Etika Profesi Stan 2012 Word

5/25/2018 Etika Profesi Stan 2012 Word

1/413

BAHAN AJAR ETIKA PROFESI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN

SPESIALISASI PAJAK

SATRIA HADI LUBIS

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TAHUN 2011


2/413

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas selesainya

penyusunan bahan ajar Etika Profesi PNS ini. Sebagai sebuah profesi, PNS(Pegawai Negeri Sipil memiliki berbagai etika yang perlu diketahui oleh paramahasiswa STAN sebagai !alon PNS, khususnya di "ementerian "euangan.Apalagi saat ini, pemerintah sedang gen!ar#gen!arnya melakukan reformasibirokrasi, sehingga peranan etika profesi PNS menjadi sangat urgen dalam rangkamengawal reformasi birokrasi yang berlandaskan pada kesadaran etika.

$ahasiswa STAN adalah mahasiswa yang bukan saja harus terampil dalamteknis operasional pekerjaan, tapi juga harus terampil dalam membangun karakteryang beretika. Tanpa etika, seorang mahasiswa STAN kelak akan bekerja tanpanurani, sehingga rentan untuk menghalalkan segala !ara dan menelantarkankewajibannya sebagai abdi masyarakat. Sebaliknya dengan etika diharapkan akan

mun!ul mahasiswa#mahasiswa STAN yang nanti akan bekerja se!ara jujur,bernurani dan berfokus pada kepuasan stakeho!e"s menuju masyarakat yangsejahtera lahir dan batin.

Penulisan bahan ajar untuk mata kuliah Etika Profesi PNS ini memuat berbagaipengetahuan etika dan kode etik yang dibutuhkan mahasiswa STAN ketika nantimereka bekerja. %ahan ajar berfungsi sebagai seperangkat materi yang disusunsistematis yang digunakan oleh pengajar, widyaiswara dan mahasiswa STAN dalamkegiatan belajar. &engan adanya bahan ajar ini diharapkan semua pihak yangberkepentingan dapat menjelaskan se!ara sistematis dan terstruktur tujuaninstruksional yang akan di!apai sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.

&engan selesainya penyusunan bahan ajar ini, kami mengu!apkan terimakasih kepada pihak#pihak yang telah membantu, terutama kepada %apak"usmanadji selaku &irektur STAN, yang bukunya berjudul Etika Profesi Akuntansi,%isnis dan pelayanan Publik menjadi referensi utama dalam penulisan bahan ajar ini.'uga terimakasih disampaikan kepada bu )ies Sunarmintyastuti ("epala %idangAkademis Pendidikan Akuntan yang telah memberikan moti*asi dan dukungan terusmenerus bagi selesainya penulisan bahan ajar ini.

"ami menyadari bahwa dalam menyusun bahan ajar ini masih terdapatkekurangan dan jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan waktu danpenguasaan materi. +ntuk itu kami membutuhkan masukan dari berbagai pihak demikesempurnaan penyusunan bahan ajar ini di masa yang akan datang. Semoga

bahan ajar mata kuliah Etika Profesi PNS ini dapat memberikan manfaat bagi semuapihak, khususnya bagi para mahasiswa STAN.

Tangerang Selatan, No*ember -

(Satria /adi )ubis

2 # P a $ e


3/413

PENDAHULUAN

Sesuai dengan *isi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yaitu menjadi perguruan

tinggi terbaik di bidang keuangan dan akuntansi sektor publik, maka perlu dilakukan

proses peningkatan kualitas pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran

se!ara berkesinambungan.

Salah satu kegiatan yang menjadi agenda utama untuk menunjang proses

pembelajaran di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah kegiatan penyusunan

bahan ajar. %ahan ajar yang dihasilkan dari kegiatan ini akan digunakan sebagai

salah satu a!uan pembelajaran bagi seluruh dosen matakuliah terkait sebagai

bentuk standarisasi proses pendidikan dan pembelajaran dalam rangka menjagamutu dan meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

%ahan ajar adalah bahan#bahan atau materi perkuliahan yang disusun se!ara

sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar.

%ahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis. %ahan ajar harus dapat

menjelaskan tujuan instruksional yang akan di!apai dan memoti*asi mahasiswa

untuk belajar mamahami konsep dasar dengan benar, serta mengantisipasi

kesukaran belajar mahasiswa dalam bentuk penyediaan bimbingan bagi mahasiswa

untuk mempelajari bahan tersebut, dan dalam penerapannya diintegralkan dengan

tujuan dan isi pengajaran yang ada dalam 0%PP.

%ahan ajar mata kuliah Etika Profesi PNS ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman mengenai nilai#nilai yang tepat atas penerapan standar etika dalam

profesi sebagai PNS. &engan demikian diharapkan mahasiswa STAN dapat

meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap etika profesi PNS dan

konsepkonsep yang menyertainya, meningkatkan kemampuan dalam meme!ahkan

dilema etis di tempat kerja dan di luar tempat kerjaserta mampu meningkatkan

kesadaran untuk mempraktekkan kode etik yang berlaku di tempat kerja.

+ntuk men!apai tujuan tersebut, maka disusunlah bahan ajar ini yang terdiri

dari 1 bab sebagai penjabaran dari pen!apaian tujuan pembelajaran "SP". Pada

%ab , mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang kedudukan mata kuliah

Etika Profesi PNS dan 0aris %esar Proses Pembelajarannya. %ab dan 2 tentang

teori dan konsep etika. %ab 3 tentang etika profesi, yang meliputi pengertian profesi

dan etika profesi, serta urgensi etika profesi dan prinsip#prinsip etika profesi.

Pada %ab 4, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang etika bisnis.

Etika ini perlu diberikan agar mahasiswa mengetahui etika yang berlaku di kalangan

pebisnis, sebagai salah satu konsumen "ementerian "euangan. )alu pada %ab 1

akan dibahas sedikit tentang etika kepemimpinan. +ntuk etika pelayanan publik dan

etika kerja akan dibahas pada %ab 5 dan 6.

% # P a $ e


4/413

Agar men!apai pemahaman etika profesi PNS yang baik, mahasiswa juga

perlu mempelajari tentang pokok#pokok kepegawaian (%ab 7 dan aturan#aturan

tentang disiplin PNS (%ab -, sehingga terbentuk pegawai negeri yang disiplin danmemahami tugas serta tanggung jawabnya.

Etika anti korupsi juga perlu dipahami oleh mahasiswa STAN agar mereka

dapat menjadi a$e&t o' (ha&$e (agen perubahan dalam reformasi birokrasi yang

mensyaratkan pemerintahan yang bersih ((ea& $o)e"*e&t. Pembahasan tentang

pengertian korupsi, prinsip#prinsip anti korupsi dan faktor penyebabnya akan dibahas

pada %ab . Sedang berbagai aturan yang berlaku tentang anti korupsi dibahas

pada %ab .

Akhirnya, ndonesia di masa depan adalah milik generasi muda, sehingga kita

berkepentingan untuk bersama#sama men!etak generasi muda (mahasiswa yangberetika dan menjunjung tinggi nilai#nilai moral. "eberhasilan sebuah bangsa bukan

hanya disebabkan karena kepandaian ilmu pengetahuan dan teknologinya, tapi #

terutama# disebabkan karena karakter bangsa tersebut yang menjunjung tinggi nilai#

nilai moral (etika. Semoga bahan ajar ini menjadi sumbangan ke!il bagi gerakan

perubahan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah S8T.

9%agian hidupmu yang sesungguhnya di dunia ini adalah yang membuatmu

semakin mulia: (Ali bin Abu Tholib.

+ # P a $ e


5/413

DAFTAR ISI

"ATA PEN0ANTA;...................................................................................................

PEN&A/+)+AN........................................................................................................ 2

&A


6/413

Karakter Utama )alam Kepemimpinan............................................................ 15(

, Kebiasaan manusia 0ang sangat efektif.......................................................... 1+-

Prinsip/prinsip 0ang diu&udkan dalam , kebiasaan......................................... 1+"Paradigma , Kebiasaan..................................................................................... 1+5

Solusi Kepemimpinan dalam 2rganisasi........................................................... 1++

Pentingn0a Urutan Peran................................................................................... 1+,

ET"A PE)A>ANAN P+%)"................................................................................. 5

Pengertian Etika Pela0anan Publik.................................................................... 1,1

Rele3ansi Etika )alam Pela0anan Publik.......................................................... 1,"

Prinsip/prinsip Etika )alam Pela0anan Publik.................................................. 1,8

Prinsip/prinsip Pela0anan Publik....................................................................... 18-

Prinsip/prinsip dan Mana&emen Etika Pela0anan Publik................................... 1814akikat Profesionalisme Pela0anan Publik....................................................... 18"

)ilema dalam beretika...................................................................................... 185

mplikasi bagi Etika Pela0anan Publik di ndonesia.......................................... 18+

Netralitas Pegaai Negeri Sipil PNS6.............................................................. 18,

ET"A "E;'A........................................................................................................ 7

Pengertian Etika Etos6 Ker&a............................................................................ 1(!

7spek/7spek Etika Etos6 Ker&a....................................................................... 1(%

*aktor/faktor 'ang Mempengaruhi Etika Etos6 Ker&a...................................... 1(+

Etika Ker&a 3s Etika Profesi.............................................................................. 1((

)isiplin Pegaai Negeri Sipil........................................................................... !-1

4ukuman disiplin PNS..................................................................................... !-+

Maam/Maam Etika Etos6 Ker&a.................................................................... !15

PEN0E;TAN "=;+PS,


7/413

*aktor/faktor Keberhasilan Pemberantasan Korupsi......................................... !%+

4ambatan atau Kendala Penegahan dan Pemberantasan Korupsi.................... !%+

AT+;AN TENTAN0 ANT "=;+PS..................................................................... 4-Peraturan #entang 7nti Korupsi........................................................................ !5-

:enis/&enis Korupsi dan Sanksin0a.................................................................... !5(

Membentuk Pribadi 7nti Korupsi..................................................................... !,1

$E$%AN0+N ET=S P;%A&.............................................................................. 54

)efinisi Etos..................................................................................................... !,5

ingkup Pembahasan Etos Pribadi.................................................................... !,+

AT+;AN "EPE0A8AAN &AN "=&E ET" P;=


8/413

BAB

PENGANTAR ETIKA PROFESI PNS

Tujuan nstruksional "husus ?

