ffi:\

T

D E P A R T E M E N P E R I N D U S T R I A NDIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM ||/|ESIN TEKSTIL DAN ANEKAJ a r a n J e nd e ra r Gato*

"?[::"; ;rrr;:,.#fl: j*.1ffi 3 *." * r",, io rr, *.

" uo u s

D t REKTU R J EN D E RA L I N D U Jff IFffiI- lq*- IEI(S TI L DAN AN E KANOMOR : le nl-mrelpEnyelzoog-_ ..b e/

, TENTANG

PETUNJUK TEKNTS PELAKSANAAN PENERAPAN DANp E N GAWAs A N srAN pIR iid;6il l. 1\D oN Es re (_s ru r )BAJALEMBARenr,nelil=E$f

ilTlg^rtcanieJ;;^iAb(B j.p)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,Menimbang: a. bahwa daram rangka petaksana"n^!"jgltuan pasar 10 peraturanMenteri perindusirian r.rornoi--,.otnr_ir.roibliiuzoos

tentanoi-:!i"i*'"H[l$il-t:i:1,g1"^9ryr-liifl "r-",o"*nlse b a s a i m " n " t"i " n ji, u " n ornr" n' ;T:,'r r"FilB.,"i ?JJ,i o rffj :Nomor 38/M-tND/r_:ly;n_,,Ofrf,

nrepgatur Fetunluk Teknispelaksanaan penerqpan Oan eerigawasan _SNt e".i" t_"rbaran,petat dan Gutungan i*"i-p_*"r irj ,l secara Wajio]b. bahwa berdasark?r, purirbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a' perlu dikeluarkan i"i"iur"n Direktur Jenoerar IndustriLosam Mesin Teksril Jan A;".k;;-.,,

Mengingat: 1' Keputusan Presiden..Repubrik Indonesia Nomor 73lM Tahun 200stentang pemberhentian'g;r" e"i!"ng*"t"n pejabat Eseron I diLingkungan Departemen perinouriii"n

;2' Peraturan Menteri

. Perindustrian Nomor o1lM-rND/pER/3/200stenta n g organisasi oan iata-k';r;' o!p".t"mun p"iinJustrian ;3' Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-rND/pER/1/2009tentang pemoeilarr.n Standai- r.rasionar il;;;r]; (SNt) BajaLembaran, perat dan Gurung.n c;n"i^fanas.1e;.Fj s".ara wajibi,"J#:ffi i,l"J?l Stil j;, g ri pL,. t u ran M e n te ri p e r i n o u s i # I

Industr ia l isasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Direktur Jenderal Industri LooamMesin Tekstil dan AnekaNomor : 19 /ILMTA/PER/8/2009

MEMUTUSKAN :

Memberlakukan Petunjuk reknis pelaksanaan penerapan danPengawasan standar Nasional Indonesia (sNl) Baja Lembaran,Pelat dan Gulungan canai panas (Bj.p) secara wajibsebagaimana dimaksud dalam Lampiran peraturan DirekiurJenderal ini sebagai pedoman daram pemberlakuan sNl BajaLembaran, Pelat dan Gulungan canai panas (Bj.p) secara wajib.

Peraturan Direktur Jenderal ini murai berlaku sejak tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Agustus 2009

R JENDERAL

' / _

'---

I BUKHARI

TEMBUSAN Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:1. Menteri Perindustrian;2. Menteri Perdagangan;3, Menteri Perhubungan;4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan;5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen perdagangan;6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen eero-aga--ngan;7 Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen perindustrian;8. Kepala Badan Standardisasi Nasional:9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian

di Propinsi/Kabupaten/Kota;10. Kepala Balaidi l ingkungan Departemen perindustrian.

ffiN

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESINTEKSTIL DAN ANEKANOMOR : le /|LMTA/PER/8/2009TANGGAL : 3r Agustus 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA4ry PENERAPAN DAN PENGAWASANSTANDAR NASIO-NAL INDONE'i; FNI) BAJIi iiTVIEENEN, PELAT DANGULUNGAN CANAI PANAS tEi.PJS'dAAhA WAJIB

1. BAB I

2. BAB II

1. BAB ft l

2. BAB IV

3. BAB V

4. BAB VI

5. BAB VtI

6. BAB VIII

Lampiran

: KETENTUAN UMUM

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI BAJA LEMBARAN, PELATDAN GULUNGAN CANAI PANAS igi pi- EL'v'er-' '

