam memutus penyebaran Covid-19

menjadi memahami regulasi pemerintah Kabupaten Gowa terkait memutus

mata rantai penyebaran Covid-19. Pesan-pesan yang disampaikan secara

langsung dan iklan layanan masyarakat secara tidak langsung memberikan

pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat sehari-hari agar terhindar dari

Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait indikator

menyusun pesan sebagai bentuk strategi komunikasi pemerintah Kabupaten

Gowa terhadap masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19 dilakukan

dengan memaparkan secara terperinci gejala virus Corona, cara penanganan,

72

langkah pencegahan serta menyederhanakan istilah-istilah baru terkait

penanganan Covid-19 sehingga mudah di mengerti dan di implementasikan

oleh masyarakat Kabupaten Gowa.

3. Menetapkan Metode

Metode merupakan cara pemerintah yang digunakan dalam

mengimplementasikan rencana kebijakan program yang telah disusun dan

merupakan alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Metode dalam

menyusun kebijakan lebih bersifat procedural, yaitu berisi tahapan-tahapan

tertentu.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Gowa dalam menyusun langkah-

langkah yang dilakukan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam rangka menyebarkan

informasi kepada masyarakat. Metode tersebut dilakukan dengan melibatkan

semua unsur yang ada, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

“Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Khususnya Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bekerja sama dengan

petugas promosi kesehatan puskesmas saling berkoordinasi dalam

upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan

melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19

mengenai gejala, cara penularan dan cara pencegahan covid-19 melalui

Penyuluhan langsung / tatap muka, melalui media cetak , Radio spot,

TV dan media sosial. Adapun bentuk kegiatannya yaitu tatap muka

dengan melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait

sosialisasi Covid-19 kepada masyarakat, penyebar luasan informasi

melalu media cetak mislanya poster, leafleat, spanduk, baliho tentang

cara pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, Penyebarluasan

Informasi melaui Radio spot (Radio Rewako FM),TV Dan Media sosial

yaitu instagram” (Wawancara dengan EY 7 Juni 2021).

Senada dengan pendapat tersebut salah satu informan juga

menambahkan.

73

“Penanganan covid-19 mengacu dengan regulasi yang telah ditetapkan

pemerintah pusat. Kita didaerah hanya menyelaraskan dan merumuskan

metode yang dilakukan agar bisa maksimal dalam mengaplikasikannya

di masyarakat.” (Wawancara dengan RH 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam

rangka memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa seluruh struktur

pemerintahan terlibat melaksanakan sosialisasi, termasuk melakukan

kerjasama dengan sektor swasta yang menjadi media patner penyebaran

informasi terkait penanganan Covid-19.

Metode dalam merumuskan sebuah program merupakan salah satu

komponen penentuan kebijakan yang harus digunakan dalam kegiatan

pemerintahan karena untuk mencapai tujuan pemerintah maupun dalam

upaya membentuk pemahaman publik diperlukan adanya suatu metode atau

cara tahapan program yang efektif.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim gugus tugas percepatan

penanganan penyebaran Covid-19 dilakukan di Kabupaten Gowa. Salah

satunya upaya vaksin yang dilakukan terhadap beberapa segmen. Salah

satunya melalui program road map vaksinasi corona atau Covid-19. Priortitas

utama dan pertama akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan (nakes).

Setelah nakes, pemberian vaksin dilanjut dengan pekerja sektor publik, baru

setelah itu masyarakat umum.

“Di Kabupaten Gowa Peta jalan (road map) dalam melakukan vaksinasi

terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sudah dipersiapkan.