$ahasiswa dapat?

. $enjelaskan kedudukan mata kuliah Etika Profesi PNS

. $enjelaskan urgensi Etika Profesi PNS dalam reformasi birokrasi

2. $enjelaskan ren!ana perkuliahan Etika Profesi PNS

Ke!/!/ka& Mata K/ah Etka P"o'es PNS

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat

luas. &alam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi

memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari

pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan#pelayanan lain dalam

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,

utilitas, dan lainnya. %erbagai gerakan reformasi publik yang dialami oleh negara#

negara maju pada awal tahun 77-#an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat

akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh

pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik mutlak diperlukan mengingat kondisi

sosial masyarakat yang semakin baik sehingga mampu merespon setiap

penyimpangan dalam pelayanan publik melalui gerakan maupun tuntutan dalam

media !etak dan elektronik. Apalagi dengan adanya persaingan terutama untuk

pelayanan publik yang disediakan swasta membuat sedikit saja pelanggan

merasakan ketidakpuasan maka akan segera beralih pada penyedia pelayanan

publik yang lain. /al ini membuat penyedia pelayanan publik swasta harus berlomba#

lomba memberikan pelayanan publik yang terbaik. ni yang seharusnya ditiru oleh

penyedia pelayanan publik pemerintah sehingga masyarakat merasa puas

menikmati pelayanan publik tersebut.

# P a $ e

1


9/413

%erdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik dapat

dibedakan menjadi tiga, yaitu?

. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi pri*at, adalah semua

penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti

misalnya rumah sakit swasta, PTS, maupun perusahaan pengangkutan.

. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat

primer adalah semua penyediaan barang@jasa publik yang diselenggarakan oleh

pemerintah dan pemerintah merupakan satu#satunya penyelenggara sehingga

klien@pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. $isalnya adalah pelayanan di

kantor imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan periinan.

2. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat

sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang@jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna@klien tidak

harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang di!irikan

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur

pemerintah dengan !iri sebagai berikut?

. Efektif

)ebih mengutamakan pada pen!apaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.

. Sederhana

Prosedur@tata !ara pelayanan diselenggarakan se!ara mudah, !epat, tepat, dan

tidak berbelit#belit.

2. Transparan

Adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, dan pejabat

yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut.

3. EfisiensiPersyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal#hal yang berkaitan langsung

dengan pen!apaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan

antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan.

4. "eterbukaan

%erarti prosedur@tata!ara persyaratan, satuan kerja@pejabat penanggung jawab

pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rin!ian waktu@tarif serta hal#hal lain yang

# P a $ e


10/413

berkaitan dengan proses pelayanan wajib di informasikan se!ara terbuka agar

mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak.

1. "etepatan waktu

"riteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Bara#!ara yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang

profesional adalah sebagai berikut?

. $enentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja ma!amnya,

. $emperlakukan pengguna pelayanan sebagai !ustomers,

2. %erusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan

mereka,

3. $en!ari !ara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas,

4. $enyediakan alternatif bila pengguna pelayanan tidak memiliki pilihan lain.

Tuntutan masyarakat saat ini terhadap pelayanan publik yang berkualitas

akan semakin menguat. =leh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan

oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan yang telah disebutkan di

atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. &ari sisi mikro, hal#hal yang dapat

diajukan untuk mengatasi masalah#masalah tersebut antara lain adalah sebagai

berikut?

. Penetapan standar pelayanan

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk

menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar

perpaduan harapan#harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara

pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasijenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan

*isi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu

dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai

standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai

kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang

menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. nformasi lain

yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi#

10 # P a $ e


11/413

kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas

pelayanan yang akan ditanganinya.

. Pengembangan Sta&!a"! O3e"at&$ P"o(e!/"es(S=P

+ntuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan se!ara konsisten

diperlukan adanya Standard =perating Pro!edures. &engan adanya S=P, maka

proses pengolahan yang dilakukan se!ara internal dalam unit pelayanan dapat

berjalan sesuai dengan a!uan yang jelas, sehingga dapat berjalan se!ara konsisten.

&isamping itu S=P juga bermanfaat dalam hal?

a. +ntuk memastikan bahwa proses dapat berjalan /&&te"/3te!. 'ika terjadi hal#hal

tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu

berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.=leh karena itu

proses pelayanan dapat berjalan terusC

b. +ntuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan

peraturan yang berlakuC

!. $emberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap

kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayananC

d. $emberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan#perubahan

tertentu dalam prosedur pelayananC

e. $emberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayananC

f. $emberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan

diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan

tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses

pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas.

2. Pengembangan Sur*ei "epuasan Pelanggan

+ntuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu

mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikanoleh penyelenggara pelayanan publik. &alam konsep manajemen pelayanan,

kepuasan pelanggan dapat di!apai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh

penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. =leh karena

itu, sur*ei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan

pelayanan publikC

11 # P a $ e


12/413

3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya#upaya

pihak penyelenggara pelayanan untuk se!ara konsisten menjaga pelayanan yang

dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. =leh karena itu perlu

didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang se!ara efektif dan efisien mampu

mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan

kualitas pelayananC

Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat

dilakukan melalui pengembangan model#model pelayanan publik. &alam hal#hal

tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan

se!ara 3")ate untuk menghasilkan kualitas yang baik. %eberapa model yang sudah

banyak diperkenalkan antara lain? (o&t"a(t&$ o/t, dalam hal ini pelayanan publik

dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran

sebagai pengaturC '"a&(hs&$4 dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta

untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan 3"(e

"e$/a"t5 untuk mengatur harga maksimum. &alam banyak hal pemerintah juga

dapat melakukan pri*atisasi.

&isamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung

adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas

pelayanan publik menjadi lebih sederhana. %irokrasi yang kompleks menjadi ladang

bagi tumbuhnya ""N dalam penyelenggaraan pelayanan.

&alam +ndang#undang 32 Tahun 777 antara lain dinyatakan bahwa sebagai

unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil harus memberikan pelayanan kepada

masyarakat se!ara profesional. Biri# !iri profesional adalah memiliki wawasan yang

luas dan dapat memandang masa depan, memiliki "ompetensi di bidangnya,

memiliki jiwa berkompetisi@bersaing se!ara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggietika profesi.

&ua kata kun!i yaitu "ompetensi dan etika Profesi adalah Bas( 3"e"e6/ste

dari profesionalisme yang harus ditetapkan landasan dasarnya dalam rangka

pembangunan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. "ompetensi adalah sebagai

tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan etika profesi

unsur aparatur negara. =leh karena itu untuk dapat membentuk Pegawai Negeri Sipil

12 # P a $ e


13/413

yang profesional perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan dan kode etik Pegawai

Negeri Sipil.

>ang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik

yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya se!ara profesional,

efektif, dan efisien. Sedangkan pengertian kompetensi adalah persyaratan

kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

pelaksanaan tugas organisasi.

Adapun pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban,

tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai#nilai hakiki

profesinya yang dikaitkan dengan nilai#nilai yang hidup dan berkembang di

masyarakat serta pandangan hidup %angsa dan Negara ndonesia.

Sebagai panduan bagi instansi untuk menyusun standar kompetensi melalui

"eputusan "epala %adan "epegawaian Negara Nomor 31A Tahun --2 telah

ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar "ompetensi 'abatan Struktur Pegawai

Negeri Sipil yang pada akhir tahun --3 seluruh instansi baik Pusat maupun &aerah

telah dapat menyelesaikan standar kompetensi jabatan di setiap wilayahnya.

&isamping itu pada saat ini telah diran!ang Peraturan Pemerintah mengenai

kode etik Pegawai Negeri Sipil yang pada hakikatnya mengatur tentang nilai#nilai

perilaku kedinasan Pegawai Negeri Sipil, baik sebagai profesional maupun sebagai

aparatur negara.

$ateri Nilai#nilai Perilaku "edinasan antara lain?

a. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib berusaha

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme di bidang tugasnya.

b. Pegawai Negeri Sipil karena kedudukan atau jabatannya wajib menyimpaninformasi resmi negara yang sifatnya rahasia.

!. Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati dan melaksanakan dengan sebaik#baiknya

segala Peraturan Perundang#undangan dan Peraturan "edinasan yang berlaku.

d. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan sebaik#baiknya kepada

masyarakat.

1% # P a $ e


14/413

e. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya senantiasa

mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang sesuai dengan Peraturan

Perundang#undangan yang berlaku.

&alam rangka penegakan kode etik dibentuk komisi kehormatan Pegawai

Negeri Sipil yang mempunyai fungsi untuk menjabarkan lebih lanjut kode etik

Pegawai Negeri Sipil, didalam implementasi penugasannya melakukan pemantauan

dan pengendalian perilaku Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik serta

merekomendasikan pada pejabat pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selanjutnya.

+ntuk itu pada saat ini sedang disusun ;en!ana Peraturan Pemerintah

tentang Penilaian Pegawai %erbasis "inerja dengan tujuan untuk ?

a. $emperoleh gambaran langsung tentang kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam melaksanakan tugas pokoknyaC

b. $engidentifikasi faktor#faktor penghambat kinerja, baik yang berasal dari indi*idu

Pegawai Negeri Sipil maupun unit kerja lain atau instansinya, yang dapat digunakan

sebagai input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan sekaligus bagi penyerpurnaan aspek manajemen dan organisasi dari

unit kerja atau instansi dimana Pegawai Negeri Sipil itu bekerja.

!. $emberikan gambaran tentang kinerja unit kerja dan instansi dimana Pegawai

Negeri Sipil tersebut bekerja, dan men!ari jalan keluar untuk memperbaiki atau

meningkatkan kinerja unit kerja dan instansinya.