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

TATA CARA PENGAMBIIAN CONTOH

TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENUTUP

: Pedoman Tata Cara pengambilan Contoh

ffiN I BUKHARI

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

p E LA KS AN AA N E EIEHi"iI=Jlilt#H5XfiIr A N s N r wA J r BBAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PNHAS i,i.,ISNI 07-0601-2006 dan atau revisinya

^rt=*i0inl ,MUM1.1. Sertif ikat Produk Penggunaan.Tanda sNl (sPpT sNt) Bj.p adatah Sertif ikatProdu,k Penggunaan Tanda SNr yang diberikan kepada proour.n-y"ng ,rrp,menghasilkan Bj.p yang sesuai persyaratan SNl.L'2' Produsen Bj.P adalah industri yang memproduksi baja lembaran canai panas

minimal memiliki . fasil i tas produkii dapur pemanaian ulang, pembersihanpermukaan dari oksida, peralatan canai panas (Hot roiling ;llf) lan memilikiperalatan pengendalian mutu.1'3' Bj'P adalah lembaran, pelat dan.gulungan baja yang dibuat dari baja berbentukslab yang dilakukan melalui tah-apan- prose! ianii panas diatas temperaturrekristalisasi.

1.4. sistem Manajemen Mutu .(sMM) "g.lql. r.1ng!?ign kegiatan daram rangkapenerapan manajemen mutu menurut SNI 19-0001-2001 atau fSO goor:2000

atau revisinya.

1'5' Lembaga Sertif ika.si Produk (LSPro) adalah lembaga yang ditunjuk MenteriPerindustrian untuk melakukan kegiatan sertifikasi pioo,if i"ngg;n.an TandaS N I .

1'6' Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujianterhadap Bj.P sesuai persyaratan sNl, y"nj telin ditunjuk M"nt]"ri-F"rindustrianuntuk melakukan pengujian sesuai SNl.

L.7. Lembaga sertifikasi sistem .yr!, (LSSM) adalah lembaga yang tetahmendapatkan akreditasi dari l(AN atau badan ikreditasi di;d;;-pabrikan yangtelah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Mutu"i a"i-ogi{oln egreementatau Mutual Recognition of Approval lfrlnnl.1'8' Perjanjian Saling Pengakuan, Mutual Recognition Agreemenf atau MutuatRecognition of Approval (MRA) adalah t<esepikatan yaig dilak;ka; oleh l(ANdengan Badan Akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerimabeberapa atau keseluruhan as[ek dalam hasil-hasil penilaian kesesuaian.1'9' surat Pendaftaran Barang (sPB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh DirekturJenderal Perdagangan Luar Ndgeri Departemen ir"ri"ginJil vrng diberikankepada importir atas pendaftaran Baja Lemoaian, pelai oin cliungan canaiPanas (Bj p) yang akan diimpor.1'10'Pertimbangan Teknis adalah Rekomendasi Direktur Jenderal tndustri LogamMesin Tekstil d1n. tSI. (Dirjen lLIurA)

-oepartemen perindustrian ataspengecualian produk ..Bj.P..yang akan diimp6r setiagai bahan oaru-yang terkaitdengan penerapan SNI wajili.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

2 . 1 .

BAB IILINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB BAJA LEMBARAN, PELAT DAN

GULUNGAN CANAT PANAS (Bj.P)

Pemberlakuan SNI wajib Bj.P (SNl 07-0601-2006 dan atau revisinya) bertaku bagiBj.P dengan nomor Harmonized System (HS) sebagai berikut :

Jenis Produk No. SNI No. HSBaja Lembaran, Pelat danGulungan Canai Panas (Bj P);

sNt 07-0601-2006 HSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHS

7208.25.10.00.7208.25.90.00,7208.26.00.00,7208.27.00.00,7208.36.00.00.7208.37.00.00,7208.38.00.00,7208.39.00.00,7208.51.00.00,7208.52.00.00,7208.53.00,00,7208.54.00.00,7208.90.00.00,7211.13.10.O0,7211.13.90.00.7211.14.10.00,7211.14.90.00,7211 .19 .10 .00 ,7211.19.90.00.