Tercatat, sebanyak 119.951 orang warga yang bakal melakukan

vaksinasi. Proses vaksinasi ini akan dilakukan di setiap kantor Satuan

tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, instansi pemerintahan,

lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), dan untuk tenaga

kesehatan, proses penyuntikan vaksin di rumah sakit tempatnya

74

bertugas. Adapun perincian orang yang akan menjalani vaksinasi ini

terdiri dari SDM Kesehatan, lansia, pelayanan publik. Adapaun Jumlah

Sasaran Petugas Kesehatan yaitu 2.033 orang , Lansia 57.562 orang dan

pelayanan publik 60.356 orang. Dan jumlah yang sudah di vaksin yaitu

SDM Kesehatan 2.654 orang, Lansia 72.022 orang, dan petugas publik

29.143 orang.” (Wawancara dengan AW 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan serangkaian

tahapan program yang dilakukan dalam meretas penyebaran Covid-19 salah

satunya melalui program vaksin. Dimana metode yang digunakan

menggunakan segmen tertentu dengan menentukan peta jalan proses vaksin

di setiap segmen yang menjadi target dan sasaran.

Gagasan dasar dari sebuah metode adalah bagaimana pemerintah

daerah mampu menyajikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa

membebankan biaya dari program yang di buat pemerintah. Dalam menyusun

sebuah metode pemerintah harus senantiasa berfikir secara inovatife agar

kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/446/2021 bahwa dalam kondisi tertentu untuk

kepentingan pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat menggunakan metode pemeriksaan

Rapid Diagnostic Test. Hal tersebut memicu berbagai persoalan bagi

masyarakat di Kabupaten Gowa yang banyak bekerja diluar daerah seperti di

Kota Makassar. Sehingga dalam menjawab permasalahan tersebut

pemerintah Kabupaten Gowa menyediakan rapid test secara gratis bagi

masyarakatnya yang bekerja di luar daerah.

75

“Untuk membantu masyarakat Kabupaten Gowa yang beraktivitas di

Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyiapkan

layanan rapid test massal gratis sebanyak 1.700 rapid. Itu merupakan

kebijakan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dimana pelaksanaan

rapid gratis yang difasilitasi oleh Pemkab Gowa ini untuk membantu

masyarakat Kabupaten Gowa yang 40 persen masyarakatnya

beraktifitas di Makassar. Saya fikir program tersebut merupakan sebuah

metode yang dilakukan oleh pemkab Gowa dalam memberikan

pelayanan bagi masyarakatnya.” (Wawancara dengan KJ 9 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam menjawab

kebijakan pemerintah pusat terkait rapid test, pemerintah Kabupaten Gowa

membuat metode rapid test massal secara gratis. Langkah tersebut diapresiasi

oleh masyarakat terutama mereka yang membutuhkan rapid test tersebut

sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan di masa

Covid-19.

Dalam mewujudkan kesadaran masyarakat pemerintah daerah perlu

membuat terobosan berupa inovasi dalam rangka memberikan pelayanan

Publik. Selama pandemic Covid-19 berlangsung masyarakat menjadi sasaran

dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung berefek

kepada perekonomian masyarakat.

Beberapa tahapan dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam

memutus penyebaran Covid-19 di masyarakat. Salah satu yang menjadi

perhatian di masyarakat adalah gerakan sejuta masker. Langkah tersebut

mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai rekormori yang tidak

langsung mengangkat nama baik Kabupaten Gowa.

“Banyak sekali programnya ini Pemerintah Gowa untuk memutus

penyebaran Covid-19. Yang paling nyata itu gerakan sejuta masker.

Disaat orang-orang harus beli dengan harga mahal, ada lagi berita

penimbunan masker, di Gowa dia dibagikan secara gratis dari

76

pemerintahnya. Itu menjadi perhatian dari semua daerah yang lain,

sehingga Kabupaten Gowa juga menerima rekor muri, masyarakat juga

ikutan bangga.” (Wawancara dengan MH 10 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan gerakan sejuta

masker untuk masyarakat di Kabupaten Gowa merupakan sebuah metode

yang ditempuh pemerintah dalam mendukung penerapan protokol kesehatan

di masyarakat. Gerakan tersebut menjadi sebuah langkah nyata kepedulian

pemerintah Kabupaten Gowa dan tercatat sebagai rekor muri.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait indikator menetapkan

metode sebagai bentuk strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Gowa

terhadap masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19 dilihat dari

penyeberan informasi terkait langkah-langkah memutus penyebaran Covid-

19 melalui kerjasama seluruh Fokormida Kabupaten Gowa dan media-media

penyaluran informasi. Kemudian melaksanakan rapid test secara gratis bagi

masyarakat, pelaksanaan vaksin dan gerakan seribu masker adalah sebuah

metode yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam memutus

penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa.

