g,. 11r,tt It.r,, .t, t,l D r*t c A I V,tJitii.*t' › wp-content › uploads › 2015 › ... ·...
Transcript of g,. 11r,tt It.r,, .t, t,l D r*t c A I V,tJitii.*t' › wp-content › uploads › 2015 › ... ·...
Sub Bagil.t't Hurrras
\g,. 11r,tt It.r,, .t,'liir,'#'il?i;',,i t,l
fi,'.Ai"ry'"iiilt{ D A IV,tJitii.*t' r*t chts.
clarn'l-ata Usaha BPI( Rl Perwaliilan Provinsi Bali
ilfl Fnst
Pelimp ahan 14 Tersangka tKasus SPPD Fiktif Ditunda
dua dari Polda Bali ke Ke-jaksaan Tinggi (Kejati) Balitersebut. Di sarnping itu dike-tahui kasus SPPD frktif yangdilakukan 14 tersangka dariDispenda Gianyar ini ternyatamenghabiskan anggaran seki-tar Rp 90 juta untuk pelesiranke Thailand dan Singapura.
Kepala Kejari GianyarKetut Sumadana yang ditemuidi Kantor Kejari Gianyar men-gatakan. hingga Senin sorekemarin, jajarannya belummenerima pelimpahan 14tersangka SPPD fiktif sesuaiyang direncanakan.
Pihaknya juga belum menge-tahui penyebab dibatalkannyaproses tahap dua pelimpahankasus SPPD frktif dari PoldaBali ke Kejati Bali.
Ia menambahkan, kare-na kasus ini ditangani PoldaBali, kejaksaan sifatnya hanyamenunggu tahap dua tersebut.Sementara Kejari Gianyar ke-wenangannya hanya sebagaipenunjukan jaksa penuntut
umum Kejati Bali untuknyelesai-kan perkara yangjeknya di Kabupaten Gianl
Disinggung terkaithan 10 PNS yang diperkirak:menjadi tersangka dalakasus ini, Ketut Sumadakembali menegaskan bahberkas untuk tambahantersangka tersebut masihtangani penyidik Polda BaSementara itu, Kasi PidKhusus (Pidsus) KejaksaNegeri Gianyar, Herdianhadi membeberkan berdakan berkas pernyataantersangka, kasus SPPDyang memakan uang nega:kurang lebih Rp 90 juta irterjadi pada Oktober 201
Gianyar (Bali Post) -Pelimpahan 14 tersangka
kasus SPPD fiktif ke Kejak-saan Negeri (Kejari) Gianyarditunda. Hingga Senin t'12l10)sore kemarin, belum diketahuiapa penyebab ditunrlanyarencana pelimpahan tahilp
DiketahuidalamSPPD, belasan pegawai Dipenda Gianyar inimenuju Jawa Barat yakGarut dan Bandung. Namrrealisasinya mereka malapelesiran ke luar negeri yalni Thailand dan(kmb35)
Kepala Kejari GianyarKetut Sumad.ana
Edisi
l-lal
9rlr4, \, oVw n+g :l
*-rfrs
Sub Bagian'.'
Wllurnas d;rn Tata Usaha BPt( Rl Perwal<ilan provinsi Bali
lla tr fr Pnst
Penuhi Kewajiban Konstitusionaf
RAPBD Badung Tahun 20L6Diserahkan ke Dewan
apresiasi atas komitmen bersamadalam melakukan pembahasanAPBD secara tepat waktu. Sejakdiserahkan Senin (12110) kemarin.RAPBD Badung tahun 2016 telahdirespons secara langsung olehDPRD Badung dengan melakukanagenda pembahasan 4elalui rapatkerja dengan eksekutif.
"Melalui pro6es pembahasanRAPBD tahun 2016 secara lebihawal ini, maka tugas konstitu-sional bersama ini telah mulaiberproses," ujar Penjabat BupatiBadung Nyoman Harry YudhaSaka usai menerima laporanKepala Bappeda Litbang WayanSuambara, Senin kemarin.
Menurutnya, pembahasan
RAPBD yang tepat waktu men-jadi penting dilakukan meng-ingat APBD 2016 merupakanlnstrumen untuk melaksanakanfungs! pelayanan publik yangbaik. Terutama. pelayanan ierhladap pemenuhan hak-hak dasarmasyarakat di berbagai bidangdan sektor. Ini sepenuhnya diori-entasikan untuk meninekatkanharkat dan martabat maJyarakatKabupaten Badung.
"Dengan diserahkannya Ran-cangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) tahun2016 secara tepat waktu ini, makakewajiban konstitusional bersamaantara pemerintah dan Dewanakan memiliki waktu yang cukupuntuk melakukan pembahasan danpenajaman dalam upaya mewujud-kan kesejahteraan masyarakat danhrant a Badung." terangnya.
Sementara itu, Suambara dalam
kesempatan tersebut melapor-kair bahwa RAPBD. sesuai arahanPenjabat Bupati, telah diserahkansecara tepat waktu kepada DPRDBadung. Komposisi RAPBD Ba-dung tahun 2016 yakni kontri-busi terhadap pendapatan daerahdirancang sebesar Rp 3,5 triliunlebih. Capaian ini terdiri dari PADsebesar Rp 2,9 triliun lebih, danaperimbangan Rp 314,7 mi.liar lebih,dan pendapatan daerah yang sahsebErar Rp 352 miliar lebih.
Komposisi belanja daerah ber-dasarkan kelompok belanja diran-cang sebesar Rp 3,6 triliun lebih,terdiri dari belanja tidak langsungRp 2 triliun lebih dan belanja lang-sung sebesar Rp 1,5 triliun lebih.Sedangkan komposisi belanjadaerah berdasarkan penerimamanfaat sebesar Rp 3,6 triliunlebih, di mana belanja publik sebe-sar 63,13 persen. (ad756)
Edisi
l{al
. &lan , tq dtVw zorc
L