2.2.Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNIBj.P.secara wajib, Bj.p yang tidak sesuai dengan ,sNl 07:0601-2006 dan ataurevisinya, dilarang diproduksi dan diperd_agangkan di dalam negeri. TerhadapPPduk sejenis yang telah memiliki nomor SNI tersendiri setain Oari Stil 07-060i-2006 tidak termasuk diatur dalam ketentuan ini tetapi berdasarkan statuspemberlakuan SNI dari produk yang bersangkutan.Bj.P yang memiliki kesamaan dengan kelompok HS sesuai butir 2.1. tetapimemitiki spesifikasi teknis lain dan

-rr.ng lingkupnyi serta simbol kelas tidak

termasuk dalam SNI 07-0601-2006 dan atiu 'revisinya,

tidak diatur dalamketentuan ini dan harus mendapat pertimbangan teknis fiirlen ILMTA. Bila terlaoilgraguan dalam menetapkan bahwa Bj.P teriebut tidak teimasuk dalam SNI 07-0601-2006, maka ?i1"1 ILMTA dapai meminta sertifikat hasit uji lCertincate orTest.Result) yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji datam n"g"ti y.nj tA.n Oiakreditasi l(AN atau ditunjuk Menteri Perindustriah atau taboratoriuri Uli trarlegeri sepanjang telah. mempunyai perjanjian saling pengakuan atau MutualRecognition Agreement (MRA) antara lGN d-engan galah Alireditasi ne!.r" y.ngbersangkutan atau negara yang bersangkutan dengan negara Republik l-ndonesia.Untuk keperluan pengujian Bj.p impor, pengambilan contoh dilaksanakanterhadap produsen di negara asal sebeium birang dikirim"ke Indonesia. Sertinfathasil uji harus mencantumkan pernyataan bahwa produk tersebut tidak termasukdalam persyaratan SNI 07-0601 -2OOU.,

2.3.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

3 . 1 .

2'4. Bi'P yang dikecualikan untuk tidak memenuhi ketentuan SIN Wajibdan dipergunakan sebagai bahan baku harus mendapatkan pertimbangan teknisdari Dirjen ILMTA dengan kriteria sebagai berikut :a. Bj.P dengan ketebalan dibawah 1,9 mm dan atau diatas 25 mm;b. Bj.P dengan spesifikasi teknis yang dipergunakan khusus untuk keperluan

bahan baku pada industri kendaraan bermotor dan komponennya, industriperalatan listrik konsumsi dan elektronika berikut komponennya; atau

c. Bj'P yang dipergunakan khusus untuk keperluan bahan baku untuk produkekspor.

rArA cARA "="rt?JfLEH

sppr srNSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diterbitkan oleh LSpro dan sebelummelaksanakan kegiatan Sertifikasi SNl, LSPro berkewajiban menyampaikanpedoman, prosedur dan persyaratan permohonan sppr-sNl xepaoa DirjenILMTA serta Kepala BPpl.

Untuk memperoleh sertifikat produk penggunaan Tanda (sppr) sNl Bj.p dariLSPro, produsen Bj.P wajib memenuhi persyaratan dan prosedilr yang ditetapkanLSPro, yaitu:

a. telah memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen aslidan menyerahkan foto copy kepemilikan usahJberupa:1 ) | z i n U s a h a l n d u s t r i ( | U | ) d e n g a n | i n g k u p u s a h a B j . P b a g i p r o d u s e n d a | a m

negeri sedangkan untuk produsen ruar negeri harus melengkafi - '

izinllicense sejenis dari negara setempat yang diterjemahkan kedalambahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpih

2) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan HAMuntuk Bj.P dan atau Lisensi dari pemilik merek dengan ketentuan:a) dalam satu merk yang sama tidak untuk digunakan lebih dari 1 (satu)

SPPT-SN1;

b) produsen Bj.P melampirkan surat pernyataan tidak akan menggunakanbeberapa SppT-SNl dalam satu merk: dan

3) untuk Bj.P yang berasal dari impor, pada SPPT-SNI harus mencantumkannama produsen dan nama importir;

b. !e]1h menerapkan sistem Manajemen Mutu (sMM), sesuai dengan sNl 19_9001-2001 atau lso 9001:2000 atau revisinya dan memiliki:1. peralatan pengendalian mutu sesuaidengan persyaratan sNl; dan2. laboratorium uji atau kerjasama pengujian dengan laboratorium uji yang

telah memenuhi ISO 17025;

c' hasil produksi harus memenuhi persyaratan SNI berdasarkan hasil uji,dengan:

3.2.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

1. memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium yang ditunjukMenteri Perindustrian; atau

2. memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji negaraasal pabrikan atau dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN atauditunjuk Menteri Perindustrian, khusus untuk Bj.p impor.