Penilaian Pegawai Negeri Sipil berbasis kinerja dilaksanakan melalui

Pendekatan hasil dan Pendekatan "ualitan. "edua pendekatan ini dikombinasikan

dalam salah satu pendekatan yang disebut dengan Pendekatan Pen!apaian

Tujuan@Target, artinya penilaian "inerja Pegawai Negeri Sipil, yang didasarkan pada

target dan telah disepakati atau ditentukan terlebih dahulu.Adapun standar penilaian kinerja yang digunakan meliputi aspek#aspek

sebagai berikut ?

a. Aspek "uantitas, menggambarkan kesepakatan tentang jumlah barang yang

dihasilkan, atau jumlah pelayanan atau jasa yang diberikan dalam pelaksanaan

suatu tugas pokok seorang Pegawai Negeri Sipil pada periode tertentu.

1+ # P a $ e


15/413

b. Aspek "ualitas, menggambarkan kesempatan tentang mutu barang yang

dihasilkan, atau mutu pelayanan@jasa yang diberikan, dalam pelaksanaan suatu

tugas pokok seorang Pegawai Negeri Sipil pada periode tertentu.

!. Aspek waktu, menggambarkan kesempatan tentang lamanya seoarang Pegawai

Negeri Sipil menghasilkan jumlah barang dan pelayanan dengan kualitas yang telah

disepakati, dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

d. Aspek biaya, menggambarkan kesepakatan tentang besarnya anggaran yang

digunakan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan jumlah barang dan

memberikan pelayanan dengan kualitas yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan

tugas pokoknya.

U"$e&s etka 3"o'es te"ha!a3 "e'o"*as 7"ok"as

;eformasi %irokrasi

Apa yang terlintas dalam benak kita apabila mendengar kata birokrasi.

Pastilah yang terlintas adalah prosedur#prosedur yang berbelit, suap terhadap

oknum aparat pemerintah, pelayanan publik yang rumit dan membingungkan,

pejabat pemerintah dengan kekayaan yang tidak masuk akal dan

pemikiranpemikiran negatif lainnya terhadap instansi dan pejabat pemerintah. /al itu

memang tidak sepenuhnya salah dan memang terjadi di pemerintahan. Pemerintah

pun tidak tinggall diam, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pemerintah

melakukan reformasi birokrasi terhadap instansi#instansi pemerintahan. "ementerian

"euangan ;eplubik ndonesia yang pertama kali menjalankan reformasi birokrasi di

ndonesia.

Pengertian %irokrasi $enurut $aD 8ebber

%irokrasi, merupakan pemikiran dari $aD 8eber (613#7- seorang ahli

sosiolog 'erman yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan

dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. $enurutnyaorganisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang akti*itas dan tujuannya dipikirkan

se!ara rasional dan pembagian tugas dari para karyawannya dinyatakan dengan

jelas.

8eber yakin bahwa kompetensi teknik harus ditekankan dan e*aluasi

prestasi kerja didasarkan pada keunggulan, organisasi apapun yang mempunyai

orientasi pada sasaran yang terdiri dari beberapa ribu indi*idu pasti memerlukan

pengendalian seluruh akti*itasnya. Se!ara pribadi, pegawai ,dan pejabat bebas,

tetapi dibatasi oleh jabatannya yang disusun berdasarkan hierarki, keatas, kebawah,

1, # P a $ e


16/413

maupun kesamping. Pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi professional, memiliki

jenjang karier yang pasti mendahulukan kepentingan organisasi diatas kepentingan

pribadi dan memperoleh imbalan yang setara.

Pe&$e"ta& Re'o"*as B"ok"as

;eformasi %irokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, terutama menyangkut aspek#aspek berikut ?

a. "elembagaan (organisasi

b. "etatalaksanaan (business pro!ess

!. sumber daya manusia aparatur

%erbagai permasalahan@hambatan yang mengakibatkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan

dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. ;eformasi %irokrasi dilaksanakan

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good go*ernan!e.

&engan kata lain, ;eformasi %irokrasi adalah langkah strategis untuk membangun

aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban

tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan

lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. =leh karena itu, harus segera

diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di!apai dengan efektif dan

efisien.

;eformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan se!ara

bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan@atau tindakan yang

bersifat radikal dan re*olusioner.

&isadari sepenuhnya, kondisi birokrasi pemerintahan saat ini masih belum

seperti yang di!ita#!itakan, yang antara lain diindikasikan dengan ?

a. praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (""N masih berlangsung hingga saat iniC

b. tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publikC

!. tingkat efisiensi, efekti*itas dan produkti*itas dari birokrasi pemerintahan belum

=ptimalC

d. tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendahC

1- # P a $ e


17/413


18/413

yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. =leh sebab itu, mereka tidak termasuk

sebagai birokrat. %irokrat adalah mereka yang menduduki jabatan eselon kebawah di

kementerian atau lembaga#lembaga non#kementerian.

Sesuai dengan +ndang#+ndang tentang Pokok#Pokok "epegawaian (++

Nomor 5 Tahun 753 yang diubah dengan ++ Nomor 32 Tahun 777, pegawai

negeri yang membentuk pelayanan publik (3/7( se")(e di ndonesia meliputi

pegawai negeri sipil (PNS, anggota TN, dan P=);, dan pegawai %+$N@&.

Pengertian Etika Pelayanan Publik

+raian mengenai birokrasi dan pelayanan publik di muka se!ara jelas

menunjukan kepada kita bahwa administrasi pemerintahan atau birokrasi

pemerintahan (disingkat birokrasi mempunyai fungsi pokok berupa

penyelenggaraan pelayanan publik (3/7( se")(e. Pelayanan publik ini

dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang di ndonesia disebut dengan pegawai

negeri. 'adi, pelayanan publik adalah identik dengan birokrasi atau administrasi

pemerintahan dan pegawai negeri. =leh sebab itu, istilah etika pelayanan publik

mempunyai pengertian yang sama dan dapat dipertukarkan dengan istilah etika

birokrasi atau etika pegawai negeri (khususnya PNS, walaupun tentu saja

masingmasing istilah ini dapat memberikan nuansa yang agak berbeda.

Etika pelayanan publik merupakan bidang etika terapan atau etika praktis.

&engan demikian, seperti halnya etika bisnis, etikan pelayanan publik tidak berkaitan

dengan perumusan standar#standar etika baru, tetapi berkaitan dengan penggunaan

atau penerapan standar#standar etika yang telah ada. Tegasnya, etika pelayanan

publik berkaitan dengan penerapan prinsip#prinsip atau standar#standar moral dalam

menjalankan tanggung jawab peran aparatur birokrasi pemerintahan dalam

menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik.


19/413

bertindak bagi pegawai negeri sebagai 9pelayan publik: (sehingga biasa disebut

dengan 9abdi negara: dan 9abdi masyarakat: dalam berbagai situasi pelayanan

publik. &engan demikian, etika pelayanan publik harus men!akup prinsip#prinsip,

nilai#nilai, standar#standar, atau norma#norma moral (etika yang harus dijadikan

panduan oleh, dan !riteria penilaian terhadap aparatur birokrasi atau pegawai negeri

dalam menjalankan akti*itasnya di dalam organisasi (&te"&a a(t)tes dan dalam

berhubungan dengan pihak#pihak luar, khususnya masyarakat (publik pengguna

layanan birokrasi (e8te"&a a(t)tes.

Se!ara khusus, perhatian pada isu#isu etika dalam pelayanan publik

bermuara pada tujuan untuk mewujudkan integeritas dalam pelayanan publik (3/7(

se")(e &te$"t5. ntegeritas menga!u kepada hubungan yang kuat antara nilai#nilai

ideal dan perilaku nyata, dan merupakan syarat pokok bagi pemerintah untuk

menyediakan kerangka yang terper!aya dan efektif bagi kehidupan ekonomi dan

sosial seluruh warga negara. Pranata dan mekanisme untuk memajukan integritas

dipandang sebagai komponen pokok $oo! $o)e"&a&(e. &alam konteks pelayanan

publik, integritas berarti bahwa?

a. Perilaku aparatur pemerintahan (pegawai negeri sebagai pelayan publik adalah

sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi tempat mereka mengabdikan diri.

b. Pelaksanaan pelayanan publik sehari#hari dapat diandalkan

!. 8arga negara memperoleh perlakuan 9tanpa pandang bulu: sesuai dengan

ketentuan hukum dan keadilan.

d. Prosedur pengambilan keputusan adalah transparansi bagi publik, dan tersedia

sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan.

;ele*ansi Etika dalam Pelayanan Publik

&i sektor manapun, termasuk sektor publik (pemerintahan, ada dua aspek

penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalismedan etika. Seperti halnya di sektor bisnis, sektor publik juga dituntut untuk men!apai

kinerja prima, dengan ukuran#ukuran seperti efisiensi, produkti*itas, dan efekti*itas,

dan pada saat yang sama dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi standar etika,

seperti integritas, objekti*itas atau imparsialitas, keadilan, dan sebagainya. &engan

perkataan lain, sektor publik, seperti sektor bisnis, dituntut memiliki dua keunggulan,

yaitu keunggulan teknis (profesionalisme dan keunggulan moral (etika. Ada

beberapa alasan, baik normatif maupun objektif, yang dapat digunakan untuk

1 # P a $ e


20/413

menjelaskan rele*ansi dan makin pentingnya etika dalam birokrasi atau pelayanan

publik.

a. Etika dan "ehidupan yang %aik

&alam bentuknya yang paling abstrak, etika adalah salah satu !abang

filsafat. Etika berkaitan dengan perilaku moral, yaitu produk dari standar moral dan

pertimbangan@keputusan moral. Tegasnya, etika berkaitan dengan 9bagaimana

seharusnya kita hidup.: $engambil keputusan tentang 9bagaimana seharusnya kita

hidup: adalah fondasi etika. &engan !ara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa

etika berkenaan dengan bagaimana orang#orang melaksanakan urusan mereka,

setiap jam atau setiap hari. Perilaku etis berarti jujur dengan diri sendiri dan dengan

orang lain. Etika berkaitan dengan karya, kinerja, atau prestasi, yang di#karya atau

kinerja itulah nama kita melekat.