4. Seleksi dan Penggunaan Media

Media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara. Media bisa

bersifat visual maupun non-visual. Tentunya, media yang bagus adalah media

yang mempunyai sifat keduanya untuk saling melengkapi. Dalam

penyampaian informasi oleh pemerintah, penggunaan media sangatlah

penting guna menunjang terlaksananya implementasi dari sebuah kebijakan.

Penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait metode

pemutusan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa dilaksanakan secara

77

selektif. Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah terlebih tidak semua

masyarakat dapat mengakses media-media online yang pada dasarnya

menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

“Kebanyakan informasi itu disebarkan melalui website dan media-

media online karena terbukti efisien dan penyebarannya juga cukup

akurat. Namun bagi sebagian masyarakat penggunaan media online

cenderung tidak efektive karena ada beberapa masyarakat yang tidak

dapat mengaksesnya karena beberapa faktor. Sehingga penyuluhan

secara langsung kepada masyarakat kita lakukan, terkait pentingnya

penerapan 3 M, terkait adanya tes rapid dan swab secara gratis, juga

terkait vaksin. Untuk memagsifkan informasi kepada masyarakat juga

kita pasang baliho atau spanduk tentang pentingnya menerapkan

protokol kesehatan.” (Wawancara dengan EY 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan penyebaran

informasi kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol

kesehatan di tengah Covid-19 dilakukan dengan berbeagai cara termasuk

sosialisasi secara langsung. Hal tersebut untuk mengantisipasi masyarakat

yang tidak dapat mengakses media-media elektronik yang selama ini magsif

di gunakan oleh pemerintah.

Media interaktif memberi peluang bagi pengguna untuk menentukan

dan memilih informasi berita yang diperlukannya, kebebasan semacam ini

akan merombak tatanan sosial. Penyedia informasi menyediakan informasi

berita terkini sebanyak-banyaknya, namun dengan sistem akses, pengguna

dapat mengambil yang diperlukannya saja. Saat ini media massa masih di

dominasi koran, majalah, ataupun surat kabar cetak lainnya yang

menimbulkan biaya produksi lebih besar dan jangkauan penyampaian

informasi yang lebih terbatas apabila dibandingkan dengan media massa

dalam bentuk digital seperti website.

78

Informasi terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten

Gowa senantiasa di publikasikan oleh tim gugus tugas Covid-19 melalui

website yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selama Covid-19 menjangkit

di seluruh daerah di Indonesia banyak media-media selalu memberitakan

berita-berita yang mengandung unsur propaganda sehingga pemilihan media

informasi yang digunakan pemerintah harus selektif.

“Dalam memilih media patner untuk menginformasikan informasi

terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa, kita memang benar-

benar selektif. Terlebih banyak media-media sekarang menyampaikan

berita hoax atau tidak benar yang memicu masalah di masyarakat

nantinya. Oleh karena itu kerjasama dengan dinas Kominfo dan website

pemerintah daerah disana kami paparkan informasi yang akurat terkait

kondisi penanganan Covid-19. Kami juga menyediakan pusat informasi

Covid-19 di Kabupaten Gowa.” (Wawancara dengan RH 7 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan penggunaan

media dalam memberikan informasi terkait penanganan Covid-19 di

Kabupaten Gowa benar-benar dilakukan secara selektif. Hal tersebut untuk

menghindari berita-berita yang dapat memicu kesalahpahaman di

masyarakat.

Alternatif komunikasi masyarakat modern saat ini menyebabkan

tuntutan manusia terhadap kebutuhan informasi semakin tinggi. Hal ini turut

melahirkan kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi. Namun

penggunaan media haruslah lebih selektif terlebih untuk penyediaan

informasi penting kepada publik.