3.3. Untuk keperluan pengujian sesuai dengan SNI 07-0601-2006 dan atau revisinyasebagaimana dimaksud pada butir 3.2. huruf c, contoh uji Bj.P diambil di pabrikpada proses produksi dan atau di gudang, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

a. contoh uji diambil dari kelompok produk bedasarkan kelas atau ukuranketebalan; dan

b. penentuan jumlah contoh sesuai dengan prosedur/pedoman yang ditetapkandalam Juknis in i .

3.4. Dokumen permohonan SPPT-SNl disampaikan ke LSpro.3.5. Sesuaidengan permohonan SPPT-SNI LSpro wajib:

a. meneliti kebenaran dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksudpada butir 3.2 huruf a dan huruf o;

b. melakukan pengujian di laboratorium yang ditunjuk Menteri Perindustrian ataudengan laboratorium uji yang telah memenuhi ISO 17025:

c. mengadakan rapat panel yang beranggotakan Direktorat Teknis danPemangku kepentingan lainnya dari Industri Logam untuk penentuahpenerbitan SPPT-SNI; dan

d. menerbitkan SPPT-SNI, apabila hasil rapat panel sebagairhana dimaksudpada huruf c memenuhi persyaratan dan ketentuan SNI 07-0601-2006.

3.6. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan audit dan penerbitan SppT SNI olehLSPro apabila telah memenuhi persyaratan audit kecukupan adalah 41 (empatpuluh satu) hari kerja diluar proses pengujian atau tindakan koreksi.

BAB IVTATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

4.1. Ruang Lingkup

Tata cara pengambilan contoh ini digunakan oleh LSPro atau petugasPengawasan Standar di Pabrik (PPSP) sebagai acuan untuk menentukan caradan jumlah pengambilan contoh Bj.P dalam rangka pelaksanaan Sertif ikasi produkPenggunaan Tanda (SPPT - SNI) dan Pengawasan Penerapan SNI wajib diPabrik.

4.2. Ketentuan-Ketentuan

4.2.1. Pengambilan contoh dilaksanakan oleh:

a. Petugas Pengambil Contoh (PPC) berdasarkan Surat tugas dari LSpro untukpermohonan Sertifikasi produk penggunaan Tanda SNl.

4

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

. i

Pengambilan contoh untuk setiap kelas berdasarkan kemampuan prosesproduksi (capability process index) yang ditunjukkan dengan nilai Cpi/Cpksebagai berikut:- Cpi/Cpk 1 s/d < 1,3 contoh diambil per ukuran tebal; atau- cpi/cpk > 1,3 contoh diambir berdasarkan kerompok tebar.Untuk menentukan besaran nilai Cpi/Cpk dilakukan sesuai prosedur dalamLampiran Juknis ini.

b' Petugas Pengawas Standar barang dan jasa di Pabrik (PpSp) berdasarkanSurat tugas dari Dirjen ILMTA untuk melakukan pengawasan penerapan SNIwajib di pabrik yang dilaksanakan ppsp.

Pengambilan contoh dilakukan melalui uji petik pada proses produksi danatau di gudang.

4.2.2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Uji untuk:a. Permohonan SPPT-SNI dilakukan oleh ppC dari LSpro; ataub. Pengawasan penerapan sNr wajib di pabrik dilaksanakan oleh ppsp.

4.3. Cara pengambilan Contoh

4.3.1. Untuk permohonan SppT_SNl

Pedoman tata cara pengambilan contoh dilakukan sesuai sNl 07-0601-2006 danLampiran Juknis ini.

4 .3 .2 .UntukpengawaSanpenerapanSNlWaj ibd ipabr iko lehPPSP

Pedoman tata cara pengambilan contoh dilakukan sesuai dengan ketentuan butir4.4.2.