"onsep etika tidak lain adalah sejumlah asumsi dasar yang melandasi hampir

semua hubungan dan transaksi di dalam masyarakat. Asumsi#asumsi ini meliputi

asumsi#asumsi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lainC apa hak kita dan

apa hak orang lainC kapan hak indi*idual kita berakhir dan kapan hak indi*idual orang

lain bermulaC bagaimana harta milik indi*idu dan masyarakat seharusnya

diperlakukan, dan apa yang merupakan perlakuan yang wajar dan adil bagi semua

orang. &engan demikian, etika dapat diartikan se!ara luas sebagai 9keseluruhan

norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui

bagaimana seharusnya menjalankan kehidupannya:. Pernyataan berikut ini

men!erminkan pengertian etika ini 9%agaimana saya harus membawa diri dan

bersikap:. 9Perbuatan#perbuatan mana yang harus saya kembangkan agar hidup

saya sebagai manusia berhasil:

Pelayanan publik merupakan bidang kehidupan penting yang ditujukan untuk

kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. &alam kenyataanya, pelayanan publikmempengaruhi seluruh segi kehidupan warga negara. =leh sebab itu, sudah

selayaknya jika isu#isu atau dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan dan

keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"ekuasaan birokrasi

&alam menjalankan fungsinya, birokrasi berkewenangan untuk membuat

kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut.


21/413

program atau proyek, yang pada gilirannya mempengaruhi kepentingan dan

pelayanan publik. &alam konteks ini, timbul pertanyaan apakah birokrasi

menjalankan kekuasaan atau kewenangannya tersebut dengan benar, apakah

birokrasi tidak menyelewengkan kewenangannya tersebut demi kepentingan selain

kepentingan masyarakat. Etika diperlukan sebagai panduan dalam pengambilan

keputusan dan sekaligus sebagai kriteria untuk menilai baik atau buruknya suatu

keputusan tersebut.

"ewibawaan Pemerintah

&imana pun, pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan dambaan

penyelenggara pemerintahan sendiri dan masyarakat se!ara umum. "ebersihan dan

kewibawaan ini pada dasarnya hanya dapat diperoleh jika birokrasi dan

pelaksananya bebas dari perilaku negatif atau ter!ela. Se!ara kategoris, dimana pun

tidak ada pemerintah yang se!ara resmi menyutujui tindakan dan keputusan yang

buruk@ter!ela para anggotanya. Sementara itu, makin disadari bahwa sumber

kewibawaan birokrasi dan aparaturnya bukanlah kekuasaan yang mereka miliki,

melainkan kualitas pengabdian mereka kepada kepentingan masyarakat, bangsa

dan negara. &engan perkataan lain, ke!intaan rakyat, bukan oleh ketakutan rakyat.

"ewibawaan pemerintah tersebut semakin besar jika dalam menjalankan fungsinya,

aparatur pemerintahan berpegang teguh pada profesionalisme dan standar moral

yang tinggi, seperti !ermat, !epat, ramah, berkeadilan, objektif, transparan, dan

manusiawi.

/ak dan "epatuhan 8arga Negara

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.

8alaupun pelayanan umum dapat disediakan oleh komponen masyarakat selain

pemerintah, pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya

pelayanan umum tersebut. &alam hubungan ini, setiap warga negara memiliki hakuntuk memperoleh pelayanan dari negara. /ak ini makin nyata karena negara

berkewenangan dalam pengaturan dan pengaturan ini menyebabkan setiap warga

negara berkewajiban untuk mematuhinya. Sebagai warga negara, setiap indi*idu

tidak bisa menghindar untuk meminta pelayanan ketika memiliki kepentingan

tertentu. Senagai !ontoh, pemerintah mengatur bahwa setiap warga negara yang

akan mendirikan bangunan wajib memiliki jin $endirikan %angungan ($%. 'adi

ketika, kita akan membangun sebuah rumah, kita berkewajiban untuk memperoleh

21 # P a $ e


22/413

$% dari pemerintah. Bontoh lain, setiap warga negara yang telah men!apai umur

tertentu wajib memiliki "artu Tanda Penduduk ("TP, sehingga ketika men!apai

umur yang ditentukan, seorang warga negara harus berurusan dengan birokrasi

untuk memperoleh layanan "TP. ni berarti pemerintah hatus menyediakan

pelayanan $%, "TP, S$, keamanan dan sejenisnya, dan kita berhak mendapatkan

pelayanan itu ketika kita membutuhkannya. Sudah barang tentu, setiap warga

masyarakat mengharapkan akan memperoleh pelayanan dari birokrasi dengan

sebaik#baiknya, sesuai dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Etika diperlukan

untuk memandu dan menjadi kriteria apakah birokrasi telah menjalankan fungsi

pelayanannya sesuai dengan standar teknis dan etis sebagaimana diharapkan oleh

warga negara.

Belah /arapan $asyarakat

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kinerja pelayanan publik oleh birokrasi

kita masih buruk, bahkan sering dikatakan sebagai sangat buruk dan ditinjau dari

kriteria pelayanan yang bermutu, tidak satu pun dari kriteria tersebut dapat dipenuhi

oleh birokrasi kita. Anekdot#anekdot seperti 9"asih amplop (uang urusan beres:,

9"alau bisa dipersulit kenapa dipermudah: atau 9"alau bisa lama kenapa diper!epat:

dan sejenisnya sering dilontarkan untuk menyebut kualitas atau kinerja pelayanan

publik oleh birokrasi. su korupsi, kolusi, dan nepotisme (""N adalah sangat khas

yang laim dikaitkan dengan birokrasi kita. %uruknya kinerja pelayanan publik ini

telah menyebabkan sangat rendahnya keper!ayaan masyarakat kepada birokrasi,

bahkan terhadap pemerintah se!ara umum. ni tampak dari tanggapan yang

!enderung negatif terhadap sejumlah inisiatif pemerintah (perhatikan, misalnya,

proyek 7/s9a5 dan perpanjangan waktu th"ee & o&e oleh Pemerintah Pro*insi &"

'akarta.

Sementara itu, selain mengetahui betapa buruknya kinerja birokrasi,masyarakat semakin menyadari dan semakin berani menuntut hak#haknya untuk

memperoleh pelayanan yang sesuai. Pada saat ini, masyarakat semakin berani

untuk menggunakan hak#hak hukumnya menuntut pertanggung jawaban birokrasi

ketika merasa dirugikan atau dilanggar hak#haknya dalam memperoleh pelayanan

yang layak dari birokrasi. Semakin hari, semakin ken!ang tuntutan agar birokrasi

efisien dan menghasilkan pelayanan prima (e8(ee&t se")(es. Perkembangan

kinerja pelayanan yang diperlukan untuk menghindari atau meiadakan risiko tuntutan

22 # P a $ e


23/413

ini hanya dapat di!apai melalui peningkatan profesionalisme, yaitu peningkatan

sarana#prasarana pelayanan dan kompetensi teknis dalam pelayanan yang dilandasi

oleh kesadaran dan komitmen terhadap norma#norma moral.

Seperti di negara#negara lain, masyarakat kita juga menuntut birokrasi untuk

berperilaku etis (dengan standar tinggi dalam memberikan pelayanan. Pelayanan

publik sering dinyatakan sebagai keper!ayaan publik (3/7( se")(e s a 3/7( t"/st.

8arga negara mengharapkan para abdi negara melayani kepentingan mereka

se!ara berkeadilan dan mengelola sumber daya publik sebaik#baiknya. Pelayanan

publik yang adil ('a" dan dapat diandalkan melahirkan keper!ayaan publik dan

men!iptakan suatu lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis dan bidang#bidang

kehidupan lain umumnya, sehingga memberikan sumbangan kepada berfungsinya

pasar dengan baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

;eformasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Pegawai negeri (khususnya Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas

mereka dalam lingkungan yang berubah !epat, dengan sumber daya yang makin

terbatas, tuntutan yang meningkat dari warga negara dan pengawasan yang makin

besar dari masyarakat. &itambah dengan kenyataan mengenai buruknya kinerja

pelayanan publik, tekanan#tekanan dari arus globalisasi, kemajuan teknologi,

demokratisasi, dan penerapan prinsip#prinsip $oo! $o)e"&a&(e, PNS dituntut untuk

menjalankan urusan#urusan pemerintah dengan !ara#!ara baru yang efektif dan

lebih kompleks. &engan perkataan lain, agar dapat memenuhi tuntutan yang makin

berkembang ini, pemerintah harus melakukan reformasi di berbagai bidang

administrasinya. &i ndonesia sendiri ada sejumlah inisiatif yang telah dikembangkan

dan dilaksanakan, diantaranya, desentralisasi dan otonomi penyelenggaraan

pemerintah daerah, penilaian kinerja instansi sesuai dengan kriteria standar

pelayanan minimum, dan manajemen berbasis kinerja. Akan tetapi, reformasi inimenimbulkan dampak ikutan terhadap nilai#nilai dan norma#norma yang selama ini

hidup dan dianut di lingkungan birokrasi (pelayanan publik. Nilai#nilai baru yang

diadopsi, seperti penakanan pada kinerja, produkti*itas, efisiensi, dan efekti*itas,

se!ara signifikan berbenturan dengan nilai#nilai dan norma#norma yang se!ara

tradisional berlaku. &alam situasi seperti ini, peluang terjadinya perilaku menyimpang

sangat besar. Sebagaimana telah banyak diungkapkan oleh sejumlah pihak, otonomi

daerah di negara ditengarai telah 9berhasil: memperluas wilayah dan memperbesar

2% # P a $ e


24/413

jumlah pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (""N di dalam birokrasi. Panduan

etika, sesuai dengan tuntutan lingkungan yang baru, sangat diperlukan untuk

memperjelas harapan dan tuntutan terhadap aparat birokrasi, termasuk larangan#

larangan yang harus dipatuhi. &engan perkataan lain, diperlukan penyesuaian#

penyesuaian infrastruktur etika untuk membangun iklim etis yang dapat menjamin

keunggulan dalam pelayanan publik dan menjamin terwujudnya misi pelayanan

publik.

