DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adrian Soetrisno, Wisda Purnamasari, Adhya Pandunagri Mochtar dkk, Buku Kumpulan Peraturan Keimigrasian, Akademi Imigrasi Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006;

A, Garner Bryan, Black’s Law Dictionary, Eightth Edition, Thomson West, USA,

2004; Arif, Mohamad, Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Pusdiklat Pegawai

Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997; Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demorasi,Cetakan I,

Konstitusi Perss, Jakarta, 2005; Bari, Abdul Azed, Intisari Kuliah-Masalah Kewarganegaraan, Cetakan 1,

IndoHill Co., Jakarta, 1995; Erna dan Mukhtar, Konsumsi Kearah Penelitian Deskriptif, Avirouz, Jogjakarta,

2000; Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Pustaka Filsafat, Kansius, 1995; Ihza, Yusril Mahendra, Deportasi Sebagai Instruyen Penegakan Hukum dan

Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT.Adi Kencana Aji, Jakarta 2004;

Iman, Muhammad Santoso, Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation

Convention Againts Transnational Organized Crime, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007;

____________________, Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi

dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2004; Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan

Tinggi, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007;

Universitas Sumatera Utara

Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1986; Kartasapoetra, R.G, Sistematika Hukum Tata Negara, Cetakan 2, Rineka Cipta,

Jakarta, 1993; Kelsen, Hans, Teori Hukum Muirni, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa,

Cetakan II, Bandung, 2007; Mertoskusumo, Sudikno, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Liberty,

Yogyakarta,1996; Nawawi, Barda Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti,

Bandung, 2003; Oppenheim L., M.A.LLD: International Law; Otje, R.Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1986; Paulus, B.P.Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Khususnya

Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa), Cetakan 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983;

Parthiana, Wayan, Pengantar Hukum Intemasional, Mandar Maju, Bandung,

1990; Peters, A.G. “Hukum Sebagai Proyek”, dalam Mulyana W Kusumah dan Paul S.

Baut (ed), 1988, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, YLBHI, Jakarta: 1997

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991; Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Monogaf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian

dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, Bandung, 2007; dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai suatu Sistem, CV. Mandar Maju,

Bandung, 2003; Renshon A. Stanley, Dual Citizenship and American Nationality Identity, Center

for Immigration Studies, Washington DC., 2001; Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

2008; Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan

Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998;

Universitas Sumatera Utara

Soepratwiro, Koernianto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia,

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996; Sitompul, D.TH. ”Kewarganegaraan”, Bahan Perkuliahan Pada Akademi

Imigrasi, Jakarta, 2003; Strake, J G, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterworth & Co

Ltd, London, 1989

, Pengantar hukum Internasional,Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

, Pengantar Hukum Internasional, terjemahan Bambang Iriana

Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. ______________, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke-4,

Cetakan ke-2, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003; Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Intermassa, Jakarta, 1992; Sugono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,

1994; Syahrin, Alvi , Beberapa Masalah Hukum, PT. Sofmedia, Medan, 2009; Tahir, Muhammad Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-

prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, September 1992;

Tunggal, Djohan dan Arif, Peraturan Perudang-undangan Kewarganegaraan RI

Tahun 1950-1996, Harvindo, 1998; Ukun, Wahyudin dan Ihza, Yusril Mahendra, Deportasi Sebagai Instrumen

Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004;

Wan, Kho Sik, De Meervoudige Nationalteit, A.W. Sijthoff’s

Uitgeversmaatschappij, N.V. Leiden, 1957;

W, Friedmann, Legal Theory, Fourth Edition, Steven & Sons Limited, London, 1960;

Universitas Sumatera Utara

B. Sumber-Sumber Lain Abdikoro, Perkawinan Campur Internasional Sebagai Masalah Hukum Perdata

Internasional, Jakarta, 2005 Amir, Firdaus, Bahan Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2006 Serta Implementasinya

Terhadap Tugas-tugas Keimigrasian, Makalah, Beijing, 2007; Arinanto, Satya, Makalah pada Lokakarya “Perlindungan Hak Perempuan dan

Hak Anak dalam RUU Kewarganegaraan RI”, diselenggarakan oleh Alida Centre, Jakarta, 30 Nopember 2005;

Bhakti, Yudha Adhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan

Asing, Bandung, 1999; Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku Kenangan 50 Tahun Ditjen Imigrasi, Ditjen

Imigrasi, Jakarta, 2005; Direktorat Jenderal Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Ditjen Imigrasi,

Jakarta, 2005; Direktorat Jenderal Imigrasi, Penerapan Sistem e-office Menandai era Baru

Pelayanan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2008. Gautama, Sudargo, Warganegara dan Orang Asing, Cetakan 6, Alumni,

Bandung, 1997; Indra, Muhammad, Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum

Keimigrasian Indonesia, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2008;

Junita Sitorus, Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia,Pintu

Gerbang (No.49.th XV.2004):15-16. Kusumaatmaja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,

Alumni, Bandung, 2003; Manan, Bagir, Hukum Keimigrasian dan Sistem Hukum Nasional, Makalah

disampaikan pada Rakernas Keimigrasian, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 14-25 Januari 2000;

Pedoman Legislatif untuk Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Kejahatan

Transnasional Terorganisasi, Resolusi Sidang Umum 55/25, Anex 1, 15 Nopember 2000;

Universitas Sumatera Utara

Said, M. Nizar, Aspek Anti Diskriminasi Terhadap Undang-undang Kewarganegaraan dan Kebijakan Pemerintah RI-Suatu tinjauan Hukum Internasional, Makalah pada Seminar ‘Mencari Pemahaman Komprehensif Tentang Kewarganegaraan yang Diperlukan Untuk Membangun dalam Konteks Nation and Character Building’, KOMNAS HAM RI, Jakarta, 20 Februari 2006;

Sari, Tirta, Akademi Imigrasi,”Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status

Kewarganegaraani”, Jakarta, 2006; Sukresno, Iwan P., Tulisan Lepas Mengenai “Pertimbangan-pertimbangan dalam

Permasalahan Dwikewarganegaraan”, Kasubdit Naturalisasi, Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 15 Februari 2006;

Syihabudin, Asyhari, Dwi Kewarganegaraan Terbatas, Tulisan Lepas Sebagai

Kasubdit Tata Negara pada Direktorat Tata Negara, Ditjen Administrasi Hukum dan Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, April 2006;

, Pemahaman UU No.12 Tahun 2006 serta Implikasi pada bidang

keimigrasian, Jakarta, 2007. Wiramiharja, Saleh, Matriks Tabulasi Komparasi UU/Hukum Kewarganegaraan

di 22 Negara, APAB, 2005; Zulfa Djoko Basuki, Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di

Indonesia Dewasa Ini, Volume 1 No. 3, Jurnal Hukum Internasional, Jakarta, April 2004;

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa

Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keluar;

Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh,

Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI;

Universitas Sumatera Utara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 80-HC. 04. 01 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagian WNI yang Berkewarganegaraan Ganda;

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 09-1Z 03.10 Tahun 2006

Tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum UU No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia; Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara RI Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277;

Undang-Undang No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian; Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia; Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; D. Internet Setiadi Wicipto, Pembaharuan Undang-undang Kewarganegaraan RI http://www.legalitas.org/ di akses 12 Juni 2010

Universitas Sumatera Utara