4.4. Tahapan pelaksanaan pengambilan contoh4'4'1. Untuk permohonan SPPT-SNI sesuai prosedur LSPro dan Lampiran Juknis ini.4'4-2. Untuk Pengawasan Penerapan SNI Wajib di pabrik sebagai berikut:

a. memberitahukan kepada pihak produsen mengenai waktu dan rencanapengambilan contoh (sampling plan);

b. menyiapkan Surat Tugas pengambilan Contoh;c. menyiapkan Berita Acara pengambilan contoh dan Label contoh Uji;d. mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan;e. pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen;f. contoh dikemas dan diberi label kemudian ditandatangani oteh kedua pihak,

serta dicap produsen;

g. Berita Acara Pengambilan Contoh ditandatangani dan dicap oleh pihakprodusen; dan

h' contoh kemudian dikirim ke Laboratorium Uji oleh ppsp dan atau pihakprodusen.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

rArA .ARA pENBifirYrMAN rANDA sNlsetiap Bj.P harus diberi penandaan sNr sebagai berikut:Pa.da setiap kemasan Bj.P dalam bentuk lembaran dan gulungan diberi tandasekurang-kurangnya yaitu:1) Nama dan Merek pabrik pembuat;2) Simbol dan kelas:3) Ukuran;4) Nornor identif ikasi (nomor gulungan atau nomor lembaran);5) Nomor leburan;6) Jumlah lembaran dari setiap kemasan (lembaran dan pelat);7) Berat setiap kemasan;8) Tanda SNt;9) SNI 07-0601-2006 dan / atau revisinya; dan10) No. lD LSPro.

pRosEDU R MEMpE*oll'? Xl*r,rroNGAN rEKNts6' 1 ' Persyaratan memperoleh pertimbangan teknis terhadap pengecualian dariketentuan sNl wajib.untuk importasi pioduk Bj.P yaitu denian-meilllukan suratpermohonan dan melampirkan:

' 'e -"-" ' - "v

a. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: - -

1) Surat lzin Usaha Industri ( lUl) untuk produsen;2) surat rzin Usaha perdagangan (srup) untuk importir;3) Tanda Daftar perusahaan (TDp); dan4) Nomor pokok Wajib pajak (NpWp);

b. Menyampaikan rencana impor meliputi:1) Jenis produk Bj.p sebagai bahan baku;2) Jumlah kebutuhan;3) Jadual pelaksanaan;4) Jenis dan.spesifikasi produ.f-.vtry menggunakan Bj.p sebagai bahan baku(merampirkan copy uitt certiritate-) dari fiEiusan"an'po,.nonoilo"n5) melampirkan surat permintaan/kontrak dari perusahaan pengguna Bj.pkhusus bagi perusahaan bergerak di bidang perdagangan atau industriyang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa pemotongan danpembelahan.

6'2' Terhalag aj.e .Y?ng memiliki spesifikasi teknis lain dan ruang lingkupnya sertasimbol kelas tidak termasuk dalam sNl 07-0601-2006 oin aiau revisinya,disamping persyaratan butir 6.1. sesuai dengan permintaan oi4*}1vrrA makaimportir wajib melampirkan dokumen sertifikainasit uii (certincat'e ot'rest Result)dari laboratorium uji. Untuk mendapatkan sertifikit'n.rii ,ii, importir dapatberhubungan secara rangsung dengan Barai Uji yang bersangtrian. - '

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

6.4.

6'3' Penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan setelah pelaksanaan penilaiankelayakan perusahaan yang terkait rlengan:1) Perizinan industri yang bersangkutan;2) Jenis dan spesifikasi;3) Jumlah kebutuhan Bj.p yang akan di impor;4) Kapasitas izin produksi;

5) Sertifikat hasil uji (Certificate of Test Result)dimaksud butir 2.3.

khusus untuk Bj.p sebagaimana

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kebenaran kelengkapan dokumen ataskebutuhan Bj.P, Direktorat Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Anekamenerima atau menolak untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima kelengkapan dokumen permohonanpertimbangan teknis Bj. p.

Perusahaan pengguna Bj.P impor wajib untuk menyampaikan laporan realisasiimpor berdasarkan Pemberitahuan lmpor Barang (plB) kepada Dirjen lndustriLogam Mesin Tekstil dan Aneka setiap kali importaii.Direktorat Jenderal lndustri Logam Mesin Tekstil dan Aneka DepartemenPerindustrian melakukan evaluasi dan pengecekan atas kebenaran laporanrealisasi impor tersebut diatas setiap 6 (enam) bulan.