Pemilihan media secara selektif untuk menghindari informasi yang

simpangsiur dikalangan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten Gowa

harus benar-benar membangun kerjasama dengan media tertentu sehingga

79

dapat menyajikan informasi yang akurat terkait data terbaru penanganan

Covid-19 di Kabupaten Gowa.

“Saya melihat selama Covid-19 ini muncul banyak berita-berita yang

dengan mudahnya diakses oleh masyarakat, sehingga membuat

masyarakat terpengaruh dan tidak ingin mentaati himbauan pemerintah.

Yang terpenting bagi pemkab Gowa sebenarnya adalah memfilterisasi

informasi-informasi yang diakses oleh masyarakatnya dengan

membangun kerjasama dengan media patner. Apalagi saya lihat

pemerintah juga sudah mempunyai media sosial sendiri seperti

instagram dan facebook. Dengan demikian pemerintah hanya perlu

menyampaikan kepada masyarakat bahwa disanalah informasi yang

sebenarnya bisa diupdate. Agar masyarakat juga dapat mengevaluasi

kinerja dari pemerintah dalam penanganan Covid-19.” (Wawancara

dengan KJ 9 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa

pentingnya pemerintah dalam melakukan seleksi terhadap media

yangditemani kerjasama adalah untuk memfilterisasi berita-berita yang

belum jelas kebenarannya. Selain itu penyediaan informasi yang akurat

tentang penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa menjadi tempat penilaian

dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Media online hadir menggantikan media cetak karena banyak pembaca

beralih menggunakan internet sebagai alat pencari sumber informasi.

Kehadiran media online sebagai platform untuk mendapatkan berita. Media

online yang bersifat gratis, cepat, dan mudah di akses serta dapat menjakau

seluruh wilayah merupakan kelebihan sehingga masyarakat lebih tertarik

untuk membaca di media online.

Media-media online yang saat ini mudah diakses oleh masyarakat

menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami dan

mempelajari penanganan Covid-19. Segala upaya yang telah dilakukan

80

pemerintah Kabupaten Gowa juga dapat dengan mudah diakses oleh

masyarakat melalui media sosial. Bahkan beberapa organisasi kepemudaan

juga membuat video dokumenter terkait upaya pemerintah Kabupaten Gowa

dalam memutus penyebaran Covid-19.

“Berita mengenai Covid-19 ini selalu di bagikan di group whatsApp.

Disana saya melihat perkembangan termasuk langkah yang ditempuh

oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Update terkait berapa yang terpapar,

sampai rumah sakit rujukan pemerintah juga dapat diketahui melalui

informasi yang beredar dimedia. Beberapa kelompok pemuda juga saya

lihat cukup kreatif dengan membuat konten-konten terkait penanganan

Covid-19 ini.” (Wawancara dengan RF 10 Juni 2021).

Senada dengan pendapat diatas salah satu masyarakat juga memberikan

terkait penyebaran informasi di masyarakat.

“Informasi terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dapat

dengan mudah diakses melalui media sosial yang ada, disana baik

pemerintah dan masyarakat menyebarluaskan informasi terkait upaya

penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Selain itu pemerintah juga

menyebarkan syarat-syarat penerima bantuan bagi masyarakat yang

terdampak Covid-19.” (Wawancara dengan MH 10 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan sumber

informasi terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dapat dengan

mudah diakses oleh masyarakat. Selian itu bentuk partisipasi masyarakat

khususnya kalangan pemuda juga ikut mengkampanyekan kegiatan

penanganan Covid-19 melalui konten-konten video yang mudah di bagikan

oleh masyarakat.