Se!ara ringkas, rele*ansi dan makin pentingnya etika dalam pelayanan publik

adalah karena fakta bahwa warga negara telah memper!ayakan sumber daya publik

kepada birokrasi. Pejabat pemerintahan, aparatur birokrasi atau pegawai negeri telah

dianggap sebagai pengelola sumber daya dan penjaga keper!ayaan khusus yang

diamanatkan oleh warga negara. Selain itu, aparatur birokrasi menetapkan juga

kebijakan dan mengimplementasikannya, kebijakan dan implementasinya ini

mempengaruhi semua bidang kehidupan warga negara. =leh sebab itu, rakyat,

warga negara mengharapkan aparatur birokrasi benar#benar menjadi 9abdi negara:

dan 9abdi masyarakat:, menempatakan kepentingan publik di atas kepentingan

pribadi, mengelola sumber daya publik yang tela diper!ayakan se!ara professional

dan menjunjung tinggi standar etika.

Sumber#sumber Nilai#nilai Etika Pelayanan Publik

&alam konteks pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah yang

melaksanakan pelayanan publik, nilai#nilai tertinggi yang seharusnya dia!u oleh

aparatur pelayanan publik (birokrasi di ndonesia adalah nilai#niali yang bersumber

dari konstitusi (++& 734, falsafah negara (Pan!asila, dan aturan#aturan khusus

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai a!uan perilaku seluruh aparatur

pemerintahan yang diantaranya adalah yang tertuang dalam +ndang#+ndang Nomor

6 Tahun 753 sebagaimana telah diubah dengan +ndang#+ndang Nomor 32 Tahun777 (tentang Pokok#pokok "epegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2-

Tahun 76- (tentang Peraturan &isiplin PNS. +ntuk unit#unit organisasi tertentu,

kode etik atau aturan perilaku yang lebih khusus ditetapkan sesuai dengan sifat dan

lingkup atau kekhususan tugas unit yang bersangkutan. Sudah barang tentu, karena

tergabung dalam wadah "=;P;, maka PNS terikat juga dengan Pan!a Prasetya

"=;P;, sehingga Pan!a Prasetya "=;P; dapat dipandang sebagai panduan

nilai#nilai bagi PNS dalam berperilaku.

2+ # P a $ e


25/413

Perlu diingat, bahwa seorang PNS mungkin juga merupakan anggota suatu

profesi. $isalnya, seorang akuntan yang menjadi PNS adalah juga sebagai anggota

katan Akuntan ndonesia. Akuntan PNS ini seharusnya tunduk pula pada kode etik

dan aturan perilaku yang berlaku di lingkungan profesi akuntansi. 'adi, pada saat

yang bersamaan seorang PNS, di samping berperan sebagai pribadi, anggota

masyarakat umum, juga berperan sebagai aparatur birokrasi, dan sebagai anggota

profesi akuntansi. &engan demikian, PNS tersebut pada dasarna memiliki tiga

sumber a!uan etika, yaitu nilai#nilai dan standar etika yang berlaku di masyarakat

umum, di lingkungan birokraasi, dan di lingkungan profesi akuntansi.

Re&(a&a 3e"k/aha& etka 3"o'es PNS

$ata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian etika, memahami teori#teori

etika, pengertian etika profesi, pengertian dan hakekat profesi, pengertian pelayanan

publik, etika dan disiplin PNS, hukuman disiplin PNS serta kode etik "ementerian

"euangan.

Tujuan umum mata kuliah Etika Profesi Pns ini adalah memberikan


profesi sebagai PNS. &engan demikian diharapkan mahasiswa dapat?

. $eningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap etika profesi PNS dan konsep#

konsep yang menyertainya.

$eningkatkan kemampuan dalam meme!ahkan dilema etis di tempat kerja dan di

luar tempat kerja.

$eningkatkan kesadaran untuk mempraktekkan kode etik yang berlaku di tempat

kerja.

$ata kuliah Etika Profesi PNS terdiri dari enam belas bab, yaitu?

. "uliah +mum (Pengantar Etika Profesi PNS. %ab ini akan memperlajari?

a. "edudukan mata kuliah Etika Profesi PNS+rgensi Etika Profesi PNS dalam reformasi birokrasi

;en!ana perkuliahan Etika Profesi PNS

Tujuan yang ingin di!apai yaitu setelah perkuliahan mahasiswa dapat

memahami pentingnya mata kuliah Etika Profesi PNS dan gambaran umum tentang

pokok#pokok bahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah Etika Profesi PNS.

Teori dan "onsep Etika . %ab ini akan mempelajari?

2, # P a $ e


26/413

a. Pengertian Etika

Teori#Teori Etika (Teleologi, &eontologi, Etika "eutamaan

"onsep hak, kewajiban, keadilan dan kepedulian

Tujuan yang ingin di!apai yaitu setelah memperlajari pokok bahasan ini

mahasiswa memahami teori dan konsep etika.

Teori dan "onsep Etika . %ab ini akan mempelajari?

a. Perbedaan etika dan etiket

Pengertian nilai

Pengertian norma

Tujuan yang ingin di!apai yaitu setelah memperlajari pokok bahasan ini

mahasiswa memahami perbedaan etika dengan etiket serta pengertian nilai dan

norma.

Etika Profesi. %ab ini akan mempelajari?

a. Pengertian profesi dan etika profesi

+rgensi etika profesi

Prinsip#prinsip etika profesi

Tujuan yang ingin di!apai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini

mahasiswa memahami pengertian, urgensi dan prinsip#prinsip etika profesi.

Etika %isnis. %ab ini akan mempelajari?

a. Pengertian etika bisnis

Prinsip#prinsip etika bisnis

su#isu umum etika bisnis


mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika bisnis agar dapat menjalankan

tugasnya.

Etika "epemimpinan. %ab ini akan mempelajari?a. Pengertian etika kepemimpinan

+rgensi etika kepemimpinan

"arakter#karakter utama dalam etika kepemimpinan


mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika kepemimpinan agar dapat

menjalankan tugasnya dengan baik sebagai PNS.

Etika Pelayanan Publik. %ab ini akan mempelajari?

2- # P a $ e


27/413

a. Pengertian pelayanan publik

Prinsip#prinsip etika pelayanan publik

Netralitas PNS


mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika pelayanan publik.

Etika "erja. %ab ini akan mempelajari?

a. Pengertian etika kerja

Perbedaan etika kerja dan etika profesi

%erbagai etika kerja PNS


mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika kerja.

Pokok#Pokok "epegawaian. %ab ini akan mempelajari?

a. Pengertian PNS

/ak dan kewajiban PNS

Pembinaan dan jabatan PNS


mahasiswa memahami hak dan kewajiban sebagai PNS serta pembinaan dan

jabatan#jabatan dalam PNS.

&isiplin PNS. %ab ini akan mempelajari?

a. +rgensi disiplin PNS

)arangan#)arangan bagi PNS

Tingkat dan jenis hukuman PNS


mahasiswa memahami tentang aturan#aturan disiplin sebagai PNS.

. Pengertian "orupsi, Prinsip#Prinsip Anti "orupsi dan


28/413

a. %erbagai peraturan tentang anti korupsi

b. 'enis#jenis korupsi dan sangsinya

!. $embentuk karakter anti korupsi


mahasiswa memahami aturan#aturan tentang anti korupsi.

'iwa "orps dan "ode Etik. %ab ini akan mempelajari?

a. Pengertian dan pembinaan jiwa korps

Pengertian dan sumber kode etik

Pengertian dan Aturan "ode Etik PNS


mahasiswa memahami urgensi pembentukan jiwa korps PNS dan pembentukan

aturan kode etik PNS.

"ode Etik "ementerian "euangan. %ab ini akan mempelajari?

a. Pengertian, tugas dan tanggung jawab kementerian "euangan

Tugas Pokok dan


29/413


mahasiswa memahami !ara membangun etos pribadi.

Perlu dikemukakan disini bahwa uraian dalam modul ini mengutamakan

penekanan praktis yang terutama ditujukan untuk memi!u kesadaran dan

pemahaman mahasiswa mengenai isu#isu penting yang dapat dijumpai dalam

perjalanan karir seorang professional di bidang akuntansi.

Selanjutnya, pada akhir modul ini diberikan beberapa !ontoh soal@kasus yang

dapat digunakan untuk diskusi dalam rangka melatih kepekaan dan pemahaman

mahasiswa akan isu#isu etis di lingkungan profesi. +ntuk memperkaya wawasan

mahasiswa, peristiwa#peristiwa sehari#hari yang diliput oleh media massa, misalnya

dapat digunakan sebagai tambahan bahan diskusi sesuai dengan pokok

bahasannya. /al ini membantu mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran dan

kepekaan etis yang diperlukan saat#saat ini, sebagai kelompok intelektual.

2 # P a $ e


30/413

RANGKUMAN

Pengantar etika profesi PNS memperkenalkan etika profesi PNS tersebut, dan

sedikit menjelaskan mengenai implikasi dan aplikasi etika profesi PNS pada profesi

birokrat. %ab ini menjelaskan bahwa birokrat perlu menjunjung tinggi etika profesi

dalam menjalankan tupoksi utamanya yaitu pelayanan publik.

Tujuan dituliskannya makalah ini adalah agar kita dapat?

. $engetahui tentang peranan dan kebijakan pelayanan publik.

. $engetahui etika pelayanan publik.

2. $engetahui permasalahan pelayanan publik di ndonesia.

3. $engetahui solusi dari permasalahan pelayanan publik di ndonesia.

4. $engetahui !ontoh#!ontoh pelayanan publik dalam kehidupan sehari#hari.

&i sektor manapun, termasuk sektor publik (pemerintahan, ada dua aspek

penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalisme

dan etika. Seperti halnya di sektor bisnis, sektor publik juga dituntut untuk men!apai

kinerja prima, dengan ukuran#ukuran seperti efisiensi, produkti*itas, dan efekti*itas,

dan pada saat yang sama dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi standar etika,seperti integritas, objekti*itas atau imparsialitas, keadilan, dan sebagainya. &engan

perkataan lain, sektor publik, seperti sektor bisnis, dituntut memiliki dua keunggulan,

yaitu keunggulan teknis (profesionalisme dan keunggulan moral (etika. Ada

beberapa alasan, baik normatif maupun objektif, yang dapat digunakan untuk

menjelaskan rele*ansi dan makin pentingnya etika dalam birokrasi atau pelayanan

publik.