6.5.

6.6.

7.2.

7 . 1 .

BAB VII.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI Bj.p secara wajibdilaksanakan oleh Dirjen ILMTA.

Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan industri dalammenerapkan SNI wajib melalui:

a' sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan atau terdapat perubahannya;b. pembinaan teknis dan konsurtasidaram penerapan sNr.

7.3. Dalam meraksanakan pengawasan sNr wajib di pabrik, Dirjen |LMTAmenugaskan Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau Jasa di pabrik(PPSP) untuk merakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.

7'4' Dirjen ILMTA dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukungPPSP dalam melaksanakan pengawasan sNlwajib di pabrik.

7'5"Mekanisme dan prosedur pengawasan SNI Wajib di pabrik terhadap produk Bj.pdiatur oleh Dirjen ILMTA.7'6' Dirjen ILMTA melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mendapatkanpertimbangan teknis atas realisasi impor Bj.P dan penggunaannya sebagai bahanbaku.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

BAB VIIIPENUTUP

Petunjuk teknis penerapan sNl Bj.P secara wajib ini merupakan salah satu pedomanyang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengansebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.Hal-hal yang belum ditetapkan dalam pedoman ini afian,diatur lebih lanjut sesuaidengan kebutuhan.

Ditetapkan diJakartapada tanggal 3t Agustus 2009

dan Aneka

Tgl E- ags-2009

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

! . 2 .TAMPIRAN JUKNIS

PETUNJUK TEKNTS (JUKN|S)PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB

BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P)SNI 0Z-0601_2006 dan atau revisinya

TENTANG PROSEDUR

AUDTT KECUKUP4N, PENGAMBTLAN -CONTOHDAN AUDIT KESESUAIAN- .-

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

t -

1. Ruang Lingkup

2. Definisi

3. Dokumen untuk Audit Kecukupan

4. Persyaratan untuk Audit Kecukupan

5. Penetapan Jumlah Contoh

6. Audit Kesesuaian

LAMPIRAN JUKNIS

Daftar lsi

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

LAMPIRAN JUKNIS

Prosedur

AUDIT KECUKUPAN DAN PENGAMBILAN CONTOH

1. Ruang Lingkup

Lampiran Juknis ini menjelaskan tentang jenis-jenis dokumen yang harus dikirimkanoleh perusahaan pemohon SPPT-SNI sebagai bihan untuk fepeiluai ruJit k..rkupan,sebagai prasyarat sebelum dilakukannya audit kesesuaian dan pengambilan contoh uji.

2. Definisi

1) Kapabilitas Proses adalah ukuran kemampuan proses yang dinyatakan dalamcapability process index, yaitu dengan nilai cpi dan atau cpk.

2) Histogram adalah grafik atau diagram batang yang mengambarkan sebaranfrekuensi atau distribusi normal suatu parameter kualitas

"dibandingkan dengan

batasan spesifikasinya.

3) Control Chaft adalah grafik atau diagram titik yang menggambarkan nilai suatuparameter kualitas secara urut berdasarkan-waktu produksinya.

4) Cpi adalah ukuran kapabilitas proses yang digunakan jika suatu parameterkualitas memiliki spesifikasi batas atas dan batas bawah. dihitung dengan rumus:

USL _ tSLCPi= -------*-

5o

5) Cpk adalah ukuran kapabilitas proses yang digunakan jika suatu parameterkualitas hanya memiliki batas bawah atau batas atas saja, dihitung denganrUMUS:

U S L - 1Cpk = ----------------

5o atau

?( _ LSLCPk = ----------------

6o

6) USL atau upper specification timit adalah nilai batas atas suatu spesifikasi atauparameter kualitas.

7\ LSL atau lower specification timit adalah nilai batas bawah suatu spesifikasi atauparameter kualitas.

8) Simbol 1 adalah nilai rata-rata (mean).

9) simbol o adalah nilai standar deviasi (deviation standard).

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

LAMPIRAN JUKNIS

3. Dokumen untuk Audit Kecukupan

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dinyatakan dalam Juknis, dalam auditkecukupan perusahaan pemohon SPPT-SNI diminta untuk mengirimkan dokumen-dokumen dan data-data kapabilitas proses, yaitu:

1) Skema proses produksi secara lengkap mulai dari bahan baku (rnpuf) sampaimenjadi produk akhir (oufpuf).