Adapun media partner yang membangun hubungan kerjasama dengan

pemkab Gowa dalam penyebaran indormasi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Gowa-Mo (https://news.GowaMo.id-Vaksinasi Covid-19 Massal

Kabupaten Gowa Melebihi Target)

https://news.gowamo.id-vaksinasi/

81

2. KataSulsel.com (https://katasulsel.com-Lakukan Rapid Test, Dua

Warga Terindikasi Tertular Covid-19 Saat Akan Masuk Ke Kab Gowa)

3. CakrawalaInfo (https://cakrawalainfo.id- Wabup Gowa Harap Operasi

Ketupat Mampu Tekan Klaster Baru Covid-19)

4. Detik.com (https://www.detik.com-Beri Sembako ke Keluarga Pasien

Corona, Pemkab Gowa: Kebutuhan Selama Diisolasi)

5. PortalMakassar.com (https://portalmakassar.com-Bupati Adnan

Perkuat PPKM Mikro)

6. Upeks.co.id (https://upeks.co.id-Pemkab Gowa akan Gelar Vaksin

Kemerdekaan, Ini Jadwalnya

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait seleksi dan penggunaan

media sebagai bentuk strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Gowa

terhadap masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19 dilakukan

melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik, menyediakan call

center, melalui baliho dan spanduk, melalui website (http://GowaKab.go.id)

dan media sosial milik pemerintah Kabupaten Gowa serta bagi masyarakat

yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pemerintah

Kabupaten Gowa mengambil langkah untuk melakukan penyuluhan secara

langsung.

C. Temuan Baru Dalam Penelitian

Pemerintah terus berupaya menangani Covid-19 termasuk

mengedepankan protokol kesehatan melalui 3M (memakai masker, menjaga

jarak dan mencuci tangan). Sudah lebih dari satu tahun sejak maret 2020

82

pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam mengatasi pandemic yang

berfokus pada sektor kesehatan. Selain itu pemerintah melakukan berbagai

kebijakan antara lain menetapkan berbagai aturan yang berkaitan dengan

penanganan Covid-19, menetapkan PSBB, menjalankan tes Covid-19 hingga

persiapan menghadapi new normal.

Setelah melakukan observasi dan berbagai cara untuk menangani

pencegahan Covid-19, pemerintah kabupaten Gowa melakukan strategi

meniru seperti yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19. Seperti yang diketahui pemerintah pusat

membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk

menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi

mengatasi pandemi Virus Corona Covid-19. Strategi ini di himbau untuk di

lakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga yang di daerah maupun

yang ada di Desa / kelurahan. Adapun temuan yang didapatkan dalam

penelitian ini adalah:

1. Sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker

untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat

berada di ruang publik atau di luar rumah. Karena kita tidak tahu apa

orang di sekitar kita menderita Covid-19 tanpa gejala atau biasa disebut

tanpa gangguan. Karena-nya dengan pakai masker, kita yakini kita tidak

rentan pada penularan Covid-19 ini.

2. Penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan

menggunakan rapid test atau tes cepat di Kabupaten Gowa. Di

83

antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat

pasien Covid-19, serta pada masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa

yang ditemukan kasus banyak. Inilah gunanya pemerintah tentukan

kebijakan untuk lakukan screening atau pemeriksaan pernapasan

dengan rapid test. Alat rapid test Sudah di distribusikan lebih dari 450

ribu ke seluruh Indonesia. Tujuannya untuk penjaringan kasus

penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan komunitas di wilayah

yang banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan

terkait tes.

3. Edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri di Kabupaten Gowa pada

sebagian hasil tracing yang menunjukan hasil tes positif dari rapid tes

atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi bisa

dilakukan mandiri atau berkelompok seperti di inisiasi oleh pemerintah

dan beberapa kelompok masyarakat. Hal ersebut patut diapresiasi,

sehingga saudara kita bisa lakukan dengan baik tanpa ada stigmatisasi

dan upaya mengucilkan.

4. Pemerintah daerah khusunya Kabupaten Gowa dituntut lebih tanggap

dan inovatif dalam melaksanakan strategi pencegahan Covid-19,

mengingat masyarakat yang ada di wilayah Indonesia terdiri dari

berbagai latar belakang yang berbeda, tentunya perlu juga pendekatan-

pendekatan yang berbeda. Sehingga jika penanganan Covid-19

sebelumnya dilakukan melalui keputusan pemerintah pusat, kini

84

pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam menentukan

program penaganan Covid-19.