Se!ara ringkas, rele*ansi dan makin pentingnya etika dalam pelayanan publik

adalah karena fakta bahwa warga negara telah memper!ayakan sumber daya publik

kepada birokrasi. Pejabat pemerintahan, aparatur birokrasi atau pegawai negeri telah

dianggap sebagai pengelola sumber daya dan penjaga keper!ayaan khusus yang

diamanatkan oleh warga negara. Selain itu, aparatur birokrasi menetapkan juga

kebijakan dan mengimplementasikannya, kebijakan dan implementasinya ini

mempengaruhi semua bidang kehidupan warga negara. =leh sebab itu, rakyat,

warga negara mengharapkan aparatur birokrasi benar#benar menjadi 9abdi negara:

dan 9abdi masyarakat:, menempatakan kepentingan publik di atas kepentingan

%0 # P a $ e


31/413

pribadi, mengelola sumber daya publik yang tela diper!ayakan se!ara profesional

dan menjunjung tinggi standar etika.

$ata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian etika, memahami teori#teori

etika, pengertian etika profesi, pengertian dan hakekat profesi, pengertian pelayanan

publik, etika dan disiplin PNS, hukuman disiplin PNS serta kode etik "ementerian

"euangan.

Tujuan umum mata kuliah Etika Profesi PNS ini adalah memberikan


profesi sebagai PNS. &engan demikian diharapkan mahasiswa dapat?

. $eningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap etika profesi PNS dan

konsepkonsep yang menyertainya.

. $eningkatkan kemampuan dalam meme!ahkan dilema etis di tempat kerja dan di

luar tempat kerja.

2. $eningkatkan kesadaran untuk mempraktekkan kode etik yang berlaku di tempat

kerja.

LATIHAN

. Apakah pelayanan kepada publik perlu ditingkatkan jelaskan

. Sebutkan tiga jenis pelayanan publik berdasarkan organisasi yang

menyelenggarakannya

2. Sebutkan !iri#!iri pelayanan publik yang profesional

3. $engapa diperlukan adanya sta&!a"! o3e"at&$ 3"o(e!/"es(sop

4. Apa yang dimaksud dengan kompetensi pns

1. 'elaskan definisi dari kode etik pns

5. Sebutkan aspek#aspek dalam standar penilaian kinerja

6. 'elaskan pengertian birokrasi menurut maD weber

7. 'elaskan pengertian reformasi birokrasi se!ara umum

-. Terdapat dua fungsi pokok pemerintahan negara yang pelaksanaannya

diserahkan kepada birokrasi. Sebutkan dan jelaskan kedua fungsi tersebut

. 'elaskan pengertian integritas dalam konteks pelayanan publik

. 'elaskan se!ara ringkas rele*ansi pentingnya etika dalam pelayanan publik

%1 # P a $ e


32/413

BAB

TEORI DAN KONSEP ETIKA I

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tujuan nstruksional "husus ?

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami Pengertian Etika,

Teori#Teori Etika (Teleologi, &eontologi, Etika "eutamaan, "onsep hak,

kewajiban, keadilan dan kepedulian

A; Pe&$e"ta& Etka

Etika berasal dari bahasa >unani "uno, ethikos, berarti timbul dari kebiasaan.

Etika memiliki banyak makna antara lain?

. Semangat khas kelompok tertentu, misalnya ethos kerja, kode etik kelompok

profesi.

. Norma#norma yang dianut oleh kelompok, golongan masyarakat tertentu

mengenai perbuatan yang baik dan benar.

2. Studi tentang prinsip#prinsip perilaku baik dan benar sebagai falsafat moral. Etika

sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma#norma yang terwujud dalam

perilaku hidup manusia.

3. lmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang

dapat dipahami oleh pikiran manusia.

Etika juga memiliki pengertian arti yang berbeda#beda jika dilihat dari sudut

pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu.

. %agi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas.

. %agi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang#orang dari

lingkungan budaya tertentu.

2. %agi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya etika

berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan (ekspektasi profesi dan

masyarakat, serta bertindak dengan !ara#!ara yang profesional, etika adalah salah

satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa

%2 # P a $ e

2


33/413

profesi se!ara wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat.

3. %agi eksekutif pun!ak rumah sakit, etika seharusnya berarti kewajiban dan

tanggung jawab khusus terhadap pasien dan klien lain, terhadap organisasi dan

staff, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemrintah dan pada tingkat akhir

walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. "riteria wajar, jujur, adil, profesional

dan terhormat tentu berlaku juga untuk eksekutif lain di rumah sakit.

4. %agi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersama dan pedoman untuk

diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan

buruk dalam pelaksanaan dan pelayanan profesi itu.

$enurut ". %ertens, etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang

moralitas dalam ekonomi dan bisnis. $oralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji

atau ter!ela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia.

$oralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan

ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting.

$enurut ". %ertens, ada 2 tujuan yang ingin di!apai dalam pengajaran etika

bisnis, yaitu ?

. $enanamkan atau meningkakan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam

bisnis.

$enanamkan, jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan bila

kesadaran itu sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. =rang yang mendalami etika

bisnis diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari

kegiatan ekonomis yang perlu diberikan perhatian serius.

. $emperkenalkan argumentasi moral khususnya dibidang ekonomi dan bisnis,

serta membantu pebisnis@!alon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral yang

tepat.

&alam etika sebagai ilmu, bukan hanya penting adanya norma#norma moral,tidak kalah penting adalah alasan bagi berlakunya norma#norma itu. $elalui studi

etika diharapkan pelaku bisnis akan sanggup menemukan fundamental rasional

untuk aspek moral yang menyangkut ekonomi dan bisnis.

2. $embantu pebisnis@!alon pebisnis, untuk menentukan sikap moral yang tepat

didalam profesinya (kelak.

/al ketiga ini memun!ulkan pertanyaan, apakah studi etika ini menjamin

seseorang akan menjadi etis juga 'awabnya, sekurang#kurangnya meliputi dua sisi

%% # P a $ e


34/413

berikut, yaitu disatu pihak, harus dikatakan? etika mengikat tetapi tidak memaksa.

&isisi lain, studi dan pengajaran tentang etika bisnis boleh diharapkan juga

mempunyai dampak atas tingkah laku pebisnis.

+ntuk melengkapi tentang etika, perlu juga ditambahkan tentang apa yang

sebenarnya bukan etika (What eth(s s &ot. Salah seorang tokoh etika, Peter Singer

menerangkan sebagai berikut?

. Etika bukan seperangkat larangan khusus yang hanya berhubungan dengan

perilaku seksual.

. Etika bukan sistem yang ideal, luhur dan baik dalam teori, namun tidak ada

gunanya dalam praktek. Agaknya, penilaian demikianlah yang apriori diberikan oleh

masyarakat jika ada kasus kejadian klinis.

2. Etika bukan sesuatu yang hanya dapat dimengerti dalam konteks agama. ni

tentulah pemikiran sekuler. $enurut ajaran agama, sesuatu yang se!ara moral FbaikF

adalah sesuatu yang sangat disetujui dan disenangi Tuhan. Sedangkan Singer

berpendapat (sama dengan Plato --- tahun sebelumnya, suatu perbuatan

manusia adalah baik karena disetujui Tuhan, bukan sebaliknya karena disetujui

Tuhan perbuatan itu menjadi baik. "ontradiksi pendapat tentang ini sudah

berlangsung berabad#abad, dan mungkin akan berlangsung terus.

3. Etika bukan sesuatu yang relatif atau subjektif. Sangkalan Singer terhadap

anggapan keempat ini tidak dijelaskan lebih lanjut disini, karena elaborasinya dari

sudut historis dan falsafah yang panjang dan rumit.

T$a Ba$a& Uta*a Etka

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama? meta#etika (studi konsep etika, etika

normatif (studi penentuan nilai etika, dan etika terapan (studi penggunaan nilai#nilai

etika.

. $eta#Etika (Studi "onsep Etika.$eta#Etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya

suatu tindakan atau peristiwa. &alam meta#etika, tindakan atau peristiwa yang

dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya.

Sebagai !ontoh,GSeorang anak menendang bola hingga ka!a jendela pe!ah.G

Se!ara meta#etis, baik#buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut

pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah suatu

kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain, karena memang

%+ # P a $ e


35/413

dunianya (dunia anak#anak memang salah satunya adalah bermain, apalagi ia tidak

sengaja melakukannya. Akan tetapi kalau dilihat dari pihak pemilik jendela, tentu ia

akan mendefinisikan hal ini sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si

pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan.

%agaimanapun juga hal#hal seperti ini tidak akan pernah menemui

kejelasannya hingga salah satu pihak terpaksa kalah atau mungkin masalah menjadi

berlarut#larut. $ungkin juga kedua pihak dapat saling memberi maklum. $enyikapi

persoalan#persoalan yang sema!am inilah, maka meta#etika dijadikan bekal awal

dalam mempertimbangkan suatu masalah, sebelum penetapan hasil pertimbangan

dibuat.

Etika Normatif (Studi Penentuan Nilai Etika.

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan

seharusnyadimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia

dantindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. 'adi Etika Normatif merupakan

norma#norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak se!ara baik dan

menghindarkan hal#hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang

disepakatidan berlaku di masyarakat.

Etika Terapan (Studi Penggunaan Nilai#Nilai Etika.

Etika terapan memberi pemahaman tentang spektrum bidang terapan etika

sekaligus menunjukkan bahwa etika merupakan pengetahuan praktis. %erbagai

bidang terapan di antaranya adalah bidang kesehatan, tanggung#jawab sosial

perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah nggris unani, yaitu dalam

pengajaran So!rates (35-#277 S$.

%, # P a $ e


36/413

. Etika filosof >unani "uno? So!rates, Plato, Aristoteles.

$enurut Sokrates, objek utama dari akti*itas manusia adalah kebahagiaan,

dan sarana yang diperlukan untuk men!apainya adalah kebajikan. "arena semua

orang selalu men!ari kebahagiaan, tidak ada orang yang sengaja korup. Segala

kejahatan mun!ul dari kebodohan, dan kebajikan adalah kehati#hatian. =leh karena

itu kebajikan bisa diberikan lewat instruksi. $urid So!rates, Plato (35#235 S$

menyatakan bahwa s/**/* 7o&/* terdiri atas imitasi sempurna dari Tuhan, baik

yang mutlak, tiruan yang tidak dapat diwujudkan sepenuhnya dalam hidup ini.