2) Skema atau diagram proses produksi yang menunjukkan titik-titik pengendalian(controlpornfs) dimana dilakukan pengukuran (measurement or fesfing) maupuninspeksi (inspection) atas seluruh persyaratan mutu sesuai sNl 07-0601-2006atau standar mutu yang setara yang berpengaruh penting terhadap persyaratanproduk.

3) Diagram control chart atas seluruh parameter proses yang berpengaruh pentingterhadap kualitas produk akhir (sesuai skema pada poiniz_ ol'ataJ). Data yangdigunakan adalah produk-produk SNI BjP atau standar lain yang setara yangdiajukan dalam permohonan SPPT-SNI, setidak-tidaknya selama o lenam; bulanterakhir' Diagram dapat disajikan per bulan atau triwulanan, asalkan masing-masing diagram minimum berisi 30 data-.

4) Evaluasi kapabilitas proses yang dinyatakan dalam grafik histogram per kelasdan atau per kelornpok tebal atas nilai-nilai spesifik.riy"ng dipeisyaratkan olehSNI BjP (lihat perincian pada Tabel 1). Data rekaman mutu hasil pengujianproduk sesuai SNI atau standar lain yang setara digunakan adalah rekamanmutu hasil produksi sesuai sNl BjP atau standar yang setara disertakan dalarnpengajuan permohonan SPPT-SNI dan LSPro, setidak{idaknya selama 6 (enam)bulan terakhir, dan setiap histogram harus mencantumkan nilai rata-rata (x),deviasi standar (o), USL dan atau LSL, serta nilai Cpk atau Cpi. Diagram dapatdisajikan per bulan atau triwulanan, atau per tebal nominal, atau per kelompoktebal yang lebih sempit, asalkan masing-masing diagram minimum berisi 30 data.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

LAMPIRAN JUKNIS

4. Persyaratan untuk Audit Kecukupan

Berdasarkan dokumen yang telah dikirimkan, maka perusahaan pemohon sppr-sNl dinyatakan memenuhi syarat audit kecukupan dan dapat dilakukan auditkesesuian apabila:

1) seluruh dokumen dan data rekaman mutu yang diminta telah diterima denganlengkap dan benar.

2) Dipandang telah memiliki sistem pengendalian mutu produk yang terkendalidengan baik sesuai diagram controrchartyang dikirimkan.

3) Nilai cpk dan atau cpi > 1-3 untuk seluruh atau sebagian dari histograrnspesifikasi sNl BjP atau standar lain yang setara yang dikirimkan (lihat Gambar1 ) .

4) Jika ada sebagian nilai cpk dan atau cpi yang berkisarantara 1-s.d < 1.3 makaharus diberikan penjetasan yang memadai tentang kondisi tersebut dari sudutpandang sistem manajemen mutu.

. Gambar 1 Contoh kapabil itas proses i"ng"n Cpk > 1.3

Tensile Strengrh (Mean: ffi1 .2OT Sigma: 20.936)SpEC: SHP2ZOC

-3.s26

24

22

n1 8

1 6

1 4' t2

1 0

B

5

4

2

o

NOMINAL

oEolqo

IL

260 27O 28O 2go 3OO 310 3n uao o

Perhitungan Cpk = (X - LSL) /3 o

= (361 _ 270) / (3 x 20,9) _ 1,45

Artinya proses dalam kondisiterendah dengan variasi yang relative kecil

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

LAMPIRAN JUKNIS

Gambar 2 Contoh kondisi proses yang tidak terkendali

Vadable: Yietd Strength SPHC 1A()6()3 M€an: 257 Mpa Sigma: 3O.BsSpecificatlons: Lorer Specitication Limit (LSL): 1aS Mpa

. upp€r Sp€citicstion Limil (USL); 3OS Mpa

Perhitungan Cpi :

cpi (305 - 185) / (6x 30,85)0,65

Karena Cpi ' 1,3 maka disimpulkan proses produksi dalam kondisi yang tidakterkendali. Bila tidak ada penjelasan dari perusahaan maka kondisi seperti ini tidakdapat diterima (permohonan ditolak)