85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk strategi pemerintah

Kabupaten Gowa dalam uapaya penanganan Covid-19 melalui metode dan

kebijakan yang dilakukan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus dimana data dapat diperoleh dari

semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri

dari Masyarakat, Dinas Kesehatan, Ormas dan Tim Gugus Tugas

Percepatan Penangnanan Covid-19 Kabupaten Gowa, dengan teknik

pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta

analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi

Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

terdapat empat (4) indikator yaitu: Pertama mengenal khalayak, khalayak

melalui sosialisasi kesehatan dengan mendorong masyarakat agar

menerapkan protokol kesehatan, bekerjasama dengan seluruh stakeholder

dalam mendukung upaya pemerintah Kabupaten Gowa memutus

penyebaran Covid-19, diantaranya pemerintah Desa/Kelurahan,

Kecamatan, Polisi, organisasi pemuda dan tokoh masyarakat. Kedua

menyusun pesan, pesan dilakukan dengan memaparkan secara terperinci

gejala virus Corona, cara penanganan, langkah pencegahan serta

86

menyederhanakan istilah-istilah baru terkait penanganan Covid-19 sehingga

mudah di mengerti dan di implementasikan oleh masyarakat Kabupaten

Gowa. Ketiga menetapkan metode metode melalui kerjasama seluruh

Fokormida Kabupaten Gowa dan media-media penyaluran informasi.

Kemudian melaksanakan rapid test secara gratis bagi masyarakat,

pelaksanaan vaksin dan gerakan seribu masker adalah sebuah metode yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam memutus penyebaran Covid-

19 di Kabupaten Gowa. Dan keempat seleksi dan penggunaan media, media

melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik, menyediakan call

center, melalui baliho dan spanduk, melalui website dan media sosial milik

pemerintah Kabupaten Gowa serta bagi masyarakat yang memiliki

keterbatasan dalam mengakses informasi pemerintah Kabupaten Gowa

mengambil langkah untuk melakukan penyuluhan secara langsung

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Gowa harus lebih tegas dalam memberikan

sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi prosedur tetap yang ada

supaya masyarakat tidak melanggar lagi setiap prosedur penanganan Covid-

19. Kelompok masyarakat, harus memastikan mereka memiliki informasi

tentang fasilitas kesehatan di daerah mereka dan ke mana harus mencari

bantuan terkait penanganan dalam menghadapi Covid-19.

87

DAFTAR PUSTAKA

Aftriana, F. N. (2017). Strategi Komunikasi Visual Billboard Erha Clinic Dalam

Meningkatkan Minat Konsumen. Skripsi(S1) Thesis, PERPUSTAKAAN. Vol.

1, No.1.

Arifin, A. (2008). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas. Rajawali Pers.

Auliana, R. (2012). Komunikasi Non Verbal. Pengaruh Komunikasi Non Verbal

Terhadap Kepuasan Pelanggan. Vol. 12, No. 1, Hal. 1-7

BNBP RI. (2020). Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Jurnal

Berkala Kesehatan. BNPB:Jakarta

Dewita Hia, Y. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi

Pengangguran. Economica. Vol. 1, No. 2, Hal. 208-213

Djopari, J.R.G. and Solihah, Ratnia (2014) Pengantar Ilmu Pemerintahan. In:

Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan. Universitas

Terbuka, Jakarta, pp. 1-53. ISBN 9789790113855

Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia.

In Manajemen Sumber Daya Manusia. Vol. 2, No. 1, Hal. 56-71

Fakhruroji, M., Tresnawaty, B., Sumadiria, A. S. H., Risdayah, E., & Kunci, K.