"ebajikan memungkinkan manusia untuk memerintah sesuai keinginannya, karena

ia harus benar, sesuai dengan perintah akal budi, dan dengan bertindak demikian ia

menjadi seperti Tuhan. Tetapi Plato berbeda dari So!rates, ia tidak menganggap

kebajikan terdiri dari kebijaksanaan saja, tetapi juga keadilan, kesederhanaan, dan

ketabahan. "ebajikan merupakan harmoni yang tepat dari kegiatan manusia.

Aristoteles (263#2 S$, harus dianggap sebagai pendiri nyata etika

sistematis. &engan karakteristik ketajaman ia membahas etika dan politik. Sebagian

besar masalah yang menyangkut etika itu sendiri. Tidak seperti Plato, yang mulai

dengan ide#ide sebagai dasar pengamatan, Aristoteles lebih memilih untuk

mengambil fakta#fakta pengalaman sebagai titik awalnya, menganalisis se!ara

akurat, dan berusaha untuk mela!ak penyebab tertinggi dan utama. &ia berangkat

dari titik bahwa semua orang !enderung untuk kebahagiaan sebagai objek akhir dari

semua usaha mereka, sebagai kebaikan tertinggi, yang di!ari demi dirinya sendiri,

dan semua barang lainnya hanya berfungsi sebagai sarana. "ebahagiaan ini tidak

terdapat dalam barang#barang eksternal, tetapi hanya dalam akti*itas yang tepat

untuk sifat manusia.

"egiatan ini harus dilaksanakan dalam kehidupan yang sempurna dan abadi.

"esenangan tertinggi se!ara alami terikat dengan kegiatan ini, tetapi untukmembentuk kebahagiaan yang sempurna, barang#barang eksternal juga harus ada.

"ebahagiaan sejati hanya dapat di!apai melalui usaha sendiri. &engan penetrasi

yang tajam dari Aristoteles dan hasil penyelidikan kebajikan intelektual dan moral,

teorinya dianggap benar oleh sebagian besar orang. Satu#satunya yang kurang

adalah bahwa *isinya tidak menembus melampaui kehidupan duniawi ini, dan bahwa

ia tidak pernah melihat dengan jelas hubungan manusia dengan Tuhan.

%- # P a $ e


37/413

. Etika unani dan ;omawi? /edonisme, Epi!urus, Sinis, Stoi!isme,

Skeptis.

Sebuah gilirannya etika lebih hedonistik (e!o&e, GkenikmatanG dimulai

dengan &emo!ritus (31-#25- S$, yang menganggap disposisi gembira dan !eria

sebagai kebaikan dan kebahagiaan tertinggi manusia. Sensualisme murni atau

/edonisme pertama kali diajarkan oleh Aristippus dari "irene (324#243 S$, menurut

kesenangan adalah akhir dari kebaikan tertinggi usaha manusia. Epi!urus (23#5-

S$ berbeda dari Aristippus dalam prinsip bahwa jumlah total terbesar yang mungkin

dari kenikmatan spiritual dan sensual adalah hal yang tertinggi yang dapat di!apai

manusia. "ebajikan adalah norma direktif yang tepat dalam atta&*e&takhir ini.

Para Sinis, Antisthenes (333#217 S$ dan &iogenes dari Sinope (33#23

S$, mengajarkan kebalikan dari /edonisme, yaitu bahwa kebajikan saja sudah

!ukup untuk kebahagiaan, bahwa kesenangan adalah kejahatan, dan bahwa

manusia benar#benar bijaksana atas hukum manusia. Ajaran ini segera berubah

menjadi kesombongan dan penghinaan terbuka untuk hukum dan untuk sisa

manusia (Sinisme. "aum Stoa, Heno (221#13 S$ dan murid#muridnya, Bleanthes,

Bhrysippus, dan lain#lain, berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan

pandangan Antisthenes. "ebajikan, menurut mereka, dalam hidup manusia sesuai

dengan perintah rasional, dan, seperti alam setiap indi*idu seseorang hanyalah

bagian dari tatanan alam keseluruhan. oleh karena itu, kebajikan adalah perjanjian

yang harmonis dengan Tuhan, yang membentuk keseluruhan alam. Seperti apakah

hubungan Tuhan dengan dunia dalam pandangan mereka, panteistik atau rasa

teistik, tidak seluruhnya jelas.

Stoa ;omawi, Sene!a (3 S$ # A& 14, Epi!tetus (lahir sekitar tahun 4-, dan

"aisar $ar!us Aurelius (A& #6-. Bi!ero (-1#32 S$ menguraikan tidak ada

sistem filsafat baru miliknya sendiri, tetapi memilih pandangan#pandangan tertentudari berbagai sistem filsafat >unani yang tampaknya terbaik menurutnya. &ia

menyatakan bahwa kebaikan moral, yang merupakan objek umum dari semua

kebajikan, ada di dalam manusia sebagai makhluk rasional yang berbeda dari

makhluk buas. Tindakan sering baik atau buruk, adil atau tidak adil, bukan karena

institusi atau kebiasaan manusia, tetapi sifat mereka. Bi!ero memberikan sebuah

eksposisi lengkap dari kebajikan kardinal dan kewajiban terhubung dengan mereka.

a bersikeras terutama pada de*osi kepada dewa#dewa, yang tanpanya masyarakat

%. # P a $ e


38/413

manusia tidak bisa ada.

Sistem etika >unani dan ;omawi berjalan atas ke!enderungan skeptis, yang

menolak hukum moral alam, dasar seluruh tatanan moral pada kebiasaan atau

kesewenang#wenangan manusia, dan membebaskan orang bijak dari ketaatan pada

ajaran biasa dari tatanan moral. "e!enderungan ini dilanjutkan oleh kaum Sofis.

2. Etika? Sejarah $oralitas "risten.

Paganisme kuno tidak pernah memiliki konsep yang jelas dan pasti tentang

hubungan antara Tuhan dan dunia, kesatuan umat manusia, nasib manusia, serta

sifat dan makna dari hukum moral. "risten menjelaskan penuh pertanyaan ini dan

pertanyaan lain yang sejenis. Seperti Santo Paulus mengajarkan (;oma, ii, 3

persegi, Tuhan telah menulis hukum moral di hati semua orang, bahkan yang

berada di luar pengaruh 8ahyu "ristenC hukum ini memanifestasikan dirinya dalam

hati nurani setiap orang dan adalah norma yang menurut seluruh umat manusia akan

dinilai pada hari perhitungan.

Borse ini segera diadopsi dalam periode awal, seperti >ustinus $artir,

renaeus, Tertullian, Blement dari AleDandria, =rigenes, Ambrosius, /ieronimus, dan

Agustinus. $ereka yang mengeksposisi dan membela kebenaran "risten,

memanfaatkan prinsip#prinsip yang ditetapkan oleh para filsuf pagan. /al ini

terutama berlaku St Agustinus, yang melanjutkan untuk benar#benar

mengembangkan sepanjang garis filosofis dan untuk menetapkan dengan tegas

sebagian besar kebenaran moralitas "risten. /ukum abadi (e8 ate"&a, jenis asli dan

sumber dari segala hukum temporal, hukum alam, hati nurani, tujuan akhir manusia,

kebajikan kardinal, dosa, pernikahan, dll diperlakukan oleh dia di paling jelas dan

tajam !ara.

3. Etika? Sejarah


39/413

keenam belas jurusan etika (filsafat moral telah didirikan di banyak uni*ersitas

"atolik. >ang lebih besar, karya#karya filosofis murni tentang etika, namun tidak

mun!ul sampai abad ketujuh belas dan kedelapan belas, sebagai !ontoh yang dapat

kita !ontoh produksi gn. S!hwar, >I&stt/to&es =/"s et /&)e"sas Nat/"ae

Ge&t/*> (532.

4. Etika? Sejarah ang pertama dari hal ini kepentingan umum, kedua kebaikan pribadi

agen, ketiga menentang yang lainnya. +ntuk menjalani kehidupan moral yang baik,

perang harus dilan!arkan pada impuls yang tidak wajar, sedangkan ke!enderungan

!o3athet(dan simpatik harus dilakukan untuk menyelaraskan. "eselarasan inimerupakan kebajikan. &alam pen!apaian kebajikan prinsip subjektif dari

pengetahuan adalah moralitas. Teori moralitas dikembangkan lebih lanjut oleh

/ut!heson (173#535C sedangkan Gakal sehatG disarankan oleh Thoms ;eid (5-#

571 sebagai norma tertinggi perilaku moral. &i Peran!is para filsuf materialistik

abad kedelapan belas, seperti /el*etius, de la $ettrie, /olba!h, Bondilla!, dan lain#

lain, menyebarluaskan ajaran sensualisme dan /edonisme sebagaimana yang

dipahami oleh Epi!urus.

% # P a $ e


40/413

1. Sejarah


41/413

se!ara bertahap bere*olusi dari makhluk buas itu, dan karena itu berbeda dari dalam

gelar saja, mereka men!ari jejak pertama dan awal dari ide#ide moral dalam kasar itu

sendiri. Bharles &arwin telah melakukan beberapa pekerjaan persiapan sepanjang

jalan, dan Spen!er tidak ragu untuk belajar brute#etika, pada keadilan pra#manusia,

hati nurani, dan pengendalian diri kasar. /ari E*olusionis mengikuti pandangannya

dan berusaha untuk menunjukkan bagaimana moralitas hewan telah dalam manusia

terus menjadi lebih sempurna. &engan bantuan analogi diambil dari etnologi, mereka

men!eritakan bagaimana awalnya umat manusia berjalan di atas muka bumi se!ara

semi#biadab, tidak tahu tentang pernikahan, dan hanya dengan derajat men!apai

tingkat yang lebih tinggi moralitas.

Sebagai e*olusionis, demikian juga Sosialis mendukung teori e*olusi dari

sudut pandang etika mereka, namun yang terakhir tidak mendasarkan pengamatan

mereka pada prinsip#prinsip ilmiah, tetapi pada pertimbangan sosial dan ekonomi.

$enurut ". $arD,


42/413

"elemahan menjadi kebaikan, mengernyit merendahkan diri menjadi rendah hati,

tunduk kepada penindas memben!i adalah ketaatan, penge!ut berarti kesabaran.

G$oralitas adalah satu penipuan panjang dan berani.G =leh karena itu, nilai

melekat pada konsep yang berlaku moralitas harus seluruhnya ulang. Superioritas

intelektual di luar kebaikan dan kejahatan seperti yang dipahami dalam pengertian

tradisional. Tidak ada order moral yang lebih tinggi yang orang#orang kalibrasi

tersebut setuju. Akhir dari masyarakat bukanlah kebaikan bersama anggotanya.

Aristokrasi intelektual adalah akhir sendiri. Seperti bersandar dengan masing#masing

indi*idu untuk memutuskan siapa yang milik ini aristokrasi intelektual, sehingga

setiap orang bebas untuk membebaskan diri dari tatanan moral yang ada.

Teo" Etka

Sejumlah teori dan konsep etika telah dikembangkan oleh beberapa filsuf

atau pemikir dalam bidang etika. Pembelajaran teori etika tersebut untuk

memperoleh kemudahan dalam mengupas persoalan etika dan sebagai panduan

untuk menentukan benar atau salahnya suatu tindakan, keputusan dan kebijakan.

. Teori Teleleologi.

&alam buku karangan "usmanadji (--3, ### dikemukakan bahwa teori

teleleologi disebut juga teori konsekuensialis, menyatakan bahwa nilai moral suatu

tindakan ditentukan semata#mata oleh konsekuensi tindakan tersebut. %enar atau

salahnya tindakan ditentukan oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut. $aka,

yang menyebabkan tindakan itu benar atau salah adalah bukan tindakan itu sendiri

melainkan akibat dari tindakan tersebut. Akibat dalam hal ini adalah konsekuensi

baik. =leh karena itu, kebaikan merupakan konsep fundamental dalam teori

teleleologi.

$enurut Aristoteles, Etika teleologis atau Etika Aristoteles, yakni etika yang

mengukur benar@salahnya tindakan manusia dari menunjang tidaknya tindakantersebut ke arah pen!apaian tujuan (teos akhir yang ditetapkan sebagai tujuan

hidup manusia. Setiap tindakan menurut Aristoteles diarahkan pada suatu tujuan,

yakni pada yang baik (a$athos. >ang baik adalah apa yang se!ara kodrati menjadi

arah tujuan akhir ((a/sa '&as adanya sesuatu. >ang baik yang menjadi tujuan

akhir hidup manusia menurut dia adalah kebahagiaan atau kesejahteraan

(e/!a*o&a. tulah sebabnya teori etikanya sering disebut sebagai teori etika

Eudaimonisme.

+2 # P a $ e


43/413

&alam buku karangan +!ok Sarimah (--6, 4#1 membedakan teori

teleleologi menjadi 2, yaitu?

a. Egoisme Etis

Suatu tindakan benar atau salah tergantung semata#mata pada baik

buruknya akibat tindakan tersebut bagi pelakunya.

b. Altruisme Etis

%erlawanan dengan egoisme etis, bahwa baik buruknya suatu tindakan

ditentukan oleh baik buruknya akibat tindakan tersebut terhadap orang lain, ke!uali

pelaku.

!. +tilitarianisme

0abungan antara egoisme etis dan altruisme etis, bahwa benar salahnya

tindakan tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi siapa saja

yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut.

&ari ketiga teori tersebut, teori teleleologi yang sangat menonjol adalah

utilitarianisme yang biasanya dihubungkan dengan filsuf nggris, 'eremy %etham dan

'ohn Stuart $ill. Sesuai dengan namanya utilitarisme berasal dari kata utility dengan

bahasa latinnya utilis yang artinya 9bermanfaat: dalam mengukur baik dan buruk.

"ebaikan didefinisikan sebagai kesenangan sedangkan keburukan didefinisikan

sebagai kesedihan. %entuk klasik utilitarianisme dinyatakan sebagai berikut? 9Suatu

tindakan adalah benar jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan selisih terbesar

kesenangan di atas kesedihan bagi setiap orang.:

&alam buku karangan "usmanadji (--3, , +tilitarianisme men!akup empat

prinsip, yaitu?

"onsekuensialisme. Prinsip yang berpendiran bahwa kebenaran

tindakanditentukan semata#mata oleh konsekuensinya.

/edonisme. $anfaat (utility dalam teori ini didefinisikan sebagai kesenangandan tidak adanya kesedihan. /edonisme adalah prinsip bahwa kesenangan dan

hanya kesenanganlah yang merupakan perbuatan tertinggi.

2 $aksimalisme. Tindakan yang benar adalah tindakan yang tidak hanya memiliki

konsekuensi berupa beberapa kebaikan, tetapi juga jumlah terbesar konsekuensi

baik setelah memperhitungkan konsekuensi buruk.

3 +ni*ersalisme. "onsekuensi yang harus dipertimbangkan adalah konsekuensi

bagi setiap orang.

+% # P a $ e


44/413

Utta"a&s*e Kask !a& Utta"a&s*e P/"astk

+tilitarianisme "lasik mendefinisikan kebaikan tertinggi adalah kesenangan

(3eas/"e dan keburukan tertinggi adalah keburukan (3a& dan semua tindakan

harus die*aluasi dengan ukuran kesenangan dan kesedihan yang dihasilkan bagi

semua orang yang dipengaruhi.

+tilitarianisme Pluralistik disebut juga utilitarianisme dalam arti luas yaitu

dengan mengartikan kebaikan sebagai kesejahteraan umat manusia. Apapun yang

menjadikan umat manusia se!ara umum lebih baik atau memberikan manfaat adalah

kebaikan , dan apapun yang menyebabkan umat manusia menjadi lebih buruk atau

menimbulkan kerugian adalah keburukan.

Utta"a&s*e T&!aka& !a& Utta"a&s*e At/"a&

+tilitarianisme Tindakan berpendirian bahwa dalam semua situasi seseorang

seharusnya melakukan tindakan yang memaksimalkan manfaat (/tt5 bagi semua

orang yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut.&apat pula dinyatakan suatu tindakan

adalah benar jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan selisih terbesar dari

kebaikan atas keburukan bagi setiap orang.

+tilitarianisme Aturan berpendirian bahwa manfaat dapat diperhitungkan

pada kelompok#kelompok tindakan, bukan pada masing#masing tindakan se!ara

indi*idual.&apat pula dinyatakan suatu tindakan adalah benar jika dan hanya jika

tindakan itu sesuai dengan seperangkat aturan yang keberterimaannya se!ara

umum akan menghasilkan selisih terbesar dari kebaikan atas keburukan bagi setiap

orang.

$eski pun sudah dialami manfaat dari utilitarisme bukan berarti utilitarisme

se!ara teoritis tidak memiliki masalah. 'ika semua yang dikategorikan sebagai baik

hanya diperoleh dari manfaat terbanyak bagi orang terbanyak, maka apakah akan

ada orang yang dikorbankan Anggap saja ada anjing gila, anjing tersebut sukamenggigit orang yang lewat. 5 dari - orang menyarankan anjing tersebut dibunuh

sedangkan 2 lainnya menyarankan dibunuh. Penganut utilitarisme akan menjawab

tentu yang baik jika anjing itu dibunuh. )alu saran 2 orang tadi dikemanakan

Apakah mereka harus menerima itu begitu saja "alau menurut teori ini >A.

"asus di atas hanyalah sebatas anjing bagaimana jika manusia %ukan tidak

mungkin hal ini terjadi bahkan sudah terjadi, tentu dalam perkembangan peradaban

ada sejarah diskriminasi ras mau pun etnis. "asus diskriminasi ras kulit hitam dan

++ # P a $ e


45/413

diskriminasi etnis Tionghoa sebelum tahun 775 tampaknya tidak terdengar asing

lagi di telinga. Salah satu sebab mereka didiskriminasikan karena mereka minoritas,

dan mayoritas berhak atas mereka. =leh utilitarisme hal ini dibenarkan selama

diskriminasi membawa manfaat.

"elebihannya adalah ketika berkenaan dengan bisnis dan keuangan.

Perhitungan ala utilitaris ini dapat berlaku sebagai tinjauan atas keputusan yang

akan diambil. $engingat dalam keuangan yang ada kebanyakan adalah

angkaangka, jadi keputusan dapat diambil se!ara mudah berdasarkan jumlah

terbanyak bagi manfaat terbanyak.

. Teori &eontologi.

$enurut Teori &eontologi perbuatan tertentu adalah benar bukan karena

manfaat bagi kita sendiri atau orang lain tetapi karena sifat atau hakikat perbuatan itu

sendiri atau kaidah yang diikuti untuk berbuat. &alam buku karangan +!ok Sarimah

(--6, 1 dalam kaitannnya dengan teori deontologi dikenal?

a. &eontologi Tindakan

$enurut teori ini, bila seseorang dihadapkan pada situasi dimana harus

mengambil keputusan, seseorang harus segera memahami apa yang harus

dilakukan tanpa mendasarkan pada peraturan atau pedoman.

b. &eontologi "aidah

Suatu tindakan benar atau salah karena kesesuaian atau tidak sesuainya

dengan suatu prinsip moral yang benar.

!. &eontologi $onistik

Teori ini mendukung suatu kaidah umum seperti 9the golden rule: sebagi

prinsip moral tertinggi yang menjadi dasar untuk menurunkan kaidah atau

prinsipprinsip moral lainnya.

d. &entologi PluralistikTeori ini dikemukakan oleh 8illiam &a*id ;oss yang mengidentifikasi tujuh

kewajiban moral pada pandangan pertama (3"*e 'a(e.Teori deontologi sebenarnya

sudah ada sejak periode filsafat >unani "uno, tetapi baru mulai diberi perhatian

setelah diberi penjelasan dan pendasaran logis oleh filsuf 'erman yaitu mmanuel

"ant. "ata !eo&ber

Etika Profesi Stan 2012 Word

Documents

Transcript of Etika Profesi Stan 2012 Word