5. Penetapan Jumlah Contoh

Berdasarkan aturan dalam Juknis dan Tabel sNl serta kondisi kapabilitas prosessesuai histogram (nilai cpk dan atau Cpi),. maka jumlah contoh yang harus diambilper kelas dan atau per kelompok tebal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Pengambilan contoh uji oleh PPC dalam rangka sppT sNl dilakukan secararandom dan berdasarkan proses rerolling saja, dengan ketentuan untuk nilai Cpilebih besaratau sama dengan 1,3 (Cpi> 1,3), pengambilan contoh uji dilakukanuntuk setiap range ketebalan (sesuai lampiran 1 tabel g) diambil 1 contoh ujiuntuk setiap kelompok:

- Bj.PD dan Bj.pE = 5 kelompok

= 2 kelompok

= 2 kelompok

2) setiap kelas dan setiap kelompok tebal (pada Tabel 1) setidak-tidaknya diambitcontoh sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bj.PS

- Bj.PC

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

. . t t

LAMPIRAN JUKNIS

3) Jika terdapat kelas dan atau kelompok tebal yang memiliki nilai Cpk dan atauCpk berkisar antara 1 s.d. < 1.3 maka harus diambil contoh setidak-tidaknyasebanyak 1 (satu) lembar setiap tebal nominal yang diajukan SPPT-SNI, dantidak dapat diwakilkan dari kelompok tebalnya.

4) Untuk nilai Cpi lebih kecil dari l dan 1,3 (1<Cpi<1,3), pengambilan contoh ujidilakukan untuk semua ketebalan.

Tabel 1. Daftar Histogram dan Nilaistatistik per Kelas SNI Bjp

Kelas Kelompok Tebal Histogram Nilai Statistik

BjPS Tebal < 4 mm

Tebal > 4 mm

toleransi tebal,toleransi lebar

nilairata-rata(t), deviasistandard (o), LSL, USL, Cpi

C, Mn, P, S nilai rata-rata (X), deviasistandard (o), USL, Cpk

YS, TS, Elongasi nilai rata-rata (X), deviasistandard (o), LSL, Cpk

BjPC Teba l< 3 .2 mm

Teba l ;3 .2 mm

toleransi tebal,toleransi lebar

nilai rata-rata (X), deviasistandard (o), LSL, USL, Cpi

C, Mn, P, S nilai rata-rata (t), deviasistandard (o), USL, Cpk

TS, Elongasi nilai rata-rata (I), deviasistandard (o), LSL, Cpk

BjPD

BjPE

1 . 8 < T e b a l < 2 m m

2 < Tebal < 2.5 mm

2.5 5Teba l< 3 .2 mm

3 . 2 < T e b a l < 4 m m

Tebal> 4 mm

toleransi tebal,toleransi lebar

nilai rata-rata (D, deviasistandard (o), LSL, USL, Cpi

C, Mn, P, S nilai rata-rata (t), deviasistandard (o), USL, Cpk

TS, Elongasi nilai rata-rata (t), deviasistandard (o), LSL, Cpk

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

LAMPIRAN JUKNIS

6. Audit kesesuaian di perusahaan pemohon

Audit kesesuaian, perusahaan pemohon harus memperlihatkan rekaman-rekamanyang terkait dengan persyaratan mutu baja lembaran yaitu :

' Menunjukan standar produk sesuai sNl Bj.P atau standar lain yang setara yangtelah ditetapkan.

' Menunjukan data rekaman hardcopy karakteristik mutu dari seluruh spesifikasisNl atau standar lain yang setara yang diproduksi selama minimal enam (6)bu lan te rakh i r .

' - e - ' r ' v v r s r | r q | | r r t ' r | t <

' Menyiapkan coil untuk pengujian produk, yang akan diambil secara random digudang.

Audit dinyatakan memenuhii kesesuaian bila :

' standar produk sNr yang ditetapkan pemohon sesuai dengan sNr. I

' Dengan cara uji petik terhadap data rekaman diperoleh nilai yang sesuai denganstandar produk sNl, sertifikasi hasil uji yang diterbitkan oLn perusahaanpemohon, dan Histogram sesuai gambar contohl dan gambar contoh z.' sejak dari persiapan sampai pengujian contoh disaksikan secara langsung olehAsesor telah mengikuti metode yang ditentukan SNl.

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"

E g '6 g

oG,

6Ftroo.=trfoluootG

"Copy P

eraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkim

i.kemenperin.go.id"