(2020). Strategi Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 di Indonesia :

Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa dan Agama. Ilmu Komunikasi UIN

Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 6, No. 2, Hal. 1-10

Fiandana, Y. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan

Pangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik

Mahasiswa Universitas Brawijaya. Vol. 3, No. 10, Hal. 1729

Herlina, D. (2016). Sosiologi Komunikasi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan

Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif

Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. Vol.

1, No. 2, Hal. 516-526.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan

Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19). Direkorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit: Jakarta

Kosasih, D. H. A. (2013). Konsep Masyarakat Madani. Sosial. Vol. 12, No. 2, Hal.

1-17

88

KSP. (2020). Penanganan Covid-19 Protokol Komunikasi Publik. Kantor Staf

Presiden: Jakarta.

Made, W. (2010). Strategi Pembelajaran Inovatif kontenporer. In Bumi Aksara:

Jakarta.

Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. Efisiensi - Kajian Ilmu

Administrasi. Vol.13, No.2, Hal.98-110

Mulawarman, K., & Rosilawati, Y. (2014). Komunikasi Organisasi Pada Dinas

Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan. Jurnal Ilmiah

Komunikasi Makna.. Vol. 5, No.1, Hal. 31-41

Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif. Jurnal

Ekonomi & Bisnis. Vol. 9, No. 2, Hal. 1-10

Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020).

Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten

Sumbawa. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 1, No.

2, Hal. 96-108

Ponco, D. (2018). Ilmu komunikasi. Rosdakarya:Bandung.

Purworini, D. (2014). Model Informasi Publik di Era Media Sosial : Kajian

Grounded Teori Di Pemda Sukoharjo. KomuniTi: Jurnal Komunikasi Dan

Teknologi Informasi. Vol. 6, No. 1, Hal. 3-14.

Putsanra, D. V. (2020). Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona

di Indonesia. Tirto.id : Jakarta.

Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju

Era Globalisasi. Jurnal Transformative. Vol.5, No.3, Hal.1-7.

Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media

Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial

Dan Budaya Syar-I. Vol. 7, No. 6, Hal. 1-17

Sapril. (2011). Komunikasi Interpersonal. Manajemen Komunikasi. Vol.5, No.1,

Hal.1-6

Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. In Journal Ekonomi dan Bisnis

Indonesia. Vol.4, No.2, Hal. 1-9

Soewarno. (2011). masyarakat. Tetrahedron Letters. Vol.52, No.8, Hal. 867-871

89

Sucahya, M. (2013). Teknologi Komunikasi Dan Media. Jurnal Komunikasi. Vol.

2, No. 1, Hal. 6-21

Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia

Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Adalah : Buletin Hukum

Dan Keadilan. Vol.4, No.1, Hal.1-9.

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Journal Publicuho. Vol.3, No.2, Hal. 267-278

Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19

Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. El-Barka:

Journal of Islamic Economics and Business. Vol. 3, No. 1, Hal.80-109

Wadi, R. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan

Kebijakan Lockdown pada Penananganan Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial

Dan Budaya Syar-I. Vol.7, No.3, Hal. 1-17.

Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. JPSI (Journal of

Public Sector Innovations). Vol.4, No.2, Hal. 89-99,

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai

Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan

Budaya Syar-I.. Vol.7, No.3, Hal. 1-20

90

L

A

M

P

I

R

A

N

97

RIWAYAT HIDUP

Risma Khaerati., lahir pada tanggal 14 April 1998, di

Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontonompo

Selatan Kabupaten Gowa. Penulis merupakan anak ke 2

dari 4 bersaudara, dari pasangan Bohari, S.Pd.I dan St.

Nurhaedah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di

Taman Kanak-Kanak Fitriah pada tahun 2002 dan tamat

pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SD

Negeri Sabbala pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama

penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan dan tamat

pada tahun 2013. Setelah tamat, penulis melanjutkan ke SMK Negeri 3 Takalar dan

tamat pada tahun 2016, dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 penulis

terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan

Mahasiswa Baru. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu

Pemerintahan dengan Judul Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa, semoga dengan hasil penelitian ini

dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat

menginplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di

Universitas Muhammadiyah Makassar.

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM …

Documents

Transcript of STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM …